The Journalist Fellowship Program 2020

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bekerjasama dengan Maverick mengadakan The Journalists Fellowship Program untuk membantu seluruh jurnalis yang terdampak pandemi Covid-19.

Inisiasi ini berupa dukungan kepada para jurnalis untuk dapat tetap berkarya dan mendapatkan pemasukan. Gagasan program yang akan berlangsung selama lima pekan ini didukung penuh oleh AQUA, dan disponsori oleh Jenius serta partisipasi dari Nutrifood.

Bagaimana teknis untuk berpartisipasi? Simak ketentuannya di bawah ini.

Ketentuan Peserta

  1. Peserta adalah jurnalis yang masih bekerja atau sebelumnya pernah bekerja di media massa, baik tingkat nasional maupun daerah
  2. Peserta sudah bekerja sebagai jurnalis setidaknya selama tiga tahun
  3. Peserta terkena dampak kebijakan efisiensi perusahaan dengan tidak menerima gaji, menerima pemotongan gaji, atau dirumahkan (PHK)
  4. Menyertakan bukti terkena dampak kebijakan (disertakan dalam format PDF atau JPG) dan mengisi formulir dan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang terdapat pada Google Form selambat-lambatnya pada tanggal 8 September 2020, pukul 19.00 WIB.
    Link Google Form : bit.ly/JournalistFellowshipProgram
  5. Apabila calon peserta ada pertanyaan lebih lanjut, bisa mengirimkan pertanyaannya ke award@ajiindonesia.or.id
  6. Berkomitmen penuh untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan program dan menyelesaikan semua kewajiban

Dokumen yang diperlukan:

  1. Formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap dan ditandatangan
  2. Foto diri tampak depan
  3. Foto Press ID terakhir
  4. Curriculum Vitae
  5. Bukti jelas yang menunjukan dampak efisiensi yang diterima oleh peserta, bisa dalam bentuk surat, email, atau pesan WhatsApp dari manajemen perusahaan
  6. Dua contoh artikel terbaik yang ditulis oleh peserta dan telah dipublikasikan oleh media tempat peserta bekerja
  7. Surat persetujuan dari editor media tempatnya bekerja. Namun bagi yang sudah tidak bekerja, bisa menyertakan surat persetujuan dari media yang akan mempublikasikan hasil liputan peserta

Kewajiban Peserta selama Program

  1. Menulis 3-5 artikel dengan menggunakan berbagai angle, dimana nantinya artikel ini akan dipadukan menjadi 1 artikel mendalam (in-depth) dengan waktu penyelesaian maksimal 1 minggu sebelum program selesai
  2. Mempublikasikan tulisan-tulisan tersebut di media tempat peserta bekerja atau sebelumnya bekerja, atau media prominen lain yang ada di jejaring peserta masing-masing, maksimal 1 minggu setelah program berakhir
  3. Menghadiri seluruh online training maupun sharing session yang dijadwalkan selama program
  4. Secara aktif berpartisipasi berbagi pengalaman positif selama mengikuti program dan seluruh aktivitas yang dijalani melalui akun media sosial masing-masing
  5. Bersikap profesional serta menjaga nama baik seluruh pihak yang terlibat dalam dan selama penyelenggaraan program

Manfaat yang diterima Peserta

  1. Uang tunai Rp4.500.000,- dengan sistem pembayaran sebagai berikut:
    – 30% selambat-lambatnya 1 minggu setelah program berjalan
    – 70% selambat-lambatnya 1 minggu setelah setelah artikel yang ditulis dipublikasikan
  2. Online training maupun sharing session untuk meningkatkan hard skill dan soft skill dengan narasumber yang merupakan para ahli di bidang jurnalistik dan beberapa industri
  3. Pendampingan dan konsultasi selama program oleh jurnalis senior
  4. Produk dan merchandise dari sponsor
Catatan penting:
  1. Seluruh dokumen agar dikirimkan dalam bentuk PDF dan/atau JPG dengan penamaan yang jelas per dokumennya
  2. Besar keseluruhan lampiran agar tidak melebihi 3MB

Pandemi Covid-19 Picu Lonjakan Klaim JHT di Indonesia

Webinar Jaminan Sosial di Era Pandemi seri dua dengan tema Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digelar Aliansi Jurnalis Independen bekerjasama dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Friedrich Ebert Stiftung (FES), Rabu, 26 Agustus 2020, terselanggara dengan sukses.

Sebanyak 91 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia ikut berpartisipasi, baik melalui layanan konferensi video berbasis Cloud Computing (Zoom) maupun situs web berbagi video Youtube.

Iene Muliati, anggota DJSN yang hadir menjadi narasumber dalam webinar menyebutkan hingga Mei 2020, tercatat sudah ada 49,86 juta pekerja yang menjadi peserta BPJS-TK dari 663.119 pemberi kerja atau badan usaha. Angka ini masih belum sepenuhnya mencakup jumlah tenaga kerja Indonesia yang berpotensi menjadi peserta yakni sebanyak 90,9 juta jiwa. “Jadi masih banyak pekerja kita yang belum terproteksi,” kata Iene.

Padahal, kata Iene, akibat pandemi Covid-19, telah ada lebih dari 5,8 juta orang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari berbagai sektor. “Dampak dari inilah yang memicu lonjakan kenaikan klaim JHT (Jaminan Hari Tua),” kata Iene.

Menurut Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Sumarjono dari data mereka setidaknya hingga Juni 2020 memang sudah ada 284.488 orang pekerja yang telah melakukan pencairan JHT, atau jika dirinci ada lebih dari 9,400 orang yang melakukan klaim JHT di seluruh Indonesia dalam sehari.

“Berdasarkan klasifikasi klaim JHT, sebanyak 78 % adalah mereka yang mengundurkan diri, sisanya 20 persen PHK dan baru yang lainnya,” ujar Sumarjono.

Sejauh ini, Sumarjono mengaku, untuk mengoptimalkan pelayanan selama pandemi Covid-19, pihaknya telah merancang sebuah layanan khusus bernama Lapak Asik (Layanan Tanpa Kontak Fisik) agar pengguna tetap dapat menikmati layanan klaim JHT mereka.

“Jadi ada tiga pola yang diterapkan di Lapak Asik, yakni layanan klaim online, kolektif perusahaan dan layanan offline di kantor cabang,” kata Sumarjono.

Dengan itu, ia berharap, layanan itu tetap dapat membantu para pekerja yang terdampak Covid-19. Termasuk pula membantu para pemberi kerja dengan kebijakan relaksasi iuran.

Webinar nasional yang difasilitasi AJI Bengkulu dengan supervisi AJI Indonesia ini, berlangsung selama dua jam dan menjangkau hampir ke seluruh Indonesia. Acara ini melibatkan beragam kalangan dari jurnalis, akademisi, mahasiswa, hingga ke masyarakat umum.

Event ini merupakan sesi kedua dari empat diskusi webinar yang akan digelar. “Dan khusus sebagai apresiasi kami bagi jurnalis. AJI juga akan memberikan beasiswa liputan mengenai isu jaminan sosial untuk jurnalis yang berminat,” kata Ketua AJI Bengkulu Harry Siswoyo.

Untuk teknisnya, AJI akan memilih 25 proposal liputan yang terbaik untuk diseleksi. Baru kemudian selama proses peliputan dan penulis, jurnalis terpilih akan mendapatkan pendampingan (mentoring) dari AJI Indonesia.

Dana Hibah untuk Liputan Mendalam Jaminan Sosial

BENGKULU – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dengan dukungan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), membuka peluang bagi jurnalis media online, cetak, televisi, dan radio mengajukan dana hibah untuk peliputan mendalam (in-depth) menyoroti isu jaminan sosial nasional di masa Pandemi Covid-19.

Syarat umum

  1. Mengikuti rangkaian webinar yang diadakan AJI-DJSN-FES pada tanggal sbb:
    19 Agustus 2020 dengan tema Kesetaraan Manfaat Bagi Peserta BPJS Kesehatan
    26 Agustus 2020 dengan tema “Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Masa Pandemi Covid-19”
    2 September 2020 dengan tema “Pentingnya Manfaat Program JKK Return to Work
    9 September 2020 dengan tema “Jurnalisme (Berbasis) Data: Memaknai data publik dalam sistem jaminan sosial”
  2. Memilih salah satu tema diskusi webinar sebagai usulan liputan
  3. Membuat liputan indepth dan melaporkannya dalam bentuk tulisan in-depth (laporan mendalam)
  4. Mendapat dukungan dari media masing-masing untuk mempublikasikan karya jurnalistik yang dihasilkan dengan mengirimkan surat dukungan dari penanggung jawab redaksi masing-masing

Ketentuan:

  1. Peserta mengisi proposal liputan yang tajam dan menarik melalui link google form: https://bit.ly/journalismgrantSJSN.
  2. Penyelenggara akan melakukan seleksi terhadap seluruh proposal liputan yang diajukan.
    Panitia akan memilih 25 usulan tema yang paling menarik, untuk mendapatkan beasiswa peliputan masing-masing senilai Rp3,000,000,-.
  3. Peserta terpilih akan mendapatkan asistensi dari mentor selama proses peliputan. Mentor akan dipilih oleh penyelenggara.
  4. Deadline pengiriman proposal liputan adalah tanggal 18 September 2020.
  5. Maksimal waktu peliputan dan penulisan adalah satu bulan. Jika lebih dari tenggat waktu naskah masih belum tayang, penyelenggara berhak mencabut dan membatalkan beasiswa peliputan.
  6. Jika ada informasi lain yang ingin ditanyakan, silakan kontak Sekretariat AJI Indonesia melalui email: beasiswa.aji@gmail.com atau Putri melalui email putri.tirtasari@ajiindonesia.or.id, dengan subjek: Journalism Grant SJSN.

Vonis Diananta Ancam Fungsi Kontrol Sosial Pers

JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang dipimpin Meir Elisabeth menjatuhkan vonis penjara 3 bulan 15 hari kepada jurnalis Diananta Putra Sumedi, Senin (10/8/2020). Majelis hakim menilai Diananta terbukti bersalah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan sesuai pasal 28 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus Diananta bermula dari berita yang ditayangkan Banjarhits.id/Kumparan.com berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” pada 8 November 2019 pukul 19.00 WITA. Berita ini ditulis oleh Diananta dan merupakan hasil wawancara dengan narasumber dari masyarakat adat suku dayak yaitu Bujino, Riwinto, dan Sukirman. 

Sukirman dan PT Jhonlin Agro Raya mengadukan Diananta ke Dewan Pers di Jakarta. Dewan Pers menangani pengaduan itu dan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Nomor: 4/PPR-DP/11/2020 yang isinya menyatakan Kumparan dan Diananta bersalah melanggar Kode Etik dan direkomendasikan meminta maaf. Kumparan dan Diananta mematuhi anjuran Dewan Pers tersebut. 

Selain dilaporkan ke Dewan Pers, Diananta juga dilaporkan ke polisi. Sesuai MoU antara Dewan Pers dan Polri, setiap sengketa pemberitaan harus diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers. Polisi juga perlu meminta keterangan dari Dewan Pers jika kasus itu diproses polisi. Karena kasusnya sudah diproses Dewan Pers, semestinya laporan pidananya tidak dilanjutkan. Namun, polisi tetap memproses kasus itu hingga kasusnya masuk ke pengadilan dan kini divonis oleh hakim. 

Atas vonis terhadap Diananta ini, AJI menyatakan sikap:

1. Mengecam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memvonis Diananta Putra Sumedi karena karya jurnalistiknya. Hakim dalam mengadili kasus ini mengabaikan adanya Undang Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai lex specialist dibandingkan dengan Undang Undang ITE, yang di dalamnyamengatur mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan. Vonis ini menjadi preseden buruk bagi pers karena bisa dipakai oleh siapa saja untuk mempidanakan, dan mengintimidasi, jika terusik oleh pemberitaan media. Tentu saja ini akan berdampak pada tumpulnya fungsi kontrol sosial oleh pers.

2. Mengecam sikap polisi yang memproses Diananta dengan pasal pidana Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sesuai MoU, sengketa pemberitaan ditangani oleh mekanisme di Dewan Pers. Dalam kasus ini, Dewan Pers sendiri sudah menanganinya dan mengeluarkan Pernyataan Penilaian, Pendapat dan Rekomendasi. Kumparan dan Diananta sudah memenuhi anjuran Dewan Pers tersebut sebagai bagiann dari penyelesaian sengketa pemberitaan. Dengan perkembangan tersebut sudah sepatutnya kasus pidana Diananta itu tidak diproses lebih lanjut oleh polisi. 

3. Mendesak pemerintah dan DPR menghapus pasal karet dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 Ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 Ayat 2 soal dugaan penyebaran kebencian. Dua pasal ini bisa dengan mudah dipakai oleh siapa saja, termasuk untuk membungkam sikap kritis media terhadap penguasa atau orang kuat yang terusik oleh jurnalis dalam menjalankan profesinya. 

Jakarta, 12 Agustus 2020

Abdul Manan, Ketua Umum AJI
Revolusi Riza, Sekretaris Jenderal