Media Online Lokal Bukan Kompetitor

Bandar Lampung – Hadirnya media online lokal bukan untuk menjadi kompetitor media mainstream, namun sebagai media pelengkap dalam menyajikan informasi-informasi lokal daerah dengan konten-konten berita yang lebih menarik dan proporsional. Di samping itu, penyajian informasi lokal daerah lebih lengkap, mendalam dan analitis (in depth news).

“Setelah mengikuti acara ini, media online lokal diharapkan mengilhami pengetahuan tentang bagaimana menyajikan konten-konten menarik dalam membentuk platform media online-nya,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Indpenden (AJI) Bandar Lampung, Padli Ramdan di hari akhir workshop di Hotel Whiz Prime, Jl Ahmad Yani No.21 Tanjung Karang, Bandar Lampung, Sabtu (6/8/2016).

Sementara itu, Pemateri Sabine Torres pada sesi akhir juga menuturkan, jika ingin media online mudah diingat dan dikenal publik serta berada dalam posisi strategis di mesin pencarian (google), maka ada ketentuan, prosedur serta trik-trik yang harus dilakukan.

“Saya berharap, semua pengetahuan yang telah diberikan, dapat diimplementasikan dalam media online anda,” terangnya dalam Bahasa Inggris.

Workshop yang selesai digelar selama 2 hari itu memaparkan tentang Editorial Strategy, Marketing Strategy dan Technical Strategy. Kegiatan pun ditutup dengan pengabadian momen dengan foto bersama. [**]

 

Penulis:
Aji Asmuni – Bidang Organisasi AJI Bengkulu

Ini Langkah Awal AJI Gandeng Media Online Lokal Untuk Eksplorasi Lokalitas

Bandar Lampung – Praktisi Media Online Lokal di Indonesia, diharapkan lebih mengeksplore informasi lokal secara mendalam, detail dan menarik. Terlebih setelah mengikutiWorkshop ‘Membuat Konten Bagi Media Online Lokal’. Ini diungkapkan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung,  Padli Ramdan di Hotel Whize Prime, Jalan Ahmad Yani, Bandar Lampung.

Dilanjutkannya, karena selama ini masyarakat untuk mencari informasi lokal, misal komoditi pertanian seperti kakao, kopi, jarang sekali didapatkan. Yang didapat hanya informasi sebatas  data-data statistik.

“Diharapkan dengan adanya pelatihan ini media lokal bisa lebih mengemas informasi lokal yang lebih panjang, menarik dan lebih rinci (Informatif). Bukan cuma data statistik yang mati,” lanjutnya.

Yang pasti, sambungnya lagi, workshop ini sebagai langkah awal bagi praktisi media lokal online bagaimana membuat konten-konten media yang menarik yang memiliki nilai jual lokalitas. Dan hal ini dikoordinir oleh AJI untuk kemudian disebarkan ke jejaring berita seperti Babe, Kurio yang selama ini mencari konten-konten lokal yang menarik. “Karena selama ini info-info menarik di lokal daerah ini tertutup dengan isu nasional,” tutupnya.

Workshop yang diselenggarakan AJI Bandar Lampung dan Independen.id juga didukung AJI Indonesia – D&P Canada levitra 10 mg – CFI France, Jumat, (5/8/2016) dan Sabtu (6/8/2016). Workshopdiselenggarakan secara pararel di kota lainnya seperti Yogyakarta, Purwokerto, Denpasar dan Malang. Masing-masing kota penyelenggara dilaksanakan selama dua hari dan selaku trainer adalah Sabine Torres, pendiri dan Direktur Dijonscpoe.com France. Di Lampung, pesertaworkshop dihadiri 15 orang yang merupakan kalangan jurnalis dari berbagai media online lokal setempat termasuk 2 orang diantaranya dari Jurnalis Online di Provinsi Bengkulu.[**]

 

Penulis

Aji Asmuni – Anggota Bidang Organisasi Aliansi Jurnalis Independen Bengkulu

Rekrutmen Anggota Baru AJI Bengkulu

Penerimaan Anggota

Bersamaan dengan ini kami dari AJI Bengkulu, memberi kesempatan kepada kalangan jurnalis di wilayah Bengkulu untuk bisa bergabung dengan AJI Bengkulu.

Adapun syaratnya :
1. Jurnalis di wilayah Kabupaten dan Kota di Bengkulu. Baik cetak nasional/lokal, online lokal/nasional, tv lokal/nasional.

Profesi jurnalis yang dimaksud, reporter, perwarta foto, video journalist, juru kamera, editor/redaktur, kurator berita, produser siaran berita, editor foto berita, editor video berita, periset berita, kolumnis, ilustrator berita, karikaturis, perancang grafis berita, pengecek fakta, penulis cuplikan berita di Tv dan jejaring sosial, pembaca berita di Tv dan radio, Jangkar berita (News pharmacieprincipale24 Anchor) dan jurnalis warga.

2. Mengisi formulir yang telah disediakan AJI Bengkulu.

3. Mendapatkan rekomendasi tiga orang anggota AJI Bengkulu

4. Formulir dapat diambil di Sekretariat AJI Bengkulu atau menghubungi Ketua Bidang Organisasi AJI Bengkulu, Demon Fajri. Hp. 0813-7385-5152

5. Untuk lebih lengkap mengenai syarat menjadi anggota silahkan datang langsung ke Sekretariat AJI Bengkulu atau menghubungi Ketua Bidang Organisasi AJI Bengkulu, Demon Fajri. Hp. 0813-7385-5152

6. Pendaftaran tidak dikenakan biaya/gratis.

7. Pendaftaran dibuka sejak Jumat 27 Mei hingga 11 Juni 2016.

8. Pengembalian formulir paling lambat 12 Juni 2016.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kasus Yogyakarta Coreng Indonesia di Kancah Internasional

Edaran

Pembubaran peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD) 2016 yang digelar AJI Yogyakarta oleh Polisi Resort (Polres) Yogyakarta, mencoreng Indonesia di kancah internasional. Tindakan itu justru memperburuk ranking kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia. AJI Indonesia mengecam keras sikap kepolisian yang gagal memberikan rasa aman bagi terselenggaranya peringatan WPFD 2016 di Yogyakarta, yang juga dirayakan serentak di seluruh dunia.

“Di saat seluruh dunia memperingati Hari Kebebasan Pers, justru terjadi proses penginjak-injakan hak atas kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Yogyakarta. Ranking kebebasan pers Indonesia akan semakin terpuruk karena tindakan sekelompok orang yang memaksakan kehendak. Kelompok antipluralisme, intoleran ini seakan dibiarkan dan sehingga aksi mereka terus terulang,” kata Ketua Umum AJI Indonesia Suwarjono di Jakarta, Rabu (4/5/2015).

Apalagi, tindakan sewenang-wenang polisi itu terjadi setahun, sebelum Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan World Press Freedom Day pada 2017 mendatang.

Suwarjono menambahkan, polisi gagal memberikan rasa aman warga negara yang menyelenggarakan kegiatan secara konsitusional.

“Pembubaran acara oleh kepolisian dengan alasan ada sekelompok masyarakat yang berbeda pendapat menunjukkan aparat kepolisian diskriminatif. Banyak aktifitas lainnya yang mati-matian dibela polisi. Dari penggusuran hingga acara pejabat negara, meski mendapat penolakan, demonstrasi kelompok masyarakat, tetap bisa berlangsung. Polisi menjaga, mengamankan aktifitas hingga selesai. Kenapa bila kami yang menyelenggarakan acara, dengan dalih ada penolakan sekelompok warga kami tidak dijaga. Justru dibubarkan,” kata Suwarjono.

Peristiwa pembubaran acara peringatan WPFD 2016 itu terjadi Selasa malam. Ketika itu, puluhan jurnalis dan aktivis gerakan masyarakat sipil di Yogyakarta menggelar acara di sekretariat AJI Yogyakarta, di Jl. Pakel Baru UH 6/1124 Umbulharjo, Yogyakarta.

Pada Selasa sore, saat persiapan acara dilakukan, tujuh polisi berpakaian preman dari Polisi Sektor (Polsek) Umbulharjo, dipimpin oleh Kasatintelkam Polresta Yogyakarta, Kompol Wahyu Dwi Nugroho, didampingi oleh Anggota Koramil Umbulharjo, mendatangani sekretariat Køb Lovegra viagra piller til kvinder online AJI Yogyakarta untuk menanyakan izin acara yang sedianya akan dihadiri oleh Kapolda DIY, Brigjend Polisi Prasta Wahyu Hidayat dan Kapolresta Yogyakarta, Prihartono Eling Lelakon.

Keduanya secara resmi diundang AJI Yogyakarta

Langkah polisi mempertanyakan hal perizinan itu adalah pintu masuk untuk mempersoalan rencana pemutaran film “Pulau Buru Tanah Air Beta,” karya Rahung Nasution dalam acara itu. Pihak kepolisian meminta pemutaran film itu dibatalkan karena ada sejumlah kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan rencana itu. Ketua AJI Yogyakarta, Anang Zakaria menolak permintaan polisi, sembari menjelaskan, film “Pulau Buru Tanah Air Beta,” adalah film dokumenter biasa.

Polisi menolak penjelasan itu, dan tetap bersikukuh agar acara itu dihentikan. Tekanan kepada AJI Yogyakarta sebagai penyelenggara kembali terjadi, beberapa saat setelah acara dibuka. Kepala Bagian Operasional Polresta Yogyakarta, Kompol Sigit Haryadi, datang ke lokasi acara dan menyelonong masuk untuk mencari penanggung jawab acara. “Kapolda DIY memerintahkan kegiatan ini harus dibubarkan,” Kompol Sigit Haryadi.

Tak lama kemudian, datanglah puluhan massa dari salah satu organisasi massa di Yogyakarta. Kedatangan mereka memperkeruh suasana, karena berteriak-teriak di depan sekretariat AJI Yogyakarta. Massa melakukan provokasi dengan melontarkan tuduhan, acara itu disusupi kelompok partai terlarang. Saat kondisi semakin tidak terkendali, satu truk yang mengangkut polisi bersenjata lengkap, mendekati lokasi acara.

Di sela-sela kondisi yang semakin panas, Kompol Sigit Haryadi secara demonstratis meminta peserta peringatan WPFD 2016 untuk meninggalkan lokasi acara. “Kawan-kawan tamu yang diundang, silakan pergi meninggalkan tempat. Saya tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi setelah ini,” kata Sigit, yang juga pernah melarang AJI Yogyakarta memutar film Senyap pada 2014 lalu. Namun, massa bergeming, dan tetap berada di lokasi.

“Kalau rekan-rekan mencintai Yogyakarta tolong hentikan, saya tidak mau ada konflik fisik. Tidak ada faktor X, saya hanya ingin kondusif. Mari kita angkat city of tolerance. Kami sarankan kegiatan untuk dihentikan,” kata Sigit kepada hadirin. “Kegiatan ini harus dibubarkan,” tegasnya. Karena perdebatan mengarah ke situasi yang semakin emosional, Ketua AJI Yogyakarta, Anang Zakaria, minta agar pihak kepolisian yang secara resmi membubarkan acara.

AJI Indonesia, sebagai induk organisasi AJI, akan melakukan gugatan hukum kepada Polri atas kasus pembubaran acara itu. “Kami tengah menggodok rencana untuk menggugat Polri atas peristiwa itu. Hal-hal semacam ini tidak bisa dibiarkan,” kata Iman D. Nugroho, Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia.

Pembubaran itu juga menambah panjang tindakan represi yang dilakukan atas ungkapan ekspresi warga negara, dalam hal ini, AJI Yogyakarta. Jaminan hak asasi manusia dalam kemerdekaan menjalankan ekspresikan diatur dalam Pasal 19 DUHAM dan Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945. “Di dalam dua aturan itu mengatur hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk menyebarluaskan informasi atau berekspresi,” jelas Iman.

“Ini juga menambah panjang daftar kekerasan yang dilakukan kepolisian RI yang saat peringatan WPFD kemarin dinobatkan sebagai musuh kebebasan pers. Ini penghargaan untuk ke-5 bagi polisi sejak penghargaan ini diadakan tahun 2007,” kata Iman.

Jakarta, 4 Mei 2016

Ketua Umum AJI Indonesia Suwarjono
0818758624

Ketua Bidang Advokasi Iman D Nugroho
08165443718

‪AJI Ingatkan Perbedaan Sebagai Hak Warga Negara‬

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

Maraknya berbagai tindakan represi beberapa kelompok masyarakat atas ungkapan ekspresi kelompok yang lain yang dianggap “berbeda”, adalah bentuk pelanggaran hak konstitusi warga negara. Hal itu didasari oleh buruknya pemahaman akan toleransi.‬

Hal itu dikatakan Ketua AJI Indonesia, Suwarjono di sela-sela peringatan Hari Kebebasan Pers Internasional atau World Press Freedom Day 2016, Selasa (3/5/2016). “Karena itulah, dalam peringatan World Press Freedom Day 2016 kali ini, AJI mengusung tema Berbeda itu Hak!, sebagai langkah awal untuk membangun kembali pemahaman publik akan toleransi dan kebhinekaan Indonesia,” kata Suwarjono.‬

Jaminan hak asasi manusia, jelas Suwarjono, diatur dalam Pasal 19 DUHAM dan P6sal 28F Undang-undang Dasar 1945. Di dalamnya, mencakup dua hal mendasar, yaitu hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk menyebarluaskan informasi atau berekspresi. “Pemenuhan hak itu menjadi jalan untuk memastikan dan menuntut negara memenuhi hak asasi manusia lainnya,” kata Suwarjono.‬

‪Hak dasar itu justru kerap kali diabaikan oleh negara. Salah satu bentuknya adalah yang terjadi belakangan ini. Ketika berbagai ekspresi yang “berbeda” kerap kali gagal karena tindakan intoleran kelompok warga yang lain. Baru-baru ini, misalnya, pemutaran film “Pulau Buru Tanah Air Beta” karya sutradara Rahung Nasution, secara terpaksa dibatalkan. Kepolisian Sektor Metro Menteng menyatakan tidak menjamin keamanan penyelenggara terkait rencana demonstrasi salah satu organisasi kemasyarakatan yang menolak pemutaran film tersebut. Tahun lalu, polisi juga membiarkan aksi sweeping yang dilakukan organisasi kemasyarakatan terhadap para undangan Penganugerahan Federasi Teater Indonesia Award di Taman Ismail Marzuki Jakarta.‬

‪Pemasungan kebebasan berekspresi juga terjadi dalam kasus pembacaan naskah lokakarya penulisan naskah teater Festival Teater Jakarta pada 2015, seminar empat pilar NKRI yang akan dilaksanakan komunitas Respect and Dialogue di Tasikmalaya pada 21 Februari, dan pelaksanaan Festival Belok Kiri di Taman Ismail Marzuki pada 27 Februari. Suwarjono menegaskan represi atas kebebasan berekspresi warga adalah ancaman bagi kebebasan pers dan fungsi pers untuk mengembangkan pendapat umum.‬

“UU Nomor 40 Tahun 1999 memandatkan pers nasional untuk mengembangkan pendapat umum. Kebebasan pers juga membutuhkan kebebasan warga untuk menyatakan pendapatnya kepada pers. Pemidanaan terhadap warga yang berpedapat di media, sebagaimana yang kita temukan dalam kasus pemidanaan komisioner Komisi Yudisial misalnya, akan membuat kebebasan pers kehilangan maknanya. AJI menuntut Kepolisian Republik Indonesia untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapat dan berekspresi, dengan tetap menindak segala bentuk anjuran kekerasan maupun ujaran kebencian rasial ataupun sektarian,” tegas Suwarjono.‬

Kekerasan Berlanjut

‪Dalam peringatan World Press Freedom Day 2016 tahun ini, AJI Indonesia kembali mengingatkan terjadinya berbagai kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Sepanjang tahun ini, mulai Mei 2015-April 2016, terjadi 39 kasus kekerasan pada jurnalis dalam berbagai bentuk. Seperti pengusiran, pengerusakan alat, hingga kekerasan fisik.‬

AJI Indonesia mencatat, dari 39 kasus itu, kekerasan pada jurnalis terbanyak dilakukan oleh warga dengan 17 kasus. Pada urutan kedua, dengan jumlah 11 kasus, ditempati oleh polisi dan ketiga pejabat pemerintah 8 kasus. Pelaku lainnya masing-masing satu kasus dilakukan oleh TNI, satpol PP dan pelaku tidak dikenal. Tahun 2015 lalu, pelaku kekerasan terbanyak dilakukan oleh polisi dengan 14 kasus, diikuti warga dengan 9 kasus dan pejabat pemerintah 8 kasus. “Ini ironis, karena polisi yang seharusnya melindungi kerja jurnalistik yang dilindungi UU Pers, justru menempati urutan kedua pelaku kekerasan,” kata Ketua Bidang Advokasi, Iman D. Nugroho. Maraknya kekerasan oleh warga, jelas Iman, adalah efek buruk dari pembiaran yang dilakukan oleh kepolisian.‬

‪Sejak AJI Indonesia menganugerahkan polisi sebagai musuh kebebasan pers tahun 2015 lalu, hingga kini belum tampak ada perubahan. Polisi gagal mereformasi diri sebagai pelayan dan pengayom publik. Desakan AJI agar kepolisian mengusut tuntas kasus pembunuhan delapan jurnalis yang hingga kini belum diketahui pelakunya hingga kini belum ada tindak lanjut. Delapan jurnalis yang tewas karena pemberitaan tersebut adalah Muhammad Fuad Syahfrudin alias Udin (jurnalis Harian bernas Yogyakarta tewas tahun 1996), Naimullah (jurnalis Harian Sinar Pagi, Kalimantan Barat tewas 25 Juli 1997), Agus Mulyawan (jurnalis Asia Press tewas di Timor-Timur, 25 September 1999), Muhammad Jamaludin (jurnalis TVRI di Aceh, tewas 17 Juni 2003), Ersa Siregara (jurnalis RCTI tewas 29 Desember 2003), Herliyanto (jurnalis tabloid Delta Pos, tewas 29 April 2006), Adriansyah Matra’is Wibisono (jurnalis TV lokal Merauke, tewas 29 Juli 2010), dan Alfred Mirulewan (jurnalis tabloid Pelangi, Maluku, ditemukan tewas 18 Desember 2010).‬

Kepolisian juga mendapat sorotan sepanjang tahun 2015-2016 karena gagal melindungi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat atau ekspresi. Sejumlah kasus pembubaran diskusi, pemutaran film, dan penyampaian eskpresi lainnya oleh kelompok intoleran terkesan ada pembiaran. “Polisi seharusnya melindungi hak warga negara yang mempunyai pendapat berbeda atau keyakinan dengan kelompok lain. Bukan dibiarkan,” kata Iman.‬

Ranah kebebasan bereskpresi juga tengah mendapat ancaman serius setelah lebih dari 170 kasus kriminalisasi karena dilaporkan melanggar Undang- undang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE). Warga yang menjadi korban karena mengeluarkan pendapat melalui ranah internet ini terus bertambah. Bahkan sejumlah kasus kriminalisasi, adalah narasumber berita yang selama ini menyuarakan sikapnya melalui media. “Peran polisi menegakkan hukum terkait kasus-kasus kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat telah gagal. Maka AJI Indonesia menetapkan polisi musuh kebebasan pers 2016,” kata Iman. Ini untuk kelima kali polisi menjadi musuh kebebasan pers sejak pertama kali dihelat tahun 2007.‬

‪Kondisi buruknya penanganan di atas, tidak mengherankan bila kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia sudah sampai pada taraf mengkhawatirkan, dalam 10 tahun terakhir. Indonesia dalam kebebasan pers dan berekpresi terbaru menurut data World Press Freedom Index 2016 yang dirilis Reporters Sans Frontiers (Prancis) menyebutkan berada di posisi merah. Dalam ranking 130 dari 180 negara. “Posisi ini bahkan berada di bawah Timor Leste, Taiwan dan India,” katanya.‬

Selain itu, organisasi yang memonitor kebebasan pers dunia, Freedom House menilai, kehadiran undang-undang yang membatasi kebebasan berpendapat dan pers, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Intelijen dan RUU Kerahasiaan Negara, membuat Indonesia masuk dalam kelompok “partly free” atau tidak sepenuhnya bebas.‬

“Akses jurnalis asing untuk meliput di Papua menjadi salah satu penyebab penilaian bahwa kebebasan pers di Indonesia belum sepenuhnya berjalan. Hal ini harus terus diingatkan dan dipahami, salah satunya, dalam momentum peringatan World Press Freedom Day 2016 ini,” kata Iman.‬

Pada 1993, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa menetapkan 3 Mei sebagai hari untuk memeringati prinsip dasar läs mer på kemerdekaan pers, demi mengukur kebebasan pers di seluruh Internasional. Sejak itu, 3 Mei diperingati demi mempertahankan kebebasan media dari serangan atas independensi dan memberikan penghormatan kepada para jurnalis yang meninggal dalam menjalankan profesinya.‬

3 Mei menjadi hari untuk mendorong inisiatif publik untuk turut memperjuangkan kemerdekaan pers. Hari Kebebasan Pers Sedunia juga menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah untuk menghormati komitmennya terhadap kemerdekaan pers. Pada 3 Mei ini pula, komunitas pers di seluruh dunia akan mempromosikan prinsip-prinsip dasar kebebasan pers dan untuk memberikan penghormatan kepada para wartawan yang gugur dalam tugas.‬

Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei 2016 bertepatannya WPFD dengan peringatan 250 tahun keberadaan undang-undang kebebasan informasi di wilayah yang meliputi Swedia dan Finlandia. Untuk menggemakan hal itu, UNESCO menetapkan “Akses atas Informasi dan Kebebasan Fundamental—Ini Hak Anda!” sebagai tema internasional WPFD 2016.‬

Pekerja Perempuan di Media Massa Masih Banyak Alami Diskriminasi

 

Menyambut Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2016, Aliansi Jurnalis Independen melihat masih banyak ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi pada jurnalis (pekerja media) perempuan dalam perusahaan media massa. Ketimpangan dan ketidakadilan ini tak banyak bergeser dari kondisi akhir tahun yang disampaikan oleh AJI dalam Catatan Akhir Tahun 2015.

Dalam Laporan Akhir Tahun 2015, Bidang Perempuan dan Kelompok Marginal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, gambaran secara umum kondisi kesejahteraan jurnalis (pekerja media) perempuan masih jauh dari harapan. Perempuan di media bahkan lebih tidak sejahtera, satu level di bawah mitranya. Salah satu indikasinya, banyak media yang masih menempatkan status kekaryawanan jurnalis perempuan sebagai single, meskipun mereka telah menikah dan mempunyai anak. Implikasi penetapan status single adalah tidak terpenuhinya sebagaian hak-hak pekerja/ jurnalis perempuan. Misalnya pada hak untuk mendapatkan fasilitas tunjangan keluarga, dan asuransi kesehatan untuk suami dan anak.

“Padahal tugas dan tanggung jawab semua, termasuk jurnalis perempuan sama di ruang redaksi,” kata Endah Lismartini, Pengurus Nasional Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Bidang Perempuan dan Kelompok Marjinal

Diskriminasi ini terjadi karena banyak media El Viagra natural casero para hombres instantáneo, en herbolarios y farmacias menggunakan standar UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dalam hal pengupahan untuk pekerja perempuan, termasuk di media. Langkah ini tentu kurang tepat. Harusnya media menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak mengenal diskriminasi gender dalam hal pemenuhan hak-hak normatif tenaga kerja. Realitanya hanya sedikit media yang menjalankan amanat konstitusi ini. Di antara sedikit media itu adalah Bisnis Indonesia.

Selain itu, hak mendapatkan fasilitas seperti yang diamanatkan UU Kesehatan juga belum tersedia sepenuhnya, salah satunya adalah ruang laktasi. Kondisi ini terjadi di banyak media, termasuk di beberapa media mainstream. Kalau-pun ada, beberapa tidak memenuhi syarat aksesibilitas ataupun kenyamanan karena posisi ruang laktasi atau jumlahnya tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan.

Pertumbuhan jumlah ruang laktasi pun tidak beranjak signifikan dari riset Kondisi Layak Kerja Jurnalis Perempuan yang dilakukan AJI pada 2012 lalu. Padahal kesehatan anak tidak hanya menjadi kebutuhan pekerja perempuan tapi menjadi kebutuhan bersama. “Perhatian media pada kesehatan anak akan mendukung produktifitas seluruh pekerja media,” kata Endah menegaskan.

Penelitian terakhir yang dilakukan AJI pada sebuah kantor pengelola radio pemerintah masih menunjukan ketimpangan yang cukup besar. Ketimpangan terjadi tak hanya pada jumlah karyawan laki-laki yang lebih banyak dari jumlah perempuan, dimana 45 persen pegawai adalah perempuan dan 55 persen adalah laki-laki. Penetapan status kontrak, yang berdampak pada kesempatan jenjang karir yang terbatas untuk perempuan. Begitu juga dalam posisi di struktural, dari 900 jabatan struktural, perempuan mengisi sekitar 300 jabatan struktural, dominan pada level administratif . Jika menujuk pada program nasional keterwakilan perempuan, kondisi ini berada sedikit lebih tinggi di atas batas minimum (critical mass) keterwakilan perempuan di wilayah politik.

Isu pelecehan seksual di tempat kerja juga belum bergeser. Perusahaan belum memiliki kebijakan dan saluran khusus pengaduan intimidasi dan pelecehan seksual di tempat kerja. Pengaduan tindakan pelecehan seksual biasanya langsung pada atasan. Kondisi menjadi menyulitkan ketika pelaku pelecehan atau intimidasi adalah atasan, atau jurnalis perempuan mengalami pelecehan seksual saat peliputan. “Tidak ada standar penanganan yang jelas. Kasus pelecehan di ruang kerja banyak terabaikan,” katanya.

Kasus yang terjadi tahun lalu pada jurnalis perempuan di sebuah media online menunjukan, belum terpenuhinya standar keselamatan bagi jurnalis perempuan, baik dalam perlindungan dari kejahatan dan pelecehan seksual, juga proses pengaduan ketika terjadi kasus kekerasan atau pelecehan seksual.

Kebijakan nasional pengarusutamaan gender di Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Tahun 2000, presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini dilatarbelakangi pandangan perlu upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan peran dan kualitas perempuan dalam pembangunan. Serta meningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Namun 16 tahun sejak Inpres ditetapkan, tak banyak perubahan terjadi. Bagi jurnalis perempuan di Indonesia, problem masih berada dikisaran upah dan kesempatan yang setara dengan mitranya. Sementara isu hak perempuan seperti perlindungan dari pelecehan seksual di kantor masih banyak diabaikan. Keberadaan serikat pekerja masih belum maksimal mengakomodir isu-isu jurnalis perempuan.

Dengan serangkaian problem yang masih banyak dihadapi jurnalis perempuan, artinya masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan pada jurnalis perempuan di Indonesia. “Karena itu AJI mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bisa bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, untuk memastikan agar hak-hak pekerja perempuan terpenuhi sesuai ketentuan undang-undang,” kata Endah menegaskan. (rls)

 

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
No. 012/AJI-Bid.Perempuan/Rilis/III/2016

Memperingati International Women’s Day

Imbauan Terkait Pemberitaan LGBT

Imbauan Terkait Pemberitaan LGBT

Nomor : 011/AJI-Bid.Perempuan/Imbauan/II/2016

Aliansi Jurnalis egetapotek.com Independen (AJI) Indonesia mencermati gencarnya pemberitaan terkait isu-isu sensitif keberadaan kelompok termarjinal secara struktural dan sosial akhir-akhir ini, khususnya terkait lesbi, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

AJI melihat ini adalah bentuk perhatian media pada kelompok marjinal ini. Hanya saja AJI Indonesia menilai beberapa pemberitaan berindikasi melanggar UU Pers, Kode Etik Jurnalistik maupun Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) 2012.

Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pasal 6 mengamanatkan pers nasional melaksanakan peranan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.

Dalam Kode Etik yang dirumuskan 29 organisasi profesi pada 2006, pasal 1 mengamanatkan “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.” Sedangkan pada Pasal 8: “Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pada bagian penafsiran pasal ini dijelaskan, prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas dan diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pun dalam Pedoman Prilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS) 2012, Bab XI pasal 15 ayat 1, mengamatkan tentang perlindungan kepala orang dan kelompok masyarakat tertentu, termasuk didalamnya, “Orang atau kelompok dengan orientasi seksual atau identitas gender tertentu.” Pada ayat 2 mengatur lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan atau menyajikan program yang menertawakan, menghina atau merendahkan kelompok masyarakat, termasuk di dalamnya orang atau kelompok dengan orientasi seksual atau identitas gender tertentu.

Sedangkan pada BAB XVIII P3SPS juga menekankan lembaga penyiaran mengedepankan Prinsip-Prinsip Jurnalistik. Di antaranya menjunjung prinsip keberimbangan, adil, tidak beritikad buruk dll.

Pada pemberitaan yang diturunkan media akhir-akhir ini terkait isu LGBT, AJI Indonesia melihat terdapat beberapa kelalaian sesuai ketentuan di atas. Media cenderung tidak berimbang, tidak jernih mengulas permasalahan, serta berpontensi melakukan kekerasan simbolik terhadap kelompok marjinal dalam pemberitaan.

AJI Indonesia mengimbau media tidak melakukan diskriminasi, menaati KEJ dan P3SPS 2012 dalam pemberitaan. AJI juga mendorong Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan amanat undang-undang, untuk masa depan pers Indonesia yang lebih baik.

Kepada masyarakat yang merasa dirugikan terkait pemberitaan, AJI mendorong menggunakan mekanisme yang telah diatur dalam UU Pers dan diadopsi dalam KEJ, yaitu hak jawab dan koreksi. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Hak jawab dan koreksi ini dapat langsung dilayangkan kepada redaksi atau melalui ombudsman media. Media berkewajiban melayani kedua hak masyarakat ini secara arif sesuai amanat UU Pers Pasal 5 dan KEJ Pasal 11. Jika masyarakat menilai itikad baik ini tidak mendapatkan tanggapan dari media, AJI mendorong masyarakat menggunakan jalur pengaduan kepada Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia.

Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.
Jakarta, 15 Februari 2016
Hormat kami,

Ketua Bidang Perempuan dan Kelompok Marjinal

 

Y. Hesthi Murthi

 

Ketua AJI Indonesia

Suwarjono

 

HP: 087888839543
HP: 0818758624

 

8 Anggota AJI Bengkulu Ikuti Festival Media 2015

Jakarta – Delapan jurnalis anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bengkulu, mengikuti gelaran Festival Media (Fesmed) 2015 yang digelar pada Jum'at-Minggu (14-15 November 2015). Gelaran tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun AJI ke-21 tahun ini dengan Jakarta sebagai tuang rumah, dengan mengangkat tema “Cerdas Memilih Media”.

Jurnalis Bengkulu yang mengikuti gelaran tersebut yakni, Betty Herlina (Rakyat Bengkulu), Demon Fajri (Okezone.com), Firmansyah (Kompas.com), Lisa Rosari (Radar Selatan), Yasrizal (Kupas Bengkulu), Phesi Ester Julikawati (Tempo) dan Ricky Jenihansen B (Rakyat Merdeka Online Bengkulu).

“Keikutsertaan kawan-kawan Jurnalis anggota AJI Bengkulu dalam Fesmed adalah sebagai ajang silahturahmi membangun jaringan dengan sesama jurnalis lainnya dari seluruh Indonesia sekaligusn untuk peningkatan kapasitas Jurnalis,” kata Ketua AJI Bengkulu, Dedek Hendry.

Dedek mengatakan, pada gelaran tersebut, para Jurnalis akan ikut serta dalam beberapa agenda memang yang sudah disiapkan panitia untuk dapat saling bersilahturahmi membangun jaringan.

“Dalam gelaran tersebut, ada acara ghatering jurnalis se-Indonesia, sehingga bisa dimanfaatkan seluruh Jurnalis, termasuk Jurnalis dari Bengkulu untuk dapat membangun jaringan dari seluruh Indonesia, serta bisa membuka peluang seperti misalnya sindikasi media atau agregasi media,” terang Dedek.

Selain itu, ada juga beberapa agenda yang diperuntukan sebagai peningkatan kapasitas para jurnalis dan media, sehingga setelah Kann man Sildenafil 50 mg ohne Rezept bestellen? mengikuti kegiatan tersebut, para jurnalis bisa meningkatkan profesionalisme.

“Beberapa kegiatannya yakni, workshop monetize atau meraup rupiah dari media online dan monetize your video yang akan menghadirkan pembicara CEO MalesBanget.com Critian Sugiono yang telah sukses dengan chanel jalan-jalan men di You Tube,” jelasnya.

Seperti diketahui, dalam penyelenggaraan Fesmed 2015 tahun ini, AJI bekerjasama dengan Universitas Atmajaya Jakarta. Acara Festival Media ini digelar 14-15 November 2015 dan dipusatkan di Kampus Unika Atmajaya yang berada di Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Jakarta.

Acara festival media ini terbuka untuk umum dan gratis. Sebagian besar acara dilaksanakan secara paralel dalam ruangan terpisah. Publik yang ingin berpartisipasi dalam festival media ini bisa mendaftarkan diri melalui email: fesmedjakarta2015@gmail.com atau langsung mendaftar melalui website http://festival-media.aji.or.id.

AJI Gelar Festival Media Bertema Cerdas Memilih Media

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kembali menggelar agenda tahunan berupa festival media sebagai rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun AJI ke-21 tahun ini. Tema festival media tahun 2015 ini adalah “Cerdas Memilih Media”. Rangkaian kegiatan festival media ini berupa pameran, talkshow, workshop, serta aneka perlombaan.

Dalam penyelenggaraan Festival Media ini, AJI bekerjasama dengan Universitas Atmajaya Jakarta. Acara Festival Media http://denmarkapotek.com/ ini digelar 14-15 November 2015 dan dipusatkan di Kampus Unika Atmajaya yang berada di Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Jakarta. Sebelumnya, Festival Media digelar di Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Peserta festival media ini berasal dari kalangan media, mahasiswa, masyarakat umum dan anggota AJI dari berbagai kota di Indonesia.

Tema talkshow dan workshopnya antara lain: Cerdas Memilih Media, “Menjadi Presenter” bersama Najwa Shihab dan Aiman, Monetize Your Video, Kelas Menulis Blog, Berkembang Bersama E-Commerce, Drone Journalism, Menulis Kreatif bersama Okky Madasari, Kelas Menulis Opini, Kelas Dokumenter Kreatif, Fotografi Menggunakan Gadget, Penggunaan Open Data dalam Peliputan Investigasi, dan Monetizing Online Media.

Tema diskusinya antara lain: Masa Depan Media dan Nasib Jurnalis, Keamanan di Era Digital dan Ancaman terhadap Privasi dan Tantangan Kode Etik di Era Digital.

Adapun perlombaannya masing-masing: Lomba Jurnalis Cilik, Lomba Photo on Location, Lomba Stand Up Comedy, Lomba Menulis Kreatif “Mana Indonesiamu”, Lomba Penulisan Online Pers Mahasiswa, Apresiasi Jurnalis Jakarta, dan Stan Terbaik untuk AJI Kota.

Acara festival media ini terbuka untuk umum dan gratis. Sebagian besar acara dilaksanakan secara paralel dalam ruangan terpisah. Publik yang ingin berpartisipasi dalam festival media ini bisa mendaftarkan diri melalui email fesmedjakarta2015@gmail.com atau langsung mendaftar melalui website http://festival-media.aji.or.id.

Festival media tahun ini memilih tema “Cerdas Memilih Media” karena menyadari berjibunnya informasi yang datang kepada publik melalui berbagai platform dan beraneka perangkat. Isi informasi yang tersedia saat ini sangat beragam, dengan kredibilitas sumber juga berbeda-beda. “Melaui festival media ini, AJI berharap masyarakat semakin cerdas memilih sumber informasi, bisa memilih mana yang berdasarkan fakta dan yang bukan,” kata Ketua Umum AJI Suwarjono. [**]

AJI: Kritik Bukan Ujaran Kebencian

Jakarta –  Aliansi Jurnalis Independen menuntut Kepolisian Republik Indonesia menindak tegas segala ujaran kebencian terhadap agama, suku, dan ras, serta mempidanakan segala anjuran kekerasan atas dasar perbedaan agama, suku, dan ras. Sebaliknya, Aliansi Jurnalis Independen menolak upaya kriminalisasi kritik kepada pejabat dan lembaga publik sebagai ujaran kebencian.

“Memasukkan kritik ke unsur pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan ke ujaran kebencian berpotensi menghambat kebebasan berpendapat. Tafsir pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan itu bersifat karet, bila tidak dipahami aparat kepolisian, berpotensi menjadi pintu masuk mempidanakan sikap kritis masyarakat, termasuk mempidanakan jurnalis atau media. Ini bahaya. Bila kebebasan berpendapat terbelenggu, ini ancaman serius bagi kebebasan pers,” kata Ketua Umum AJI, Suwarjono.

Kepolisian telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Dalam surat edaran tersebut tercantum tujuh bentuk ujaran kebencian, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong yang bertujuan menyulut kebencian di kalangan individu atau kelompok masyarakat.

Aliansi Jurnalis Independen menilai surat edaran penanganan ujaran kebencian telah mengaburkan batasan universal tentang ujaran kebencian. Seharusnya, penindakan hukum terhadap para penyebar ujaran kebencian dilakukan tanpa melanggar hak warga negara untuk berekspresi, sebagaimana dijamin Undang-undang Dasar 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Republik Indonesia.

“Kami menunggu konsistensi Polri dalam menindak penyebar ujaran kebencian yang marak dilakukan kelompok intoleran. Kami menyayangkan Polri justru abai terhadap berbagai ujaran kebencian bahkan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal. Kami melihat, Surat Edaran Kepala Polri justru lebih didasari kepentingan politik, untuk membungkam kritik terhadap penyelenggara negara dan lembaga negara,” tegas Suwarjono.

Senada disampaikan Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Iman D Nugroho, yang meminta Polri menerapkan batasan pengertian universal tentang tindakan ujaran kebencian, demi memastikan tidak terjadinya kriminalisasi kritik terhadap penyelenggara dan lembaga negara. Batasan pengertian yang paling obyektif adalah batasan penggunaan hak berekspresi yang telah diatur rinci oleh Konvenan Hak Sipil dan Politik.

“Ujaran kebencian adalah ujaran yang menistakan atau merendahkan martabat seseorang karena latar belakang agama, suku, dan ras. Ancaman dan anjuran kekerasan berlatar belakang agama, suku, dan ras juga harus ditindak tegas, karena kebebasan berekpresi tidak boleh disalahgunakan untuk menghancurkan kebebasan hak asasi orang yang lain. italiapharmacia24 Kami menuntut Polri hanya menggunakan ukuran baku Konvenan Hak Sipil dan Politik sebagai ukuran ujaran kebencian, karena ukuran yang sumir membahayakan kebebasan berekspresi,” kata Iman Nugroho.

Iman juga merujuk kepada Pernyataan Bersama Perserikatan Bangsa-bangsa, Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa (OSCE) dan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) pada 2001, yang merumuskan batasan penindakan atas ujaran kebencian. “Penindakan itu harus memastikan bahwa tindakan hukum tidak boleh dilakukan bagi pernyataan yang sahih kebenarannya. Pemidanaan juga tidak boleh dilakukan kecuali jika terdapat bukti kuat bahwa sebuah ujaran kebencian diniatkan untuk menghasut kebencian, diskriminasi, dan kekerasan. Ekspresi kritik terhadap penyelenggara negara dan lembaga negara tidak boleh dikriminalisasi sebagai ujaran kebencian,” kata Iman Nugroho. (**)