aji bengkulu

Dibuka; Online Holistic Safety Training for Journalists

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengundang seluruh jurnalis di Indonesia, untuk mengikuti program “Online Holistic Safety Training”.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran jurnalis agar menjalankan profesi dengan aman dari aspek fisik, digital, hukum dan psikososial, dengan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan antisipasi serta mitigasi kekerasan fisik, digital, hukum, dan psikososial.

Diharapkan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, risiko kekerasan dan dampak kekerasan dapat diminimalisasi kepada jurnalis, sehingga jurnalis memiliki rasa aman ketika menjalankan profesinya.

Pelatihan akan diadakan dalam 3 (tiga) periode. Masing-masing periode akan diikuti oleh 20 orang jurnalis, dan untuk periode pertama akan diselenggarakan dalam platform online.

Program apakah ini?

Ini merupakan program peningkatan kapasitas jurnalis untuk memahami aspek keamanan fisik, digital, hukum, dan psikososial dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalis.

Peserta akan diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam mengantisipasi berbagai bentuk kekerasan baik fisik, digital, hukum, maupun psikososial dengan memperhatikan aspek bentuk ancaman dan kebutuhan skill khusus pada jurnalis perempuan.

Pelatihan online akan diadakan selama 2 (dua) minggu untuk menyelesaikan 20 modul yang telah disusun oleh tim trainer berpengalaman di bidang keamanan fisik, digital, hukum, dan psikososial. Pelatihan ini akan dilakukan melalui berbagai platform online untuk pertemuan, diskusi, dan praktikum termasuk ruang kelas virtual.

Siapa yang dapat menjadi peserta?

Jurnalis di seluruh wilayah Indonesia dari berbagai platform media (cetak/online, televisi, dan radio) dengan pengalaman kerja minimum 2 tahun. Program ini akan diberikan kepada 20 jurnalis terpilih dalam setiap periode pelatihan.

Bagaimana cara menjadi peserta kegiatan ini?

Untuk dapat menjadi peserta, anda dapat mengisi dan mengirimkan formulir lamaran dan
usulan liputan yang ada dalam Form ini: http://bit.ly/daftar_holisticsafety

Batas waktu penerimaan formulir pada tanggal 14 September 2020. Setelah terpilih menjadi peserta, anda akan diminta untuk mengirimkan CV terbaru dan surat rekomendasi dari redaktur untuk mengikuti kegiatan ini.

Bagaimana proses setelah seleksi?

Peserta terpilih akan mengikuti training selama 2 minggu secara online. Peserta akan diberikan pembekalan di awal untuk memahami metode dan struktur online platform yang digunakan.

Panitia akan mengirimkan pemberitahuan resmi mengenai terpilih atau tidaknya jurnalis yang sudah mendaftar dalam program ini.

Perlu informasi lebih lanjut?

Jika rekan-rekan membutuhkan informasi lebih jelas terkait topik ataupun informasi lainnya, silakan mengirim email ke: onlinecourse@ajiindonesia.or.id dengan subjek: Holistic Safety Training

The Journalist Fellowship Program 2020

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bekerjasama dengan Maverick mengadakan The Journalists Fellowship Program untuk membantu seluruh jurnalis yang terdampak pandemi Covid-19.

Inisiasi ini berupa dukungan kepada para jurnalis untuk dapat tetap berkarya dan mendapatkan pemasukan. Gagasan program yang akan berlangsung selama lima pekan ini didukung penuh oleh AQUA, dan disponsori oleh Jenius serta partisipasi dari Nutrifood.

Bagaimana teknis untuk berpartisipasi? Simak ketentuannya di bawah ini.

Ketentuan Peserta

  1. Peserta adalah jurnalis yang masih bekerja atau sebelumnya pernah bekerja di media massa, baik tingkat nasional maupun daerah
  2. Peserta sudah bekerja sebagai jurnalis setidaknya selama tiga tahun
  3. Peserta terkena dampak kebijakan efisiensi perusahaan dengan tidak menerima gaji, menerima pemotongan gaji, atau dirumahkan (PHK)
  4. Menyertakan bukti terkena dampak kebijakan (disertakan dalam format PDF atau JPG) dan mengisi formulir dan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang terdapat pada Google Form selambat-lambatnya pada tanggal 8 September 2020, pukul 19.00 WIB.
    Link Google Form : bit.ly/JournalistFellowshipProgram
  5. Apabila calon peserta ada pertanyaan lebih lanjut, bisa mengirimkan pertanyaannya ke award@ajiindonesia.or.id
  6. Berkomitmen penuh untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan program dan menyelesaikan semua kewajiban

Dokumen yang diperlukan:

  1. Formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap dan ditandatangan
  2. Foto diri tampak depan
  3. Foto Press ID terakhir
  4. Curriculum Vitae
  5. Bukti jelas yang menunjukan dampak efisiensi yang diterima oleh peserta, bisa dalam bentuk surat, email, atau pesan WhatsApp dari manajemen perusahaan
  6. Dua contoh artikel terbaik yang ditulis oleh peserta dan telah dipublikasikan oleh media tempat peserta bekerja
  7. Surat persetujuan dari editor media tempatnya bekerja. Namun bagi yang sudah tidak bekerja, bisa menyertakan surat persetujuan dari media yang akan mempublikasikan hasil liputan peserta

Kewajiban Peserta selama Program

  1. Menulis 3-5 artikel dengan menggunakan berbagai angle, dimana nantinya artikel ini akan dipadukan menjadi 1 artikel mendalam (in-depth) dengan waktu penyelesaian maksimal 1 minggu sebelum program selesai
  2. Mempublikasikan tulisan-tulisan tersebut di media tempat peserta bekerja atau sebelumnya bekerja, atau media prominen lain yang ada di jejaring peserta masing-masing, maksimal 1 minggu setelah program berakhir
  3. Menghadiri seluruh online training maupun sharing session yang dijadwalkan selama program
  4. Secara aktif berpartisipasi berbagi pengalaman positif selama mengikuti program dan seluruh aktivitas yang dijalani melalui akun media sosial masing-masing
  5. Bersikap profesional serta menjaga nama baik seluruh pihak yang terlibat dalam dan selama penyelenggaraan program

Manfaat yang diterima Peserta

  1. Uang tunai Rp4.500.000,- dengan sistem pembayaran sebagai berikut:
    – 30% selambat-lambatnya 1 minggu setelah program berjalan
    – 70% selambat-lambatnya 1 minggu setelah setelah artikel yang ditulis dipublikasikan
  2. Online training maupun sharing session untuk meningkatkan hard skill dan soft skill dengan narasumber yang merupakan para ahli di bidang jurnalistik dan beberapa industri
  3. Pendampingan dan konsultasi selama program oleh jurnalis senior
  4. Produk dan merchandise dari sponsor
Catatan penting:
  1. Seluruh dokumen agar dikirimkan dalam bentuk PDF dan/atau JPG dengan penamaan yang jelas per dokumennya
  2. Besar keseluruhan lampiran agar tidak melebihi 3MB

Pandemi Covid-19 Picu Lonjakan Klaim JHT di Indonesia

Webinar Jaminan Sosial di Era Pandemi seri dua dengan tema Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digelar Aliansi Jurnalis Independen bekerjasama dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Friedrich Ebert Stiftung (FES), Rabu, 26 Agustus 2020, terselanggara dengan sukses.

Sebanyak 91 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia ikut berpartisipasi, baik melalui layanan konferensi video berbasis Cloud Computing (Zoom) maupun situs web berbagi video Youtube.

Iene Muliati, anggota DJSN yang hadir menjadi narasumber dalam webinar menyebutkan hingga Mei 2020, tercatat sudah ada 49,86 juta pekerja yang menjadi peserta BPJS-TK dari 663.119 pemberi kerja atau badan usaha. Angka ini masih belum sepenuhnya mencakup jumlah tenaga kerja Indonesia yang berpotensi menjadi peserta yakni sebanyak 90,9 juta jiwa. “Jadi masih banyak pekerja kita yang belum terproteksi,” kata Iene.

Padahal, kata Iene, akibat pandemi Covid-19, telah ada lebih dari 5,8 juta orang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari berbagai sektor. “Dampak dari inilah yang memicu lonjakan kenaikan klaim JHT (Jaminan Hari Tua),” kata Iene.

Menurut Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Sumarjono dari data mereka setidaknya hingga Juni 2020 memang sudah ada 284.488 orang pekerja yang telah melakukan pencairan JHT, atau jika dirinci ada lebih dari 9,400 orang yang melakukan klaim JHT di seluruh Indonesia dalam sehari.

“Berdasarkan klasifikasi klaim JHT, sebanyak 78 % adalah mereka yang mengundurkan diri, sisanya 20 persen PHK dan baru yang lainnya,” ujar Sumarjono.

Sejauh ini, Sumarjono mengaku, untuk mengoptimalkan pelayanan selama pandemi Covid-19, pihaknya telah merancang sebuah layanan khusus bernama Lapak Asik (Layanan Tanpa Kontak Fisik) agar pengguna tetap dapat menikmati layanan klaim JHT mereka.

“Jadi ada tiga pola yang diterapkan di Lapak Asik, yakni layanan klaim online, kolektif perusahaan dan layanan offline di kantor cabang,” kata Sumarjono.

Dengan itu, ia berharap, layanan itu tetap dapat membantu para pekerja yang terdampak Covid-19. Termasuk pula membantu para pemberi kerja dengan kebijakan relaksasi iuran.

Webinar nasional yang difasilitasi AJI Bengkulu dengan supervisi AJI Indonesia ini, berlangsung selama dua jam dan menjangkau hampir ke seluruh Indonesia. Acara ini melibatkan beragam kalangan dari jurnalis, akademisi, mahasiswa, hingga ke masyarakat umum.

Event ini merupakan sesi kedua dari empat diskusi webinar yang akan digelar. “Dan khusus sebagai apresiasi kami bagi jurnalis. AJI juga akan memberikan beasiswa liputan mengenai isu jaminan sosial untuk jurnalis yang berminat,” kata Ketua AJI Bengkulu Harry Siswoyo.

Untuk teknisnya, AJI akan memilih 25 proposal liputan yang terbaik untuk diseleksi. Baru kemudian selama proses peliputan dan penulis, jurnalis terpilih akan mendapatkan pendampingan (mentoring) dari AJI Indonesia.

Dana Hibah untuk Liputan Mendalam Jaminan Sosial

BENGKULU – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dengan dukungan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), membuka peluang bagi jurnalis media online, cetak, televisi, dan radio mengajukan dana hibah untuk peliputan mendalam (in-depth) menyoroti isu jaminan sosial nasional di masa Pandemi Covid-19.

Syarat umum

  1. Mengikuti rangkaian webinar yang diadakan AJI-DJSN-FES pada tanggal sbb:
    19 Agustus 2020 dengan tema Kesetaraan Manfaat Bagi Peserta BPJS Kesehatan
    26 Agustus 2020 dengan tema “Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Masa Pandemi Covid-19”
    2 September 2020 dengan tema “Pentingnya Manfaat Program JKK Return to Work
    9 September 2020 dengan tema “Jurnalisme (Berbasis) Data: Memaknai data publik dalam sistem jaminan sosial”
  2. Memilih salah satu tema diskusi webinar sebagai usulan liputan
  3. Membuat liputan indepth dan melaporkannya dalam bentuk tulisan in-depth (laporan mendalam)
  4. Mendapat dukungan dari media masing-masing untuk mempublikasikan karya jurnalistik yang dihasilkan dengan mengirimkan surat dukungan dari penanggung jawab redaksi masing-masing

Ketentuan:

  1. Peserta mengisi proposal liputan yang tajam dan menarik melalui link google form: https://bit.ly/journalismgrantSJSN.
  2. Penyelenggara akan melakukan seleksi terhadap seluruh proposal liputan yang diajukan.
    Panitia akan memilih 25 usulan tema yang paling menarik, untuk mendapatkan beasiswa peliputan masing-masing senilai Rp3,000,000,-.
  3. Peserta terpilih akan mendapatkan asistensi dari mentor selama proses peliputan. Mentor akan dipilih oleh penyelenggara.
  4. Deadline pengiriman proposal liputan adalah tanggal 18 September 2020.
  5. Maksimal waktu peliputan dan penulisan adalah satu bulan. Jika lebih dari tenggat waktu naskah masih belum tayang, penyelenggara berhak mencabut dan membatalkan beasiswa peliputan.
  6. Jika ada informasi lain yang ingin ditanyakan, silakan kontak Sekretariat AJI Indonesia melalui email: beasiswa.aji@gmail.com atau Putri melalui email putri.tirtasari@ajiindonesia.or.id, dengan subjek: Journalism Grant SJSN.

AJI Gelar Festival Media 2019

JAMBI — Festival Media Aliansi Jurnalis Independen (AJI) hari ini resmi digelar. Gubernur Jambi Fachrori Umar membuka acara Festival media 2019 AJI di Aula Gedung Balai Diklat Provinsi Jambi, Sabtu (16/11) pagi. Didampingi Ketua AJI Indonesia Abdul Manan bersama Sekretaris Jenderal AJI Revolusi Riza, dan Ketua AJI Jambi Ramond Eka Putra, Fachrori memukul gong sebagai tanda dimulainya acara Festival Media selama dua hari ke depan.

Fachrori mengapresiasi AJI karena tahun ini menghelat kegiatan festival media di Kota Jambi. Menurutnya, tema literasi yang diangkat sangat relevan dan kontekstual menjawab dinamika perkembangan global yang ditimbulkan dari digitalisasi. Tak terkecuali dampak itu juga dialami oleh media pers.

“Sebagaimana kita ketahui saat ini kita sedang dihadapi fenomena disrupsi ,pergerakan dan perubahan yang terjadi sangat cepat. Lahirnya media baru yang lebih inovatif. Digitalisasi membawa dampak pada pemberitaan jurnalistik di mana teknologi digital bisa diakses oleh hampir semua kalangan,” kata Fachrori dalam sambutannya.

Namun lanjutnya, di tengah penyebaran informasi yang pesat tersebut, sisi negatif digitalisasi juga membawa dampak bagi kebebasan pers. Misalnya informasi yang bias yang kadang juga dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk menebar provokasi.

Gubernur juga mengucapkan selamat datang kepada delegasi AJI Kota se Indonesia ke kota Jambi. Dia berharap, melalui festival media ini, selain kemampuan menulis keakraban sesama jurnalis juga makin erat. Ke depan dia berharap Jambi mendapat kepercayaan lagi untuk perhelatan media sebesar Festival Media AJI ini.

“Semoga provinsi Jambi diberi kepercayaan lagi untuk bisa melaksanakan event serupa sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk dapat berkunjung ke provinsi Jambi sepucuk Jambi sembilan lurah melalui tulisan-tulisan yang dibuat oleh saudara-saudara kita yang tergabung dalam aliansi jurnalis independen,” katanya.

Ketua AJI Abdul Manan mengatakan, festival media AJI diselenggarakan setiap tahun yang penyelenggaraannya selalu bergilir dari kota ke kota yang diadakan oleh AJI setempat. Kebetulan AJI Jambi tahun ini dipercaya menjadi tuan rumah, sementara temanya punya keterkaitan dengan cagar budaya. Jambi menurut Abdul Manan, memiliki aset cagar budaya yang luar biasa seperti kawasan candi muara Jambi.

“Jambi memiliki aset budaya yang punya sejarah panjang. Dan memang cukup menjadi masalah kita saat ini aset yang dimiliki Jambi menghadapi tantangan digitalisasi,” katanya.

Tema festival media AJI ingin mengaitkan nilai-nilai literasi yang terkandung di dalam kekayaan warisan budaya yang dimiliki Jambi. Saat ini media mengalami disrupsi yang sangat luar biasa, ditandai ditandai dengan orang berpindah ke gadget atau perangkat telepon pintar. Perubahan juga berdampak penting bagi jurnalis dan media dalam menyampaikan informasi pubik.

“Kita tidak bisa hindari ketika orang paling banyak mengakses informasi melalui media digital. Media bersaing dengan media sosial yang kerap menyebarkan hoaks. Di sinilah tantangannya, publik harus diajarkan bagaimana memeriksa fakta dan cerdas mengosumsi berita,” kata Abdul Manan.

Menurutnya informasi dari media sosial tentu berbeda dengan karya jurnalistik. Orang-orang yang menyebarkan informasi di media sosial tidak bekerja dengan kode etik jurnalistik yang menjadi panduan profesi jurnalis.

“Karena itu literasi sangat dibutuhkan, dan tema itulah sekiranya tepat kita memilih Jambi sebagai tempat acara ini. Acara ini juga salah satu cara AJI mendorong profesionalisme.” katanya.

Abdul Manan juga menyampaikan terima kasih festival media ternyata direspon antusias yang besar dari masyarakat Jambi. Kepada Gubernur Abdul Manan juga mengucapkan terima kasih atas spanduk ucapan selamat datang yang tersebar di banyak titik dari pemerintah provinsi.

“AJI memang membatasi kerjasama dengan pemerintah dalam banyak hal demi menjaga independensi dan profesionalisme. AJI cukup berterima kasih ketika acara ini disambut oleh banyak masyarakat,” katanya.

Setelah acara pembukaan, dilanjutkan dengan talkshow pemelihaan cagar budaya di era bigdata. Tiga narasumber membahas eksistensi cagar budaya di era digital. Pembicara antara lain, ISmail Fahmi Pegiat Digital Founder Drone Emprit, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi Iskandar Mulia Siregar, sejarawan jurnalis AJI Wenri Wanhar.

Selain itu, sejumlah workshop juga berjalan paralel dari siang hingga sore, antara lain workshop menjadi presenter oleh Alfian Rahardjo News Anchor CNN Indonesia, workshop meliput isu lingkungan, dan workhop hoax busting and digital hygiene. (rls)

 

 

Empat Jurnalis Jakarta Luka-luka dan Trauma

SIARAN PERS

Untuk Diterbitkan Segera

JAKARTA – Kekerasan kembali menimpa sejumlah jurnalis. Kali ini terjadi saat puluhan ribu mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 24 September 2019.

Mereka menuntut pemerintah dan DPR mencabut pasal-pasal bermasalah di RKUHP dan menolak pelemahan KPK, serta membatalkan RUU bermasalah lainnya seperti RUU Pertanahan dan RUU Ketenagakerjaan. Aksi yang dilakukan mahasiswa di depan Gedung DPR tersebut kemudian berujung ricuh.

Dalam peristiwa tersebut, empat orang jurnalis luka-luka karena menjadi korban kekerasan. Sampai Rabu (25/9) pagi, AJI Jakarta telah menerima laporan dari 4 jurnalis yang mengalami intimidasi, kekerasan dan penghalang-halangan kerja peliputan yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers.

Pertama, kekerasan terhadap jurnalis Kompas.com, Nibras Nada Nailufar. Ia mengalami intimidasi saat merekam perilaku polisi yang melakukan kekerasan terhadap seorang warga di kawasan Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Selasa malam.

Dalam peristiwa ini, polisi melarang korban merekam gambar dan memaksanya menghapus rekaman video kekerasan. Nibras bahkan nyaris dipukul oleh seorang polisi.

Kedua, kekerasan terhadap jurnalis IDN Times, Vanny El Rahman. Dia dipukul dan diminta menghapus foto dan video rekamannya mengenai kekerasan yang dilakukan polisi terhadap demonstran di sekitar flyover Slipi, Jakarta.

Ketiga, kekerasan terhadap jurnalis Katadata, Tri Kurnia Yunianto oleh polisi. Tri dikeroyok, dipukul dan ditendang oleh aparat dari kesatuan Brimob Polri. Meski Kurnia telah menunjukkan ID Pers yang menggantung di leher dan menjelaskan sedang melakukan liputan, pelaku kekerasan tidak menghiraukan dan tetap melakukan penganiayaan.

Tak hanya itu, polisi tersebut juga merampas telepon seluler Kurnia dan menghapus video yang terakhir kali direkamnya. Video itu rekaman Polisi membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata.

Keempat, kekerasan terhadap jurnalis Metro TV, Febrian Ahmad oleh massa yang tidak diketahui. Mobil yang digunakan Febrian saat meliput wilayah Senayan dipukuli dan dirusak massa.  Akibatnya, kaca mobil Metro TV bagian depan dan belakang, serta kaca jendela pecah semua.

Atas peristiwa ini, AJI Jakarta mengutuk keras segala bentuk kekerasan yang dilakukan kepada jurnalis. Baik yang dilakukan aparat kepolisian maupun massa. AJI menilai, kekerasan yang dilakukan polisi dan massa itu merupakan tindakan pidana sebagaimana diatur UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Dalam Pasal 18 Ayat 1 disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja pers, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda sebanyak Rp 500 juta. Dalam bekerja, jurnalis memiliki hak untuk mencari, menerima, mengelola, dan menyampaikan informasi sebagaimana dijamin secara tegas dalam Pasal 4 ayat (3).

Sampai saat ini AJI Jakarta terus melakukan verifikasi kekerasan yang dialami sejumlah jurnalis saat meliput aksi mahasiswa Selasa kemarin. Karena tak menutup kemungkinan masih ada jurnalis lain mengalami kekerasan saat liputan.

Untuk menyikapi kekerasan terhadap jurnalis ini, Komite Keselamatan Jurnalis menyatakan sikap:

1. Mendesak Kepolisian menangkap pelaku kekerasan terhadap jurnalis saat meliput, baik yang melibatkan anggotanya dan sekelompok warga. Apalagi kekerasan yang dilakukan anggota Polri tersebut terekam jelas dalam video-video yang dimiliki jurnalis.

2. Semua pelaku kekerasan terhadap jurnalis harus diproses hukum untuk diadili hingga ke pengadilan.

3. Mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap jurnalis saat liputan. Sebab, jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilindungi UU Pers.

4. Mengimbau perusahaan media mengutamakan keamanan dan keselamatan jurnalisnya saat meliput aksi massa yang berpotensi ricuh, serta aktif membela wartawannya termasuk melaporkan kasus kekerasannya ke kepolisian.

5. Mendesak Dewan Pers terlibat aktif menyelesaikan kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi sepanjang aksi tanggal 24 September, maupun kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi pada waktu sebelumnya.

Narahubung:
Asnil Bambani, Ketua AJI Jakarta, 081374439365

Erick Tanjung, Ketua Divisi Advokasi AJI Jakarta, 08118109277

AJI Gelar Pelatihan Hoax Busting dan Digital Hygiene Serentak di 20 Kota

Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan jaringan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) serta dan beberapa kampus menggelar Halfday Workshop Hoax Busting and Digital Hygine pada Sabtu, (21/9/2019).

Kegiatan tersebut diikuti lebih dari seribu peserta dan digelar serentak di 20 kota.

Ketua Umum AJI Abdul Manan mengatakan, kegiatan Halfday Workshop Hoax Busting and Digital Hygine dilatarbelakangi fenomena banjirnya informasi di era digital, terutama melalui media sosial.

“Muatan dari informasi itu beragam. Mulai dari informasi yang bermanfaat dan dibutuhkan publik hingga informasi palsu (hoaks), disinformasi, atau kabar bohong,” ujarnya di Jakarta.

Manan menyebut penyebaran informasi palsu berupa teks, foto hingga video itu memiliki tujuan beragam. Sebab kata dia, ada yang sekedar untuk lelucon, tapi ada juga yang mengandung kepentingan politik atau ekonomi.

“Yang merisaukan, hoaks ini menyebar sangat mudah cepat di sosial media. Tidak sedikit publik yang serta merta mempercayainya,” tuturnya.

Tak hanya itu, Manan menuturkan bukan hanya publik yang mempercayai dan menyebarluaskan informasi palsu tersebut.

Terkadang kata dia, media pun turut mendistribusikannya. Entah karena ketidaktahuan, sekadar ingin menyampaikan ‘informasi’ secara cepat, atau memang sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu.

“Mudahnya penyebaran informasi palsu itu dipicu oleh banyak sebab, termasuk karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang apa itu informasi palsu dan bagaimana cara menangkalnya,” kata Manan.

Karena itulah, AJI yang didukung Internews dan Google News Initiative, mengadakan Halfday Basic Workshop serentak di 20 kota.

Kegiatan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum, mahasiswa, dan akademisi agar bisa melakukan pengecekan fakta secara mandiri.

Adapun materi yang diberikan dalam pelatihan ini meliputi teknik mendeteksi informasi palsu, selain bagaimana berselancar di dunia digital yang sehat dan aman.

“Salah satu tujuan praktis dari kegiatan ini adalah agar masyarakat dapat melakukan verifikasi sendiri terhadap informasi yang beredar di dunia digital, khususnya media sosial,” kata Manan.

Sementara itu, Sekjen Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Rahmad Ali mengatakan kolaborasi dengan AJI bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, khususnya aktivis pers mahasiswa, dalam memfilter informasi.

Harapan tertingginya, kata Rahmad, mendorong mahasiswa untuk ikut menjadi penangkal hoaks.

Untuk diketahui, kegiatan workshop tersebut digelar serentak di kota-kota yakni di Surabaya, Jember, Jombang, Pamekasan, Malang (Jawa Timur); Pekalongan (Jawa Tengah); Medan (Sumatera Utara), Mataram (Nusa Tenggara Barat); Makassar (Sulawesi Selatan); Palu (Sulawesi Tenggara); dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan).

Dalam pelaksanaan workshop tersebut AJI bekerja sama dengan pers mahasiswa jaringan PPMI dan perguruan tinggi.

Persma yang menjadi partner yakni Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Teknokra, Universitas Lampung dan Asosiasi Pers Mahasiswa Sumatera. Sedangkan perguruan tinggi yang menjadi mitra AJI dalam kegiatan ini masing-masing yaitu Universitas Al Azhar, Universitas Sahid (Jakarta), Universitas Bunda Mulia, Serpong (Tangerang Selatan), Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Soedirman (Jawa Tengah), Institut Agama Islam Negeri Parepare (Sulawesi Selatan), Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Aceh Tengah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha (Jambi) dan Universitas Dehasen (Bengkulu).

Adapun kegiatan Halfday Workshop Hoax Busting and Digital Hygine diikuti lebih dari 2000 peserta dari 20 kota yang mendaftarkan diri.

Pada tahun 2019 ini, AJI menargetkan bisa melatih 3.000 pengecek fakta secara nasional. Dalam program yang sama tahun 2018 lalu, AJI telah melatih 2.622 pengecek fakta dari unsur jurnalis, mahasiswa dan akademisi.

AJI Sebut 10 Pasal RKUHP Ancam Kebebasan Pers

Jakarta, CNN Indonesia — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mendesak pemerintah dan DPR mencabut 10 pasal dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) karena bisa mengkriminalisasi kebebasan pers.

“Dalam draf RUU KUHP tertanggal 28 Agustus 2019, ada sejumlah pasal yang selama ini dikritik masyarakat sipil karena tak sesuai dengan semangat reformasi dan pemerintahan bersih. Termasuk di dalamnya adalah pasal-pasal yang dinilai bisa mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers,” ujar Ketua Umum AJI Abdul Manan dalam keterangan tertulis yang dibagikan kepada media di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9).

Selengkapnya..

Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen

Aliansi Jurnalis Independen percaya bahwa kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Dalam menegakkan kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik atas informasi, anggota AJI wajib mematuhi Kode Etik sebagai berikut :

  1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
  2. Jurnalis selalu menguji informasi dan hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
  3. Jurnalis tidak mencampuradukkan fakta dan opini.
  4. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik.
  5. Jurnalis memberikan tempat bagi pihak yang tidak memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka.
  6. Jurnalis mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan, pemberitaan serta kritik dan komentar.
  7. Jurnalis menolak segala bentuk campur tangan pihak manapun yang menghambat kebebasan pers dan independensi ruang berita.
  8. Jurnalis menghindari konflik kepentingan.
  9. Jurnalis menolak segala bentuk suap.
  10. Jurnalis menggunakan cara yang etis dan profesional untuk memperoleh berita, gambar, dan dokumen.
  11. Jurnalis segera meralat atau mencabut berita yang diketahuinya keliru atau tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada publik.
  12. Jurnalis melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi secara proporsional.
  13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.
  14. Jurnalis tidak menjiplak.
  15. Jurnalis menolak praktik-praktik pelanggaran etika oleh jurnalis lainnya.
  16. Jurnalis menolak kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, orang berkebutuhan khusus atau latar belakang sosial lainnya.
  17. Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberikan informasi latar belakang, off the record, dan embargo. 
  18. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku serta korban tindak pidana di bawah umur.
  19. Jurnalis menghormati privasi, kecuali untuk kepentingan publik.  
  20. Jurnalis tidak menyajikan berita atau karya jurnalistik dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik dan psikologis serta kejahatan seksual.
  21. Jurnalis menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tidak beritikad buruk, menghindari fitnah, pencemaran nama dan pembunuhan karakter.

AJI Kecam Upaya Pelemahan KPK

Kamis, 5 September 2019, seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang paripurna menyepakati usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usulan ini mengejutkan banyak pihak mengingat revisinya akan mengubah sejumlah ketentuan yang itu bisa melumpuhkan KPK dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kurang lebih ada 21 pasal di dalam draft RUU KPK yang punya semangat mengebiri lembaga anti-korupsi ini. Antara lain; soal status pegawai KPK yang dijadikan Aparatur Sipil Negara; penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang harus disetujui Dewan Pengawas; tak dibolehkannya KPK memiliki penyidik independen; penuntutan yang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung; pengubahan kewenangan dalam mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Pegawai KPK, kalau RUU ini disahkan, akan menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Hal tersebut akan menghilangkan independensi pegawai KPK dalam penanganan perkara karena soal kenaikan pangkat, pengawasan sampai mutasi akan dilakukan oleh kementerian terkait. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip independensi KPK seperti semangat saat lembaga ini didirikan pasca-reformasi 1999 lalu.

Dalam RUU itu juga diaur soal penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Ini akan mengebiri salah satu kewenangan penuh KPK yang selama ini cukup efektif dalam memerangi korupsi melalui operasi tangkap tangan terhadap politisi, pejabat dan pengusaha yang terlibat korupsi. Dengan ketentuan ini, maka KPK akan sangat tergantung kepada Dewan Pengawas, lembaga yang orang-orangnya juga akan dipilih DPR.

RUU itu juga akan membatasi pencarian sumber daya penyelidik dan penyidik KPK hanya dari Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ini akan menghilangkan peluang KPK mencari penyelidik independen, yang selama ini terbukti memberi kontribusi penting bagi suksesnya kinerja KPK. Ketentuan ini juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat dasar hukum bahwa KPK dapat mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri.

Kewenangan penuh KPK untuk melakukan penuntutan, juga akan dibatasi. Dalam RUU itu diatur bahwa KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan, alias tak lagi bisa melakukan sendiri seperti selama ini. Kewenangan KPK untuk menangani LHKPN juga akan dicabut. Nantinya LHKPN itu akan dilakukan di masing-masing instansi. Kewenangan KPK direduksi hanya untuk kooordinasi dan supervisi saja.

Sebelum adanya rencana revisi UU KPK ini, juga berlangsung seleksi calon pimpinan KPK. Dari 10 calon yang disampaikan Presiden Joko Widodo ke DPR, ada sejumlah calon yang memiliki rekam jejak kurang baik selama bertugas di KPK. Sedangkan calon-calon yang punya rekam jejak baik, justru banyak yang tidak lolos. Kini mereka akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebelum akhirnya dipilih berdasarkan pemungutan suara.

Dua fakta ini sangat merisaukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), organisasi wartawan yang berdiri 7 Agustus 1994, yang kini beranggotakan 1.800 jurnalis yang tersebar di 38 kota. Konstitusi AJI, tepatnya pasal 10 AD ART AJI, dengan jelas menyatakan bahwa salah satu mandat organisasi ini adalah “terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan.”

Melihat perkembangan soal pembahasan calon pimpinan KPK dan adanya revisi UU KPK itu, AJI menyatakan sikap:
1. Mendesak Presiden Joko Widodo tidak ikut dalam upaya DPR yang ingin mengkebiri dan memangkas kewenangan KPK melalui revisi Undang Undang KPK. Presiden bisa melakukannya dengan menolak perubahan pasal yang bisa memangkas dan mengebiri KPK. Joko Widodo harus menunjukkan sikap jelas dalam semangat pemberantasan korupsi agar kelak tak dikenal dalam sejarah sebagai presiden yang ikut menghancurkan KPK.
2. Mengecam sikap DPR yang memiliki inisiatif merevisi UU KPK dengan memangkas sejumlah kewenangan lembaga anti-korupsi itu. Sebab, sejumlah kewenangan KPK itu selama ini terbukti cukup efektif untuk melakukan pemberantasan korupsi. Langkah DPR ini lebih menunjukkan sikap melawan balik lembaga ini karena adanya sejumlah politisi yang ditangkap KPK. Ini kian menunjukkan bahwa DPR tak menunjukkan komitmen yang diamanatkan gerakan reformasi 1998, yang salah satunya adalah memerangi korupsi.
3. Mendesak para politisi di DPR untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK dengan menjadikan rekam jejak serta komitmen anti-korupsi sang calon sebagai tolok ukur dalam menentukan pilihan. DPR perlu menunjukkan komitmennya kepada orang-oang yang memilihnya dengan cara tidak mendukung calon-calon yang memiliki rekam jejak tidak baik atau komitmennya diragukan dalam soal pemberantasan kroupsi.
4. Mengajak jurnalis dan media mengawasi secara ketat seleksi calon pimpinan KPK yang berlangsung di DPR, untuk memastikan bahwa calon yang dipilih merupakan calon yang memiliki rekam jejak baik dan punya semangat jelas memerangi korupsi. Selain soal calon pimpinan, pengawalan secara kritis juga harus dilakukan dalam proses revisi UU KPK di DPR.

Jakarta, 11 September 2019

Ketua Umum

 

Abdul Manan

 

Sekretaris Jenderal

 

Revolusi Riza