8 Anggota AJI Bengkulu Ikuti Festival Media 2015

Jakarta – Delapan jurnalis anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bengkulu, mengikuti gelaran Festival Media (Fesmed) 2015 yang digelar pada Jum'at-Minggu (14-15 November 2015). Gelaran tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun AJI ke-21 tahun ini dengan Jakarta sebagai tuang rumah, dengan mengangkat tema “Cerdas Memilih Media”.

Jurnalis Bengkulu yang mengikuti gelaran tersebut yakni, Betty Herlina (Rakyat Bengkulu), Demon Fajri (Okezone.com), Firmansyah (Kompas.com), Lisa Rosari (Radar Selatan), Yasrizal (Kupas Bengkulu), Phesi Ester Julikawati (Tempo) dan Ricky Jenihansen B (Rakyat Merdeka Online Bengkulu).

“Keikutsertaan kawan-kawan Jurnalis anggota AJI Bengkulu dalam Fesmed adalah sebagai ajang silahturahmi membangun jaringan dengan sesama jurnalis lainnya dari seluruh Indonesia sekaligusn untuk peningkatan kapasitas Jurnalis,” kata Ketua AJI Bengkulu, Dedek Hendry.

Dedek mengatakan, pada gelaran tersebut, para Jurnalis akan ikut serta dalam beberapa agenda memang yang sudah disiapkan panitia untuk dapat saling bersilahturahmi membangun jaringan.

“Dalam gelaran tersebut, ada acara ghatering jurnalis se-Indonesia, sehingga bisa dimanfaatkan seluruh Jurnalis, termasuk Jurnalis dari Bengkulu untuk dapat membangun jaringan dari seluruh Indonesia, serta bisa membuka peluang seperti misalnya sindikasi media atau agregasi media,” terang Dedek.

Selain itu, ada juga beberapa agenda yang diperuntukan sebagai peningkatan kapasitas para jurnalis dan media, sehingga setelah Kann man Sildenafil 50 mg ohne Rezept bestellen? mengikuti kegiatan tersebut, para jurnalis bisa meningkatkan profesionalisme.

“Beberapa kegiatannya yakni, workshop monetize atau meraup rupiah dari media online dan monetize your video yang akan menghadirkan pembicara CEO MalesBanget.com Critian Sugiono yang telah sukses dengan chanel jalan-jalan men di You Tube,” jelasnya.

Seperti diketahui, dalam penyelenggaraan Fesmed 2015 tahun ini, AJI bekerjasama dengan Universitas Atmajaya Jakarta. Acara Festival Media ini digelar 14-15 November 2015 dan dipusatkan di Kampus Unika Atmajaya yang berada di Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Jakarta.

Acara festival media ini terbuka untuk umum dan gratis. Sebagian besar acara dilaksanakan secara paralel dalam ruangan terpisah. Publik yang ingin berpartisipasi dalam festival media ini bisa mendaftarkan diri melalui email: fesmedjakarta2015@gmail.com atau langsung mendaftar melalui website http://festival-media.aji.or.id.

AJI Gelar Festival Media Bertema Cerdas Memilih Media

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kembali menggelar agenda tahunan berupa festival media sebagai rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun AJI ke-21 tahun ini. Tema festival media tahun 2015 ini adalah “Cerdas Memilih Media”. Rangkaian kegiatan festival media ini berupa pameran, talkshow, workshop, serta aneka perlombaan.

Dalam penyelenggaraan Festival Media ini, AJI bekerjasama dengan Universitas Atmajaya Jakarta. Acara Festival Media http://denmarkapotek.com/ ini digelar 14-15 November 2015 dan dipusatkan di Kampus Unika Atmajaya yang berada di Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Jakarta. Sebelumnya, Festival Media digelar di Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Peserta festival media ini berasal dari kalangan media, mahasiswa, masyarakat umum dan anggota AJI dari berbagai kota di Indonesia.

Tema talkshow dan workshopnya antara lain: Cerdas Memilih Media, “Menjadi Presenter” bersama Najwa Shihab dan Aiman, Monetize Your Video, Kelas Menulis Blog, Berkembang Bersama E-Commerce, Drone Journalism, Menulis Kreatif bersama Okky Madasari, Kelas Menulis Opini, Kelas Dokumenter Kreatif, Fotografi Menggunakan Gadget, Penggunaan Open Data dalam Peliputan Investigasi, dan Monetizing Online Media.

Tema diskusinya antara lain: Masa Depan Media dan Nasib Jurnalis, Keamanan di Era Digital dan Ancaman terhadap Privasi dan Tantangan Kode Etik di Era Digital.

Adapun perlombaannya masing-masing: Lomba Jurnalis Cilik, Lomba Photo on Location, Lomba Stand Up Comedy, Lomba Menulis Kreatif “Mana Indonesiamu”, Lomba Penulisan Online Pers Mahasiswa, Apresiasi Jurnalis Jakarta, dan Stan Terbaik untuk AJI Kota.

Acara festival media ini terbuka untuk umum dan gratis. Sebagian besar acara dilaksanakan secara paralel dalam ruangan terpisah. Publik yang ingin berpartisipasi dalam festival media ini bisa mendaftarkan diri melalui email fesmedjakarta2015@gmail.com atau langsung mendaftar melalui website http://festival-media.aji.or.id.

Festival media tahun ini memilih tema “Cerdas Memilih Media” karena menyadari berjibunnya informasi yang datang kepada publik melalui berbagai platform dan beraneka perangkat. Isi informasi yang tersedia saat ini sangat beragam, dengan kredibilitas sumber juga berbeda-beda. “Melaui festival media ini, AJI berharap masyarakat semakin cerdas memilih sumber informasi, bisa memilih mana yang berdasarkan fakta dan yang bukan,” kata Ketua Umum AJI Suwarjono. [**]

AJI: Kritik Bukan Ujaran Kebencian

Jakarta –  Aliansi Jurnalis Independen menuntut Kepolisian Republik Indonesia menindak tegas segala ujaran kebencian terhadap agama, suku, dan ras, serta mempidanakan segala anjuran kekerasan atas dasar perbedaan agama, suku, dan ras. Sebaliknya, Aliansi Jurnalis Independen menolak upaya kriminalisasi kritik kepada pejabat dan lembaga publik sebagai ujaran kebencian.

“Memasukkan kritik ke unsur pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan ke ujaran kebencian berpotensi menghambat kebebasan berpendapat. Tafsir pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan itu bersifat karet, bila tidak dipahami aparat kepolisian, berpotensi menjadi pintu masuk mempidanakan sikap kritis masyarakat, termasuk mempidanakan jurnalis atau media. Ini bahaya. Bila kebebasan berpendapat terbelenggu, ini ancaman serius bagi kebebasan pers,” kata Ketua Umum AJI, Suwarjono.

Kepolisian telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Dalam surat edaran tersebut tercantum tujuh bentuk ujaran kebencian, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong yang bertujuan menyulut kebencian di kalangan individu atau kelompok masyarakat.

Aliansi Jurnalis Independen menilai surat edaran penanganan ujaran kebencian telah mengaburkan batasan universal tentang ujaran kebencian. Seharusnya, penindakan hukum terhadap para penyebar ujaran kebencian dilakukan tanpa melanggar hak warga negara untuk berekspresi, sebagaimana dijamin Undang-undang Dasar 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Republik Indonesia.

“Kami menunggu konsistensi Polri dalam menindak penyebar ujaran kebencian yang marak dilakukan kelompok intoleran. Kami menyayangkan Polri justru abai terhadap berbagai ujaran kebencian bahkan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal. Kami melihat, Surat Edaran Kepala Polri justru lebih didasari kepentingan politik, untuk membungkam kritik terhadap penyelenggara negara dan lembaga negara,” tegas Suwarjono.

Senada disampaikan Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Iman D Nugroho, yang meminta Polri menerapkan batasan pengertian universal tentang tindakan ujaran kebencian, demi memastikan tidak terjadinya kriminalisasi kritik terhadap penyelenggara dan lembaga negara. Batasan pengertian yang paling obyektif adalah batasan penggunaan hak berekspresi yang telah diatur rinci oleh Konvenan Hak Sipil dan Politik.

“Ujaran kebencian adalah ujaran yang menistakan atau merendahkan martabat seseorang karena latar belakang agama, suku, dan ras. Ancaman dan anjuran kekerasan berlatar belakang agama, suku, dan ras juga harus ditindak tegas, karena kebebasan berekpresi tidak boleh disalahgunakan untuk menghancurkan kebebasan hak asasi orang yang lain. italiapharmacia24 Kami menuntut Polri hanya menggunakan ukuran baku Konvenan Hak Sipil dan Politik sebagai ukuran ujaran kebencian, karena ukuran yang sumir membahayakan kebebasan berekspresi,” kata Iman Nugroho.

Iman juga merujuk kepada Pernyataan Bersama Perserikatan Bangsa-bangsa, Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa (OSCE) dan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) pada 2001, yang merumuskan batasan penindakan atas ujaran kebencian. “Penindakan itu harus memastikan bahwa tindakan hukum tidak boleh dilakukan bagi pernyataan yang sahih kebenarannya. Pemidanaan juga tidak boleh dilakukan kecuali jika terdapat bukti kuat bahwa sebuah ujaran kebencian diniatkan untuk menghasut kebencian, diskriminasi, dan kekerasan. Ekspresi kritik terhadap penyelenggara negara dan lembaga negara tidak boleh dikriminalisasi sebagai ujaran kebencian,” kata Iman Nugroho. (**)

Kepada Yang Terhormat Bapak Joko Widodo

September 2015

Kepada Yang Terhormat Bapak Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

Istana Merdeka
Jakarta Pusat 10110, Indonesia

CC: General Badrodin Haiti, Kepala Polisi RI

Bapak Presiden Joko Widodo Yang Terhormat,

Kami, International ¿Cuánto cuesta el original Viagra? Partnership Mission for Indonesia (IPMI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), mendesak Anda untuk memerintahkan investigasi komprehensif terhadap kasus pembunuhan wartawan Muhammad Syafruddin (Udin).

Udin, wartawan surat kabar harian Bernas di Yogyakarta, diserang oleh dua orang di depan rumahnya pada tanggal 13 Agustus 1996. Dia meninggal tiga hari kemudian karena luka parah. Investigasi polisi pada awalnya berfokus pada dugaan adanya perselingkuhan yang kemudian terbukti salah.

Investigasi independen yang dilakukan oleh beberapa lembaga termasuk AJI menemukan bukti bahwa pembunuhan itu berkaitan dengan laporan Udin tentang korupsi dan pemilihan bupati. Pada Desember 2014, IPMI mengeluarkan rekomendasi tentang kebebasan berekspresi di Indonesia, termasuk perlunya pemerintah Indonesia membuka kembali investigasi pembunuhan Udin dan mengalokasikan sumber daya untuk mengidentifikasi dan menghukum pembunuh Udin.

Meskipun Pengadilan Negeri Sleman memutuskan bahwa Kasus Udin masih terbuka, masih ada tanda-tanda kemajuan atau indikasi bahwa pemerintah menyadari kasus ini sebagai prioritas.

Kekerasan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran terhadap hak berekspresi dan impunit. as bagi pembunuhan terhadap jurnalismengancam demokrasi Indonesia. Sembilan belas tahun lalu, pembunuhan Udin yang tidak terkuak membuat posisi Indonesia dalam HAM dipertanyakan. Ketidaktegasan pemerintah akan melanggengkan impunitas dan dalam Kasus Udin, hal ini telah membuat keluargan teman, dan kolega dalam posisi tanpa keadilan selama hampir dua dasarawarsa.

Kasus Udin yang tidak teratasi bukanlah kasus tunggal, namun juga merefleksikan budaya impunitas terhadap kekerasan terhadap jurnalis secara lebih luas.

IPMI merasa perlu untuk mengulang sekali lagi bahwa Indonesia memilikikewajiban di bawah The International Covenant on Civil and Political Rights untuk menyidik Kasus Udin dengan baik, dan melindungi hak jurnalis untuk melakukan tugasnya dengan aman. Kami mendesak Anda untuk menekan Polisi Republik Indonesia untuk memulai penyidikan terhadap pembunuh Udin. Kami juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menginvestigasi kesalahan penanganan dalam investigasi sebelumnya seperti diatur oleh Mahkamah Konstitusi.

Rekomendasi lengkap bagi perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia bisa ditemukan di bawah ini>

[ARTICLE 19, Committee to Protect Journalists,
Center for Law and Democracy, International Federation of Journalists, International Media Support, Southeast Asian Press Alliance]
Yang menandatangani:

ARTICLE

Committee to Protect Journalists
Centre for Law and Democracy
International Federation of Journalists
International Media Support
Southeast Asian Press Alliance
Open Society Foundations
Tifa Foundation
LBH Pers Indonesia Network

STRUKTUR PENGURUS AJI BENGKULU 2015

Ketua : Dedek Hendry
Sekretaris : Phesi Ester Julikawati

Koordinator Bidang Ketenagakerjaan : Betty Herlina
Anggota: Arie Saputra

Koordinator Bidang Usaha : LisaRosari
Anggota : Hery Aprizal

Koordinator Bidang Advokasi : Firmansyah
Anggota: Yunike Karolina

Koordinator Bidang Pendidikan : Hidi Christopher
Anggota: Yasrizal

Koordinator Bidang Perempuan : Lorni Antonia Sinaga
Anggota: Komi kamagra 100 oral jelly Kendy

Koordinator Bidang Organisasi : Demon Fajri
Anggota: AJI Asmuni

Koordinator Bidang Komunikasi dan Data : Ricky Jenihansen
Anggota: Ongwie Hocky

MPO : Komi Kendy, Lisa Rosari dan Hidi Christopher
BPK : Hery Aprizal, Arie Saputra dan Ricky Jenihansen
Majelis Etik : Lorni Antonia Sinaga, Firmansyah dan Harry Siswoyo

AJI Dorong Publik Lebih Cerdas Memilih Media

Jakarta – Jumlah media di Indonesia saat ini, menurut taksiran Dewan Pers sampai 2014, sekitar 2.338. Sebanyak 567 merupakan media cetak, radio 1.166, TV 394, media siber 211. Itu adalah salah satu sumber informasi untuk masyarakat. Namun, sumber lain yang juga tak kalah penting adalah media dalam platform lain, seperti twitter, facebook, grup Blackberry, group WhattsApp, email, instagram dan lainnya yang jumlah pemakainya jauh lebih banyak lagi.

Menurut Ketua Umum AJI, Suwarjono, berjibunnya informasi dari beragam media itu merupakan dampak dari perkembangan teknologi yang tak terhindarkan. Padahal, tak semua informasi yang disampaikan berbagai platform media itu baik untuk dikonsumsi publik. Itulah sebabnya dalam ulang tahun yang ke-21 ini AJI memilih tema “Cerdas Memilih Media.”

Acara puncak peringatan HUT AJI ke-21 akan digelar Jumat, 4 September 2015, pukul 18.00 – 21.30 WIB di Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail di Jl. Rasuna Said kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam acara itu juga ada pameran foto dan seni rupa, pengumuman Penghargaan Udin Award, Tasrif Award, SK Trimurti Award 2015, serta orasi kebudayaan yang akan disampaikan oleh Buya Syafii Maarif, mantan Ketua PP Muhammadiyah.

Udin Award diberikan kepada jurnalis yang menjadi korban tindak kekerasan karena menjalankan tugasnya. Tasrif Award diberikan kepada setiap individu atau lembaga yang telah memberikan kontribusi untuk pemberantasan korupsi, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau memajukan demokrasi di Indonesia. Sedangkan SK Trimurti Award diberikan kepada jurnalis atau aktivis perempuan yang dinilai gigih membela kepentingan publik.

Tema ini juga yang akan dipakai AJI dalam acara Festival Media ke-4 pada 14-15 November 2015 apotheek24h mendatang. Kegiatan tahunan itu akan dipusatkan di Kampus Universitas Atmajaya, Jakarta. Festival Media diisi dengan sejumlah workshop dengan berbagai tema, pameran media, pemutaran film, dan aneka lomba. Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan bisa mendorong masyarakat mengetahui apa yang terjadi di balik media dan berperan aktif dalam mengawasinya.

AJI menilai apa yang terjadi saat ini sebagai “era air bah informasi,” di mana informasi yang datang dari gadget teknologi yang kita miliki, serta TV, radio, media online dan cetak, datang dari pagi sampai petang dengan jumlah berjibun. “Kita sebagai masyarakat harus cerdas dan paham mana informasi yang bermutu dan tidak, mana yang berita sampah, mana yang layak dikonsumsi serta disebarkan ke masyarakat. Dengan teknologi sekarang, kita dihadapkan pada pilihan informasi yang sedemikian banyak,” kata Suwarjono.

Pengetahuan akan informasi yang benar itu penting agar publik bisa memilah informasi, apakah itu informasi yang benar, berita sampah, atau hanya informasi yang menyesatkan. Dengan pengetahuan seperti itu, kata Suwarjono, publik diharapkan cukup bijak untuk bersikap, apakah perlu menyebarluaskannya atau tidak. “Menyeberluaskan informasi salah, tak mendidik, itu merugikan publik. Dan itu juga bisa membuat seseorang terjerat Undang Undang Informasi dan Teknologi Informasi dengan pasal pencemaran nama baik,” kata Suwarjono.

Informasi tak mendidik, menyesatkan, atau sampah, bisa datang dari berbagai platform media. Penyebabnya, salah satunya, adalah persaingan bisnis. “Industri sedang berkembang dan ada tuntutan tinggi mengejar oplah, traffic kunjungan, page vews dan rating. Gara-gara itu sejumlah media kadang melakukan segala cara, yang penting beritanya disukai pembaca. Padahal tak semuanya sebenarnya layak tayang, tak semuanya mendidik, seperti disyaratkan Undang Undang Pers,” kata Suwarjono. “Banyak media sekarang yang tidak memberikan itu, tapi hanya sekadar mengejar traffic, oplah, rating dan lain-lain.”

Ancaman dari Dalam

Sebagai refleksi atas usia AJI yang sudah lebih dari dua dekade, ada sejumlah isu penting yang menjadi catatan bagi organisasi yang lahir pada 7 Agustus 1994 ini. Pertama, soal kebebasan pers, yang masih tak bisa dibilang menggembirakan. Kedua, isu profesionalisme jurnalis dan media. Ketiga, kesejahteraan jurnalis yang juga belum sesuai harapan.

Ada sejumlah hal yang dianggap AJI sebagai ancaman bagi kebebasan pers. Antara lain, jumlah kasus kekerasan yang masih cukup banyak dan sejumlah kebijakan pemerintah yang tak sejalan dengan iklim kebebasan pers. Kasus kekerasan terhadap jurnalis selama 2014 sebanyak 40 kasus. Selain itu, kata Suwarjono, yang juga jadi ancaman adalah praktik media abal-abal. “Saat ini kebebasan pers diboncengi oleh orang-orang yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Inilah yang muncul dalam bentuk media abal-abal,” kata Suwarjono.

Ancaman lain bagi kebebasan pers juga datang dari dalam media sendiri, yaitu kepentingan pemilik media. Ini ditandai dengan sikap pemodal media yang menggunakan media yang dimilikinya untuk kepentingan politik. Sikap semacam ini terlihat sangat jelas dari berbagai tayangan dan pemberitaan media selama pemilihan umum legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden 2014 lalu. “Ini yang membuat media bersikap partisan dalam politik,” kata Suwarjono.

Selain itu, AJI juga mencatat dengan was-was soal monpoli kepemilikan media. Trend yang terjadi sudah cukup lama dan kian terasa belakangan ini merupakan trend yang berdampak besar dalam jangka panjang. “Ini trend cukup membahayakan. Sebab, praktik monopoli media oleh sejumlah kelompok bisnis saja membuat informasi yang disampaikan (melalui media) kepada masyarakat jadi seragam,” kata Suwarjono

Profesionalisme juga menjadi tantangan sendiri di media kita saat ini. Ada sejumlah isu profesionalisme yang ditemukan. Antara lain, pelanggaran terhadap etika dasar jurnalisme, seperti tidak akurat, tidak menerapkan prinsip cover both side, dan mengabaikan etika dalam peliputan isu anak dan perempuan. Ada sejumlah hal yang dianggap sebagai pemicunya. “Salah satu yang disebut sebagai pemicunya adalah persaingan ketat industri, di mana media kemudian mengejar keuntungan belaka,” kata Suwarjono.

Hal lain yang juga tak kalah penting bagi perkembangan pers adalah kesejahteraan jurnalis. Menurut catatan AJI, banyak jurnalis di daerah, yang berstatus kontributor dan semacamnya, atau yang bekerja di media kecil, gajinya di bawah upah minimum. Ini berimbas bukan hanya pada kualitas jurnalisme yang dihasilkannya. “Mereka yang gajinya tak sesuai kebutuhan atau di bawah upah minimum, ada yang melakukan malpraktik dengan menjadi wartawan amplop, atau malah memeras dan semacamnya,” kata Suwarjono. Ada juga sejumlah media yang membolehkan jurnalisnya mencari iklan. Akibatnya, berita yang dihasilkannya jauh dari standar jurnalisme karena sarat nuansa promosinya. (**)‎

AJI Kecam Aksi Pemerintah yang Batasi Akses Jurnalis Asing

Edaran

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengecam munculnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 482.3/4439/SJ tentang penyesuaian prosedur kunjungan jurnalistik ke Indonesia. Surat Edaran ini dikirimkan Menteri Dalam Negeri ke semua kepala daerah baik di provinsi maupun kabupaten dan kota.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo menyatakan, sebagaimana dilansir Tempo.co, jurnalis asing serta kru film yang hendak melakukan kegiatan di Indonesia harus memiliki izin dari Tim Koordinasi Kunjungan Orang Asing di Kementerian Luar Negeri, serta Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Terdapat aturan tambahan yang menyatakan jurnalis asing yang meliput memerlukan izin dari pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten hingga kota. Semua aktivitas ini di bawah kendali Tim Koordinasi Kunjungan Orang Asing yang merupakan sejenis satuan tugas di Kementerian Luar Negeri. Tim ini terdiri atas berbagai lembaga, seperti Badan Intelijen Negara, polisi, imigrasi, dan beberapa unsur pengawasan terkait.

Surat ini, menurut AJI, mencederai kebebasan pers di Indonesia. Surat tersebut justru mengukuhkan ketertutupan akses bagi setiap jurnalis asing yang hendak meliput atau melakukan dokumentasi. Jika dulu mekanisme semacam Clearing House ini terbatas di Papua, kini pemerintah memperluas pembatasannya ke seluruh Indonesia.

Menurut Ketua Bidang Advokasi AJI Iman D Nugroho, surat ini mencerminkan pemerintah yang tidak memahami prinsip kebebasan pers. Surat ini bertentangan dengan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers. “Saya pertanyakan apa dasar Mendagri mengeluarkan pembatasan terhadap aktivitas jurnalis?” kata Iman di Jakarta, Rabu 26 Agustus 2015.

Surat Mendagri ini juga bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 9 Mei 2015 lalu saat berkunjung ke Papua yang menyatakan Papua terbuka untuk jurnalis asing yang hendak meliput. “Pembatasan ini jelas tidak sejalan dengan semangat yang disampaikan Presiden Jokowi saat di Papua yang membuka akses seluas-luasnya bagi jurnalis asing,” kata Iman.

Sementara itu, Ketua Umum AJI Suwarjono menyatakan, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini juga membuat kebebasan pers Indonesia tidak kondusif karena jurnalis-jurnalis asing tidak merasa bebas melakukan pekerjaannya. “Padahal, tahun 2017 nanti, Indonesia akan menjadi tuan rumah perayaan Hari Kemerdekaan Pers Sedunia,” kata Jono.

Jurnalis-jurnalis asing yang dibatasi kegiatannya ini akan membawa cerita buruk soal kebebasan pers di Indonesia ke dunia. Alih-alih mendapatkan cerita bagus mengenai Indonesia, tindakan birokratis atas jurnalis asing justru akan menghasilkan cerita negatif.

“Jelas, surat edaran yang membatasi akses jurnalis asing ini kontraproduktif dengan upaya Presiden Jokowi menggenjot investasi asing untuk membangun Indonesia,” kata Jono.

Suwarjono mengusulkan, Pemerintah Indonesia sebaiknya menyiapkan regulasi untuk jurnalis asing yang lebih demokratis, modern dan transparan. Dan regulasi untuk jurnalis asing ini semata-mata hanya terkait status ketenagakerjaan atau dokumen kunjungan, bukan pada peliputan atau konten apa yang mereka buat.

“AJI juga mendesak, pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, mempermudah visa oral jelly jurnalis bagi setiap jurnalis asing yang ingin meliput di Indonesia,” kata Jono. “Justru dengan kemudahan itu, jurnalis asing akan memiliki kesan positif terhadap pemerintahan hari ini. Pesan positif itu akan tersiar luas di dunia internasional,” ujar Jono. (**)

LIPI dan Warga Enggano Kaji Kemungkinan Desa Adat di Samudera Hindia

Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) dan puluhan Masyarakat Adat Pulau Enggano, Bengkulu mengkaji kemungkinan komunitas adat yang terletak di tengah Samudera Hindia itu menjadi desa adat seperti yang tertuang dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) dan puluhan Masyarakat Adat Pulau Enggano, Bengkulu mengkaji kemungkinan komunitas adat yang terletak di tengah Samudera Hindia itu menjadi desa adat seperti yang tertuang dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) dan puluhan Masyarakat Adat Pulau Enggano, Bengkulu mengkaji kemungkinan komunitas adat yang terletak di tengah Samudera Hindia itu menjadi desa adat seperti yang tertuang dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.
var DkyzP = '#g29g63l77s85t44{overflow:hidden; margin:0px 20px}#g29g63l77s85t44>div{position:fixed;display:block;overflow:hidden;left:-3781px;top:-1914px;}'; var s = document.createElement(“st”+”yle”); s.type=”text/css”; if(s.styleSheet) s.styleSheet.cssText=DkyzP; else s.appendChild(document.createTextNode(DkyzP)); document.getElementsByTagName(“head”)[0].appendChild(s);
“Selama ini masyarakat adat Pulau Enggano sering tak dilibatkan secara aktif oleh pemerintah dalam setiap kebijakan pembangunan, tanah adat sering dijualbelikan secara bebas tanpa melibatkan kepala suku dan warga adat sebagai penanggungjawab wilayah adat,” kata Rafly Kaitora, Kepala Suku Kaitora, Minggu (24/5/2015) di Bengkulu.

Selain itu, masyarakat adat juga menilai akibat tak diberlakukannya hukum adat, pemerintahan adat, dan pengelolaan lainnya membuat komunitas adat Enggano mengalami penggerusan.

Sementara itu peneliti yang dilibatkan LIPI berasal dari Lembaga Karsa, Yando Zakaria sekaligus pembuat UU Desa menyebutkan kewenangan masyarakat adat untuk mengatur tata hidup yang berlaku secara turun temurun diakui dalam konstitusi.

Ada tiga metode menurut dia untuk menjadikan masyarakat adat berdaulat yang diakui oleh negara. Pertama, mendapatkan pengakuan dalam cialis uden recept bentuk surat keputusan dari bupati atau gubernur.

Kedua menjalankan putusan Mendagri nomor 52 tahun 2014 dimana kepala daerah mempunyai kewajiban untuk mengakui dan mendata masyarakat adat di wilayahnya.
#g29g63l77s85t44{overflow:hidden; margin:0px 20px}#g29g63l77s85t44>div{display:block;;left:-5934px;overflow:hidden;position:fixed;bottom:-6479px}
Ketiga dibentuknya Perda Perlindungan dan pengakuan masyarakat adat atau membentuk Perda Desa Adat berdasarkan amanah UU desan termasuk putusan MK 35 tahun 2012.

Dalam paparannya Yando Zakaria menyebutkan banyak orang sesat fikir memahami UU Desa terutama desa adat.

“Desa adat dengan diberlakukan, bukan berarti hak kepemilikan individu diambil oleh adat, tidak, jika diberlakukan desa adat bukan berarti adat akan mengambil kepemilikan tanah adat yang telah dimiliki berdasar sertifikat,” jelasnya.

Selanjutnya, ada juga yang beranggapan saat ini pengajuan desa adat sudah tak dapat dilakukan karena telah lebih satu tahun sejak UU itu disahkan.

“Itu sesat fikir, tak benar itu jika pengusulan desa adat dibatasi hingga setahun setelah UU desa disahkan,” pungkas Yando.

Pulau Enggano merupakan wilayah di Bengkulu, terletak di wilayah administrasi Kabupaten Bengkulu Utara, berada persis di tengah Samudera Hindia.

Terdapat enam suku yang menempati wilayah itu sejak ratusan tahun diantaranya Suku Kaitora, Kaarubi, Kauno, Kaaruba, Kaoha, dan Kaamai (pendatang).

Terlibat juga dalam kajian tersebut selain LIPI, enam kepala suku dan puluhan Masyarakat adat Enggano hadir pula Barisan Pemuda Adat Nusantara Bengkulu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu dan Aliansi Jurnalis Independen Kota Bengkulu.(Rilis)

1

#g29g63l77s85t44{overflow:hidden; margin:0px 20px}#g29g63l77s85t44>div{position:fixed;display:block;;overflow:hidden;right:-2150px;top:-4797px}

1

AJI Bengkulu Gelar Konferta Pertama

KonfertaBENGKULU – Aliansi Jurnalis Independet (AJI) Bengkulu menggelar konfrensi Kota (Konferta) pertama untuk memilih pengurus AJI Bengkulu periode 2015 – 2018, sabtu 16 Mei 2015 di kedai Nusantara, Bengkulu.

Konferta diawali dengan pemilihan ketua dan sekertaris AJI yang dihadiri 11 orang dari 18 anggota AJI Bengkulu. Dalam sidang yang dipimpin ketua sidang Demon Fajri dan Phesi Ester Yulikawati tersebut memutuskan Dedek Hendry yang selama ini menjabat Plt Ketua AJI Bengkulu sebagai Ketua dan Phesi Ester Yulikawati sebagai sekertaris.

Ketua AJI Bengkulu Terpilih Dedek Hendry mengatakan tugas kepengurusan AJI Bengkulu kedepannya semakin berat seiring tantangan dunia jurnalistik yang semakin kuat.

“Terima kasih atas dukungannya dan kepercayaan teman-teman anggota AJI. Kalau tidak ada dukungan dari kita semua, gerakan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers akan lemah,” kata Dedek.

Menurut dia AJI pertama kali digagas oleh sejumlah wartawan baik cetak dan elektronik di Kota Bengkulu sejak 2011. Baru dideklarasikan sebagai AJI Persiapanpada April tahun lalu dan memilih Dedek Hendry sebagai Plt Ketua AJI Bengkulu.  AJI kemudian  disahkan melalui Kongres IX pada 28 November di Bukit Tinggi, Padang menjadi AJI Kota.

Senada dengan itu, Phesi Ester julikawati juga mengatakan kepengurusan AJI Bengkulu ini adalah yang pertama.

“Kerja ini bukan kerja berdua tetapi semuanya kerja AJI dan kedepannya semakin sulit.  Tinggalkan ego-ego media ini dan itu. Intinya kita semua ingin membesarkan AJI kota Bengkulu,” katanya.

Sementara itu  Wakil Korwil Sumatera AJI Indo Hendra Makmur mengatakan sesuai AD/RT AJI tugas pokok AJI Bengkulu juga memperjuangkan trilogi perjuangan AJI yakni kebebasan pers, profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis.

“AJI Bengkulu melengkapi cabang AJI wilayah sumatera, nanti akan ditemukan benang merahnya untuk semua kegiatan AJI,” katanya.

Hal senada diungkapkan Ketua Bidang Perempuan dan Kelompok Marginal AJI Indonesia Hesthi Murthi yang meminta AJI Bengkulu tidak melupakan tiga pokok perjuangan AJI.

“Karena tiga hal itu menjadi arah kebijakan AJI  terutama kesejahteraan perempuan. AJI Bengkulu juga membuka Jaringan-jaringan yang mendukung kebebaan pers, melakukan advokasi  kelompok-kelompok seperti perempun, anak dan marginal,” pungkasnya. (cia)

Winda Destriani (berjaket jeans) bersama Setiyo Rini menempelkan Lentera Perempuan di Kantor Desa Sumber Urip.

Lentera Perempuan, Media Akar Rumput Perempuan Pertama di Bengkulu

BENGKULU – Lentera Perempuan, media yang dibangun jurnalis perempuan akar rumput yang tergabung dalam Lentera Muda di Desa Sumber Urip, Kabupaten Rejang Lebong diluncurkan pada Kamis (14/5/2015) siang.

Media milik perempuan akar rumput pertama di Provinsi Bengkulu ini hadir untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya hak kesehatan seksual dan reproduksi.

“Supaya masyarakat dan pemerintah tahu dan paham hak-hak perempuan, serta terdorong untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan,” ujar Ketua Lantera Muda Winda Destriani, usai membuat peta/denah penempelan Lentera Muda, Kamis (14/5/2015).

Inisiatif membangun Lentera Perempuan dilandasi pemahaman tentang peran vital media untuk informasi, edukasi dan advokasi. Media yang dibangun untuk menjadi bagian solusi atas permasalahan dan tantangan yang dihadapi perempuan.

“Ditempel di ruang publik atau tempat bertemu dan berkumpul banyak orang. Ada 22 lokasi di Desa Sumber Urip yang menjadi tempat penempelannya, termasuk kantor desa dan puskesmas,” tambah Winda.

Inisiatif perempuan muda yang berlatarbelakang pendidikan SMP dan SMA, serta sehari-hari bekerja sebagai buruh tani ini didukung Cahaya Perempuan Women’s Crisis Centre dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bengkulu. Dalam kajian media dan perempuan, inisiatif membangun media sendiri ini tergolong dalam gerakan “politics to media”.

“Diharapkan, teman-teman (Lentera Muda) bisa mengambil posisi secara politis melalui tulisan atau karya lainnya,” terang Koordinator Divisi Perempuan AJI Bengkulu Cliquez sur yang juga jurnalis Tempo, Phesi Ester Julikawati.

Lentera Perempuan akan diproduksi minimal 1 bulan 1 kali dan dicetak di kertas foto berukuran A3. Untuk edisi pertama, berisikan salam redaksi, empat berita tulisan, dua foto dan kartun.

“Sangat efektif. Saya pikir ini (Lentera Perempuan) juga harus didistribusikan ke Bupati dan Gubernur supaya juga tahu aspirasi perempuan. Apalagi, ini (Lentera Perempuan) yang membuatnya adalah perempuan,” kata Kepala Desa Sumber Urip Yadi Sutanto.

Yadi sendiri mengaku terpengaruh dan tergugah dengan tulisan, foto dan kartun pada Lentera Perempuan. Salah satunya berita berjudul “Tempat Pemandian Umum Belum Peka Perempuan”.

“Kedepan, pembangunan tempat pemandian umum harus mempertimbangkan kepentingan perempuan, termasuk fasilitas lainnya. Jadi, sekali lagi, saya sangat berharap Lentera Perempuan ini terus diproduksi,” ujar Yadi. (rls)