Media Dapat Menjadi Penawar ”Badai” Informasi  Covid-19

BENGKULU – Bulan Agustus 2020, The American Society of Tropical Medicine and Hygiene merilis hasil riset mereka mengenai infodemik yang mencakup stigma, teori konspirasi, rumor, surat kabar online, facebook, twitter. Peneliti menemukan ada enam negara yang paling banyak bermasalah soal infodemik, yakni India, Amerika Serikat, China, Spanyol, Indonesia dan Brazil.

Khusus Indonesia, temuan peneliti, 82 persen informasi yang dikonsumsi dan beredar di tengah rakyat Indonesia, ternyata salah atau hanya 9 persen yang akurat, sisanya masih diragukan.

Dari 2.311 laporan berkaitan dengan infodemik Covid-19, kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen Bengkulu, Harry Siswoyo, sebanyak 89 persen atau 2.048 laporan adalah rumor, 7,8 persen atau 182 laporan sebagai teori konspirasi, dan 3,5 persen atau 82 laporan adalah stigma.

Kondisi ini, terang Harry, lantaran adanya kepanikan dan ketidaktahuan masyarakat. Lalu, minimnya literasi penggunaan internet dan media sosial di masyarakat. Kemudian, kurangnya informasi terpercaya dari terkait wabah/pandemi.

Sehingga menimbulkan kepanikan, membuat rasa takut berlebih, menimbulkan kebencian dan stigma, konflik. Bahkan, membuat kesalahan strategi memerangi pandemi serta gangguan kesehatan mental.

”Informasi mengenai virus Covid-19, baik itu yang akurat maupun tidak telah membanjiri kehidupan warga. Jauh lebih cepat dari virus itu. Akibatnya orang-orang dilanda kecemasan, ketakutan, dan kepanikan hingga tak tahu lagi mengambil keputusan yang tepat,” kata Harry, ketika webinar Peran Media dan Publik Menangkal Infodemi C0vid-19, AJI Bengkulu – Google News Intiative, Rabu (31/3/2021).

Idealnya, lanjut Harry, media dan jurnalis bisa menjadi penawar terhadap badai informasi soal Covid-19. Lewat kerja jurnalistik yang dianalisis, diverifikasi, dan ilmiah. Dengan itu, informasi yang membanjiri masyarakat tidak menjadi pandemi informasi ataupun digital

”Banyak media dan jurnalis belum mengambil peran sebagai ‘broker pengetahuan’. Kebanyakan media kita hari ini, cuma menjadi pengeras suara pejabat negara bukan ilmu pengetahuan atau pun ahli yang memang memiliki keahlian di bidang medis, biologi, epidemiologi dan ilmu pendukung lainnya,” jelas Harry.

Ditambahkan Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, Gushevinalti, saat ini setiap orang merupakan konsumen, produsen dan distribusi pesan.

Gadget, kata Gushevinalti, mendekatkan yang jauh namun menjauhkan yang dekat. Gushevinalti menyebut, data per Januari 2021, dari 274,9 juta penduduk, 345,3 juta orang melakukan koneksi telepon seluler, 202,6 juta pengguna internet, dan 170 juta pengguna media sosial aktif.

Dilihat dari penggunaan waktu, kata Gushevinalti, 8 jam 52 menit menggunakan internet di semua perangkat, 2 jam 50 menit dihabiskan menonton TV, 3 jam 14 menit menggunakan media sosial dan 1 jam 38 menit membaca berita (daring maupun cetak).

”Youtube, WA, IG, FB, dan Twitter adalah lima besar platform media sosial yang paling banyak,” jelas Gushevinalti.

Saat ini, kata Gushevinalti, muncul istilah infodemi dari WHO yang menggambarkan persebaran hoaks berkaitan dengan pandemi Covid-19. Situasi di mana terdapat informasi berlebihan yang memperburuk keadaan. Motif seseorang sebarkan hoaks, jelas Gushevinalti, adanya faktor uang, politik, ideologi, kebencian dan iseng.

Kondisi ini musti ada peran jurnalis, lanjut Gushevinalti, menyediakan informasi yang kredibel dan informasi yang memberdayakan, content moderation, menghapus dan menandai adanya disinfodemic, mengarahkan user langsung kepada sumber informasi resmi Covid-19 dan melarang iklan Covid-19 yang menyesatkan dan tidak menggunakan click-bait.

”Literasi sudah menjadi masalah klasik di Indonesia. Sulitnya memahami dasar-dasar informasi, misalnya 5W 1H. Adanya efek negatif media sosial seperti Post Truth, efek Gelembung (Bubble E ffect), matinya kepakaran (Death of E xpertise),” jelas Gushevinalti.

Dilanjutkan Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, Sri Hartika Tholib, pandemi covid-19 merupakan krisis global. Perlu kebijakan yang tepat dilevel makro dan prilaku yang benar dilevel mikro.

”Dalam menanganinya peran media sangat penting, karena bisa mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat,” jelas Sri.

Masa pandemi Covid-19, kata Sri, terjadi kepanikan dan opini masyarakat bermunculan, hoak dan benar. Narasi-narasi yang diusung oleh media berkontribusi dalam pembentukan opini publik.

”Peran penting jurnalisme yang bertanggungjawab dapat memberantas informasi yang salah,” jelas Sri.

Nonton Film Kinipan

Film Kinipan yang disutradarai Dandy Laksono berdurasi 2,5 jam mengambil lokasi shooting di antaranya Jambi, Kalimantan dan Bengkulu.

Film ini bercerita tentang Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, tentang masyarakat kehilangan pekerjaan, dan muncul ancaman krisis pangan.

Ndalalah… penelitian telah mengungkapkan pandemi ini ditimbulkan dari zoonosis (penyakit yang ditularkan hewan ke manusia) dan kerusakan lingkungan atau deforestasi.

Film berdurasi 2,5 jam ini menceritakan kaitan itu, serta bagaimana perjuangan rakyat mempertahankan hutan yang dijawab negara dengan berbagai kebijakan.

Seperti Omnibus Law dan proyek lumbung pangan (food estate) yang berpotensi semakin memperburuk kerusakan lingkungan dan mengundang lingkaran setan pandemi di masa yang akan datang.(**)

Komite Keselamatan Jurnalis: Usut Tuntas Penyekapan dan Penganiayaan Jurnalis Tempo 

JAKARTA – Komite Keselamatan Jurnalis mengecam  kasus kekerasan yang menimpa jurnalis Tempo, Nurhadi, Sabtu 27 Maret 2021 malam di Surabaya. Nurhadi mengalami kekerasan ketika menjalankan tugas jurnalistik dari redaksi Majalah Tempo meliput mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,  Angin Prayitno Aji.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan Angin sebagai tersangka dugaan kasus suap pajak. 

Sabtu, pukul 18.25 WIB, Nurhadi mendatangi Gedung Samudra Bumimoro di Jalan Moro Krembangan, Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Ia hendak meminta konfirmasi dan melakukan peliputan kepada Angin terkait kasus yang sedang menjeratnya. 

Kebetulan, pada saat itu sedang berlangsung resepsi pernikahan antara anak Angin dengan anak Kombes Pol Achmad Yani, mantan Karo Perencanaan Polda Jatim. 

Namun, ketika Nurhadi sedang memotret Angin yang sedang berada di atas pelaminan dengan besannya, ia kemudian didatangi oleh seorang panitia pernikahan serta difoto. Nurhadi  yang akan keluar dari gedung kemudian dihentikan oleh beberapa orang panitia dan ditanya identitas dan undangan mengikuti acara.

Panitia sampai mendatangkan keluarga mempelai untuk mengonfirmasi apakah mengenal Nurhadi atau tidak. Setelah keluarga mempelai mengatakan tidak mengangenali, Nurhadi langsung didorong dan dibawa ke belakang gedung oleh sesorang ajudan Angin. 

Meski sudah menjelaskan statusnya sebagai wartawan Tempo yang sedang menjalankan tugas jurnalistik, mereka tetap merampas telepon genggam Nurhadi dan memaksa untuk memeriksa isinya. Nurhadi juga ditampar, dipiting, dipukul di beberapa bagian tubuhnya, dan diancam akan dibunuh. 

Sepanjang proses interogasi tersebut, korban kembali mengalami tindakan kekerasan (pemukulan, tendangan, tamparan) hingga ancaman pembunuhan. Nurhadi juga dipaksa menerima uang Rp600.000,-  sebagai kompensasi perampasan dan pengrusakan alat liputan milik korban. 

Oleh Nurhadi, uang ini ditolak namun pelaku bersikeras memaksanya menerima, bahkan memotret ketika Nurhadi memegang uang tersebut. Meski demikian, Nurhadi tetap tidak menerima uang itu, ia meletakkannya di salah satu bagian mobil pelaku. 

Setelah menjalani proses interogasi penuh kekerasan itu, pukul 22.25, Nurhadi kemudian dibawa ke sebuah hotel di Jalan Rajawali, Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Surabaya. 

Di hotel itu, ia kembali di interogasi oleh dua orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polrestabes dan anak asuh Kombes. Pol. Achmad Yani yang bernama Purwanto dan Firman. Pukul 01.10 WIB, Nurhadi baru diperbolehkan keluar dari hotel dan diantarkan pulang.

”Nurhadi mengalami berbagai macam tindakan kekerasan, mulai dari intimidasi, kekerasan fisik, perusakan alat kerja, hingga penyekapan pada saat melakukan tugas jurnalistik. Penghalang-halangan terhadap kegiatan jurnalistik seperti ini melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pihak Kepolisian mesti mengusut tuntas kasus ini,” kata Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Wawan Abk, dalam keterangan yang diterima bengkulu.aji.or.id, Minggu (28/3/2021) di Jakarta.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat, kasus kekerasan terhadap wartawan pada 2020 meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.

LBH Pers mencatat, pada 2020 terjadi 117 kasus kekerasan terhadap wartawan dan media, meningkat 32 persen dibandingkan pada 2019 (79 kasus). Dari 117 kasus tersebut, sebanyak 99 kasus terjadi pada wartawan, 12 kasus pada pers mahasiswa, dan 6 kasus pada media, terutama media siber.

Sementara AJI Indonesia mencatat, pada 2020 terjadi 84 kasus kekerasan terhadap wartawan atau bertambah 31 kasus dibandingkan pada 2019 (53 kasus). Pelaku kekerasan paling banyak adalah aparat keamanan.

Menyikapi kasus yang menimpa Nurhadi, jurnalis Tempo di Surabaya, KKJ menyampaikan beberapa hal: 

1. Meminta Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta Polda Jawa Timur mengusut tuntas kasus kekerasan yang menimpa jurnalis Tempo, Nurhadi sesuai hukum yang berlaku. Keseriusan Polda Jatim  dalam menindak para pelaku kekerasan menjadi bukti profesionalisme Kepolisian ke depan.

2. Meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya untuk memberikan perlindungan terhadap jurnalis yang melakukan kerja-kerja jurnalistik. 

3. Mengingatkan kepada masyarakat serta aparat penegak hukum di manapun bahwa kerja-kerja jurnalistik dilindungi oleh Undang-undang Pers.(rls) 

 

Tentang Komite Keselamatan Jurnalis

Komite Keselamatan Jurnalis dideklarasikan di Jakarta, 5 April 2019. Komite  beranggotakan 10 organisasi pers dan organisasi masyarakat sipil, yaitu; Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, SAFEnet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesty International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Usut Tuntas Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi!

SURABAYA – Kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. Nurhadi, koresponden Tempo menjadi korban penganiayaan saat melakukan kerja jurnalistik. Kekerasan terhadap Nurhadi terjadi saat dia melakukan reportase terkait Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji dalam kasus suap pajak yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kekerasan ini terjadi di Surabaya, Sabtu, 27 Maret 2021 dan diduga dilakukan oleh aparat. Berikut adalah kronologi peristiwa tersebut:

Sabtu, 27 Maret 2021

Sekitar pukul 18.25: Korban Nurhadi tiba di Gedung Samudra Bumimoro yang terletak di JL. Moro Krembangan, Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya. Korban mendatangi gedung tersebut untuk melakukan investigasi terkait kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di lokasi tersebut sedang berlangsung resepsi pernikahan anara anak Angin Prayitno Aji dan anak Kombes Pol Achmad Yani, mantan Karo Perencanaan Polda Jatim.

Sekitar Pukul 18.40: Korban memasuki Gedung Samudra Bumimoro untuk melakukan investigasi dan memotret Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji yang sedang berada di atas pelaminan dengan besannya.

Sekitar pukul 19.57: Korban yang masih berada di dalam gedung kemudian didatangi oleh seorang panitia pernikahan serta difoto.

Sekitar pukul 20.00: Korban yang akan keluar dari gedung kemudian dihentikan oleh beberapa orang panitia dan ditanya identitas dan undangan mengikuti acara.

Sekitar pukul 20.10: Keluarga mempelai didatangkan untuk mengonfirmasi apakah mengenal korban. Setelah keluarga mempelai mengatakan tidak mengangenali korban, lantas korban dibawa ke belakang gedung, dengan cara didorong oleh sesorang ajudan Angin Prayitno Aji.

Selama proses tersebut korban mengalami perampasan HP (dipegang keluarga mempelai perempuan) kekerasan verbal, fisik dan ancaman pembunuhan.

Sekitar pukul 20.30: Korban dibawa keluar oleh seseorang yang diduga oknum anggota TNI yang menjaga gedung dan korban kemudian dimasukkan ke dalam mobil patroli dan di bawa ke pos TNI. Di sana tak lama kemudian korban dimintai keterangan mengenai identitas.

Sekitar Pukul 20.45: Setelah dimintai keterangan mengenai identitas, korban kemudian dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Sekitar Pukul 20.55: Belum sampai ke Polres, korban kemudian dibawa kembali lagi ke Gedung Samudra Bumimoro. Sesampainya di Gedung Samudra Bumi Moro korban kembali diintrogasi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai polisi dan beberapa orang lain yang diduga sebagai oknum anggota TNI, serta ajudan Angin Prayitno Aji.

Sepanjang proses introgasi tersebut, korban kembali mengalami tindakan kekerasan (pemukulan, tendang, tampar) hingga ancaman pembunuhan. Korban juga dipaksa untuk menerima uang Rp. 600.000,- sebagai kompensasi perampasan dan pengrusakan alat liputan milik korban.

Oleh korban uang ini ditolak namun pelaku bersikeras memaksa korban menerima, bahkan memotret saat korban menerima uang tersebut. Belakangan, oleh Nurhadi, uang tersebut disembunyikan oleh korban di salah satu bagian mobil.

Sekitar Pukul 22.25: Setelah melakukan proses interogasi penuh kekerasan tersebut, korban kemudian dibawa ke Hotel Arcadia yang terletak di Jl. Rajawali No.9-11, Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Surabaya.

Di hotel tersebut korban kembali di introgasi oleh dua orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polrestabes dan anak asuh Kombes. Pol. Achmad Yani yang bernama Purwanto dan Firman.

Minggu, 28 Maret 2021

Sekitar Pukul 01. 10: Korban keluar dari Acardia dan diantarkan pulang hingga ke rumah sekitar pukul 02.00.

Atas kejadian ini, Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis yang terdiri dari Aliansi Jurnalis independen (AJI) Surabaya, Kontras, LBH Lentera, LBH Pers, dan LBH Surabaya melakukan pendampingan terhadap korban dan sepakat menempuh langkah hukum terhadap peristiwa ini dan mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini serta memastikan para pelakunya mendapatkan hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Eben Haezer, Ketua AJI Surabaya menyatakan bahwa apa yang dilakukan para pelaku adalah termasuk kegiatan menghalang-halangi kegiatan jurnalistik dan melanggar UU No.40 tahun 1999 tentang Pers.

Selain itu, juga melanggar UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 12 tahun 2005 tentang tentang pengesahan konvensi hak sipil dan politik dan Perkap No. 8 Th. 2009 tentang pengimplementasi Hak Asasi Manusia.

”Kami mengecam aksi kekerasan ini dan mendesak aparat penegak hukum untuk profesional menangani kasus ini, apalagi mengingat bahwa sebagian pelakunya adalah aparat penegak hukum,” kata Eben, dalam keterangan yang diterima bengkulu.aji.or.id, Minggu (28/3/2021).

Dia juga mengingatkan kepada masyarakat serta aparat penegak hukum bahwa kerja-kerja jurnalistik dilindungi oleh Undang-undang Pers.

Rachmat Faisal, koordinator Kontras Surabaya mengatakan bahwa terulanganya kasus keerasan terhadap jurnalis ini menunjukkan lemahnya aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap jurnalis yang melakukan kerja-kerja jurnalistik.

”Polisi juga gagal mengimplementasikan Perkap Nomor 8 tahun 2009 mengenai implementasi HAM dalam tugas-tugasnya,” ujar Faisal.(rls)

Webinar Peran Media dan Publik Menangkal Infodemi Covid-19

Latar Belakang

Hampir 6.000 orang menjalani perawatan di rumah sakit dan 800 lainnya meninggal dunia akibat mengkonsumsi cairan spritus dan cairan pembersih lantaran keliru menerima informasi di media sosial terkait penanganan virus Covid-19. 

Demikian laporan para peneliti yang diumumkan dalam American Journal of Tropical Medicine and Hygiene pada bulan Agustus tahun 2020 (1), tak lama setelah pandemi Covid-19 merebak di beberapa negara.

Riset itu mengungkap bahwa beragam informasi mengenai virus Covid-19 telah membanjiri kehidupan warga di dunia. Sebarannya bahkan jauh lebih cepat dari  virus itu. Sehingga  membuat orang-orang dilanda kecemasan, ketakutan, dan kepanikan hingga tak tahu lagi mengambil keputusan yang tepat.

Di Indonesia. Kondisi itu sudah dirasakan warga. Bahkan, dari temuan peneliti sebanyak 82 persen informasi yang dikonsumsi dan beredar ternyata salah atau hanya 9 persen saja yang akurat, dan sisanya masih diragukan. 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization-WHO) kondisi itulah yang dinamakan dengan infodemik, yakni banjirnya informasi baik akurat mupun tidak, yang membuat orang kesulitan menemukan sumber dan panduan terpercaya saat mereka membutuhkannya (2).

Istilah infodemik pertama kali muncul pada tahun 2003 oleh David Rothkopf, seorang jurnalis dan ilmuwan politik dalam sebuah artikel yang diterbitkan di Washington Post edisi Mei ketika ia membahas epidemi penyakit SARS (4). 

Secara frasa, istilah itu merupakan gabungan dari dua kata benda bahasa Inggris. Yakni, information (informasi) dan epidemic (epidemi), yang menunjuk pada cepat dan luasnya penyebaran informasi baik yang akurat maupun tidak terkait suatu penyakit dan memiliki dampak sama buruknya dengan sebaran penyakit.

Sejak 2018. Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI) bersama Google News Intiative telah menggulirkan pembekalan terkait upaya dan teknik pengecekan fakta bagi 8.746 orang yang terdiri dari para jurnalis, mahasiswa dan akademisi. 

Langkah ini telah memberikan banyak hal positif terkait sebaran informasi palsu yang merebak di publik. Namun demikian, sejalan dengan merebaknya virus Covid-19 di banyak negara.

Tantangan itu makin menguat. Infodemik salah satunya. Masifnya informasi, baik akurat maupun tidak yang menyasar publik justru menimbulkan dampak yang tidak baik. 

Para jurnalis dan sejumlah platform yang bekerja melakukan verifikasi informasi yang merebak ditambah lagi dengan informasi palsu atau salah yang beredar secara masif di internet, akhirnya berkelindan jadi satu. Infodemik jadi merjalela. Publik dibuat kebingungan, manakah informasi yang patut dipercayai dan yang mesti dihindari.

Dari itu, dibutuhkan peran besar semua pihak. Baik itu media massa yang memproduksi informasi terverifikasi dan publik yang secara umum kini juga sudah menjadi bagian dari produsen dan konsumsi (prosumsi) dari sebuah informasi. Semua pihak harus mengambil peran dan saling bekerjasama untuk mengelola infodemik yang kini mewabah.

Sebab, penanganan pandemi Covid-19 tak cukup dengan perhatian secara medis. Namun juga berupa penguatan dalam sisi informasi. Biar proses penanganan pandemi dapat lebih masif dan komprehensif.

Atas itu, AJI bersama Google News Initiative akan menggelar seminar secara daring, webinar, terkait penguatan kesepahaman para pihak untuk menangkal infodemik yang kini menguasai khalayak. Kegiatan ini akan melibatkan narasumber dari kalangan akademisi, pemerintah dan pegiat media.

Tujuan

1. Memperkuat literasi publik terkait media dan infodemik mengenai pandemi Covid-19

2. Membangun kesepahaman para pihak, khususnya media massa dan publik untuk membantu menangkal infodemik terkait pandemi Covid-19

3. Mendorong sinergisitas antara jurnalis, publik dan penyelenggara pemerintahan untuk penanganan pandemi Covid-19, khususnya mengenai informasi yang akurat, komprehensif dan menyejukkan.

Hasil yang Diharapkan

1. Terbukanya pemahaman peserta webinar mengenai literasi media

2. Adanya 50 peserta yang memiliki kesepahaman bersama untuk bisa mengelola dan menangkal infodemik Covid-19

3. Terbangunnya kesepakatan antara jurnalis dan penyelenggara pemerintahan mengenai penanganan infodemik Covid-19

Sasaran Peserta

Peserta kegiatan ini akan melibatkan minimal 50 peserta yang terdiri dari jurnalis, pegiat media, mahasiswa, akademisi, pegiat Civil Society Organization (CSO) dan masyarakat umum.

Narasumber

1. Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, Gushevinalti

2. Tim Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Bengkulu-Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, Sri Hartika Tholib

3. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Bengkulu, Harry Siswoyo

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal  : Rabu/31 Maret 2021

Pukul                : 14.00-16.00 WIB

Tema                : Peran Media dan Publik Menangkal Infodemi Covid-19

Platform           : Zoom Meeting

Pendaftaran     : http://bit.ly/webinarregistrasizoom (Free)

Moderator        : Muhammad Antoni, AJI Bengkulu

Narahubung

Untuk informasi mengenai teknis kegiatan, bisa menghubungi kontak berikut:

Koordinator. Bidang Perempuan dan Anak AJI Bengkulu

Komi Kendy (+62) 823-7189-5838

Koordinator Bidang Pendidikan AJI Bengkulu

Demon Fajri (+62) 815-7298-1138

 

1.https://www.ajtmh.org/view/journals/tpmd/103/4/aticle-p1621.xml

2. World Health Organization. (2020). Novel Coronavirus. In World Health Organization Situation Report 13. Retrieved from https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situationreports/20200202-sitrep-13-ncov-v3.pdf

3. Merriam-Webster. (2020). Infodemic: An Epidemic of Information | Merriam-Webster. Retrieved July 29, 2020, from https://www.merriam-webster.com/words-at-play/words-were-watchinginfodemic-meaning

4. Rothkopf, D. J. (2003). When the Buzz Bites Back – The Washington Post. Retrieved July 29, 2020, from https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/2003/05/11/when-the-buzz-bitesback/bc8cd84f-cab6-4648-bf58-0277261af6cd/

Lawan Infodemi Covid-19, AJI Bandar Lampung-Google News Rajut Informasi Pandemi

BANDAR LAMPUNG – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung bersama Google News Initiative akan menggelar diskusi publik bertajuk “Melawan Infodemi Covid-19.” Rencananya, diskusi yang mengangkat topik “Merajut Informasi Pandemi di Lampung” itu berlangsung secara virtual via Zoom, Kamis, 25 Maret 2021, pukul 13.30-15.30 WIB.

Ketua AJI Bandar Lampung, Hendry Sihaloho mengatakan, tantangan baru dihadapi saat masa pandemi Covid-19. Hoax mengenai Pandemi Covid-19 terus meningkat. WHO menyebutnya sebagai infodemi, karena sama berbahayanya dengan virus penyebab Covid-19 itu sendiri.

Kominfo menemukan 1.341 hoax dengan sebaran hingga 2.135 sepanjang 2020. Sejumlah platform dan media telah bekerja keras untuk menekan hoaks, meski infodemi terus merajalela di media sosial.

”Media memiliki posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk pada masa pandemi seperti sekarang. Lewat informasi yang disajikan, media dapat membawa perubahan di masyarakat,” kata Hendry, Selasa, (23/3/2021).

Kendati pandemi telah satu tahun, namun masih ada kekhawatiran di masyarakat terkait Covid-19. Mestinya kekhawatiran publik soal virus corona berkurang. Kemudian, masih terjadi stigma terhadap pasien maupun keluarga yang positif Covid-19.

”Pemberitaan yang berlebihan ihwal Covid-19 dinilai turut memberi andil. Lalu, pemahaman jurnalis mengenai istilah-istilah terkait pandemi juga berkontribusi. Dampaknya, informasi yang disajikan media kepada publik menjadi bias,” ujar Hendry.

Selain itu, lanjut Hendry, beberapa kali di Lampung beredar informasi keliru terkait Covid-19. Bahkan, polisi menangkap warga yang dituduh menyebarkan hoax.

”Hal-hal tersebut mengindikasikan bahwa informasi berkelindan dengan kehidupan manusia. Kualitas informasi bisa memengaruhi, bahkan mengubah pandangan seseorang. Media memegang peranan penting dalam pembentukan informasi tersebut,” kata dia.

Nantinya, AJI-Google News akan menghadirkan sejumlah pembicara. Mereka antara lain pengecek fakta, Satgas Covid-19 Lampung, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan perwakilan media. Bagi yang hendak mengikuti diskusi sila mendaftar. Klik disini.(rls) 

 

AJI Protes Atas Bocornya Data Pribadi Jurnalis Penerima Vaksin Covid-19

JAKARTA – Sejak dilakukan vaksinasi tahap II di akhir Februari sampai pertengahan Maret 2021, diduga telah beredar dokumen dari Kementerian Kesehatan yang berisi data pribadi jurnalis yang akan menerima vaksin Covid-19.

Data tersebut berisi nama, tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan, alamat, nomor telepon, asal organisasi dan media, serta usia. Dokumen tersebut beredar di publik, termasuk di sejumlah grup Whatsapp jurnalis.

”Kami berpandangan beredarnya dokumen tersebut membuat data pribadi jurnalis rentan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terlebih data pribadi merupakan aset yang bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital,” kata Ketua AJI Indonesia, Sasmito Madrim, dalam keterangan yang diterima bengkulu.aji.or.id, Sabtu (20/3/2021).

Meskipun Indonesia belum memiliki Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, pemerintah berkewajiban untuk melindungi data pribadi warga negaranya. Aturan umum tersebut setidaknya dapat ditemukan dalam Pasal 28 G dan Pasal 28 H ayat 4 UUD 1945.

Pasal 28 G UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Sedangkan Pasal 28 H ayat 4 berbunyi, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Atas dasar tersebut, AJI Indonesia meminta Kementerian Kesehatan dan institusi di bawahnya:

1. Menghentikan peredaran dokumen dari Kementerian Kesehatan yang berisi data pribadi jurnalis yang akan menerima vaksin Covid-19 yang sudah beredar di masyarakat. Data detail soal penerima vaksin, cukup di dokumen internal kementerian.

Untuk kebutuhan pemberitahuan vaksinasi, informasinya bisa dengan nama, media, alamat kantor, umur dan hal yang bersifat umum.

2. Mengevaluasi soal perlindungan data pribadi penerima vaksin Covid-19, serta ditindaklanjuti dengan membuat sistem perlindungan data pribadi untuk para penerima vaksin berikutnya.

3. Segera merealisasikan kebijakan satu data yang aman untuk untuk para penerima vaksin, baik para jurnalis maupun masyarakat luas.

4. Mengusut dan memberi sanksi pada pejabat yang bertanggung jawab atas kebocoran data pribadi para jurnalis.(rls)

 

 

Mulai Merasa Takut Mengkritik? Ketua AJI Bengkulu : Kebebasan Berekspresi Mu Terancam

BENGKULU – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bengkulu, secara kelembagaan memang memiliki salah satu nilai yang diusung yakni kebebasan ekspresi. Bagi AJI, percuma memperjuangkan kebebasan pers, jika kebebasan ekspresi nyatanya ditinggalkan.

Dari itu, AJI menempatkan kebebasan berekspresi sebagai salah satu nilai yang harus di dukung, perjuangkan dan bela. Kebebasan berekspresi. Secara prinsip adalah hak siapa pun untuk bisa mencari, menerima, menyebarkan informasi, gagasan dalam bentuk apa pun dan cara apa pun.

Jadi, bisa saja dalam bentuk ekspresi lisan, cetak, audiovisual, ekspresi budaya, artistik maupun politik. Hak ini juga mencakup kebebasan kita untuk berserikat, bergabung dengan organisasi atau kelompok. atau parpol.

Termasuklah jika ingin berdemonstrasi atau hadir dalam pertemuan publik. Bahkan lebih jauh, spektrum atas hak ini juga melingkupi mengenai kebebasan kita untuk berpikir, berkeyakinan, dan sampai ke beragama.

”Jika kamu mulai merasa takut mengkritik pemerintah atau aparat di FB, IG, Twitter dan lain sebagainya. Terus kalau mendengar ada orang yang dijerat UU ITE, mulai ngerasa cemas. Maka di titik itulah, pertanda kebebasan berekspresi mu terancam,” kata Ketua AJI Bengkulu, Harry Siswoyo, Kamis 18 Maret 2021.

Negara kita. Secara ketentuan. Telah mengakui hak kebebasan berekspresi. Ia ada dalam konstitusi UUD 1945, dalam TAP MPR, dalam UU tentang HAM dan beberapa ketentuan lain.

1. Lalu bagaimana secara internasional? Jelas, kebebasan ekspresi, juga telah menjadi sebuah komitmen yang tak bisa diremehkan. Coba lihat di Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), kemudian di Resolusi Majelis Umum PBB 48/121, Deklarasi HAM ASEAN, Viena dan lainnya

2.Jadi singkatnya, hak kebebasan berekspresi. Memang bukan hal baru. Ia sudah diakui sejak lama sekali, dan wajib dilindungi. Karena itu, tidak boleh dicabut atau tercerabut, dikesampingkan atau diremehkan siapa pun dan oleh apa pun.

1. Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan (TAP) MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (bagian Menimbang)

2. Resolusi Majelis Umum PBB 48/121 tentang Deklarasi Vienna dan Program Aksi bagian ke I angka 18, Deklarasi HAM ASEAN, dalam (a) Prinsip Umum No. 3, Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Secara prinsip, AJI bukan hendak menyelaraskan dengan semangat AJI. Namun kami akan mencoba menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa jadi renungan dan mungkin juga sebuah informasi untuk kita bersama. Baik. Kami akan coba menyampaikan beberapa fakta dan data.

Pertama, mengenai kondisi kebebasan berekspresi secara keseluruhan. Tahun 2020, sebuah lembaga riset Economist Intelligence Unit 3 yang meneliti mengenai kondisi Indeks Demokrasi di Indonesia.

Menemukan bahwa kebebasan sipil di Indonesia pada tahun 2020, menurun. Bahkan terburuk sejak 10 tahun terakhir (2010-2020). Dengan skor 5.59, jauh drop dibanding tahun 2010 dengan skor diatas 7.00.

Menurut kajian Freedom House 4, kebebasan berpendapat Indonesia tak pernah bebas sepenuhnya sepanjang 2015-2019. Indonesia bahkan tidak pernah mencapai angka penilaian 70 dari 100. Yang teranyar, Indonesia hanya mendapat skor 62.

Lalu ada riset AJI 5, sepanjang 2019 hingga 2020. Terjadi eskalasi kasus kekerasan terhadap jurnalis. Dari monitoring, tercatat ada 53 kasus kekerasan fisik dan meluas juga hingga ke serangan digital. Berupa doxing, peretasan dan lain sebagainya. Dari riset ini juga menemukan bahwa polisi sebagai pelaku kekerasan terbanyak terhadap jurnalis.

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) dalam Catatan Hari HAM Sedunia 2020 6, menuliskan bahwa selama setahun terakhir kebebasan berekspresi di Indonesia makin menyusut.

Indonesia, dalam pandangan KontraS justru sedang bergerak lagi ke arah Otoritarianisme pada era Soeharto, yang banyak melakukan pembatasan ruang masyarakat sipil.

3. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/indonesia

4. https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378

5. https://aji.or.id/upload/article_doc/AJI_Laporan_Tahunan_2020.pdf

6. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201210175623-20-580640/catatan-hari-ham-kontras-kebebasan-berekspresi-diberangus

Kemudian ada juga dari laporan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dalam amatan mereka sepanjang 2019-2020, ada 351 kasus pelanggaran hak dan kebebasan sipil yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.

Kasus itu berupa, pelanggaran hak berekspresi atau berpendapat secara lisan (26%), pelanggaran hak menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa (25%), pelanggaran hak berekspresi atau berpendapat secara digital (17%), Pelanggaran hak mencari dan menyampaikan informasi (16%), serta pelanggaran terhadap data pribadi (16%).

Bahkan, yang mengejutkannya lagi tercatat ada 3.539 orang yang ditangkap secara sewenang-wenang saat menyampaikan pendapat di muka umum khususnya aksi penolakan omnibus law Cipta Kerja. Angka itu, justru lebih kecil dari pengakuan kepolisian yang menyebut ada 5.918 orang yang diamankan terkait aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja

7. Angka ini jelas belum mencantumkan Nining Elitos 8, aktivis perempuan pemimpin para buruh asli kelahiran Bengkulu yang diperiksa baru-baru ini. Termasuk, kasus lain yang tak muncul di permukaan atau tak terpantau kita.

Kondisi pelik lain, juga terjadi di dunia maya. Beberapa laporan riset menemukan. Kita memang sedang dalam kondisi tidak baik untuk menjaga kebebasan berekspresi di dunia maya.

Beberapa catatan itu, yakni dari:
Southeast Asian Freedom of Expression Network (SAFEnet), lembaga nirlaba yang berfokus pada kebebasan berekspresi mencatat sejak UU ITE diundangkan pada 2008 sampai 31 Oktober 2018, terdapat sekitar 381 korban UU ITE. Sekitar 90 persen dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik dan sisanya dengan tuduhan ujaran kebencian.

Sementara untuk tahun 2020, ada 84 kasus pemidanaan warganet di mana 64 di antaranya terkena jerat UU ITE. Dalam praktiknya banyak pelapor yang berasal dari kalangan pejabat, aparat dan pemodal 9, 10.

8. https://harianterbit.com/read/128883/YLBHI-3359-Orang-Ditangkap-dengan-Sewenang-wenang

9. https://www.merdeka.com/peristiwa/tersangkut-masalah-unjuk-rasa-ketum-kasbi-nining-elitos-diperiksa-polda-metro.html

10. https://carnegieendowment.org/2020/11/17/indonesia-s-shrinking-civic-space-for-protests-and-digital-activism-pub-83250

11. https://tirto.id/jerat-uu-ite-banyak-dipakai-oleh-pejabat-negara-c7sk
Tentu, sejumlah fakta di atas masih belum komprehensif. Ada banyak sekali yang mungkin belum terangkum.

Meski begitu, point penting yang ingin kami garis bawahi adalah bahwa hari ini dan bukan tidak mungkin ke depannya, hak kita khususnya mengenai kebebasan ekspresi akan terus terancam.

Negara kita sedang tidak baik-baik. Mereka hari ini lebih mengedepankan hukum pidana dan penegakan hukum untuk membungkam kelompok kritis. Ini mengkhawatirkan. Lihat saja, ketika masa pandemi korona merebak. Kekhawatiran ini bisa kita lihat lebih telanjang lagi.

Bayangkan saja. Sejak diumumkannya kasus pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah produk hukum sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19 yang berdampak pada kebebasan masyarakat sipil 11, diantaranya:

• Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Keppres No. 11/2020)
• Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PP No. 21/2020)
• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Permenkes RI No. 9/2020)

Dan tentu saja, ini belum ditambah dengan instrumen dari kepolisian seperti; (1) Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona; (2) Surat Telegram ST/1100/IV/HUK.7.1./2020; dan (3) Surat Telegram ST/1098/IV/HUK.7.1./2020.

Dan sejak itu lah, hingga kini bergulir berbagai macam razia jalanan dan bahkan di internet akhirnya jadi tambah gencar 12, 13.

12. https://lokataru.id/pengkerdilan-ruang-sipil-di-tengah-pandemi/

13. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200331135514-12-488694/polisi-bubarkan-11145-kerumunan-massa-dengan-dalih-corona

14. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200813164500-20-535482/habis-dihempas-corona-kritik-dibalas-penjara

Fenomena ini, jelas bukan hal yang bisa kita anggap biasa saja. Kita butuh bersatu untuk mengawal hak kita. Soalnya bukan apa, ketika negara lain sudah tidak mempopulerkan lagi pasal-pasal pidana untuk kebebasan berekspresi. Di kita justru makin kencang dan mengkhawatirkan.

Kita mesti belajar dari Honduras, Argentina, Paraguay, Kosta Rika, Peru, Guatemala, Republik Afrika Tengah, Kroasia, Ghana, Uganda, Jordania, Moldovia, Ukraina, Australia, Meksiko, Macedonia, Nederland, Kamboja, Irlandia, dan Inggris, yang sudah menghapus pasal pidana yang termaktub di UU mereka yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi

15. Negara ini, mestilah memastikan bahwa pendapat, karya atau ungkapan kreatif yang selama ini kerap sekali dianggap sebagai kejahatan. Harus di-dekriminalisasi. Tak patut lagi di zaman kini, segala hal yang terkait pencemaran nama baik, penistaan, fitnah, penghinaan, dan kabar bohong (defamation, libel, slander, insult, false news) harus dihapus dari UU pidana.

Kalaupun masih dipertahankan, sanksinya tidak lagi berupa hukuman badan, melainkan denda dan mesti proporsional. Bukan apa, perkara seperti ini kadang sukar dibuktikan secara faktual karena sering kali lebih merupakan pendapat, bukan pernyataan fakta.

Terus sifatnya relatif atau sangat bergantung pada perasaan dan pendapat yang subjektif, multi-Interpretable atau menimbulkan banyak penafsiran dan pastinya tidak menimbulkan kerusakan yang permanen.

Cukup sudah Nining Elitos yang diperiksa lantaran dikaitkan dengan protokol pandemi. Atau si mahasiswa asal Slawi yang dicokok baru-baru ini, cuma karena menyindir Gibran si Wali Kota Solo 15.

Kalau begini terus. Mau dibawa kemana cita-cita demokrasi. Generasi kita butuh kebebasan berpikir, berpendapat dan bersuara. Bukan dihantui kecemasan terus menerus. Besok-besok kita akan melahirkan generasi bantut.

16. https://nasional.kompas.com/read/2009/09/09/21182890/pasal.pencemaran.nama.baik

17. https://www.kompas.tv/article/156095/tanpa-aduan-kasus-ite-polisi-tak-berhak-tangkap-pengkritik-gibran

Diskusi berlangsung sangat menarik dengan menghadirkan Aktivis Perempuan Uli Siagian, Azhar Marwan Pengamat Masalah Sosial, Sudi Sinarmata Ketua GMNI Bengkulu, Dengan Pemantik Diskusi Ketua AJI Bengkulu, Harry Siswoyo dipandu oleh Atma Yuda, dan dihadiri para aktivis dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, serta peforman art, Pusi oleh Andes Beta dan musikalitas dari UKM Musik UMB, di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, Kamis Malam, 18 Maret 2021.

Tema diskusi “Bebas Tapi Represi” sejak dimulai pukul 20.05 WIB hingga pukul 22.07 WIB. Masing-masing pihak menyoroti soal UU ITE, kebebasan berekpresi, hingga kekerasan aparat (negara) terhadap warganya, serta adanya hukum yang tebang pilih yang sedang terjadi dinegara ini.

”Jika pelanggaran itu dilakukan oleh Pejabat Negara, maka hukum seakan mati dan tak berdaya, namun bila pelanggaran itu dilakukan oleh warganya maka hukum itu seolah-olah sangat tajam dan sanksi keras diterapkan,” pungkas Harry.(rls)