Koalisi Masyarakat Bengkulu: Omnibus Law Tidak Memihak Lingkungan

BENGKULU – Koalisi Masyarakat Bengkulu menggelar aksi penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, di Simpang Lima Kota Bengkulu, Selasa [08/9/2020] sore pukul 15.00 WIB.

Koordinator aksi koalisi, Uli Arta Siagian mengatakan, kehadiran aturan tersebut hanya akan meningkatkan eskalasi konflik agraria di Bengkulu. Sebab, dalam rancangannya tidak memihak kelestarian lingkungan dan kemaslahatan kaum buruh, petani, jurnalis maupun masyarakat cilik. Pihak yang diuntungkan adalah korporasi.

Uli memberikan contoh poin-poin yang akan berpihak kepada korporasi dalam draf RUU Omnibus Law, yaitu Pasal 24 sampai 29. Pasal ini membahas soal amdal dan izin lingkungan. Izin lingkungan jadi bagian izin usaha, sedangkan amdal bukan lagi menjadi prasyarat, tapi cuma faktor mempertimbangkan.

“Padahal sebelumnya amdal dan izin lingkungan menjadi syarat izin usaha. Bahkan tanpa amdal, izin lingkungan tak bisa terbit. Fakta ini menunjukkan kualitas yang menurun,” katanya.

Koalisi juga menilai, RUU terlalu memihak pelaku usaha minerba [mineral batubara]. Pasal 40 tentang Ketentuan Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009, juga pada Pasal 83 poin H yang berisi jangka waktu kegiatan usaha pertambangan khusus batubara, dalam undang-undang ini diberikan selama 30 tahun, lalu dapat diperpanjang setiap 10 tahun hingga seumur hidup.

“Hal ini menjadi kabar baik bagi pelaku pertambangan,” terangnya.

Aturan baru tersebut, kata Uli, sangat merugikan masyarakat Bengkulu. Sebab, potensi batubara Bengkulu berada di kawasan hulu di bentang Bukit Barisan yang saat ini masih menjadi kawasan hutan.

“Dengan mudahnya izin pertambangan, Bengkulu akan terancam pembongkaran hutan. Hal ini akan menimbulkan bencana ekologis, misalnya banjir dan longsor,” paparnya. (Baca selengkapnya)

Welcome

Selamat datang di website AJI Bengkulu

Pedoman Hak Jawab

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan pers perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki masyarakat. Untuk itu, Pedoman Hak Jawab ini disusun:

  1. Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang memublikasikan.
  2. Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas.
  3. Pers wajib melayani setiap Hak Jawab.
  4. Fungsi Hak Jawab adalah:
    a. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat;
    b. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers;
    c. Mencegah atau mengurangi  munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers;
    d. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.
  5. Tujuan Hak Jawab untuk:
    a. Memenuhi pemberitaaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang;
    b. Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat;
    c. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers; d. Mewujudkan iktikad baik pers.
  6. Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan.
  7. Hak Jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan, dengan tembusan ke Dewan Pers.
  8. Dalam hal kelompok orang, organisasi atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak yang berwenang dan atau sesuai statuta organisasi, atau badan hukum  bersangkutan.
  9. Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri.
  10. Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung.
  11. Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya.
  12. Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika:
    a. Panjang/durasi/jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
    b. Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
    c. Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum;
    d. Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum.
  13. Hak Jawab dilakukan secara proporsional:
    a. Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan;
    b. Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak;
    c. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, features, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan;
    d. Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan;
    1) Untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi.
    2) Untuk pers televisi dan radio wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya.
    e. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaaan;
    f. Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers wajib meminta maaf.
  14. Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan.
  15. Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang memublikasikannya.
  16. Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak.
  17. Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Jakarta, 29 Oktober 2008

 

Dewan Pers

Pendaftaran Calon Anggota AJI Bengkulu

A. KEANGGOTAAN
Aliansi Jurnalis Independen Bengkulu membuka penerimaan calon anggota sekurangnya sekali dalam setahun. Sebagaimana diatur dalam AD/ART AJI, keanggotaan AJI terbuka pada setiap individu profesional dan independen yang secara teratur melakukan kegiatan. Meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.Baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data dan grafik maupun bentuk lainnya dengan mengunakan media cetak, media elektronik, media internet, dan segala saluran yang tersedia sesuai dengan prinsip dan etika jurnalisme serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam ART dan Peraturan Organisasi.

Karena itu, secara prinsip keanggotaan AJI tidak mesti jurnalis, namun juga bisa meliputi pewarta foto, video journalist, juru kamera, kemudian editor/redaktur, kurator berita, produser siaran berita, editor foto berita, editor video berita, periset berita, kolumnis, ilustrator berita, karikaturis, perancang grafis berita, pengecek fakta, penulis cuplikan berita di televisi dan jejaring sosial, pembaca berita di televisi dan radio, jangkar berita (news anchor), jurnalis warga (blogger/vlogger/youtuber) dan jurnalis mahasiswa.

B. PENDAFTARAN ANGGOTA

Untuk tahun 2021, AJI Bengkulu akan menggelar beberapa tahapan penerimaan anggota, yakni:

Pendaftaran dan Pengembalian Formulir
19-26 April 2021

Seleksi Administrasi
27 April 2021

Tes Wawancara
28-29 April 2021

Pembekalan
30 April 2021

Proses Pemantauan dan Rekomendasi
Mei – Juli 2021

Penetapan Keanggotaan
Agustus 2021 (Tentatif)

C. SYARAT ANGGOTA

Syarat menjadi anggota AJI Bengkulu tertuang dalam ART AJI. Adapun syarat itu yakni:
a. Warga negara Indonesia

b. Melakukan kegiatan jurnalistik

c. Menyerahkan 3 karya jurnalistik yang diproduksi dalam setahun terakhir yang dipublikasikan di media berbadan hukum atau menyerahkan 12 karya jurnalistik bagi jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa dalam setahun terakhir

d. Tidak bekerja dan atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Deklarasi Sirnagalih, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Kode Perilaku dan Peraturan Organisasi

e. Bukan anggota organisasi profesi sejenis yang menjadi konstituen Dewan Pers

f. Bagi WNI yang tinggal di negara lain, maka pendaftarannya sesuai dengan tempat penerbitan paspor

g. Mengikuti prosedur rekrutmen anggota AJI

D FORMULIR

Untuk mendaftar, seluruh calon anggota wajib mengisi formulir dan menyerahkan bukti karya jurnalistik. Untuk jurnalis silahkan lampirkan tiga bukti karya jurnalistik minimal tiga karya selama setahun terakhir. Sedangkan untuk jurnalis warga (Blogger/Vlogger/Youtuber) dan Jurnalis Mahasiswa (Pers Kampus) menyertakan 12 karya jurnalistik selama 1 tahun terakhir. 

Link Pendaftaran klik disini
 
CP :
Koordinator Divisi Organisasi
H. Christopher +62 822 8278 9081
 

Media Dapat Menjadi Penawar ”Badai” Informasi  Covid-19

BENGKULU – Bulan Agustus 2020, The American Society of Tropical Medicine and Hygiene merilis hasil riset mereka mengenai infodemik yang mencakup stigma, teori konspirasi, rumor, surat kabar online, facebook, twitter. Peneliti menemukan ada enam negara yang paling banyak bermasalah soal infodemik, yakni India, Amerika Serikat, China, Spanyol, Indonesia dan Brazil.

Khusus Indonesia, temuan peneliti, 82 persen informasi yang dikonsumsi dan beredar di tengah rakyat Indonesia, ternyata salah atau hanya 9 persen yang akurat, sisanya masih diragukan.

Dari 2.311 laporan berkaitan dengan infodemik Covid-19, kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen Bengkulu, Harry Siswoyo, sebanyak 89 persen atau 2.048 laporan adalah rumor, 7,8 persen atau 182 laporan sebagai teori konspirasi, dan 3,5 persen atau 82 laporan adalah stigma.

Kondisi ini, terang Harry, lantaran adanya kepanikan dan ketidaktahuan masyarakat. Lalu, minimnya literasi penggunaan internet dan media sosial di masyarakat. Kemudian, kurangnya informasi terpercaya dari terkait wabah/pandemi.

Sehingga menimbulkan kepanikan, membuat rasa takut berlebih, menimbulkan kebencian dan stigma, konflik. Bahkan, membuat kesalahan strategi memerangi pandemi serta gangguan kesehatan mental.

”Informasi mengenai virus Covid-19, baik itu yang akurat maupun tidak telah membanjiri kehidupan warga. Jauh lebih cepat dari virus itu. Akibatnya orang-orang dilanda kecemasan, ketakutan, dan kepanikan hingga tak tahu lagi mengambil keputusan yang tepat,” kata Harry, ketika webinar Peran Media dan Publik Menangkal Infodemi C0vid-19, AJI Bengkulu – Google News Intiative, Rabu (31/3/2021).

Idealnya, lanjut Harry, media dan jurnalis bisa menjadi penawar terhadap badai informasi soal Covid-19. Lewat kerja jurnalistik yang dianalisis, diverifikasi, dan ilmiah. Dengan itu, informasi yang membanjiri masyarakat tidak menjadi pandemi informasi ataupun digital

”Banyak media dan jurnalis belum mengambil peran sebagai ‘broker pengetahuan’. Kebanyakan media kita hari ini, cuma menjadi pengeras suara pejabat negara bukan ilmu pengetahuan atau pun ahli yang memang memiliki keahlian di bidang medis, biologi, epidemiologi dan ilmu pendukung lainnya,” jelas Harry.

Ditambahkan Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, Gushevinalti, saat ini setiap orang merupakan konsumen, produsen dan distribusi pesan.

Gadget, kata Gushevinalti, mendekatkan yang jauh namun menjauhkan yang dekat. Gushevinalti menyebut, data per Januari 2021, dari 274,9 juta penduduk, 345,3 juta orang melakukan koneksi telepon seluler, 202,6 juta pengguna internet, dan 170 juta pengguna media sosial aktif.

Dilihat dari penggunaan waktu, kata Gushevinalti, 8 jam 52 menit menggunakan internet di semua perangkat, 2 jam 50 menit dihabiskan menonton TV, 3 jam 14 menit menggunakan media sosial dan 1 jam 38 menit membaca berita (daring maupun cetak).

”Youtube, WA, IG, FB, dan Twitter adalah lima besar platform media sosial yang paling banyak,” jelas Gushevinalti.

Saat ini, kata Gushevinalti, muncul istilah infodemi dari WHO yang menggambarkan persebaran hoaks berkaitan dengan pandemi Covid-19. Situasi di mana terdapat informasi berlebihan yang memperburuk keadaan. Motif seseorang sebarkan hoaks, jelas Gushevinalti, adanya faktor uang, politik, ideologi, kebencian dan iseng.

Kondisi ini musti ada peran jurnalis, lanjut Gushevinalti, menyediakan informasi yang kredibel dan informasi yang memberdayakan, content moderation, menghapus dan menandai adanya disinfodemic, mengarahkan user langsung kepada sumber informasi resmi Covid-19 dan melarang iklan Covid-19 yang menyesatkan dan tidak menggunakan click-bait.

”Literasi sudah menjadi masalah klasik di Indonesia. Sulitnya memahami dasar-dasar informasi, misalnya 5W 1H. Adanya efek negatif media sosial seperti Post Truth, efek Gelembung (Bubble E ffect), matinya kepakaran (Death of E xpertise),” jelas Gushevinalti.

Dilanjutkan Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, Sri Hartika Tholib, pandemi covid-19 merupakan krisis global. Perlu kebijakan yang tepat dilevel makro dan prilaku yang benar dilevel mikro.

”Dalam menanganinya peran media sangat penting, karena bisa mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat,” jelas Sri.

Masa pandemi Covid-19, kata Sri, terjadi kepanikan dan opini masyarakat bermunculan, hoak dan benar. Narasi-narasi yang diusung oleh media berkontribusi dalam pembentukan opini publik.

”Peran penting jurnalisme yang bertanggungjawab dapat memberantas informasi yang salah,” jelas Sri.

Nonton Film Kinipan

Film Kinipan yang disutradarai Dandy Laksono berdurasi 2,5 jam mengambil lokasi shooting di antaranya Jambi, Kalimantan dan Bengkulu.

Film ini bercerita tentang Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, tentang masyarakat kehilangan pekerjaan, dan muncul ancaman krisis pangan.

Ndalalah… penelitian telah mengungkapkan pandemi ini ditimbulkan dari zoonosis (penyakit yang ditularkan hewan ke manusia) dan kerusakan lingkungan atau deforestasi.

Film berdurasi 2,5 jam ini menceritakan kaitan itu, serta bagaimana perjuangan rakyat mempertahankan hutan yang dijawab negara dengan berbagai kebijakan.

Seperti Omnibus Law dan proyek lumbung pangan (food estate) yang berpotensi semakin memperburuk kerusakan lingkungan dan mengundang lingkaran setan pandemi di masa yang akan datang.(**)

Komite Keselamatan Jurnalis: Usut Tuntas Penyekapan dan Penganiayaan Jurnalis Tempo 

JAKARTA – Komite Keselamatan Jurnalis mengecam  kasus kekerasan yang menimpa jurnalis Tempo, Nurhadi, Sabtu 27 Maret 2021 malam di Surabaya. Nurhadi mengalami kekerasan ketika menjalankan tugas jurnalistik dari redaksi Majalah Tempo meliput mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan,  Angin Prayitno Aji.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan Angin sebagai tersangka dugaan kasus suap pajak. 

Sabtu, pukul 18.25 WIB, Nurhadi mendatangi Gedung Samudra Bumimoro di Jalan Moro Krembangan, Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Ia hendak meminta konfirmasi dan melakukan peliputan kepada Angin terkait kasus yang sedang menjeratnya. 

Kebetulan, pada saat itu sedang berlangsung resepsi pernikahan antara anak Angin dengan anak Kombes Pol Achmad Yani, mantan Karo Perencanaan Polda Jatim. 

Namun, ketika Nurhadi sedang memotret Angin yang sedang berada di atas pelaminan dengan besannya, ia kemudian didatangi oleh seorang panitia pernikahan serta difoto. Nurhadi  yang akan keluar dari gedung kemudian dihentikan oleh beberapa orang panitia dan ditanya identitas dan undangan mengikuti acara.

Panitia sampai mendatangkan keluarga mempelai untuk mengonfirmasi apakah mengenal Nurhadi atau tidak. Setelah keluarga mempelai mengatakan tidak mengangenali, Nurhadi langsung didorong dan dibawa ke belakang gedung oleh sesorang ajudan Angin. 

Meski sudah menjelaskan statusnya sebagai wartawan Tempo yang sedang menjalankan tugas jurnalistik, mereka tetap merampas telepon genggam Nurhadi dan memaksa untuk memeriksa isinya. Nurhadi juga ditampar, dipiting, dipukul di beberapa bagian tubuhnya, dan diancam akan dibunuh. 

Sepanjang proses interogasi tersebut, korban kembali mengalami tindakan kekerasan (pemukulan, tendangan, tamparan) hingga ancaman pembunuhan. Nurhadi juga dipaksa menerima uang Rp600.000,-  sebagai kompensasi perampasan dan pengrusakan alat liputan milik korban. 

Oleh Nurhadi, uang ini ditolak namun pelaku bersikeras memaksanya menerima, bahkan memotret ketika Nurhadi memegang uang tersebut. Meski demikian, Nurhadi tetap tidak menerima uang itu, ia meletakkannya di salah satu bagian mobil pelaku. 

Setelah menjalani proses interogasi penuh kekerasan itu, pukul 22.25, Nurhadi kemudian dibawa ke sebuah hotel di Jalan Rajawali, Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Surabaya. 

Di hotel itu, ia kembali di interogasi oleh dua orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polrestabes dan anak asuh Kombes. Pol. Achmad Yani yang bernama Purwanto dan Firman. Pukul 01.10 WIB, Nurhadi baru diperbolehkan keluar dari hotel dan diantarkan pulang.

”Nurhadi mengalami berbagai macam tindakan kekerasan, mulai dari intimidasi, kekerasan fisik, perusakan alat kerja, hingga penyekapan pada saat melakukan tugas jurnalistik. Penghalang-halangan terhadap kegiatan jurnalistik seperti ini melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pihak Kepolisian mesti mengusut tuntas kasus ini,” kata Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Wawan Abk, dalam keterangan yang diterima bengkulu.aji.or.id, Minggu (28/3/2021) di Jakarta.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat, kasus kekerasan terhadap wartawan pada 2020 meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.

LBH Pers mencatat, pada 2020 terjadi 117 kasus kekerasan terhadap wartawan dan media, meningkat 32 persen dibandingkan pada 2019 (79 kasus). Dari 117 kasus tersebut, sebanyak 99 kasus terjadi pada wartawan, 12 kasus pada pers mahasiswa, dan 6 kasus pada media, terutama media siber.

Sementara AJI Indonesia mencatat, pada 2020 terjadi 84 kasus kekerasan terhadap wartawan atau bertambah 31 kasus dibandingkan pada 2019 (53 kasus). Pelaku kekerasan paling banyak adalah aparat keamanan.

Menyikapi kasus yang menimpa Nurhadi, jurnalis Tempo di Surabaya, KKJ menyampaikan beberapa hal: 

1. Meminta Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta Polda Jawa Timur mengusut tuntas kasus kekerasan yang menimpa jurnalis Tempo, Nurhadi sesuai hukum yang berlaku. Keseriusan Polda Jatim  dalam menindak para pelaku kekerasan menjadi bukti profesionalisme Kepolisian ke depan.

2. Meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya untuk memberikan perlindungan terhadap jurnalis yang melakukan kerja-kerja jurnalistik. 

3. Mengingatkan kepada masyarakat serta aparat penegak hukum di manapun bahwa kerja-kerja jurnalistik dilindungi oleh Undang-undang Pers.(rls) 

 

Tentang Komite Keselamatan Jurnalis

Komite Keselamatan Jurnalis dideklarasikan di Jakarta, 5 April 2019. Komite  beranggotakan 10 organisasi pers dan organisasi masyarakat sipil, yaitu; Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, SAFEnet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesty International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Usut Tuntas Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi!

SURABAYA – Kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. Nurhadi, koresponden Tempo menjadi korban penganiayaan saat melakukan kerja jurnalistik. Kekerasan terhadap Nurhadi terjadi saat dia melakukan reportase terkait Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji dalam kasus suap pajak yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kekerasan ini terjadi di Surabaya, Sabtu, 27 Maret 2021 dan diduga dilakukan oleh aparat. Berikut adalah kronologi peristiwa tersebut:

Sabtu, 27 Maret 2021

Sekitar pukul 18.25: Korban Nurhadi tiba di Gedung Samudra Bumimoro yang terletak di JL. Moro Krembangan, Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya. Korban mendatangi gedung tersebut untuk melakukan investigasi terkait kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di lokasi tersebut sedang berlangsung resepsi pernikahan anara anak Angin Prayitno Aji dan anak Kombes Pol Achmad Yani, mantan Karo Perencanaan Polda Jatim.

Sekitar Pukul 18.40: Korban memasuki Gedung Samudra Bumimoro untuk melakukan investigasi dan memotret Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji yang sedang berada di atas pelaminan dengan besannya.

Sekitar pukul 19.57: Korban yang masih berada di dalam gedung kemudian didatangi oleh seorang panitia pernikahan serta difoto.

Sekitar pukul 20.00: Korban yang akan keluar dari gedung kemudian dihentikan oleh beberapa orang panitia dan ditanya identitas dan undangan mengikuti acara.

Sekitar pukul 20.10: Keluarga mempelai didatangkan untuk mengonfirmasi apakah mengenal korban. Setelah keluarga mempelai mengatakan tidak mengangenali korban, lantas korban dibawa ke belakang gedung, dengan cara didorong oleh sesorang ajudan Angin Prayitno Aji.

Selama proses tersebut korban mengalami perampasan HP (dipegang keluarga mempelai perempuan) kekerasan verbal, fisik dan ancaman pembunuhan.

Sekitar pukul 20.30: Korban dibawa keluar oleh seseorang yang diduga oknum anggota TNI yang menjaga gedung dan korban kemudian dimasukkan ke dalam mobil patroli dan di bawa ke pos TNI. Di sana tak lama kemudian korban dimintai keterangan mengenai identitas.

Sekitar Pukul 20.45: Setelah dimintai keterangan mengenai identitas, korban kemudian dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Sekitar Pukul 20.55: Belum sampai ke Polres, korban kemudian dibawa kembali lagi ke Gedung Samudra Bumimoro. Sesampainya di Gedung Samudra Bumi Moro korban kembali diintrogasi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai polisi dan beberapa orang lain yang diduga sebagai oknum anggota TNI, serta ajudan Angin Prayitno Aji.

Sepanjang proses introgasi tersebut, korban kembali mengalami tindakan kekerasan (pemukulan, tendang, tampar) hingga ancaman pembunuhan. Korban juga dipaksa untuk menerima uang Rp. 600.000,- sebagai kompensasi perampasan dan pengrusakan alat liputan milik korban.

Oleh korban uang ini ditolak namun pelaku bersikeras memaksa korban menerima, bahkan memotret saat korban menerima uang tersebut. Belakangan, oleh Nurhadi, uang tersebut disembunyikan oleh korban di salah satu bagian mobil.

Sekitar Pukul 22.25: Setelah melakukan proses interogasi penuh kekerasan tersebut, korban kemudian dibawa ke Hotel Arcadia yang terletak di Jl. Rajawali No.9-11, Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Surabaya.

Di hotel tersebut korban kembali di introgasi oleh dua orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polrestabes dan anak asuh Kombes. Pol. Achmad Yani yang bernama Purwanto dan Firman.

Minggu, 28 Maret 2021

Sekitar Pukul 01. 10: Korban keluar dari Acardia dan diantarkan pulang hingga ke rumah sekitar pukul 02.00.

Atas kejadian ini, Aliansi Anti Kekerasan Terhadap Jurnalis yang terdiri dari Aliansi Jurnalis independen (AJI) Surabaya, Kontras, LBH Lentera, LBH Pers, dan LBH Surabaya melakukan pendampingan terhadap korban dan sepakat menempuh langkah hukum terhadap peristiwa ini dan mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini serta memastikan para pelakunya mendapatkan hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Eben Haezer, Ketua AJI Surabaya menyatakan bahwa apa yang dilakukan para pelaku adalah termasuk kegiatan menghalang-halangi kegiatan jurnalistik dan melanggar UU No.40 tahun 1999 tentang Pers.

Selain itu, juga melanggar UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 12 tahun 2005 tentang tentang pengesahan konvensi hak sipil dan politik dan Perkap No. 8 Th. 2009 tentang pengimplementasi Hak Asasi Manusia.

”Kami mengecam aksi kekerasan ini dan mendesak aparat penegak hukum untuk profesional menangani kasus ini, apalagi mengingat bahwa sebagian pelakunya adalah aparat penegak hukum,” kata Eben, dalam keterangan yang diterima bengkulu.aji.or.id, Minggu (28/3/2021).

Dia juga mengingatkan kepada masyarakat serta aparat penegak hukum bahwa kerja-kerja jurnalistik dilindungi oleh Undang-undang Pers.

Rachmat Faisal, koordinator Kontras Surabaya mengatakan bahwa terulanganya kasus keerasan terhadap jurnalis ini menunjukkan lemahnya aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap jurnalis yang melakukan kerja-kerja jurnalistik.

”Polisi juga gagal mengimplementasikan Perkap Nomor 8 tahun 2009 mengenai implementasi HAM dalam tugas-tugasnya,” ujar Faisal.(rls)

Webinar Peran Media dan Publik Menangkal Infodemi Covid-19

Latar Belakang

Hampir 6.000 orang menjalani perawatan di rumah sakit dan 800 lainnya meninggal dunia akibat mengkonsumsi cairan spritus dan cairan pembersih lantaran keliru menerima informasi di media sosial terkait penanganan virus Covid-19. 

Demikian laporan para peneliti yang diumumkan dalam American Journal of Tropical Medicine and Hygiene pada bulan Agustus tahun 2020 (1), tak lama setelah pandemi Covid-19 merebak di beberapa negara.

Riset itu mengungkap bahwa beragam informasi mengenai virus Covid-19 telah membanjiri kehidupan warga di dunia. Sebarannya bahkan jauh lebih cepat dari  virus itu. Sehingga  membuat orang-orang dilanda kecemasan, ketakutan, dan kepanikan hingga tak tahu lagi mengambil keputusan yang tepat.

Di Indonesia. Kondisi itu sudah dirasakan warga. Bahkan, dari temuan peneliti sebanyak 82 persen informasi yang dikonsumsi dan beredar ternyata salah atau hanya 9 persen saja yang akurat, dan sisanya masih diragukan. 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization-WHO) kondisi itulah yang dinamakan dengan infodemik, yakni banjirnya informasi baik akurat mupun tidak, yang membuat orang kesulitan menemukan sumber dan panduan terpercaya saat mereka membutuhkannya (2).

Istilah infodemik pertama kali muncul pada tahun 2003 oleh David Rothkopf, seorang jurnalis dan ilmuwan politik dalam sebuah artikel yang diterbitkan di Washington Post edisi Mei ketika ia membahas epidemi penyakit SARS (4). 

Secara frasa, istilah itu merupakan gabungan dari dua kata benda bahasa Inggris. Yakni, information (informasi) dan epidemic (epidemi), yang menunjuk pada cepat dan luasnya penyebaran informasi baik yang akurat maupun tidak terkait suatu penyakit dan memiliki dampak sama buruknya dengan sebaran penyakit.

Sejak 2018. Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI) bersama Google News Intiative telah menggulirkan pembekalan terkait upaya dan teknik pengecekan fakta bagi 8.746 orang yang terdiri dari para jurnalis, mahasiswa dan akademisi. 

Langkah ini telah memberikan banyak hal positif terkait sebaran informasi palsu yang merebak di publik. Namun demikian, sejalan dengan merebaknya virus Covid-19 di banyak negara.

Tantangan itu makin menguat. Infodemik salah satunya. Masifnya informasi, baik akurat maupun tidak yang menyasar publik justru menimbulkan dampak yang tidak baik. 

Para jurnalis dan sejumlah platform yang bekerja melakukan verifikasi informasi yang merebak ditambah lagi dengan informasi palsu atau salah yang beredar secara masif di internet, akhirnya berkelindan jadi satu. Infodemik jadi merjalela. Publik dibuat kebingungan, manakah informasi yang patut dipercayai dan yang mesti dihindari.

Dari itu, dibutuhkan peran besar semua pihak. Baik itu media massa yang memproduksi informasi terverifikasi dan publik yang secara umum kini juga sudah menjadi bagian dari produsen dan konsumsi (prosumsi) dari sebuah informasi. Semua pihak harus mengambil peran dan saling bekerjasama untuk mengelola infodemik yang kini mewabah.

Sebab, penanganan pandemi Covid-19 tak cukup dengan perhatian secara medis. Namun juga berupa penguatan dalam sisi informasi. Biar proses penanganan pandemi dapat lebih masif dan komprehensif.

Atas itu, AJI bersama Google News Initiative akan menggelar seminar secara daring, webinar, terkait penguatan kesepahaman para pihak untuk menangkal infodemik yang kini menguasai khalayak. Kegiatan ini akan melibatkan narasumber dari kalangan akademisi, pemerintah dan pegiat media.

Tujuan

1. Memperkuat literasi publik terkait media dan infodemik mengenai pandemi Covid-19

2. Membangun kesepahaman para pihak, khususnya media massa dan publik untuk membantu menangkal infodemik terkait pandemi Covid-19

3. Mendorong sinergisitas antara jurnalis, publik dan penyelenggara pemerintahan untuk penanganan pandemi Covid-19, khususnya mengenai informasi yang akurat, komprehensif dan menyejukkan.

Hasil yang Diharapkan

1. Terbukanya pemahaman peserta webinar mengenai literasi media

2. Adanya 50 peserta yang memiliki kesepahaman bersama untuk bisa mengelola dan menangkal infodemik Covid-19

3. Terbangunnya kesepakatan antara jurnalis dan penyelenggara pemerintahan mengenai penanganan infodemik Covid-19

Sasaran Peserta

Peserta kegiatan ini akan melibatkan minimal 50 peserta yang terdiri dari jurnalis, pegiat media, mahasiswa, akademisi, pegiat Civil Society Organization (CSO) dan masyarakat umum.

Narasumber

1. Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, Gushevinalti

2. Tim Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Bengkulu-Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, Sri Hartika Tholib

3. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Bengkulu, Harry Siswoyo

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal  : Rabu/31 Maret 2021

Pukul                : 14.00-16.00 WIB

Tema                : Peran Media dan Publik Menangkal Infodemi Covid-19

Platform           : Zoom Meeting

Pendaftaran     : http://bit.ly/webinarregistrasizoom (Free)

Moderator        : Muhammad Antoni, AJI Bengkulu

Narahubung

Untuk informasi mengenai teknis kegiatan, bisa menghubungi kontak berikut:

Koordinator. Bidang Perempuan dan Anak AJI Bengkulu

Komi Kendy (+62) 823-7189-5838

Koordinator Bidang Pendidikan AJI Bengkulu

Demon Fajri (+62) 815-7298-1138

 

1.https://www.ajtmh.org/view/journals/tpmd/103/4/aticle-p1621.xml

2. World Health Organization. (2020). Novel Coronavirus. In World Health Organization Situation Report 13. Retrieved from https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situationreports/20200202-sitrep-13-ncov-v3.pdf

3. Merriam-Webster. (2020). Infodemic: An Epidemic of Information | Merriam-Webster. Retrieved July 29, 2020, from https://www.merriam-webster.com/words-at-play/words-were-watchinginfodemic-meaning

4. Rothkopf, D. J. (2003). When the Buzz Bites Back – The Washington Post. Retrieved July 29, 2020, from https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/2003/05/11/when-the-buzz-bitesback/bc8cd84f-cab6-4648-bf58-0277261af6cd/

Lawan Infodemi Covid-19, AJI Bandar Lampung-Google News Rajut Informasi Pandemi

BANDAR LAMPUNG – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung bersama Google News Initiative akan menggelar diskusi publik bertajuk “Melawan Infodemi Covid-19.” Rencananya, diskusi yang mengangkat topik “Merajut Informasi Pandemi di Lampung” itu berlangsung secara virtual via Zoom, Kamis, 25 Maret 2021, pukul 13.30-15.30 WIB.

Ketua AJI Bandar Lampung, Hendry Sihaloho mengatakan, tantangan baru dihadapi saat masa pandemi Covid-19. Hoax mengenai Pandemi Covid-19 terus meningkat. WHO menyebutnya sebagai infodemi, karena sama berbahayanya dengan virus penyebab Covid-19 itu sendiri.

Kominfo menemukan 1.341 hoax dengan sebaran hingga 2.135 sepanjang 2020. Sejumlah platform dan media telah bekerja keras untuk menekan hoaks, meski infodemi terus merajalela di media sosial.

”Media memiliki posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk pada masa pandemi seperti sekarang. Lewat informasi yang disajikan, media dapat membawa perubahan di masyarakat,” kata Hendry, Selasa, (23/3/2021).

Kendati pandemi telah satu tahun, namun masih ada kekhawatiran di masyarakat terkait Covid-19. Mestinya kekhawatiran publik soal virus corona berkurang. Kemudian, masih terjadi stigma terhadap pasien maupun keluarga yang positif Covid-19.

”Pemberitaan yang berlebihan ihwal Covid-19 dinilai turut memberi andil. Lalu, pemahaman jurnalis mengenai istilah-istilah terkait pandemi juga berkontribusi. Dampaknya, informasi yang disajikan media kepada publik menjadi bias,” ujar Hendry.

Selain itu, lanjut Hendry, beberapa kali di Lampung beredar informasi keliru terkait Covid-19. Bahkan, polisi menangkap warga yang dituduh menyebarkan hoax.

”Hal-hal tersebut mengindikasikan bahwa informasi berkelindan dengan kehidupan manusia. Kualitas informasi bisa memengaruhi, bahkan mengubah pandangan seseorang. Media memegang peranan penting dalam pembentukan informasi tersebut,” kata dia.

Nantinya, AJI-Google News akan menghadirkan sejumlah pembicara. Mereka antara lain pengecek fakta, Satgas Covid-19 Lampung, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan perwakilan media. Bagi yang hendak mengikuti diskusi sila mendaftar. Klik disini.(rls) 

 

AJI Protes Atas Bocornya Data Pribadi Jurnalis Penerima Vaksin Covid-19

JAKARTA – Sejak dilakukan vaksinasi tahap II di akhir Februari sampai pertengahan Maret 2021, diduga telah beredar dokumen dari Kementerian Kesehatan yang berisi data pribadi jurnalis yang akan menerima vaksin Covid-19.

Data tersebut berisi nama, tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan, alamat, nomor telepon, asal organisasi dan media, serta usia. Dokumen tersebut beredar di publik, termasuk di sejumlah grup Whatsapp jurnalis.

”Kami berpandangan beredarnya dokumen tersebut membuat data pribadi jurnalis rentan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terlebih data pribadi merupakan aset yang bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital,” kata Ketua AJI Indonesia, Sasmito Madrim, dalam keterangan yang diterima bengkulu.aji.or.id, Sabtu (20/3/2021).

Meskipun Indonesia belum memiliki Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, pemerintah berkewajiban untuk melindungi data pribadi warga negaranya. Aturan umum tersebut setidaknya dapat ditemukan dalam Pasal 28 G dan Pasal 28 H ayat 4 UUD 1945.

Pasal 28 G UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Sedangkan Pasal 28 H ayat 4 berbunyi, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Atas dasar tersebut, AJI Indonesia meminta Kementerian Kesehatan dan institusi di bawahnya:

1. Menghentikan peredaran dokumen dari Kementerian Kesehatan yang berisi data pribadi jurnalis yang akan menerima vaksin Covid-19 yang sudah beredar di masyarakat. Data detail soal penerima vaksin, cukup di dokumen internal kementerian.

Untuk kebutuhan pemberitahuan vaksinasi, informasinya bisa dengan nama, media, alamat kantor, umur dan hal yang bersifat umum.

2. Mengevaluasi soal perlindungan data pribadi penerima vaksin Covid-19, serta ditindaklanjuti dengan membuat sistem perlindungan data pribadi untuk para penerima vaksin berikutnya.

3. Segera merealisasikan kebijakan satu data yang aman untuk untuk para penerima vaksin, baik para jurnalis maupun masyarakat luas.

4. Mengusut dan memberi sanksi pada pejabat yang bertanggung jawab atas kebocoran data pribadi para jurnalis.(rls)