Koalisi Masyarakat Bengkulu: Omnibus Law Tidak Memihak Lingkungan

BENGKULU – Koalisi Masyarakat Bengkulu menggelar aksi penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, di Simpang Lima Kota Bengkulu, Selasa [08/9/2020] sore pukul 15.00 WIB.

Koordinator aksi koalisi, Uli Arta Siagian mengatakan, kehadiran aturan tersebut hanya akan meningkatkan eskalasi konflik agraria di Bengkulu. Sebab, dalam rancangannya tidak memihak kelestarian lingkungan dan kemaslahatan kaum buruh, petani, jurnalis maupun masyarakat cilik. Pihak yang diuntungkan adalah korporasi.

Uli memberikan contoh poin-poin yang akan berpihak kepada korporasi dalam draf RUU Omnibus Law, yaitu Pasal 24 sampai 29. Pasal ini membahas soal amdal dan izin lingkungan. Izin lingkungan jadi bagian izin usaha, sedangkan amdal bukan lagi menjadi prasyarat, tapi cuma faktor mempertimbangkan.

“Padahal sebelumnya amdal dan izin lingkungan menjadi syarat izin usaha. Bahkan tanpa amdal, izin lingkungan tak bisa terbit. Fakta ini menunjukkan kualitas yang menurun,” katanya.

Koalisi juga menilai, RUU terlalu memihak pelaku usaha minerba [mineral batubara]. Pasal 40 tentang Ketentuan Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009, juga pada Pasal 83 poin H yang berisi jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus batubara, dalam undang-undang ini diberikan selama 30 tahun, lalu dapat diperpanjang setiap 10 tahun hingga seumur hidup.

“Hal ini menjadi kabar baik bagi pelaku pertambangan,” terangnya.

Aturan baru tersebut, kata Uli, sangat merugikan masyarakat Bengkulu. Sebab, potensi batubara Bengkulu berada di kawasan hulu di bentang Bukit Barisan yang saat ini masih menjadi kawasan hutan.

“Dengan mudahnya izin pertambangan, Bengkulu akan terancam pembongkaran hutan. Hal ini akan menimbulkan bencana ekologis, misalnya banjir dan longsor,” paparnya. (Baca selengkapnya)

Posted in Berita and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *