AJI Bengkulu Buka Pendaftaran Anggota

BENGKULU – Aliansi Jurnalis Independen Bengkulu membuka penerimaan anggota baru. Proses perekrutan ini akan digelar dalam beberapa tahapan.

Ketua AJI Bengkulu Harry Siswoyo menyebutkan, sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, keanggotaan AJI secara prinsip terbuka pada setiap individu profesional dan independen yang teratur melakukan kegiatan mencari, mengolah, menyampaikan informasi dalam bentuk apa pun sesuai dengan prinsip dan etika jurnalisme.

“Karena itu kami membuka diri seluasnya untuk siapa pun yang mau bergabung dan berdiri bersama AJI Bengkulu,” ujar Harry Siswoyo.

Koordinator Bidang Keorganisasian AJI Bengkulu Hidi Christopher menambahkan, jadwal penerimaan yang disertai dengan pengembalian formulir pendaftaran akan dimulai pada Kamis, 10 Oktober 2019 dan berakhir pada 30 Oktober 2019.

Adapun kriteria untuk bisa bergabung menjadi bagian anggota AJI yaitu reporter, pewarta foto, video journalist, juru kamera, kemudian editor/redaktur, kurator berita, produser siaran berita, editor foto berita, editor video berita.

Selanjutnya yakni periset berita, kolumnis, ilustrator berita, karikaturis, perancang grafis berita, pengecek fakta, penulis cuplikan berita di televisi dan jejaring sosial, pembaca berita di televisi dan radio, jangkar berita (news anchor), jurnalis warga (blogger/vlogger/youtuber) dan jurnalis mahasiswa.

Mengenai teknis lainnya, pendaftar bisa membaca ketentuan lengkapnya di laman ini

 

Narahubung:

Koordinator Bidang Keorganisasian

H Cristopher 0822 8278 9081

PPATK dan AJI Bengkulu Rencanakan Program Kolaborasi

BENGKULU – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama Aliansi Jurnalis Independen akan menggagas program kolaborasi untuk menginformasikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Bengkulu.

“Format gagasan ini akan dibicarakan lebih lanjut,” ujar Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae dalam kunjungannya di sekretariat AJI Bengkulu, Senin, 7 Oktober 2019.

Menurut Dian, jurnalis adalah mitra strategis yang bisa mengambil peran dalam penanganan TPPU. Sebab dalam sebuah analisis sebuah potensi kejahatan, PPATK biasanya juga memakai sumber informasi dari laporan jurnalis.

“Sumber data kami itu ada dua. Pertama itu structure yakni dari laporan perbankan, dan transaksi lain-lain. Dan kedua unstructure, nah ini dari laporan publik. Seperti media,” ujarnya.

“Jadi misalnya kalau sudah masuk media isu korupsi di daerah, maka radar kami juga bekerja kesitu,” tambahnya.

Terkait kondisi Bengkulu. Dian menyebutkan, dari pengamatan PPATK, Bengkulu masuk dalam rangking ke-8 atau peringkat ke-25 dari 34 provinsi se Indonesia soal laporan transaksi yang mencurigakan.

Ini artinya, patut menjadi perhatian. Bahwa daerah yang memiliki penduduk tak sampai 2 juta orang ini, ternyata berpotensi menjadi lahan kejahatan untuk TPPU.

“Sudah tiga gubernur yang ditangkap. Itu artinya satu saja ditangkap tidak cukup,” ujar Dian.

Sementara itu, Ketua AJI Bengkulu Harry Siswoyo, mengaku menyambut baik kehadiran PPATK apalagi untuk berkolaborasi dalam mengedukasi publik untuk mewaspadai transaksi keuangan yang menyimpang.

“AJI Bengkulu sudah menjadi pelopor di Indonesia membentuk jurnalis antikorupsi bersama KPK. Tentu bukan tidak mungkin dengan PPATK kita bisa lebih jauh berkolaborasi,” ujarnya. (rls)

 

 

Kekerasan Terhadap Jurnalis, Reformasi Polri dan Medsos

Siaran Pers AJI Bengkulu

 

BENGKULU – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyebutkan sepanjang unjuk rasa September 2019 terdapat 10 jurnalis mengalami kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Sejumlah jurnalis mengalami kekerasan seperti dikeroyok oleh aparat, dihalang-halangi dalam bertugas dan sejumlah kekerasan fisik lainnya. Kekerasan terjadi di Jakarta, Makassar, Jayapura dan lain-lain.

Kerentanan akan tugas jurnalis merupakan konsekuensi namun UU mengatur bahwa jurnalis wajib diberikan hak untuk melaksanakan tugasnya tanpa harus mendpatkan intimidasi, ancaman apalagi kekerasan fisik.

Indonesia pada 2018 menurut data statistik yang dikumpulkan Bidang Advokasi AJI Indonesia, mencatat setidaknya ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik. Jumlah ini lebih banyak dari tahun lalu yang sebanyak 60 kasus dan masih tergolong di atas rata-rata. Kekerasan terhadap jurnalis paling banyak terjadi tahun 2016 lalu (sebanyak 81 kasus), paling rendah 39 kasus pada tahun 2009 lalu.

Kekerasan fisik, berupa pemukulan, penamparan dan sejenisnya, masih menjadi jenis kekerasan terbanyak pada tahun 2018 ini. Berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) selama Januari-Desember 2018, kekerasan fisik terhadap jurnalis setidaknya ada 12 kasus. Jenis kekerasan lainnya yang juga banyak adalah pengusiran atau pelarangan liputan dan ancaman teror, yang masing-masing sebanyak 11 kasus. Lainnya adalah perusakan alat dan atau hasil Liputan (10 kasus), pemidanaan (8 kasus).

Pelaku kekerasan berasal dari beragam, aparat, pejabat, swasta, militer dan lainnya.

Jangan Antikritik di Medsos

Selain itu ditetapkannya Dhandy Laksono, jurnalis karena kicauan di media sosial menjadikan fakta bahwa kebebeasan berekspresi warga masyarakat masih tabu di Indonesia.

Kita bersepakat ujaran kebencian yang mengandung SARA, fitnah dan hoaks adalah musuh bersama dan layak mendapatkan penanganan hukum. Namun sesuatu yang berisi kebenaran dapat dibuktikan kebenarannya, fakta, tidak menjadi masuk dalam kategori ujaran kebencian.

Berangkat dari itu semua AJI Kota Bengkulu meminta:

1. Mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis yang melibatkan anggotanya dan massa aksi di berbagai daerah.

2. Mendesak kepolisian menghentikan segala bentuk represi yang mengancam kerja jurnalis, serta mendukung kebebasan berpendapat dan berkespresi yang dilakukan masyarakat.

3. Menuntut kepolisian melucuti senjata para anggotanya yang bertugas menghalau massa. Dan menghentikan semua upaya sweeping kepada peserta aksi maupun jurnalis yang sedang bertugas.

4. Menuntut kepolisian membebaskan Dandhy Dwi Laksono dari sangkaan pasal karet UU ITE.

5. Menuntut kepolisian menghentikan penangkapan-penangkapan aktivis yang melakukan kritik dan menyuarakan kepentingan publik.

5. Tuntaskan reformasi di tubuh Polri.

6. Mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap jurnalis saat sedang meliput. Jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilindungi UU Pers.

7. Mengimbau perusahaan media untuk memberikan alat pelindung diri kepada jurnalis mereka yang meliput aksi massa yang berpotensi terjadi kericuhan.

8. Mendesak Dewan Pers membentuk Satgas Anti Kekerasan guna menuntaskan kasus kekerasan yang terjadi sepanjang aksi penolakan RKUHP dan Revisi UU KPK di berbagai daerah. 
[10.06, 28/9/2019] Komi: Izin Abang, kakak, Ayuk dan kawan kawan. Belum bisa ikut aksi hari ini. Kondisi perut dan pinggul sedang dak oke sejak kemarin

Empat Jurnalis Jakarta Luka-luka dan Trauma

SIARAN PERS

Untuk Diterbitkan Segera

JAKARTA – Kekerasan kembali menimpa sejumlah jurnalis. Kali ini terjadi saat puluhan ribu mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 24 September 2019.

Mereka menuntut pemerintah dan DPR mencabut pasal-pasal bermasalah di RKUHP dan menolak pelemahan KPK, serta membatalkan RUU bermasalah lainnya seperti RUU Pertanahan dan RUU Ketenagakerjaan. Aksi yang dilakukan mahasiswa di depan Gedung DPR tersebut kemudian berujung ricuh.

Dalam peristiwa tersebut, empat orang jurnalis luka-luka karena menjadi korban kekerasan. Sampai Rabu (25/9) pagi, AJI Jakarta telah menerima laporan dari 4 jurnalis yang mengalami intimidasi, kekerasan dan penghalang-halangan kerja peliputan yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers.

Pertama, kekerasan terhadap jurnalis Kompas.com, Nibras Nada Nailufar. Ia mengalami intimidasi saat merekam perilaku polisi yang melakukan kekerasan terhadap seorang warga di kawasan Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Selasa malam.

Dalam peristiwa ini, polisi melarang korban merekam gambar dan memaksanya menghapus rekaman video kekerasan. Nibras bahkan nyaris dipukul oleh seorang polisi.

Kedua, kekerasan terhadap jurnalis IDN Times, Vanny El Rahman. Dia dipukul dan diminta menghapus foto dan video rekamannya mengenai kekerasan yang dilakukan polisi terhadap demonstran di sekitar flyover Slipi, Jakarta.

Ketiga, kekerasan terhadap jurnalis Katadata, Tri Kurnia Yunianto oleh polisi. Tri dikeroyok, dipukul dan ditendang oleh aparat dari kesatuan Brimob Polri. Meski Kurnia telah menunjukkan ID Pers yang menggantung di leher dan menjelaskan sedang melakukan liputan, pelaku kekerasan tidak menghiraukan dan tetap melakukan penganiayaan.

Tak hanya itu, polisi tersebut juga merampas telepon seluler Kurnia dan menghapus video yang terakhir kali direkamnya. Video itu rekaman Polisi membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata.

Keempat, kekerasan terhadap jurnalis Metro TV, Febrian Ahmad oleh massa yang tidak diketahui. Mobil yang digunakan Febrian saat meliput wilayah Senayan dipukuli dan dirusak massa.  Akibatnya, kaca mobil Metro TV bagian depan dan belakang, serta kaca jendela pecah semua.

Atas peristiwa ini, AJI Jakarta mengutuk keras segala bentuk kekerasan yang dilakukan kepada jurnalis. Baik yang dilakukan aparat kepolisian maupun massa. AJI menilai, kekerasan yang dilakukan polisi dan massa itu merupakan tindakan pidana sebagaimana diatur UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Dalam Pasal 18 Ayat 1 disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja pers, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda sebanyak Rp 500 juta. Dalam bekerja, jurnalis memiliki hak untuk mencari, menerima, mengelola, dan menyampaikan informasi sebagaimana dijamin secara tegas dalam Pasal 4 ayat (3).

Sampai saat ini AJI Jakarta terus melakukan verifikasi kekerasan yang dialami sejumlah jurnalis saat meliput aksi mahasiswa Selasa kemarin. Karena tak menutup kemungkinan masih ada jurnalis lain mengalami kekerasan saat liputan.

Untuk menyikapi kekerasan terhadap jurnalis ini, Komite Keselamatan Jurnalis menyatakan sikap:

1. Mendesak Kepolisian menangkap pelaku kekerasan terhadap jurnalis saat meliput, baik yang melibatkan anggotanya dan sekelompok warga. Apalagi kekerasan yang dilakukan anggota Polri tersebut terekam jelas dalam video-video yang dimiliki jurnalis.

2. Semua pelaku kekerasan terhadap jurnalis harus diproses hukum untuk diadili hingga ke pengadilan.

3. Mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap jurnalis saat liputan. Sebab, jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilindungi UU Pers.

4. Mengimbau perusahaan media mengutamakan keamanan dan keselamatan jurnalisnya saat meliput aksi massa yang berpotensi ricuh, serta aktif membela wartawannya termasuk melaporkan kasus kekerasannya ke kepolisian.

5. Mendesak Dewan Pers terlibat aktif menyelesaikan kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi sepanjang aksi tanggal 24 September, maupun kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi pada waktu sebelumnya.

Narahubung:
Asnil Bambani, Ketua AJI Jakarta, 081374439365

Erick Tanjung, Ketua Divisi Advokasi AJI Jakarta, 08118109277

AJI Gelar Pelatihan Hoax Busting dan Digital Hygiene Serentak di 20 Kota

Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan jaringan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) serta dan beberapa kampus menggelar Halfday Workshop Hoax Busting and Digital Hygine pada Sabtu, (21/9/2019).

Kegiatan tersebut diikuti lebih dari seribu peserta dan digelar serentak di 20 kota.

Ketua Umum AJI Abdul Manan mengatakan, kegiatan Halfday Workshop Hoax Busting and Digital Hygine dilatarbelakangi fenomena banjirnya informasi di era digital, terutama melalui media sosial.

“Muatan dari informasi itu beragam. Mulai dari informasi yang bermanfaat dan dibutuhkan publik hingga informasi palsu (hoaks), disinformasi, atau kabar bohong,” ujarnya di Jakarta.

Manan menyebut penyebaran informasi palsu berupa teks, foto hingga video itu memiliki tujuan beragam. Sebab kata dia, ada yang sekedar untuk lelucon, tapi ada juga yang mengandung kepentingan politik atau ekonomi.

“Yang merisaukan, hoaks ini menyebar sangat mudah cepat di sosial media. Tidak sedikit publik yang serta merta mempercayainya,” tuturnya.

Tak hanya itu, Manan menuturkan bukan hanya publik yang mempercayai dan menyebarluaskan informasi palsu tersebut.

Terkadang kata dia, media pun turut mendistribusikannya. Entah karena ketidaktahuan, sekadar ingin menyampaikan ‘informasi’ secara cepat, atau memang sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu.

“Mudahnya penyebaran informasi palsu itu dipicu oleh banyak sebab, termasuk karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang apa itu informasi palsu dan bagaimana cara menangkalnya,” kata Manan.

Karena itulah, AJI yang didukung Internews dan Google News Initiative, mengadakan Halfday Basic Workshop serentak di 20 kota.

Kegiatan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum, mahasiswa, dan akademisi agar bisa melakukan pengecekan fakta secara mandiri.

Adapun materi yang diberikan dalam pelatihan ini meliputi teknik mendeteksi informasi palsu, selain bagaimana berselancar di dunia digital yang sehat dan aman.

“Salah satu tujuan praktis dari kegiatan ini adalah agar masyarakat dapat melakukan verifikasi sendiri terhadap informasi yang beredar di dunia digital, khususnya media sosial,” kata Manan.

Sementara itu, Sekjen Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Rahmad Ali mengatakan kolaborasi dengan AJI bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, khususnya aktivis pers mahasiswa, dalam memfilter informasi.

Harapan tertingginya, kata Rahmad, mendorong mahasiswa untuk ikut menjadi penangkal hoaks.

Untuk diketahui, kegiatan workshop tersebut digelar serentak di kota-kota yakni di Surabaya, Jember, Jombang, Pamekasan, Malang (Jawa Timur); Pekalongan (Jawa Tengah); Medan (Sumatera Utara), Mataram (Nusa Tenggara Barat); Makassar (Sulawesi Selatan); Palu (Sulawesi Tenggara); dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan).

Dalam pelaksanaan workshop tersebut AJI bekerja sama dengan pers mahasiswa jaringan PPMI dan perguruan tinggi.

Persma yang menjadi partner yakni Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Teknokra, Universitas Lampung dan Asosiasi Pers Mahasiswa Sumatera. Sedangkan perguruan tinggi yang menjadi mitra AJI dalam kegiatan ini masing-masing yaitu Universitas Al Azhar, Universitas Sahid (Jakarta), Universitas Bunda Mulia, Serpong (Tangerang Selatan), Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Soedirman (Jawa Tengah), Institut Agama Islam Negeri Parepare (Sulawesi Selatan), Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Aceh Tengah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha (Jambi) dan Universitas Dehasen (Bengkulu).

Adapun kegiatan Halfday Workshop Hoax Busting and Digital Hygine diikuti lebih dari 2000 peserta dari 20 kota yang mendaftarkan diri.

Pada tahun 2019 ini, AJI menargetkan bisa melatih 3.000 pengecek fakta secara nasional. Dalam program yang sama tahun 2018 lalu, AJI telah melatih 2.622 pengecek fakta dari unsur jurnalis, mahasiswa dan akademisi.

AJI Kecam Upaya Pelemahan KPK

Kamis, 5 September 2019, seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang paripurna menyepakati usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usulan ini mengejutkan banyak pihak mengingat revisinya akan mengubah sejumlah ketentuan yang itu bisa melumpuhkan KPK dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kurang lebih ada 21 pasal di dalam draft RUU KPK yang punya semangat mengebiri lembaga anti-korupsi ini. Antara lain; soal status pegawai KPK yang dijadikan Aparatur Sipil Negara; penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang harus disetujui Dewan Pengawas; tak dibolehkannya KPK memiliki penyidik independen; penuntutan yang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung; pengubahan kewenangan dalam mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Pegawai KPK, kalau RUU ini disahkan, akan menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Hal tersebut akan menghilangkan independensi pegawai KPK dalam penanganan perkara karena soal kenaikan pangkat, pengawasan sampai mutasi akan dilakukan oleh kementerian terkait. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip independensi KPK seperti semangat saat lembaga ini didirikan pasca-reformasi 1999 lalu.

Dalam RUU itu juga diaur soal penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Ini akan mengebiri salah satu kewenangan penuh KPK yang selama ini cukup efektif dalam memerangi korupsi melalui operasi tangkap tangan terhadap politisi, pejabat dan pengusaha yang terlibat korupsi. Dengan ketentuan ini, maka KPK akan sangat tergantung kepada Dewan Pengawas, lembaga yang orang-orangnya juga akan dipilih DPR.

RUU itu juga akan membatasi pencarian sumber daya penyelidik dan penyidik KPK hanya dari Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ini akan menghilangkan peluang KPK mencari penyelidik independen, yang selama ini terbukti memberi kontribusi penting bagi suksesnya kinerja KPK. Ketentuan ini juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat dasar hukum bahwa KPK dapat mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri.

Kewenangan penuh KPK untuk melakukan penuntutan, juga akan dibatasi. Dalam RUU itu diatur bahwa KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan, alias tak lagi bisa melakukan sendiri seperti selama ini. Kewenangan KPK untuk menangani LHKPN juga akan dicabut. Nantinya LHKPN itu akan dilakukan di masing-masing instansi. Kewenangan KPK direduksi hanya untuk kooordinasi dan supervisi saja.

Sebelum adanya rencana revisi UU KPK ini, juga berlangsung seleksi calon pimpinan KPK. Dari 10 calon yang disampaikan Presiden Joko Widodo ke DPR, ada sejumlah calon yang memiliki rekam jejak kurang baik selama bertugas di KPK. Sedangkan calon-calon yang punya rekam jejak baik, justru banyak yang tidak lolos. Kini mereka akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebelum akhirnya dipilih berdasarkan pemungutan suara.

Dua fakta ini sangat merisaukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), organisasi wartawan yang berdiri 7 Agustus 1994, yang kini beranggotakan 1.800 jurnalis yang tersebar di 38 kota. Konstitusi AJI, tepatnya pasal 10 AD ART AJI, dengan jelas menyatakan bahwa salah satu mandat organisasi ini adalah “terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan.”

Melihat perkembangan soal pembahasan calon pimpinan KPK dan adanya revisi UU KPK itu, AJI menyatakan sikap:
1. Mendesak Presiden Joko Widodo tidak ikut dalam upaya DPR yang ingin mengkebiri dan memangkas kewenangan KPK melalui revisi Undang Undang KPK. Presiden bisa melakukannya dengan menolak perubahan pasal yang bisa memangkas dan mengebiri KPK. Joko Widodo harus menunjukkan sikap jelas dalam semangat pemberantasan korupsi agar kelak tak dikenal dalam sejarah sebagai presiden yang ikut menghancurkan KPK.
2. Mengecam sikap DPR yang memiliki inisiatif merevisi UU KPK dengan memangkas sejumlah kewenangan lembaga anti-korupsi itu. Sebab, sejumlah kewenangan KPK itu selama ini terbukti cukup efektif untuk melakukan pemberantasan korupsi. Langkah DPR ini lebih menunjukkan sikap melawan balik lembaga ini karena adanya sejumlah politisi yang ditangkap KPK. Ini kian menunjukkan bahwa DPR tak menunjukkan komitmen yang diamanatkan gerakan reformasi 1998, yang salah satunya adalah memerangi korupsi.
3. Mendesak para politisi di DPR untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK dengan menjadikan rekam jejak serta komitmen anti-korupsi sang calon sebagai tolok ukur dalam menentukan pilihan. DPR perlu menunjukkan komitmennya kepada orang-oang yang memilihnya dengan cara tidak mendukung calon-calon yang memiliki rekam jejak tidak baik atau komitmennya diragukan dalam soal pemberantasan kroupsi.
4. Mengajak jurnalis dan media mengawasi secara ketat seleksi calon pimpinan KPK yang berlangsung di DPR, untuk memastikan bahwa calon yang dipilih merupakan calon yang memiliki rekam jejak baik dan punya semangat jelas memerangi korupsi. Selain soal calon pimpinan, pengawalan secara kritis juga harus dilakukan dalam proses revisi UU KPK di DPR.

Jakarta, 11 September 2019

Ketua Umum

 

Abdul Manan

 

Sekretaris Jenderal

 

Revolusi Riza

Alert AJI soal Intimidasi terhadap Victor Mambor

Jakarta – Victor Mambor, jurnalis Koran Jubi dan jubi.co.id, yang juga pengurus nasional Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menjadi korban kekerasan dalam bentuk doxing di media sosial twitter oleh akun bernama Dapur (@antilalat), Kamis (22/8/2019). Doxing adalah pelacakan dan pembongkaran identitas jurnalis yang menulis tidak sesuai aspirasi politik pelaku, lalu menyebarkannya ke media sosial untuk tujuan negatif.

Pemilik akun @Dapur menuding Victor sebagai penghubung Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan pemasok informasi bagi pengacara hak asasi manusia Veronica Koman. Setidaknya ada 3 kali tudingan yang dilontarkan @Dapur terhadap Victor dalam rentang Juli-Agustus 2019 ini. 

AJI menilai informasi yang disebarkan oleh @Dapur tersebut adalah tidak berdasar dan merupakan upaya untuk memojokkan dan mengintimidasi Victor Mambor. Kami menilai apa yang dilakukan oleh Victor melalui medianya merupakan hal yang standar dilakukan media, yaitu menyampaikan informasi seobyektif mungkin dan menerbitkannya setelah melalui proses verifikasi seperti diamanatkan dalam Kode Etik Jurnalistik.

AJI mengingatkan kepada pengguna media sosial, dan juga aparat keamanan, bahwa jurnalis dalam menjalankan profesinya dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jika ada yang merasa ada yang tidak tepat, keliru dari karya jurnalistik yang dimua media, Undang Undang Pers memberi penyaluran melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi atau pengaduan kepada Dewan Pers.

AJI adalah organisasi jurnalis yang misinya memperjuangkan kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis. AJI memiliki 1.846 anggota yang tersebar di 38 kota. AJI menjadi anggota sejumlah organisasi internasional: International Federation of Journalists (IFJ), berkantor pusat di Brussels, Belgia: International Freedom of Expression Exchange (IFEX), berkantor pusat di Toronto, Kanada: Global Investigative Journalism Network (GIJN), berkantor pusat di Maryland, AS: Forum Asia, jaringan hak asasi manusia berkantor pusat di Bangkok, Thailand; South East Asian Press Alliance (SEAPA), yang bermarkas di Bangkok.

Kontak Personal:

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Sasmito Madrim (62 857-7970-8669)

AJI Mengkritik Pelambatan Akses Internet di Papua

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melakukan pelambatan akses internet menyusul adanya rentetan demonstrasi di Papua dan Papua Barat, 19 Agustus 2019. Demonstrasi tersebut dipicu penangkapan 43 mahasiswa asal Papua di Asrama Papua, Surabaya, Jawa Timur yang diwarnai dengan isu rasisme.

Pelambatan akses internet (throttling) dilakukan di Manokwari, Papua Barat dan Jayapura, Papua, dan sejumlah wilayah lain di Papua secara bertahap pada 19 Agustus 2019, mulai dari pukul 13.00 WIT hingga sekitar pukul 20.30 WIT. Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo Ferdinandus Setu melalui rilis menjelaskan, pelambatan akses internet itu untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat memicu demonstrasi lebih besar.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendeteksi ada dua hoaks yang berkaitan dengan demonstrasi di Papua dan Papua Barat itu, yaitu soal “foto warga Papua yang tewas dipukul aparat di Surabaya”, dan “Polres Surabaya menculik dua pengantar makanan untuk mahasiswa Papua”.

Menyikapi langkah pemerintah ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan sikap:
 
1. AJI meminta pemerintah tidak mengulangi kebijakan pelambatan akses internet di semua wilayah Indonesia, tidak terkecuali Papua. Kami menilai langkah ini tak sesuai semangat Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta pasal 19 Deklarasi Umum HAM yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
 
2. AJI meminta pemerintah menghormati hak publik untuk memperoleh informasi. Meskipun langkah ini dimaksudkan untuk mencegah hoaks, namun di sisi lain, pelambatan ini juga menghambat akses masyarakat, khususnya Papua dalam mencari informasi yang benar. Pelambatan juga membuat publik kesulitan saling bertukar kabar dengan kerabat dan keluarga. Di samping itu, kebijakan ini juga menghambat kerja-kerja jurnalis dan pemantau HAM dalam melakukan pemantauan peristiwa di Papua.

3. Menyerukan kepada semua pihak untuk menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebaik-baiknya. Kami menolak segala macam tindakan provokasi dan tindakan rasis yang bisa memicu perpecahan dan kekerasan yang bisa membahayakan kepentingan umum dan demokrasi.
 
Jakarta, 20 Agustus 2019

Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan (0818-948-316)
Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Sasmito Madrim ( 0857-7970-8669)

Konferensi Nasional AJI: Tantangan Jurnalisme di Era Digital

Jakarta- Digitalisasi menjadi topik yang menjadi pembicaraan utama jurnalis dan pekerja media beberapa tahun ini. Perkembangan ini dipicu oleh massifnya pemanfaatan internet, dan kian terjangkaunya teknologi komunikasi dan infrastruktur pendukungnya yang makin baik dan luas. Penguna internet Indonesia saat ini sekitar 150 juta, lebih dari separoh populasi Indonesia yang sebanyak 260 juta.

Meluasnya pemanfaatan internet ini, tak bisa dihindari, mengubah pola penduduk dalam mengakses informasi dan cara media menyediakan berita. Digitalisasi ini menciptakan iklim perubahan pola konsumsi berita dari media konvensional ke digital, baik melalui media online maupun media sosial. Perkembangan ini mendoroang media untuk memberikan fokus baru -kalau bukan malah beralih-ke digital.

Peralihan besar ke digital ini diikuti juga perkembangan lainnya, yaitu alokasi iklan, cara kerja jurnalis dan jurnalisme. Digitalisasi mendorong para pengiklan mulai mengalihkan kue belanja iklannya dari media konvensional ke media digital, terutama ke mesin pencari dan media sosial. Hal ini berkontribusi bagi penurunan iklan media konvensional dan ikut menyumbang bagi tutupnya sejumlah perusahaan media cetak belakangan ini.

Digitalisasi juga mengubah cara kerja jurnalis. Digitalisasi mendorong media mengembangkan sayap digitalnya, dan itu mensyaratkan adanya perubahan pola kerja dari yang selama ini dilakukan dan juga membutuhkan keterampilan baru yang harus dikuasai. Jurnalis media cetak yang selama ini hanya menulis berita, mulai diminta untuk membuat berita yang bisa dipakai untuk radio, online atau TV.

Jurnalisme yang dikembangkan media juga “menyesuaikan” dengan arus perubahan ini. Ada yang mengikuti arus ini dengan pragmatis, yang itu kemudian memicu kritik terhadap kualitas jurnalismenya. Persaingan dengan media sosial membuat sejumlah media mengikutinya dengan berita cepat dan juga berusaha menjual atau mengemas berita agar lebih banyak dibaca (click bait) sehingga bisa mendapatkan iklan.

Tak semua media mengikuti apa yang disebut sebagai “resep klasik” bertahan di dunia digital tersebut, yaitu mengejar kecepatan dan menjual sensasi untuk mendapatkan iklan. Ada juga media yang bertahan dengan jurus klasik “content is king” dengan terus menerapkan jurnalisme investigasi dan mengembangkan jurnalisme data.

Namun narasi yang banyak diketahui publik, media berusaha bertahan di era digital ini dengan menomorsatukan bisnis dan mengabaikan prinsip-prinsip dasar jurnalisme. Beberapa contoh yang kerap dipakai untuk mereka yang memiliki pandangan ini adalah bahwa media kini tergoda menyediakan informasi yang “ingin” dibaca, bukan lagi apa yang “seharusnya” dikonsumi publik sebagai sebuah produk jurnalisme. Sebagai produk jurnalisme, berita tak hanya harus memenuhi kaidah kebenaran, tapi juga mencerahkan publik.

Situasi mendorong keprihatinan soal nasib jurnalisme di era digital. Sejumlah pertanyaan yang mengemuka dalam soal ini, seperti apa wajah jurnalisme Indonesia di tengah badai digital ini? Benarkah media sudah benar-benar mengikuti arus pasar dan tak lagi mengikuti norma-norma prinsip dalam jurnalisme? Ini baru gejala atau sudah menjadi pola kerja umum media di Indonesia?

Bagi jurnalisme, dan ini bukan hanya masalah Indonesia, tantangan yang dihadapi kini bukan semata soal perubahan iklim bisnis akibat digital. Tantangan lainnya juga menguatnya politik identitas, kefanatikan, yang melihat media dari kacamata sempit: jika tak sejalan dengan kepentingannya, dia akan disudutkan dan didelegitimasi. Taktik ini dipakai oleh para pemimpin sayap kanan atau penganut populisme seperti Donald Trump di Amerika Serikat.

Topik inilah yang diangkat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk memperingati hari ulang tahunnya yang ke-25 pada tahun 2019 ini. Konferensi nasional bertema Tantangan Jurnalisme di Era Digital ini akan dilaksanakan Selasa, 6 Agustus 2019, di Hotel JS Luwansa, Pukul 12.30-18.00 WIB.

Konferensi Nasional Sesi I: Wajah Kebebasan Pers Indonesia
1. Pemenang Call for Papers*
2. Abdul Manan, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
3. Ade Wahyudin, Direktur Eksekutif LBH Pers
Moderator: Fira Abdurrahman, Jurnalis freelance

Konferensi Nasional Sesi II: Mencari Model Jurnalisme Indonesia
1. Pemenang Call for papers*
2. Nezar Patria, Pemimpin Redaksi the Jakarta Post
3. Ninuk Pambudy, Pemimpin Redaksi Harian Kompas
Moderator : Andy Muhyidin, Liputan 6    

Konferensi Nasional Sesi III: Menemukan model bisnis untuk media di Indonesia
1. Pemenang Call for papers*
2. Wenseslaus Manggut, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)
3. Titin Rosmasari, Pemimpin Redaksi CNN TV
Moderator : Aloysius Budi Kurniawan, Harian Kompas

-Bagi yang berminat mengikuti konferensi nasional ini, silakan mendaftar secara online melalui: http://bit.ly/konferensi-AJI atau mengirimkan email Registrasi ke: sekretariat@ajiindonesia.or.id sampai tanggal 5 Agustus 2019 dengan Subyek: Registrasi Peserta Konferensi Nasional.

  • Panitia menyediakan sertifikat bagi peserta yang mengikuti konferensi secara penuh
  • Informasi silakan kontak Sekretariat AJI Indonesia Jl. Sigura Gura No.1, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12760 Telepon: 021-22079779

Rekrutmen Anggota Baru AJI Bengkulu

Penerimaan Anggota

Bersamaan dengan ini kami dari AJI Bengkulu, memberi kesempatan kepada kalangan jurnalis di wilayah Bengkulu untuk bisa bergabung dengan AJI Bengkulu.

Adapun syaratnya :
1. Jurnalis di wilayah Kabupaten dan Kota di Bengkulu. Baik cetak nasional/lokal, online lokal/nasional, tv lokal/nasional.

Profesi jurnalis yang dimaksud, reporter, perwarta foto, video journalist, juru kamera, editor/redaktur, kurator berita, produser siaran berita, editor foto berita, editor video berita, periset berita, kolumnis, ilustrator berita, karikaturis, perancang grafis berita, pengecek fakta, penulis cuplikan berita di Tv dan jejaring sosial, pembaca berita di Tv dan radio, Jangkar berita (News Anchor) dan jurnalis warga.

2. Mengisi formulir yang telah disediakan AJI Bengkulu.

3. Mendapatkan rekomendasi tiga orang anggota AJI Bengkulu

4. Formulir dapat diambil di Sekretariat AJI Bengkulu atau menghubungi Ketua Bidang Organisasi AJI Bengkulu, Demon Fajri. Hp. 0813-7385-5152

5. Untuk lebih lengkap mengenai syarat menjadi anggota silahkan datang langsung ke Sekretariat AJI Bengkulu atau menghubungi Ketua Bidang Organisasi AJI Bengkulu, Demon Fajri. Hp. 0813-7385-5152

6. Pendaftaran tidak dikenakan biaya/gratis.

7. Pendaftaran dibuka sejak Jumat 27 Mei hingga 11 Juni 2016.

8. Pengembalian formulir paling lambat 12 Juni 2016.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.