Kepada Yang Terhormat Bapak Joko Widodo

September 2015

Kepada Yang Terhormat Bapak Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

Istana Merdeka
Jakarta Pusat 10110, Indonesia

CC: General Badrodin Haiti, Kepala Polisi RI

Bapak Presiden Joko Widodo Yang Terhormat,

Kami, International ¿Cuánto cuesta el original Viagra? Partnership Mission for Indonesia (IPMI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), mendesak Anda untuk memerintahkan investigasi komprehensif terhadap kasus pembunuhan wartawan Muhammad Syafruddin (Udin).

Udin, wartawan surat kabar harian Bernas di Yogyakarta, diserang oleh dua orang di depan rumahnya pada tanggal 13 Agustus 1996. Dia meninggal tiga hari kemudian karena luka parah. Investigasi polisi pada awalnya berfokus pada dugaan adanya perselingkuhan yang kemudian terbukti salah.

Investigasi independen yang dilakukan oleh beberapa lembaga termasuk AJI menemukan bukti bahwa pembunuhan itu berkaitan dengan laporan Udin tentang korupsi dan pemilihan bupati. Pada Desember 2014, IPMI mengeluarkan rekomendasi tentang kebebasan berekspresi di Indonesia, termasuk perlunya pemerintah Indonesia membuka kembali investigasi pembunuhan Udin dan mengalokasikan sumber daya untuk mengidentifikasi dan menghukum pembunuh Udin.

Meskipun Pengadilan Negeri Sleman memutuskan bahwa Kasus Udin masih terbuka, masih ada tanda-tanda kemajuan atau indikasi bahwa pemerintah menyadari kasus ini sebagai prioritas.

Kekerasan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran terhadap hak berekspresi dan impunit. as bagi pembunuhan terhadap jurnalismengancam demokrasi Indonesia. Sembilan belas tahun lalu, pembunuhan Udin yang tidak terkuak membuat posisi Indonesia dalam HAM dipertanyakan. Ketidaktegasan pemerintah akan melanggengkan impunitas dan dalam Kasus Udin, hal ini telah membuat keluargan teman, dan kolega dalam posisi tanpa keadilan selama hampir dua dasarawarsa.

Kasus Udin yang tidak teratasi bukanlah kasus tunggal, namun juga merefleksikan budaya impunitas terhadap kekerasan terhadap jurnalis secara lebih luas.

IPMI merasa perlu untuk mengulang sekali lagi bahwa Indonesia memilikikewajiban di bawah The International Covenant on Civil and Political Rights untuk menyidik Kasus Udin dengan baik, dan melindungi hak jurnalis untuk melakukan tugasnya dengan aman. Kami mendesak Anda untuk menekan Polisi Republik Indonesia untuk memulai penyidikan terhadap pembunuh Udin. Kami juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menginvestigasi kesalahan penanganan dalam investigasi sebelumnya seperti diatur oleh Mahkamah Konstitusi.

Rekomendasi lengkap bagi perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia bisa ditemukan di bawah ini>

[ARTICLE 19, Committee to Protect Journalists,
Center for Law and Democracy, International Federation of Journalists, International Media Support, Southeast Asian Press Alliance]
Yang menandatangani:

ARTICLE

Committee to Protect Journalists
Centre for Law and Democracy
International Federation of Journalists
International Media Support
Southeast Asian Press Alliance
Open Society Foundations
Tifa Foundation
LBH Pers Indonesia Network

AJI Bengkulu Kawal Perempuan Desa Bangun Media Perjuangan Perempuan

Aktaku – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bengkulu mengawal perempuan di Desa Sumber Urip, Rejang Lebong yang berinisiatif membangun media untuk memperjuangkan hak asasi perempuan (HAP), khususnya hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR). Ini dilakukan AJI Bengkulu untuk mengapresiasi kesadaran perempuan di Desa Sumber Urip mengenai arti penting jurnalisme dan media sebagai sarana mendorong perubahan sosial. “Bagian dari memperjuangkan demokratisasi informasi, hak asasi manusia dan isu perempuan,” kata Koordinator Divisi Advokasi AJI Bengkulu Firmansyah, Kamis (5/3/2015) malam.

Firmansyah mengungkapkan hal tersebut usai berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai jurnalisme dan media bersama 10 perempuan Desa Sumber Urip yang tergabung sebagai anggota kelompok Harapan Perempuan, dampingan Cahaya Perempuan WCC, di rumah ketua kelompok Harapan Perempuan, Suhartini. Kegiatan yang difasilitasi Cahaya Perempuan WCC itu dimulai pukul 20.00 hingga 22.15 WIB, Kamis (5/3/2015). Selain Firmansyah (kontributor kompas.com), kegiatan juga melibatkan Koordinator Fundraising AJI Bengkulu Harry Siswoyo (redaktur vivanews.com) dan Ketua AJI Bengkulu Dedek Hendry (kontributor Mongabay.co.id).

Berdasarkan pengamatan saat kegiatan dilakukan, antusias peserta cukup tinggi. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta saat diminta mengungkapkan pengalaman sehari-hari sebagai pengguna media dan melaksanakan peran sebagai “jurnalis” bagi lingkungannya. Baik mengenai fungsi media, manfaat berita/informasi, dan metodologi yang dilakukan untuk memperoleh data atau fakta yang dibutuhkan. Termasuk saat diminta membuat tulisan singkat berbentuk berita, peserta terlihat mampu.

“Ini adalah pertemuan pertama, dan tentunya akan berlanjut. Paling tidak ada tiga hal yang akan kami bekali. Bukan hanya keterampilan membuat berita, tetapi juga manajemen keredaksian dan manajemen media yang akan dibangun. Mengenai bentuk medianya, mereka yang akan menentukan. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, kami akan menyarankan agar secara perlahan berbentuk multiplatform,” tambah Firmansyah.

Sebelumnya, Ketua Kelompok Harapan Perempuan Suhartini mengatakan, media akan dimanfaatkan untuk mempublikasikan berita-berita menyangkut isu perempuan khususnya hak kesehatan seksual dan reproduksi, pertanian dan sosial kemasyarakatan. Inisiatif membangun media komunitas ditujukan sebagai bagian berpartisipasi untuk membangun perempuan dan desa. “Secara khusus, kami ingin desa kami bebas dari kasus kekerasan terhadap perempuan, dan HKSR perempuan dilindungi,” kata Suhartini.

Untuk diketahui, 12 HKSR tersebut meliputi 1. Hak untuk hidup. 2. Hak atas kemerdekaan dan keamanan. 3. Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. 4. Hak atas kerahasiaan pribadi. 5. Hak atas kebebasan berpikir. 6. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan. 7. Hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga. 8. Hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan mempunyai anak . 9. Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan. 10. Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan. 11. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik, 12. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk. (aktaku.wordpress.com)