PPATK dan AJI Bengkulu Rencanakan Program Kolaborasi

BENGKULU – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama Aliansi Jurnalis Independen akan menggagas program kolaborasi untuk menginformasikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Bengkulu.

“Format gagasan ini akan dibicarakan lebih lanjut,” ujar Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae dalam kunjungannya di sekretariat AJI Bengkulu, Senin, 7 Oktober 2019.

Menurut Dian, jurnalis adalah mitra strategis yang bisa mengambil peran dalam penanganan TPPU. Sebab dalam sebuah analisis sebuah potensi kejahatan, PPATK biasanya juga memakai sumber informasi dari laporan jurnalis.

“Sumber data kami itu ada dua. Pertama itu structure yakni dari laporan perbankan, dan transaksi lain-lain. Dan kedua unstructure, nah ini dari laporan publik. Seperti media,” ujarnya.

“Jadi misalnya kalau sudah masuk media isu korupsi di daerah, maka radar kami juga bekerja kesitu,” tambahnya.

Terkait kondisi Bengkulu. Dian menyebutkan, dari pengamatan PPATK, Bengkulu masuk dalam rangking ke-8 atau peringkat ke-25 dari 34 provinsi se Indonesia soal laporan transaksi yang mencurigakan.

Ini artinya, patut menjadi perhatian. Bahwa daerah yang memiliki penduduk tak sampai 2 juta orang ini, ternyata berpotensi menjadi lahan kejahatan untuk TPPU.

“Sudah tiga gubernur yang ditangkap. Itu artinya satu saja ditangkap tidak cukup,” ujar Dian.

Sementara itu, Ketua AJI Bengkulu Harry Siswoyo, mengaku menyambut baik kehadiran PPATK apalagi untuk berkolaborasi dalam mengedukasi publik untuk mewaspadai transaksi keuangan yang menyimpang.

“AJI Bengkulu sudah menjadi pelopor di Indonesia membentuk jurnalis antikorupsi bersama KPK. Tentu bukan tidak mungkin dengan PPATK kita bisa lebih jauh berkolaborasi,” ujarnya. (rls)

 

 

aji bengkulu

AJI Bengkulu Kecam Kekerasan Terhadap Jurnalis

Bengkuluekspress.com – Puluhan Jurnalis Bengkulu, mengadakan aksi simpatik di Tugu Pers, Tapak Paderi, Kota Bengkulu, Sabtu siang (28/9/19). Aksi ini mengecam kekerasan terhadap sejumlah jurnalis yang mengalami kekerasan saat melaksanakan tugas liputan, seperti dikeroyok oleh aparat, dihalangi dalam bertugas dan sejumlah kekerasan fisik lainnya.

Sebagaimana kekerasan yang dialami jurnalis, seperti terjadi di Jakarta, Makassar, Jayapura dan lainnya saat meliput aksi unjuk rasa 24-25 September lalu. Dalam aksi ini para jurnalis membawa beberapa pamflet dari karton yang bertuliskan kecaman dan penolakan terhadap kekerasan bagi para jurnalis. “Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyebutkan sepanjang unjuk rasa September 2019 terdapat 14 jurnalis mengalami kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat kepolisian,” ujar ketua AJI Bengkulu Harry Siswoyo kepada Bengkuluekspress.com.

Selengkapnya..

Kekerasan Terhadap Jurnalis, Reformasi Polri dan Medsos

BENGKULU – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyebutkan sepanjang unjuk rasa September 2019 terdapat 10 jurnalis mengalami kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Sejumlah jurnalis mengalami kekerasan seperti dikeroyok oleh aparat, dihalang-halangi dalam bertugas dan sejumlah kekerasan fisik lainnya. Kekerasan terjadi di Jakarta, Makassar, Jayapura dan lain-lain.

Kerentanan akan tugas jurnalis merupakan konsekuensi namun UU mengatur bahwa jurnalis wajib diberikan hak untuk melaksanakan tugasnya tanpa harus mendpatkan intimidasi, ancaman apalagi kekerasan fisik.

Indonesia pada 2018 menurut data statistik yang dikumpulkan Bidang Advokasi AJI Indonesia, mencatat setidaknya ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik. Jumlah ini lebih banyak dari tahun lalu yang sebanyak 60 kasus dan masih tergolong di atas rata-rata. Kekerasan terhadap jurnalis paling banyak terjadi tahun 2016 lalu (sebanyak 81 kasus), paling rendah 39 kasus pada tahun 2009 lalu.

Kekerasan fisik, berupa pemukulan, penamparan dan sejenisnya, masih menjadi jenis kekerasan terbanyak pada tahun 2018 ini. Berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) selama Januari-Desember 2018, kekerasan fisik terhadap jurnalis setidaknya ada 12 kasus. Jenis kekerasan lainnya yang juga banyak adalah pengusiran atau pelarangan liputan dan ancaman teror, yang masing-masing sebanyak 11 kasus. Lainnya adalah perusakan alat dan atau hasil Liputan (10 kasus), pemidanaan (8 kasus).

Pelaku kekerasan berasal dari beragam, aparat, pejabat, swasta, militer dan lainnya.

Jangan Antikritik di Medsos

Selain itu ditetapkannya Dhandy Laksono, jurnalis karena kicauan di media sosial menjadikan fakta bahwa kebebeasan berekspresi warga masyarakat masih tabu di Indonesia.

Kita bersepakat ujaran kebencian yang mengandung SARA, fitnah dan hoaks adalah musuh bersama dan layak mendapatkan penanganan hukum. Namun sesuatu yang berisi kebenaran dapat dibuktikan kebenarannya, fakta, tidak menjadi masuk dalam kategori ujaran kebencian.

Berangkat dari itu semua AJI Kota Bengkulu meminta:

1. Mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis yang melibatkan anggotanya dan massa aksi di berbagai daerah.

2. Mendesak kepolisian menghentikan segala bentuk represi yang mengancam kerja jurnalis, serta mendukung kebebasan berpendapat dan berkespresi yang dilakukan masyarakat.

3. Menuntut kepolisian melucuti senjata para anggotanya yang bertugas menghalau massa. Dan menghentikan semua upaya sweeping kepada peserta aksi maupun jurnalis yang sedang bertugas.

4. Menuntut kepolisian membebaskan Dandhy Dwi Laksono dari sangkaan pasal karet UU ITE.

5. Menuntut kepolisian menghentikan penangkapan-penangkapan aktivis yang melakukan kritik dan menyuarakan kepentingan publik.

5. Tuntaskan reformasi di tubuh Polri.

6. Mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap jurnalis saat sedang meliput. Jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilindungi UU Pers.

7. Mengimbau perusahaan media untuk memberikan alat pelindung diri kepada jurnalis mereka yang meliput aksi massa yang berpotensi terjadi kericuhan.

8. Mendesak Dewan Pers membentuk Satgas Anti Kekerasan guna menuntaskan kasus kekerasan yang terjadi sepanjang aksi penolakan RKUHP dan Revisi UU KPK di berbagai daerah. 

3 Jurnalis Makassar Dianiaya Polisi Saat Liputan Demo Mahasiswa

tirto.id – Tiga jurnalis di Makassar, Sulawesi Selatan mengalami kekerasan oleh aparat kepolisian saat meliput demo mahasiswa di depan Gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (24/9/2019) petang.

Ketiga jurnalis itu, yakni Muhammad Darwin Fathir jurnalis Antara, Saiful jurnalis Inikata.com (Sultra), dan Ishak Pasabuan jurnalis Makassar Today.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, Nurdin Amir menjelaskan kronologi pemukulan ini. Darwin, kata Nurdin, dikeroyok oleh polisi di depan kantor DPRD Sulsel. Dia ditarik, ditendang dan dihantam menggunakan pentungan di tengah-tengah kerumunan polisi.

“Padahal dalam menjalankan tugas jurnalistiknya Darwin telah dilengkapi dengan atribut dan identitas jurnalis berupa ID Card Antara,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/9/2019).

AJI Makassar, kata dia, telah memiliki bukti rekaman video dan foto yang menunjukkan pemukulan aparat ke Darwin. Menurut dia, sejumlah rekan jurnalis yang saat itu berusaha melerai tindakan kepolisian terhadap Darwin sama sekali tak diindahkan.

Polisi bersenjata lengkap, lanjutnya, tetap menyeret dan memukul Darwin. Pemukulan berhenti saat rekan-rekan jurnalis berhasil meraih Darwin dari kerumunan polisi dan dibawa menjauh.

Darwin terluka di kepala dan bibir. Sedangkan, Saiful dipukul dengan pentungan dan kepala dibagian wajahnya oleh polisi. Pengniayaan ini, kata Nurdin, diduga dipicu polisi yang tak terima saat Saiful masih memotret polisi yang memukul mundur para demonstran dengan gas air mata dan water cannon.

“Saiful telah memperlihatkan identitas lengkapnya sebagai seorang jurnalis yang sementara menjalankan tugas jurnalistik, peliput demonstrasi. Alih-alih memahami, polisi justru dengan tetap memukul Saiful,” ungkapnya.

Saiful menderita luka lebam, di mata kiri dan kanannya akibat hantaman benda tumpul aparat. Ishak juga dilarang mengambil gambar saat polisi terlibat bentrok dengan demonstran. Ishak, ujar Nurdin, diduga dihantam benda tumpul oleh polisi di bagian kepala.

“Kekerasan dan intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian terhadap wartawan melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pasal 8 UU Pers menyatakan dalam menjalankan profesinya jurnalis mendapat perlindungan hukum,” kata dia.

UU Pers juga mengatur sanksi bagi mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 UU Pers menyebutkan: ”Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.”

“Kami mendesak Kapolda Sulsel memproses tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dan diadili di pengadilan hingga mendapatkan hukuman seberat-beratnya agar ada efek jera. Sehingga kasus serupa tak terulang di masa mendatang,” kata dia.

aji bengkulu

Gandeng 5 Lembaga, FIS Unived Semakin Berkemajuan

Bengkulu – Fakultas Ilmu-ilmu Sosial (FIS)  Universitas Dehasen Bengkulu menggandeng 5 lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk melaksanakan amanat tri dharma Perguruan Tinggi.

Secara serentak,  FIS Unived melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS)  dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Bengkulu,  Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID),  Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)  Provinsi Bengkulu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI)  Bengkulu dan Persatuan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi)  Kabupaten Bengkulu Tengah.

Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)  dan naskah perjanjian kerja sama ditandatangani di ruang teleconferences lantai 4 Kampus Unived pada Sabtu 21 September 2019.

Dekan FIS Unived Dra Asnawati M.Kom bersama ketua PWI yang juga anggota tim percepatan pembangunan kota Bengkulu Zacky Antoni SH MH,  Ketua KPID Ratim Nuh SH,  Ketua AJI Harry Siswoyo SE,  Ketua Papdesi Bengkulu Tengah ST Mukhlis SH dan pejabat Diskominfo Persandian Kota Bengkulu Hendri Akbar SE, menandatangani agreement yang secara teknis mengarah kepadan pelaksanaan Pendidikan,  Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Selengkapnya..

FIS Unived Gandeng Google News Initiative dan AJI Gelar Workshop

Bengkulu: Fakultas Ilmu-ilmu Sosial (FIS) Universitas Dehasen Bengkulu menggandeng Google News Initiative dan Aliansi Jurnalis Independen menggelar workshop setengah hari bertajuk “Hoax Busting and Digital Hygiene” di Laboratorium Komputer lantai II Kampus Unived pada Sabtu 21 September 2019.

Workshop digelar untuk melatih 55 orang peserta yang lolos seleksi pendaftaran lewat aplikasi ini bertujuan membentuk karakter khususnya para mahasiswa Ilmu Komunikasi dan Administrasi Publik dalam menyikapi perkembangan dunia informasi khususnya informasi digital yang berkembang dengan sangat pesat.

Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Unived, Drs Asnawati M.Kom menyatakan, Universitas Dehasen terpilih bersama 20 Universitas lain di Indonesia yang menggelar workshop secara serentak, termasuk Universitas ternama lain seperti Universitas Indonesia, Universitas Lampung, Universitas Pancasila Jakarta dan beberapa universitas lain.

“Kita akan melatih peserta untuk menjadi para Fact Checking atau penguji kebenaran informasi yang beredar di hampir seluruh media berbasis digital,” ungkap Asnawati.

Ketua AJI Bengkulu Harry Siswoyo menyebut, kerjasama yang dibangun melalui sebuah nota kesepahaman ini membuka peluang bagi organisasi yang dipimpinnya dan pihak kampus untuk bersinergi dalam banyak hal.

“Beberapa program akan dikerjakan secara bersama dan berkesinambungan, tujuannya selain untuk membangun kapasitas SDM juga sebagai alat untuk memperjuangkan kebebasan pers,” jelas Harry.

Ketua Pelaksana Yuliardi Hardjo Putra M.Si mengatakan, selain workshop, FIS Unived juga akan melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah dan non pemerintah. Diantaranya Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Bengkulu serta organisasi Asosiasi Perangkat Desa se Kabupaten Bengkulu Tengah.

“Kita membangun kerjasama dan komunikasi dengan banyak pihak, tujuannya untuk selain fungsi tri dharma perguruan tinggi, juga membangun jaringan dalam peningkatan kapasitas SDM khususnya mahasiswa dan masyarakat umum secara luas,” tegas Yuliardi. (sumber:ctzonedehasenbkl.com)

AJI Sebut 10 Pasal RKUHP Ancam Kebebasan Pers

Jakarta, CNN Indonesia — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mendesak pemerintah dan DPR mencabut 10 pasal dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) karena bisa mengkriminalisasi kebebasan pers.

“Dalam draf RUU KUHP tertanggal 28 Agustus 2019, ada sejumlah pasal yang selama ini dikritik masyarakat sipil karena tak sesuai dengan semangat reformasi dan pemerintahan bersih. Termasuk di dalamnya adalah pasal-pasal yang dinilai bisa mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers,” ujar Ketua Umum AJI Abdul Manan dalam keterangan tertulis yang dibagikan kepada media di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9).

Selengkapnya..

Belasan Remaja Rejang Lebong Ikuti Kelas Belajar Menulis

RMOLBengkulu – Belasan remaja dari kalangan pelajar, mahasiswa dan umum mengikuti Kelas Belajar Menulis dan Desain Grafis yang digelar oleh penggiat media di Kabupaten Rejang Lebong. Kegiatan itu digagas oleh Aji Asmuni dan Muhammad Antoni penggiat media di Kabupaten Rejang Lebong, dimana kelas belajar itu mereka gelar secara gratis bagi para peserta.

“Ada 18 peserta yang mengikuti Kelas Belajar Menulis dan Desain Grafis ini, kegiatan ini turut didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bengkulu,” kata Aji Asmuni kepada RMOLBengkulu, Sabtu (7/9).

Kelas belajar yang dilangsungkan di Umea’ Meno’o yakni rumah adat Suku Rejang di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang itu dilakukan secara sederhana dengan duduk lesehan di kolong rumah panggung, dimana kegiatan itu juga turut di isi oleh Arie Saputra perwakilan AJI Kota Bengkulu yang juga seorang jurnalis.

Dia menjelaskan, digelarnya kelas belajar yang dilakukan secara swadaya itu bertujuan untuk memberikan pendidikan seputar jurnalisme mengingat di era Milenial ini banyak perubahan yang mewarnai masyarakat khususnya ditataran komunikasi dan informasi, dimana informasi tak melulu dihasilkan oleh praktisi pers atau media karena setiap orang berhak menerima dan mengelola informasi.

Selengkapnya..

Penggiat Media Gelar Pelatihan Menulis dan Desain Grafis

pedomanbengkulu.com – Sejumlah 17 orang remaja dari kalangan mahasiswa, pelajar dan umum (fresh graduate) mengikuti Kelas Belajar Menulis dan Desain Grafis, secara gratis. Kegiatan dilangsungkan di Umea’ Meno’o (Rumah Pusaka) Rejang yang di kelola Sabril dan Sri yang berada di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong – Bengkulu. Aktivitas belajar yang dilakukan dengan sederhana duduk lesehan di kolong Umea’ Meno’o ini dilaksanakan mulai pukul 11.00 – 16.00 WIB.

Kegiatan ini digagas oleh Aji Asmuni (Penggiat Media) bersama Muhamad Antoni (Penulis di Curupedia.wordpress.com & Jurnalis KBR 68H). Juga didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bengkulu.

Selain penggagas kegiatan yang menjadi Pemateri, turut hadir Arie Saputra (Jurnalis Harian Rakyat Bengkulu) mengisi materi yang juga sebagai perwakilan dari AJI Kota Bengkulu.

Kegiatan belajar dilakukan secara swadaya dan pola pembelajaran atau pemberian materi digelar secara sederhana di ruang terbuka berbentuk lesehan. Lokasi dan jadwal ditentukan secara mufakat oleh peserta. Setidaknya akan ada 5-6 kali pertemuan untuk menguasai materi dasar penulisan.

Selengkapnya..

AJI Bengkulu Gelar Belajar Menulis Bersama Difabel

Bengkulu – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bengkulu bekerjasama dengan Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas menggelar pelatihan menulis bagi kelompok difabel di Bengkulu.

Iniasi swadaya ini melibatkan lebih dari 30 penyandang disabilitas yang tersebar di Bengkulu. “Kami ingin mereka bisa menyuarakan tentang mereka lewat menulis,” ujar Ketua PIK-PPD Irna Riza Yuliastuti, Jumat, 23 Agustus 2019.

Pelatihan ini akan digelar secara bertahap dengan pertemuan sepekan sekali. Sebagai pembelajaran awal, kelompok difabel akan diajak mengenal metode menulis sederhana dengan menggunakan metodologi perencanaan ide, lalu penyusunan outline dan mengemas ide tulisan dalam sebuah draft tulisan.

Proses belajar ini akan berlangsung terus menerus hingga kelompok difabel dianggap telah mampu memproduksi sebuah karya tulisan. Setelah ini, baru kemudian kelompok difabel akan belajar bersama mengenai teknik fotografi dasar, lalu videografi dan bahkan menggambar objek.

AJI Bengkulu juga membuka diri kepada para pihak untuk dapat berkolaborasi menguatkan kelompok difabel berdasarkan kompetensi yang dimiliki. “Semua bisa berbagi pengetahuan. Tinggal dikolaborasikan,” ujar Ketua AJI Bengkulu Harry Siswoyo.