Kekerasan Terhadap Jurnalis, Reformasi Polri dan Medsos

BENGKULU – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyebutkan sepanjang unjuk rasa September 2019 terdapat 10 jurnalis mengalami kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Sejumlah jurnalis mengalami kekerasan seperti dikeroyok oleh aparat, dihalang-halangi dalam bertugas dan sejumlah kekerasan fisik lainnya. Kekerasan terjadi di Jakarta, Makassar, Jayapura dan lain-lain.

Kerentanan akan tugas jurnalis merupakan konsekuensi namun UU mengatur bahwa jurnalis wajib diberikan hak untuk melaksanakan tugasnya tanpa harus mendpatkan intimidasi, ancaman apalagi kekerasan fisik.

Indonesia pada 2018 menurut data statistik yang dikumpulkan Bidang Advokasi AJI Indonesia, mencatat setidaknya ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik. Jumlah ini lebih banyak dari tahun lalu yang sebanyak 60 kasus dan masih tergolong di atas rata-rata. Kekerasan terhadap jurnalis paling banyak terjadi tahun 2016 lalu (sebanyak 81 kasus), paling rendah 39 kasus pada tahun 2009 lalu.

Kekerasan fisik, berupa pemukulan, penamparan dan sejenisnya, masih menjadi jenis kekerasan terbanyak pada tahun 2018 ini. Berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) selama Januari-Desember 2018, kekerasan fisik terhadap jurnalis setidaknya ada 12 kasus. Jenis kekerasan lainnya yang juga banyak adalah pengusiran atau pelarangan liputan dan ancaman teror, yang masing-masing sebanyak 11 kasus. Lainnya adalah perusakan alat dan atau hasil Liputan (10 kasus), pemidanaan (8 kasus).

Pelaku kekerasan berasal dari beragam, aparat, pejabat, swasta, militer dan lainnya.

Jangan Antikritik di Medsos

Selain itu ditetapkannya Dhandy Laksono, jurnalis karena kicauan di media sosial menjadikan fakta bahwa kebebeasan berekspresi warga masyarakat masih tabu di Indonesia.

Kita bersepakat ujaran kebencian yang mengandung SARA, fitnah dan hoaks adalah musuh bersama dan layak mendapatkan penanganan hukum. Namun sesuatu yang berisi kebenaran dapat dibuktikan kebenarannya, fakta, tidak menjadi masuk dalam kategori ujaran kebencian.

Berangkat dari itu semua AJI Kota Bengkulu meminta:

1. Mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis yang melibatkan anggotanya dan massa aksi di berbagai daerah.

2. Mendesak kepolisian menghentikan segala bentuk represi yang mengancam kerja jurnalis, serta mendukung kebebasan berpendapat dan berkespresi yang dilakukan masyarakat.

3. Menuntut kepolisian melucuti senjata para anggotanya yang bertugas menghalau massa. Dan menghentikan semua upaya sweeping kepada peserta aksi maupun jurnalis yang sedang bertugas.

4. Menuntut kepolisian membebaskan Dandhy Dwi Laksono dari sangkaan pasal karet UU ITE.

5. Menuntut kepolisian menghentikan penangkapan-penangkapan aktivis yang melakukan kritik dan menyuarakan kepentingan publik.

5. Tuntaskan reformasi di tubuh Polri.

6. Mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap jurnalis saat sedang meliput. Jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilindungi UU Pers.

7. Mengimbau perusahaan media untuk memberikan alat pelindung diri kepada jurnalis mereka yang meliput aksi massa yang berpotensi terjadi kericuhan.

8. Mendesak Dewan Pers membentuk Satgas Anti Kekerasan guna menuntaskan kasus kekerasan yang terjadi sepanjang aksi penolakan RKUHP dan Revisi UU KPK di berbagai daerah. 

AJI Gelar Pelatihan Hoax Busting dan Digital Hygiene Serentak di 20 Kota

Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan jaringan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) serta dan beberapa kampus menggelar Halfday Workshop Hoax Busting and Digital Hygine pada Sabtu, (21/9/2019).

Kegiatan tersebut diikuti lebih dari seribu peserta dan digelar serentak di 20 kota.

Ketua Umum AJI Abdul Manan mengatakan, kegiatan Halfday Workshop Hoax Busting and Digital Hygine dilatarbelakangi fenomena banjirnya informasi di era digital, terutama melalui media sosial.

“Muatan dari informasi itu beragam. Mulai dari informasi yang bermanfaat dan dibutuhkan publik hingga informasi palsu (hoaks), disinformasi, atau kabar bohong,” ujarnya di Jakarta.

Manan menyebut penyebaran informasi palsu berupa teks, foto hingga video itu memiliki tujuan beragam. Sebab kata dia, ada yang sekedar untuk lelucon, tapi ada juga yang mengandung kepentingan politik atau ekonomi.

“Yang merisaukan, hoaks ini menyebar sangat mudah cepat di sosial media. Tidak sedikit publik yang serta merta mempercayainya,” tuturnya.

Tak hanya itu, Manan menuturkan bukan hanya publik yang mempercayai dan menyebarluaskan informasi palsu tersebut.

Terkadang kata dia, media pun turut mendistribusikannya. Entah karena ketidaktahuan, sekadar ingin menyampaikan ‘informasi’ secara cepat, atau memang sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu.

“Mudahnya penyebaran informasi palsu itu dipicu oleh banyak sebab, termasuk karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang apa itu informasi palsu dan bagaimana cara menangkalnya,” kata Manan.

Karena itulah, AJI yang didukung Internews dan Google News Initiative, mengadakan Halfday Basic Workshop serentak di 20 kota.

Kegiatan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum, mahasiswa, dan akademisi agar bisa melakukan pengecekan fakta secara mandiri.

Adapun materi yang diberikan dalam pelatihan ini meliputi teknik mendeteksi informasi palsu, selain bagaimana berselancar di dunia digital yang sehat dan aman.

“Salah satu tujuan praktis dari kegiatan ini adalah agar masyarakat dapat melakukan verifikasi sendiri terhadap informasi yang beredar di dunia digital, khususnya media sosial,” kata Manan.

Sementara itu, Sekjen Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Rahmad Ali mengatakan kolaborasi dengan AJI bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, khususnya aktivis pers mahasiswa, dalam memfilter informasi.

Harapan tertingginya, kata Rahmad, mendorong mahasiswa untuk ikut menjadi penangkal hoaks.

Untuk diketahui, kegiatan workshop tersebut digelar serentak di kota-kota yakni di Surabaya, Jember, Jombang, Pamekasan, Malang (Jawa Timur); Pekalongan (Jawa Tengah); Medan (Sumatera Utara), Mataram (Nusa Tenggara Barat); Makassar (Sulawesi Selatan); Palu (Sulawesi Tenggara); dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan).

Dalam pelaksanaan workshop tersebut AJI bekerja sama dengan pers mahasiswa jaringan PPMI dan perguruan tinggi.

Persma yang menjadi partner yakni Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Teknokra, Universitas Lampung dan Asosiasi Pers Mahasiswa Sumatera. Sedangkan perguruan tinggi yang menjadi mitra AJI dalam kegiatan ini masing-masing yaitu Universitas Al Azhar, Universitas Sahid (Jakarta), Universitas Bunda Mulia, Serpong (Tangerang Selatan), Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Soedirman (Jawa Tengah), Institut Agama Islam Negeri Parepare (Sulawesi Selatan), Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Aceh Tengah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha (Jambi) dan Universitas Dehasen (Bengkulu).

Adapun kegiatan Halfday Workshop Hoax Busting and Digital Hygine diikuti lebih dari 2000 peserta dari 20 kota yang mendaftarkan diri.

Pada tahun 2019 ini, AJI menargetkan bisa melatih 3.000 pengecek fakta secara nasional. Dalam program yang sama tahun 2018 lalu, AJI telah melatih 2.622 pengecek fakta dari unsur jurnalis, mahasiswa dan akademisi.

Alert AJI soal Intimidasi terhadap Victor Mambor

Jakarta – Victor Mambor, jurnalis Koran Jubi dan jubi.co.id, yang juga pengurus nasional Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menjadi korban kekerasan dalam bentuk doxing di media sosial twitter oleh akun bernama Dapur (@antilalat), Kamis (22/8/2019). Doxing adalah pelacakan dan pembongkaran identitas jurnalis yang menulis tidak sesuai aspirasi politik pelaku, lalu menyebarkannya ke media sosial untuk tujuan negatif.

Pemilik akun @Dapur menuding Victor sebagai penghubung Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan pemasok informasi bagi pengacara hak asasi manusia Veronica Koman. Setidaknya ada 3 kali tudingan yang dilontarkan @Dapur terhadap Victor dalam rentang Juli-Agustus 2019 ini. 

AJI menilai informasi yang disebarkan oleh @Dapur tersebut adalah tidak berdasar dan merupakan upaya untuk memojokkan dan mengintimidasi Victor Mambor. Kami menilai apa yang dilakukan oleh Victor melalui medianya merupakan hal yang standar dilakukan media, yaitu menyampaikan informasi seobyektif mungkin dan menerbitkannya setelah melalui proses verifikasi seperti diamanatkan dalam Kode Etik Jurnalistik.

AJI mengingatkan kepada pengguna media sosial, dan juga aparat keamanan, bahwa jurnalis dalam menjalankan profesinya dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jika ada yang merasa ada yang tidak tepat, keliru dari karya jurnalistik yang dimua media, Undang Undang Pers memberi penyaluran melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi atau pengaduan kepada Dewan Pers.

AJI adalah organisasi jurnalis yang misinya memperjuangkan kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis. AJI memiliki 1.846 anggota yang tersebar di 38 kota. AJI menjadi anggota sejumlah organisasi internasional: International Federation of Journalists (IFJ), berkantor pusat di Brussels, Belgia: International Freedom of Expression Exchange (IFEX), berkantor pusat di Toronto, Kanada: Global Investigative Journalism Network (GIJN), berkantor pusat di Maryland, AS: Forum Asia, jaringan hak asasi manusia berkantor pusat di Bangkok, Thailand; South East Asian Press Alliance (SEAPA), yang bermarkas di Bangkok.

Kontak Personal:

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Sasmito Madrim (62 857-7970-8669)

AJI Mengkritik Pelambatan Akses Internet di Papua

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melakukan pelambatan akses internet menyusul adanya rentetan demonstrasi di Papua dan Papua Barat, 19 Agustus 2019. Demonstrasi tersebut dipicu penangkapan 43 mahasiswa asal Papua di Asrama Papua, Surabaya, Jawa Timur yang diwarnai dengan isu rasisme.

Pelambatan akses internet (throttling) dilakukan di Manokwari, Papua Barat dan Jayapura, Papua, dan sejumlah wilayah lain di Papua secara bertahap pada 19 Agustus 2019, mulai dari pukul 13.00 WIT hingga sekitar pukul 20.30 WIT. Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo Ferdinandus Setu melalui rilis menjelaskan, pelambatan akses internet itu untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat memicu demonstrasi lebih besar.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendeteksi ada dua hoaks yang berkaitan dengan demonstrasi di Papua dan Papua Barat itu, yaitu soal “foto warga Papua yang tewas dipukul aparat di Surabaya”, dan “Polres Surabaya menculik dua pengantar makanan untuk mahasiswa Papua”.

Menyikapi langkah pemerintah ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan sikap:
 
1. AJI meminta pemerintah tidak mengulangi kebijakan pelambatan akses internet di semua wilayah Indonesia, tidak terkecuali Papua. Kami menilai langkah ini tak sesuai semangat Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta pasal 19 Deklarasi Umum HAM yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
 
2. AJI meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi. Meskipun langkah ini dimaksudkan untuk mencegah hoaks, namun di sisi lain, pelambatan ini juga menghambat akses masyarakat, khususnya Papua dalam mencari informasi yang benar. Pelambatan juga membuat publik kesulitan saling bertukar kabar dengan kerabat dan keluarga. Di samping itu, kebijakan ini juga menghambat kerja-kerja jurnalis dan pemantau HAM dalam melakukan pemantauan peristiwa di Papua.

3. Menyerukan kepada semua pihak untuk menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya. Kami menolak segala macam tindakan provokasi dan tindakan rasis yang bisa memicu perpecahan dan kekerasan yang bisa membahayakan kepentingan umum dan demokrasi.
 
Jakarta, 20 Agustus 2019

Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan (0818-948-316)
Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Sasmito Madrim ( 0857-7970-8669)