Ini Langkah Awal AJI Gandeng Media Online Lokal Untuk Eksplorasi Lokalitas

Bandar Lampung – Praktisi Media Online Lokal di Indonesia, diharapkan lebih mengeksplore informasi lokal secara mendalam, detail dan menarik. Terlebih setelah mengikutiWorkshop ‘Membuat Konten Bagi Media Online Lokal’. Ini diungkapkan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung,  Padli Ramdan di Hotel Whize Prime, Jalan Ahmad Yani, Bandar Lampung.

Dilanjutkannya, karena selama ini masyarakat untuk mencari informasi lokal, misal komoditi pertanian seperti kakao, kopi, jarang sekali didapatkan. Yang didapat hanya informasi sebatas  data-data statistik.

“Diharapkan dengan adanya pelatihan ini media lokal bisa lebih mengemas informasi lokal yang lebih panjang, menarik dan lebih rinci (Informatif). Bukan cuma data statistik yang mati,” lanjutnya.

Yang pasti, sambungnya lagi, workshop ini sebagai langkah awal bagi praktisi media lokal online bagaimana membuat konten-konten media yang menarik yang memiliki nilai jual lokalitas. Dan hal ini dikoordinir oleh AJI untuk kemudian disebarkan ke jejaring berita seperti Babe, Kurio yang selama ini mencari konten-konten lokal yang menarik. “Karena selama ini info-info menarik di lokal daerah ini tertutup dengan isu nasional,” tutupnya.

Workshop yang diselenggarakan AJI Bandar Lampung dan Independen.id juga didukung AJI Indonesia – D&P Canada – CFI France, Jumat, (5/8/2016) dan Sabtu (6/8/2016). Workshopdiselenggarakan secara pararel di kota lainnya seperti Yogyakarta, Purwokerto, Denpasar dan Malang. Masing-masing kota penyelenggara dilaksanakan selama dua hari dan selaku trainer adalah Sabine Torres, pendiri dan Direktur Dijonscpoe.com France. Di Lampung, pesertaworkshop dihadiri 15 orang yang merupakan kalangan jurnalis dari berbagai media online lokal setempat termasuk 2 orang diantaranya dari Jurnalis Online di Provinsi Bengkulu.[**]

 

Penulis

Aji Asmuni – Anggota Bidang Organisasi Aliansi Jurnalis Independen Bengkulu

Rekrutmen Anggota Baru AJI Bengkulu

Penerimaan Anggota

Bersamaan dengan ini kami dari AJI Bengkulu, memberi kesempatan kepada kalangan jurnalis di wilayah Bengkulu untuk bisa bergabung dengan AJI Bengkulu.

Adapun syaratnya :
1. Jurnalis di wilayah Kabupaten dan Kota di Bengkulu. Baik cetak nasional/lokal, online lokal/nasional, tv lokal/nasional.

Profesi jurnalis yang dimaksud, reporter, perwarta foto, video journalist, juru kamera, editor/redaktur, kurator berita, produser siaran berita, editor foto berita, editor video berita, periset berita, kolumnis, ilustrator berita, karikaturis, perancang grafis berita, pengecek fakta, penulis cuplikan berita di Tv dan jejaring sosial, pembaca berita di Tv dan radio, Jangkar berita (News Anchor) dan jurnalis warga.

2. Mengisi formulir yang telah disediakan AJI Bengkulu.

3. Mendapatkan rekomendasi tiga orang anggota AJI Bengkulu

4. Formulir dapat diambil di Sekretariat AJI Bengkulu atau menghubungi Ketua Bidang Organisasi AJI Bengkulu, Demon Fajri. Hp. 0813-7385-5152

5. Untuk lebih lengkap mengenai syarat menjadi anggota silahkan datang langsung ke Sekretariat AJI Bengkulu atau menghubungi Ketua Bidang Organisasi AJI Bengkulu, Demon Fajri. Hp. 0813-7385-5152

6. Pendaftaran tidak dikenakan biaya/gratis.

7. Pendaftaran dibuka sejak Jumat 27 Mei hingga 11 Juni 2016.

8. Pengembalian formulir paling lambat 12 Juni 2016.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

‪AJI Ingatkan Perbedaan Sebagai Hak Warga Negara‬

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

Maraknya berbagai tindakan represi beberapa kelompok masyarakat atas ungkapan ekspresi kelompok yang lain yang dianggap “berbeda”, adalah bentuk pelanggaran hak konstitusi warga negara. Hal itu didasari oleh buruknya pemahaman akan toleransi.‬

Hal itu dikatakan Ketua AJI Indonesia, Suwarjono di sela-sela peringatan Hari Kebebasan Pers Internasional atau World Press Freedom Day 2016, Selasa (3/5/2016). “Karena itulah, dalam peringatan World Press Freedom Day 2016 kali ini, AJI mengusung tema Berbeda itu Hak!, sebagai langkah awal untuk membangun kembali pemahaman publik akan toleransi dan kebhinekaan Indonesia,” kata Suwarjono.‬

Jaminan hak asasi manusia, jelas Suwarjono, diatur dalam Pasal 19 DUHAM dan P6sal 28F Undang-undang Dasar 1945. Di dalamnya, mencakup dua hal mendasar, yaitu hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk menyebarluaskan informasi atau berekspresi. “Pemenuhan hak itu menjadi jalan untuk memastikan dan menuntut negara memenuhi hak asasi manusia lainnya,” kata Suwarjono.‬

‪Hak dasar itu justru kerap kali diabaikan oleh negara. Salah satu bentuknya adalah yang terjadi belakangan ini. Ketika berbagai ekspresi yang “berbeda” kerap kali gagal karena tindakan intoleran kelompok warga yang lain. Baru-baru ini, misalnya, pemutaran film “Pulau Buru Tanah Air Beta” karya sutradara Rahung Nasution, secara terpaksa dibatalkan. Kepolisian Sektor Metro Menteng menyatakan tidak menjamin keamanan penyelenggara terkait rencana demonstrasi salah satu organisasi kemasyarakatan yang menolak pemutaran film tersebut. Tahun lalu, polisi juga membiarkan aksi sweeping yang dilakukan organisasi kemasyarakatan terhadap para undangan Penganugerahan Federasi Teater Indonesia Award di Taman Ismail Marzuki Jakarta.‬

‪Pemasungan kebebasan berekspresi juga terjadi dalam kasus pembacaan naskah lokakarya penulisan naskah teater Festival Teater Jakarta pada 2015, seminar empat pilar NKRI yang akan dilaksanakan komunitas Respect and Dialogue di Tasikmalaya pada 21 Februari, dan pelaksanaan Festival Belok Kiri di Taman Ismail Marzuki pada 27 Februari. Suwarjono menegaskan represi atas kebebasan berekspresi warga adalah ancaman bagi kebebasan pers dan fungsi pers untuk mengembangkan pendapat umum.‬

“UU Nomor 40 Tahun 1999 memandatkan pers nasional untuk mengembangkan pendapat umum. Kebebasan pers juga membutuhkan kebebasan warga untuk menyatakan pendapatnya kepada pers. Pemidanaan terhadap warga yang berpedapat di media, sebagaimana yang kita temukan dalam kasus pemidanaan komisioner Komisi Yudisial misalnya, akan membuat kebebasan pers kehilangan maknanya. AJI menuntut Kepolisian Republik Indonesia untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapat dan berekspresi, dengan tetap menindak segala bentuk anjuran kekerasan maupun ujaran kebencian rasial ataupun sektarian,” tegas Suwarjono.‬

Kekerasan Berlanjut

‪Dalam peringatan World Press Freedom Day 2016 tahun ini, AJI Indonesia kembali mengingatkan terjadinya berbagai kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Sepanjang tahun ini, mulai Mei 2015-April 2016, terjadi 39 kasus kekerasan pada jurnalis dalam berbagai bentuk. Seperti pengusiran, pengerusakan alat, hingga kekerasan fisik.‬

AJI Indonesia mencatat, dari 39 kasus itu, kekerasan pada jurnalis terbanyak dilakukan oleh warga dengan 17 kasus. Pada urutan kedua, dengan jumlah 11 kasus, ditempati oleh polisi dan ketiga pejabat pemerintah 8 kasus. Pelaku lainnya masing-masing satu kasus dilakukan oleh TNI, satpol PP dan pelaku tidak dikenal. Tahun 2015 lalu, pelaku kekerasan terbanyak dilakukan oleh polisi dengan 14 kasus, diikuti warga dengan 9 kasus dan pejabat pemerintah 8 kasus. “Ini ironis, karena polisi yang seharusnya melindungi kerja jurnalistik yang dilindungi UU Pers, justru menempati urutan kedua pelaku kekerasan,” kata Ketua Bidang Advokasi, Iman D. Nugroho. Maraknya kekerasan oleh warga, jelas Iman, adalah efek buruk dari pembiaran yang dilakukan oleh kepolisian.‬

‪Sejak AJI Indonesia menganugerahkan polisi sebagai musuh kebebasan pers tahun 2015 lalu, hingga kini belum tampak ada perubahan. Polisi gagal mereformasi diri sebagai pelayan dan pengayom publik. Desakan AJI agar kepolisian mengusut tuntas kasus pembunuhan delapan jurnalis yang hingga kini belum diketahui pelakunya hingga kini belum ada tindak lanjut. Delapan jurnalis yang tewas karena pemberitaan tersebut adalah Muhammad Fuad Syahfrudin alias Udin (jurnalis Harian bernas Yogyakarta tewas tahun 1996), Naimullah (jurnalis Harian Sinar Pagi, Kalimantan Barat tewas 25 Juli 1997), Agus Mulyawan (jurnalis Asia Press tewas di Timor-Timur, 25 September 1999), Muhammad Jamaludin (jurnalis TVRI di Aceh, tewas 17 Juni 2003), Ersa Siregara (jurnalis RCTI tewas 29 Desember 2003), Herliyanto (jurnalis tabloid Delta Pos, tewas 29 April 2006), Adriansyah Matra’is Wibisono (jurnalis TV lokal Merauke, tewas 29 Juli 2010), dan Alfred Mirulewan (jurnalis tabloid Pelangi, Maluku, ditemukan tewas 18 Desember 2010).‬

Kepolisian juga mendapat sorotan sepanjang tahun 2015-2016 karena gagal melindungi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat atau ekspresi. Sejumlah kasus pembubaran diskusi, pemutaran film, dan penyampaian eskpresi lainnya oleh kelompok intoleran terkesan ada pembiaran. “Polisi seharusnya melindungi hak warga negara yang mempunyai pendapat berbeda atau keyakinan dengan kelompok lain. Bukan dibiarkan,” kata Iman.‬

Ranah kebebasan bereskpresi juga tengah mendapat ancaman serius setelah lebih dari 170 kasus kriminalisasi karena dilaporkan melanggar Undang- undang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE). Warga yang menjadi korban karena mengeluarkan pendapat melalui ranah internet ini terus bertambah. Bahkan sejumlah kasus kriminalisasi, adalah narasumber berita yang selama ini menyuarakan sikapnya melalui media. “Peran polisi menegakkan hukum terkait kasus-kasus kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat telah gagal. Maka AJI Indonesia menetapkan polisi musuh kebebasan pers 2016,” kata Iman. Ini untuk kelima kali polisi menjadi musuh kebebasan pers sejak pertama kali dihelat tahun 2007.‬

‪Kondisi buruknya penanganan di atas, tidak mengherankan bila kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia sudah sampai pada taraf mengkhawatirkan, dalam 10 tahun terakhir. Indonesia dalam kebebasan pers dan berekpresi terbaru menurut data World Press Freedom Index 2016 yang dirilis Reporters Sans Frontiers (Prancis) menyebutkan berada di posisi merah. Dalam ranking 130 dari 180 negara. “Posisi ini bahkan berada di bawah Timor Leste, Taiwan dan India,” katanya.‬

Selain itu, organisasi yang memonitor kebebasan pers dunia, Freedom House menilai, kehadiran undang-undang yang membatasi kebebasan berpendapat dan pers, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Intelijen dan RUU Kerahasiaan Negara, membuat Indonesia masuk dalam kelompok “partly free” atau tidak sepenuhnya bebas.‬

“Akses jurnalis asing untuk meliput di Papua menjadi salah satu penyebab penilaian bahwa kebebasan pers di Indonesia belum sepenuhnya berjalan. Hal ini harus terus diingatkan dan dipahami, salah satunya, dalam momentum peringatan World Press Freedom Day 2016 ini,” kata Iman.‬

Pada 1993, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa menetapkan 3 Mei sebagai hari untuk memeringati prinsip dasar kemerdekaan pers, demi mengukur kebebasan pers di seluruh Internasional. Sejak itu, 3 Mei diperingati demi mempertahankan kebebasan media dari serangan atas independensi dan memberikan penghormatan kepada para jurnalis yang meninggal dalam menjalankan profesinya.‬

3 Mei menjadi hari untuk mendorong inisiatif publik untuk turut memperjuangkan kemerdekaan pers. Hari Kebebasan Pers Sedunia juga menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah untuk menghormati komitmennya terhadap kemerdekaan pers. Pada 3 Mei ini pula, komunitas pers di seluruh dunia akan mempromosikan prinsip-prinsip dasar kebebasan pers dan untuk memberikan penghormatan kepada para wartawan yang gugur dalam tugas.‬

Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei 2016 bertepatannya WPFD dengan peringatan 250 tahun keberadaan undang-undang kebebasan informasi di wilayah yang meliputi Swedia dan Finlandia. Untuk menggemakan hal itu, UNESCO menetapkan “Akses atas Informasi dan Kebebasan Fundamental—Ini Hak Anda!” sebagai tema internasional WPFD 2016.‬

Pekerja Perempuan di Media Massa Masih Banyak Alami Diskriminasi

 

Menyambut Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2016, Aliansi Jurnalis Independen melihat masih banyak ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi pada jurnalis (pekerja media) perempuan dalam perusahaan media massa. Ketimpangan dan ketidakadilan ini tak banyak bergeser dari kondisi akhir tahun yang disampaikan oleh AJI dalam Catatan Akhir Tahun 2015.

Dalam Laporan Akhir Tahun 2015, Bidang Perempuan dan Kelompok Marginal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, gambaran secara umum kondisi kesejahteraan jurnalis (pekerja media) perempuan masih jauh dari harapan. Perempuan di media bahkan lebih tidak sejahtera, satu level di bawah mitranya. Salah satu indikasinya, banyak media yang masih menempatkan status kekaryawanan jurnalis perempuan sebagai single, meskipun mereka telah menikah dan mempunyai anak. Implikasi penetapan status single adalah tidak terpenuhinya sebagaian hak-hak pekerja/ jurnalis perempuan. Misalnya pada hak untuk mendapatkan fasilitas tunjangan keluarga, dan asuransi kesehatan untuk suami dan anak.

“Padahal tugas dan tanggung jawab semua, termasuk jurnalis perempuan sama di ruang redaksi,” kata Endah Lismartini, Pengurus Nasional Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Bidang Perempuan dan Kelompok Marjinal

Diskriminasi ini terjadi karena banyak media menggunakan standar UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dalam hal pengupahan untuk pekerja perempuan, termasuk di media. Langkah ini tentu kurang tepat. Harusnya media menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak mengenal diskriminasi gender dalam hal pemenuhan hak-hak normatif tenaga kerja. Realitanya hanya sedikit media yang menjalankan amanat konstitusi ini. Di antara sedikit media itu adalah Bisnis Indonesia.

Selain itu, hak mendapatkan fasilitas seperti yang diamanatkan UU Kesehatan juga belum tersedia sepenuhnya, salah satunya adalah ruang laktasi. Kondisi ini terjadi di banyak media, termasuk di beberapa media mainstream. Kalau-pun ada, beberapa tidak memenuhi syarat aksesibilitas ataupun kenyamanan karena posisi ruang laktasi atau jumlahnya tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan.

Pertumbuhan jumlah ruang laktasi pun tidak beranjak signifikan dari riset Kondisi Layak Kerja Jurnalis Perempuan yang dilakukan AJI pada 2012 lalu. Padahal kesehatan anak tidak hanya menjadi kebutuhan pekerja perempuan tapi menjadi kebutuhan bersama. “Perhatian media pada kesehatan anak akan mendukung produktifitas seluruh pekerja media,” kata Endah menegaskan.

Penelitian terakhir yang dilakukan AJI pada sebuah kantor pengelola radio pemerintah masih menunjukan ketimpangan yang cukup besar. Ketimpangan terjadi tak hanya pada jumlah karyawan laki-laki yang lebih banyak dari jumlah perempuan, dimana 45 persen pegawai adalah perempuan dan 55 persen adalah laki-laki. Penetapan status kontrak, yang berdampak pada kesempatan jenjang karir yang terbatas untuk perempuan. Begitu juga dalam posisi di struktural, dari 900 jabatan struktural, perempuan mengisi sekitar 300 jabatan struktural, dominan pada level administratif . Jika menujuk pada program nasional keterwakilan perempuan, kondisi ini berada sedikit lebih tinggi di atas batas minimum (critical mass) keterwakilan perempuan di wilayah politik.

Isu pelecehan seksual di tempat kerja juga belum bergeser. Perusahaan belum memiliki kebijakan dan saluran khusus pengaduan intimidasi dan pelecehan seksual di tempat kerja. Pengaduan tindakan pelecehan seksual biasanya langsung pada atasan. Kondisi menjadi menyulitkan ketika pelaku pelecehan atau intimidasi adalah atasan, atau jurnalis perempuan mengalami pelecehan seksual saat peliputan. “Tidak ada standar penanganan yang jelas. Kasus pelecehan di ruang kerja banyak terabaikan,” katanya.

Kasus yang terjadi tahun lalu pada jurnalis perempuan di sebuah media online menunjukan, belum terpenuhinya standar keselamatan bagi jurnalis perempuan, baik dalam perlindungan dari kejahatan dan pelecehan seksual, juga proses pengaduan ketika terjadi kasus kekerasan atau pelecehan seksual.

Kebijakan nasional pengarusutamaan gender di Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Tahun 2000, presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini dilatarbelakangi pandangan perlu upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan peran dan kualitas perempuan dalam pembangunan. Serta meningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Namun 16 tahun sejak Inpres ditetapkan, tak banyak perubahan terjadi. Bagi jurnalis perempuan di Indonesia, problem masih berada dikisaran upah dan kesempatan yang setara dengan mitranya. Sementara isu hak perempuan seperti perlindungan dari pelecehan seksual di kantor masih banyak diabaikan. Keberadaan serikat pekerja masih belum maksimal mengakomodir isu-isu jurnalis perempuan.

Dengan serangkaian problem yang masih banyak dihadapi jurnalis perempuan, artinya masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan pada jurnalis perempuan di Indonesia. “Karena itu AJI mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bisa bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, untuk memastikan agar hak-hak pekerja perempuan terpenuhi sesuai ketentuan undang-undang,” kata Endah menegaskan. (rls)

 

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
No. 012/AJI-Bid.Perempuan/Rilis/III/2016

Memperingati International Women’s Day

8 Anggota AJI Bengkulu Ikuti Festival Media 2015

Jakarta – Delapan jurnalis anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bengkulu, mengikuti gelaran Festival Media (Fesmed) 2015 yang digelar pada Jum’at-Minggu (14-15 November 2015). Gelaran tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun AJI ke-21 tahun ini dengan Jakarta sebagai tuang rumah, dengan mengangkat tema “Cerdas Memilih Media”.

Jurnalis Bengkulu yang mengikuti gelaran tersebut yakni, Betty Herlina (Rakyat Bengkulu), Demon Fajri (Okezone.com), Firmansyah (Kompas.com), Lisa Rosari (Radar Selatan), Yasrizal (Kupas Bengkulu), Phesi Ester Julikawati (Tempo) dan Ricky Jenihansen B (Rakyat Merdeka Online Bengkulu).

“Keikutsertaan kawan-kawan Jurnalis anggota AJI Bengkulu dalam Fesmed adalah sebagai ajang silahturahmi membangun jaringan dengan sesama jurnalis lainnya dari seluruh Indonesia sekaligusn untuk peningkatan kapasitas Jurnalis,” kata Ketua AJI Bengkulu, Dedek Hendry.

Dedek mengatakan, pada gelaran tersebut, para Jurnalis akan ikut serta dalam beberapa agenda memang yang sudah disiapkan panitia untuk dapat saling bersilahturahmi membangun jaringan.

“Dalam gelaran tersebut, ada acara ghatering jurnalis se-Indonesia, sehingga bisa dimanfaatkan seluruh Jurnalis, termasuk Jurnalis dari Bengkulu untuk dapat membangun jaringan dari seluruh Indonesia, serta bisa membuka peluang seperti misalnya sindikasi media atau agregasi media,” terang Dedek.

Selain itu, ada juga beberapa agenda yang diperuntukan sebagai peningkatan kapasitas para jurnalis dan media, sehingga setelah mengikuti kegiatan tersebut, para jurnalis bisa meningkatkan profesionalisme.

“Beberapa kegiatannya yakni, workshop monetize atau meraup rupiah dari media online dan monetize your video yang akan menghadirkan pembicara CEO MalesBanget.com Critian Sugiono yang telah sukses dengan chanel jalan-jalan men di You Tube,” jelasnya.

Seperti diketahui, dalam penyelenggaraan Fesmed 2015 tahun ini, AJI bekerjasama dengan Universitas Atmajaya Jakarta. Acara Festival Media ini digelar 14-15 November 2015 dan dipusatkan di Kampus Unika Atmajaya yang berada di Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Jakarta.

Acara festival media ini terbuka untuk umum dan gratis. Sebagian besar acara dilaksanakan secara paralel dalam ruangan terpisah. Publik yang ingin berpartisipasi dalam festival media ini bisa mendaftarkan diri melalui email: fesmedjakarta2015@gmail.com atau langsung mendaftar melalui website http://festival-media.aji.or.id.

AJI Gelar Festival Media Bertema Cerdas Memilih Media

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kembali menggelar agenda tahunan berupa festival media sebagai rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun AJI ke-21 tahun ini. Tema festival media tahun 2015 ini adalah “Cerdas Memilih Media”. Rangkaian kegiatan festival media ini berupa pameran, talkshow, workshop, serta aneka perlombaan.

Dalam penyelenggaraan http://denmarkapotek.com/ Festival Media ini, AJI bekerjasama dengan Universitas Atmajaya Jakarta. Acara Festival Media ini digelar 14-15 November 2015 dan dipusatkan di Kampus Unika Atmajaya yang berada di Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Jakarta. Sebelumnya, Festival Media digelar di Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Peserta festival media ini berasal dari kalangan media, mahasiswa, masyarakat umum dan anggota AJI dari berbagai kota di Indonesia.

Tema talkshow dan workshopnya antara lain: Cerdas Memilih Media, “Menjadi Presenter” bersama Najwa Shihab dan Aiman, Monetize Your Video, Kelas Menulis Blog, Berkembang Bersama E-Commerce, Drone Journalism, Menulis Kreatif bersama Okky Madasari, Kelas Menulis Opini, Kelas Dokumenter Kreatif, Fotografi Menggunakan Gadget, Penggunaan Open Data dalam Peliputan Investigasi, dan Monetizing Online Media.

Tema diskusinya antara lain: Masa Depan Media dan Nasib Jurnalis, Keamanan di Era Digital dan Ancaman terhadap Privasi dan Tantangan Kode Etik di Era Digital.

Adapun perlombaannya masing-masing: Lomba Jurnalis Cilik, Lomba Photo on Location, Lomba Stand Up Comedy, Lomba Menulis Kreatif “Mana Indonesiamu”, Lomba Penulisan Online Pers Mahasiswa, Apresiasi Jurnalis Jakarta, dan Stan Terbaik untuk AJI Kota.

Acara festival media ini terbuka untuk umum dan gratis. Sebagian besar acara dilaksanakan secara paralel dalam ruangan terpisah. Publik yang ingin berpartisipasi dalam festival media ini bisa mendaftarkan diri melalui email fesmedjakarta2015@gmail.com atau langsung mendaftar melalui website http://festival-media.aji.or.id.

Festival media tahun ini memilih tema “Cerdas Memilih Media” karena menyadari berjibunnya informasi yang datang kepada publik melalui berbagai platform dan beraneka perangkat. Isi informasi yang tersedia saat ini sangat beragam, dengan kredibilitas sumber juga berbeda-beda. “Melaui festival media ini, AJI berharap masyarakat semakin cerdas memilih sumber informasi, bisa memilih mana yang berdasarkan fakta dan yang bukan,” kata Ketua Umum AJI Suwarjono. [**]

AJI: Kritik Bukan Ujaran Kebencian

Jakarta –  Aliansi Jurnalis Independen menuntut Kepolisian Republik Indonesia menindak tegas segala ujaran kebencian terhadap agama, suku, dan ras, serta mempidanakan segala anjuran kekerasan atas dasar perbedaan agama, suku, dan ras. Sebaliknya, Aliansi Jurnalis Independen menolak upaya kriminalisasi kritik kepada pejabat dan lembaga publik sebagai ujaran kebencian.

“Memasukkan kritik ke unsur pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan ke ujaran kebencian berpotensi menghambat kebebasan berpendapat. Tafsir pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan itu bersifat karet, bila tidak dipahami aparat kepolisian, berpotensi menjadi pintu masuk mempidanakan sikap kritis masyarakat, termasuk mempidanakan jurnalis atau media. Ini bahaya. Bila kebebasan berpendapat terbelenggu, ini ancaman serius bagi kebebasan pers,” kata Ketua Umum AJI, Suwarjono.

Kepolisian telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Dalam surat edaran tersebut tercantum tujuh bentuk ujaran kebencian, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong yang bertujuan menyulut kebencian di kalangan individu atau kelompok masyarakat.

Aliansi Jurnalis Independen menilai surat edaran penanganan ujaran kebencian telah mengaburkan batasan universal tentang ujaran kebencian. Seharusnya, penindakan hukum terhadap para penyebar ujaran kebencian dilakukan tanpa melanggar hak warga negara untuk berekspresi, sebagaimana dijamin Undang-undang Dasar 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Republik Indonesia.

“Kami menunggu konsistensi Polri dalam menindak penyebar ujaran kebencian yang marak dilakukan kelompok intoleran. Kami menyayangkan Polri justru abai terhadap berbagai ujaran kebencian bahkan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal. Kami melihat, Surat Edaran Kepala Polri justru lebih didasari kepentingan politik, untuk membungkam kritik terhadap penyelenggara negara dan lembaga negara,” tegas Suwarjono.

Senada disampaikan Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Iman D Nugroho, yang meminta Polri menerapkan batasan pengertian universal tentang tindakan ujaran kebencian, demi memastikan tidak terjadinya kriminalisasi kritik terhadap penyelenggara dan lembaga negara. Batasan pengertian yang paling obyektif adalah batasan penggunaan hak berekspresi yang telah diatur rinci oleh Konvenan Hak Sipil dan Politik.

“Ujaran kebencian adalah ujaran yang menistakan atau merendahkan martabat seseorang karena latar belakang agama, suku, dan ras. Ancaman dan anjuran kekerasan berlatar belakang agama, suku, dan ras juga harus ditindak tegas, karena kebebasan berekpresi tidak boleh disalahgunakan untuk menghancurkan kebebasan hak asasi orang yang lain. Kami menuntut Polri hanya menggunakan ukuran baku Konvenan Hak Sipil dan Politik sebagai ukuran ujaran kebencian, karena ukuran yang sumir membahayakan kebebasan berekspresi,” kata Iman Nugroho.

Iman juga merujuk kepada Pernyataan Bersama Perserikatan Bangsa-bangsa, Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa (OSCE) dan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) pada 2001, yang merumuskan batasan penindakan atas ujaran kebencian. “Penindakan itu harus memastikan bahwa tindakan hukum tidak boleh dilakukan bagi pernyataan yang sahih kebenarannya. Pemidanaan juga tidak boleh dilakukan kecuali jika terdapat bukti kuat bahwa sebuah ujaran kebencian diniatkan untuk menghasut kebencian, diskriminasi, dan kekerasan. Ekspresi kritik terhadap penyelenggara negara dan lembaga negara tidak boleh dikriminalisasi sebagai ujaran kebencian,” kata Iman Nugroho. (**)

Kepada Yang Terhormat Bapak Joko Widodo

September 2015

Kepada Yang Terhormat Bapak Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

Istana Merdeka
Jakarta Pusat 10110, Indonesia

CC: General Badrodin Haiti, Kepala Polisi RI

Bapak Presiden Joko Widodo Yang Terhormat,

Kami, International Partnership Mission for Indonesia (IPMI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), mendesak Anda untuk memerintahkan investigasi komprehensif terhadap kasus pembunuhan wartawan Muhammad Syafruddin (Udin).

Udin, wartawan surat kabar harian Bernas di Yogyakarta, diserang oleh dua orang di depan rumahnya pada tanggal 13 Agustus 1996. Dia meninggal tiga hari kemudian karena luka parah. Investigasi polisi pada awalnya berfokus pada dugaan adanya perselingkuhan yang kemudian terbukti salah.

Investigasi independen yang dilakukan oleh beberapa lembaga termasuk AJI menemukan bukti bahwa pembunuhan itu berkaitan dengan laporan Udin tentang korupsi dan pemilihan bupati. Pada Desember 2014, IPMI mengeluarkan rekomendasi tentang kebebasan berekspresi di Indonesia, termasuk perlunya pemerintah Indonesia membuka kembali investigasi pembunuhan Udin dan mengalokasikan sumber daya untuk mengidentifikasi dan menghukum pembunuh Udin.

Meskipun Pengadilan Negeri Sleman memutuskan bahwa Kasus Udin masih terbuka, masih ada tanda-tanda kemajuan atau indikasi bahwa pemerintah menyadari kasus ini sebagai prioritas.

Kekerasan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran terhadap hak berekspresi dan impunit. as bagi pembunuhan terhadap jurnalismengancam demokrasi Indonesia. Sembilan belas tahun lalu, pembunuhan Udin yang tidak terkuak membuat posisi Indonesia dalam HAM dipertanyakan. Ketidaktegasan pemerintah akan melanggengkan impunitas dan dalam Kasus Udin, hal ini telah membuat keluargan teman, dan kolega dalam posisi tanpa keadilan selama hampir dua dasarawarsa.

Kasus Udin yang tidak teratasi bukanlah kasus tunggal, namun juga merefleksikan budaya impunitas terhadap kekerasan terhadap jurnalis secara lebih luas.

IPMI merasa perlu untuk mengulang sekali lagi bahwa Indonesia memilikikewajiban di bawah The International Covenant on Civil and Political Rights untuk menyidik Kasus Udin dengan baik, dan melindungi hak jurnalis untuk melakukan tugasnya dengan aman. Kami mendesak Anda untuk menekan Polisi Republik Indonesia untuk memulai penyidikan terhadap pembunuh Udin. Kami juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menginvestigasi kesalahan penanganan dalam investigasi sebelumnya seperti diatur oleh Mahkamah Konstitusi.

Rekomendasi lengkap bagi perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia bisa ditemukan di bawah ini>

[ARTICLE 19, Committee to Protect Journalists,
Center for Law and Democracy, International Federation of Journalists, International Media Support, Southeast Asian Press Alliance]
Yang menandatangani:

ARTICLE

Committee to Protect Journalists
Centre for Law and Democracy
International Federation of Journalists
International Media Support
Southeast Asian Press Alliance
Open Society Foundations
Tifa Foundation
LBH Pers Indonesia Network

STRUKTUR PENGURUS AJI BENGKULU 2015

Ketua : Dedek Hendry
Sekretaris : Phesi Ester Julikawati

Koordinator Bidang Ketenagakerjaan : Betty Herlina
Anggota: Arie Saputra

Koordinator Bidang Usaha : LisaRosari
Anggota : Hery Aprizal

Koordinator kamagra 100 oral jelly Bidang Advokasi : Firmansyah
Anggota: Yunike Karolina

Koordinator Bidang Pendidikan : Hidi Christopher
Anggota: Yasrizal

Koordinator Bidang Perempuan : Lorni Antonia Sinaga
Anggota: Komi Kendy

Koordinator Bidang Organisasi : Demon Fajri
Anggota: AJI Asmuni

Koordinator Bidang Komunikasi dan Data : Ricky Jenihansen
Anggota: Ongwie Hocky

MPO : Komi Kendy, Lisa Rosari dan Hidi Christopher
BPK : Hery Aprizal, Arie Saputra dan Ricky Jenihansen
Majelis Etik : Lorni Antonia Sinaga, Firmansyah dan Harry Siswoyo

AJI Dorong Publik Lebih Cerdas Memilih Media

Jakarta – Jumlah media di Indonesia saat ini, menurut taksiran Dewan Pers sampai 2014, sekitar 2.338. Sebanyak 567 merupakan media cetak, radio 1.166, TV 394, media siber 211. Itu adalah salah satu sumber informasi untuk masyarakat. Namun, sumber lain yang juga tak kalah penting adalah media dalam platform lain, seperti twitter, facebook, grup Blackberry, group WhattsApp, email, instagram dan lainnya yang jumlah pemakainya jauh lebih banyak lagi.

Menurut Ketua Umum AJI, Suwarjono, berjibunnya informasi dari beragam media itu merupakan dampak dari perkembangan teknologi yang tak terhindarkan. Padahal, tak semua informasi yang disampaikan berbagai platform media itu baik untuk dikonsumsi publik. Itulah sebabnya dalam ulang tahun yang ke-21 ini AJI memilih tema “Cerdas Memilih Media.”

Acara puncak peringatan HUT AJI ke-21 akan digelar Jumat, 4 September 2015, pukul 18.00 – 21.30 WIB di Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail di Jl. Rasuna Said kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam acara itu juga ada pameran foto dan seni rupa, pengumuman Penghargaan Udin Award, Tasrif Award, SK Trimurti Award 2015, serta orasi kebudayaan yang akan disampaikan oleh Buya Syafii Maarif, mantan Ketua PP Muhammadiyah.

Udin Award diberikan kepada jurnalis yang menjadi korban tindak kekerasan karena menjalankan tugasnya. Tasrif Award diberikan kepada setiap individu atau lembaga yang telah memberikan kontribusi untuk pemberantasan korupsi, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau memajukan demokrasi di Indonesia. Sedangkan SK Trimurti Award diberikan kepada jurnalis atau aktivis perempuan yang dinilai gigih membela kepentingan publik.

Tema ini juga yang akan dipakai AJI dalam acara Festival Media ke-4 pada 14-15 November 2015 mendatang. Kegiatan tahunan itu akan dipusatkan di Kampus Universitas Atmajaya, Jakarta. Festival Media diisi dengan sejumlah workshop dengan berbagai tema, pameran media, pemutaran film, dan aneka lomba. Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan bisa mendorong masyarakat mengetahui apa yang terjadi di balik media dan berperan aktif dalam mengawasinya.

AJI menilai apa yang terjadi saat ini sebagai “era air bah informasi,” di mana informasi yang datang dari gadget teknologi yang kita miliki, serta TV, radio, media online dan cetak, datang dari pagi sampai petang dengan jumlah berjibun. “Kita sebagai masyarakat harus cerdas dan paham mana informasi yang bermutu dan tidak, mana yang berita sampah, mana yang layak dikonsumsi serta disebarkan ke masyarakat. Dengan teknologi sekarang, kita dihadapkan pada pilihan informasi yang sedemikian banyak,” kata Suwarjono.

Pengetahuan akan informasi yang benar itu penting agar publik bisa memilah informasi, apakah itu informasi yang benar, berita sampah, atau hanya informasi yang menyesatkan. Dengan pengetahuan seperti itu, kata Suwarjono, publik diharapkan cukup bijak untuk bersikap, apakah perlu menyebarluaskannya atau tidak. “Menyeberluaskan informasi salah, tak mendidik, itu merugikan publik. Dan itu juga bisa membuat seseorang terjerat Undang Undang Informasi dan Teknologi Informasi dengan pasal pencemaran nama baik,” kata Suwarjono.

Informasi tak mendidik, menyesatkan, atau sampah, bisa datang dari berbagai platform media. Penyebabnya, salah satunya, adalah persaingan bisnis. “Industri sedang berkembang dan ada tuntutan tinggi mengejar oplah, traffic kunjungan, page vews dan rating. Gara-gara itu sejumlah media kadang melakukan segala cara, yang penting beritanya disukai pembaca. Padahal tak semuanya sebenarnya layak tayang, tak semuanya mendidik, seperti disyaratkan Undang Undang Pers,” kata Suwarjono. “Banyak media sekarang yang tidak memberikan itu, tapi hanya sekadar mengejar traffic, oplah, rating dan lain-lain.”

Ancaman dari Dalam

Sebagai refleksi atas usia AJI yang sudah lebih dari dua dekade, ada sejumlah isu penting yang menjadi catatan bagi organisasi yang lahir pada 7 Agustus 1994 ini. Pertama, soal kebebasan pers, yang masih tak bisa dibilang menggembirakan. Kedua, isu profesionalisme jurnalis dan media. Ketiga, kesejahteraan jurnalis yang juga belum sesuai harapan.

Ada sejumlah hal yang dianggap AJI sebagai ancaman bagi kebebasan pers. Antara lain, jumlah kasus kekerasan yang masih cukup banyak dan sejumlah kebijakan pemerintah yang tak sejalan dengan iklim kebebasan pers. Kasus kekerasan terhadap jurnalis selama 2014 sebanyak 40 kasus. Selain itu, kata Suwarjono, yang juga jadi ancaman adalah praktik media abal-abal. “Saat ini kebebasan pers diboncengi oleh orang-orang yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Inilah yang muncul dalam bentuk media abal-abal,” kata Suwarjono.

Ancaman lain bagi kebebasan pers juga datang dari dalam media sendiri, yaitu kepentingan pemilik media. Ini ditandai dengan sikap pemodal media yang menggunakan media yang dimilikinya untuk apotheek24h kepentingan politik. Sikap semacam ini terlihat sangat jelas dari berbagai tayangan dan pemberitaan media selama pemilihan umum legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden 2014 lalu. “Ini yang membuat media bersikap partisan dalam politik,” kata Suwarjono.

Selain itu, AJI juga mencatat dengan was-was soal monpoli kepemilikan media. Trend yang terjadi sudah cukup lama dan kian terasa belakangan ini merupakan trend yang berdampak besar dalam jangka panjang. “Ini trend cukup membahayakan. Sebab, praktik monopoli media oleh sejumlah kelompok bisnis saja membuat informasi yang disampaikan (melalui media) kepada masyarakat jadi seragam,” kata Suwarjono

Profesionalisme juga menjadi tantangan sendiri di media kita saat ini. Ada sejumlah isu profesionalisme yang ditemukan. Antara lain, pelanggaran terhadap etika dasar jurnalisme, seperti tidak akurat, tidak menerapkan prinsip cover both side, dan mengabaikan etika dalam peliputan isu anak dan perempuan. Ada sejumlah hal yang dianggap sebagai pemicunya. “Salah satu yang disebut sebagai pemicunya adalah persaingan ketat industri, di mana media kemudian mengejar keuntungan belaka,” kata Suwarjono.

Hal lain yang juga tak kalah penting bagi perkembangan pers adalah kesejahteraan jurnalis. Menurut catatan AJI, banyak jurnalis di daerah, yang berstatus kontributor dan semacamnya, atau yang bekerja di media kecil, gajinya di bawah upah minimum. Ini berimbas bukan hanya pada kualitas jurnalisme yang dihasilkannya. “Mereka yang gajinya tak sesuai kebutuhan atau di bawah upah minimum, ada yang melakukan malpraktik dengan menjadi wartawan amplop, atau malah memeras dan semacamnya,” kata Suwarjono. Ada juga sejumlah media yang membolehkan jurnalisnya mencari iklan. Akibatnya, berita yang dihasilkannya jauh dari standar jurnalisme karena sarat nuansa promosinya. (**)‎