aji bengkulu

Gandeng 5 Lembaga, FIS Unived Semakin Berkemajuan

Bengkulu – Fakultas Ilmu-ilmu Sosial (FIS)  Universitas Dehasen Bengkulu menggandeng 5 lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk melaksanakan amanat tri dharma Perguruan Tinggi.

Secara serentak,  FIS Unived melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS)  dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Bengkulu,  Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID),  Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)  Provinsi Bengkulu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI)  Bengkulu dan Persatuan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi)  Kabupaten Bengkulu Tengah.

Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)  dan naskah perjanjian kerja sama ditandatangani di ruang teleconferences lantai 4 Kampus Unived pada Sabtu 21 September 2019.

Dekan FIS Unived Dra Asnawati M.Kom bersama ketua PWI yang juga anggota tim percepatan pembangunan kota Bengkulu Zacky Antoni SH MH,  Ketua KPID Ratim Nuh SH,  Ketua AJI Harry Siswoyo SE,  Ketua Papdesi Bengkulu Tengah ST Mukhlis SH dan pejabat Diskominfo Persandian Kota Bengkulu Hendri Akbar SE, menandatangani agreement yang secara teknis mengarah kepadan pelaksanaan Pendidikan,  Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Selengkapnya..

FIS Unived Gandeng Google News Initiative dan AJI Gelar Workshop

Bengkulu: Fakultas Ilmu-ilmu Sosial (FIS) Universitas Dehasen Bengkulu menggandeng Google News Initiative dan Aliansi Jurnalis Independen menggelar workshop setengah hari bertajuk “Hoax Busting and Digital Hygiene” di Laboratorium Komputer lantai II Kampus Unived pada Sabtu 21 September 2019.

Workshop digelar untuk melatih 55 orang peserta yang lolos seleksi pendaftaran lewat aplikasi ini bertujuan membentuk karakter khususnya para mahasiswa Ilmu Komunikasi dan Administrasi Publik dalam menyikapi perkembangan dunia informasi khususnya informasi digital yang berkembang dengan sangat pesat.

Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Unived, Drs Asnawati M.Kom menyatakan, Universitas Dehasen terpilih bersama 20 Universitas lain di Indonesia yang menggelar workshop secara serentak, termasuk Universitas ternama lain seperti Universitas Indonesia, Universitas Lampung, Universitas Pancasila Jakarta dan beberapa universitas lain.

“Kita akan melatih peserta untuk menjadi para Fact Checking atau penguji kebenaran informasi yang beredar di hampir seluruh media berbasis digital,” ungkap Asnawati.

Ketua AJI Bengkulu Harry Siswoyo menyebut, kerjasama yang dibangun melalui sebuah nota kesepahaman ini membuka peluang bagi organisasi yang dipimpinnya dan pihak kampus untuk bersinergi dalam banyak hal.

“Beberapa program akan dikerjakan secara bersama dan berkesinambungan, tujuannya selain untuk membangun kapasitas SDM juga sebagai alat untuk memperjuangkan kebebasan pers,” jelas Harry.

Ketua Pelaksana Yuliardi Hardjo Putra M.Si mengatakan, selain workshop, FIS Unived juga akan melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah dan non pemerintah. Diantaranya Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Bengkulu serta organisasi Asosiasi Perangkat Desa se Kabupaten Bengkulu Tengah.

“Kita membangun kerjasama dan komunikasi dengan banyak pihak, tujuannya untuk selain fungsi tri dharma perguruan tinggi, juga membangun jaringan dalam peningkatan kapasitas SDM khususnya mahasiswa dan masyarakat umum secara luas,” tegas Yuliardi. (sumber:ctzonedehasenbkl.com)

AJI Gelar Pelatihan Hoax Busting dan Digital Hygiene Serentak di 20 Kota

Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan jaringan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) serta dan beberapa kampus menggelar Halfday Workshop Hoax Busting and Digital Hygine pada Sabtu, (21/9/2019).

Kegiatan tersebut diikuti lebih dari seribu peserta dan digelar serentak di 20 kota.

Ketua Umum AJI Abdul Manan mengatakan, kegiatan Halfday Workshop Hoax Busting and Digital Hygine dilatarbelakangi fenomena banjirnya informasi di era digital, terutama melalui media sosial.

“Muatan dari informasi itu beragam. Mulai dari informasi yang bermanfaat dan dibutuhkan publik hingga informasi palsu (hoaks), disinformasi, atau kabar bohong,” ujarnya di Jakarta.

Manan menyebut penyebaran informasi palsu berupa teks, foto hingga video itu memiliki tujuan beragam. Sebab kata dia, ada yang sekedar untuk lelucon, tapi ada juga yang mengandung kepentingan politik atau ekonomi.

“Yang merisaukan, hoaks ini menyebar sangat mudah cepat di sosial media. Tidak sedikit publik yang serta merta mempercayainya,” tuturnya.

Tak hanya itu, Manan menuturkan bukan hanya publik yang mempercayai dan menyebarluaskan informasi palsu tersebut.

Terkadang kata dia, media pun turut mendistribusikannya. Entah karena ketidaktahuan, sekadar ingin menyampaikan ‘informasi’ secara cepat, atau memang sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu.

“Mudahnya penyebaran informasi palsu itu dipicu oleh banyak sebab, termasuk karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang apa itu informasi palsu dan bagaimana cara menangkalnya,” kata Manan.

Karena itulah, AJI yang didukung Internews dan Google News Initiative, mengadakan Halfday Basic Workshop serentak di 20 kota.

Kegiatan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum, mahasiswa, dan akademisi agar bisa melakukan pengecekan fakta secara mandiri.

Adapun materi yang diberikan dalam pelatihan ini meliputi teknik mendeteksi informasi palsu, selain bagaimana berselancar di dunia digital yang sehat dan aman.

“Salah satu tujuan praktis dari kegiatan ini adalah agar masyarakat dapat melakukan verifikasi sendiri terhadap informasi yang beredar di dunia digital, khususnya media sosial,” kata Manan.

Sementara itu, Sekjen Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Rahmad Ali mengatakan kolaborasi dengan AJI bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, khususnya aktivis pers mahasiswa, dalam memfilter informasi.

Harapan tertingginya, kata Rahmad, mendorong mahasiswa untuk ikut menjadi penangkal hoaks.

Untuk diketahui, kegiatan workshop tersebut digelar serentak di kota-kota yakni di Surabaya, Jember, Jombang, Pamekasan, Malang (Jawa Timur); Pekalongan (Jawa Tengah); Medan (Sumatera Utara), Mataram (Nusa Tenggara Barat); Makassar (Sulawesi Selatan); Palu (Sulawesi Tenggara); dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan).

Dalam pelaksanaan workshop tersebut AJI bekerja sama dengan pers mahasiswa jaringan PPMI dan perguruan tinggi.

Persma yang menjadi partner yakni Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Teknokra, Universitas Lampung dan Asosiasi Pers Mahasiswa Sumatera. Sedangkan perguruan tinggi yang menjadi mitra AJI dalam kegiatan ini masing-masing yaitu Universitas Al Azhar, Universitas Sahid (Jakarta), Universitas Bunda Mulia, Serpong (Tangerang Selatan), Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Soedirman (Jawa Tengah), Institut Agama Islam Negeri Parepare (Sulawesi Selatan), Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Aceh Tengah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha (Jambi) dan Universitas Dehasen (Bengkulu).

Adapun kegiatan Halfday Workshop Hoax Busting and Digital Hygine diikuti lebih dari 2000 peserta dari 20 kota yang mendaftarkan diri.

Pada tahun 2019 ini, AJI menargetkan bisa melatih 3.000 pengecek fakta secara nasional. Dalam program yang sama tahun 2018 lalu, AJI telah melatih 2.622 pengecek fakta dari unsur jurnalis, mahasiswa dan akademisi.

AJI Sebut 10 Pasal RKUHP Ancam Kebebasan Pers

Jakarta, CNN Indonesia — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mendesak pemerintah dan DPR mencabut 10 pasal dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) karena bisa mengkriminalisasi kebebasan pers.

“Dalam draf RUU KUHP tertanggal 28 Agustus 2019, ada sejumlah pasal yang selama ini dikritik masyarakat sipil karena tak sesuai dengan semangat reformasi dan pemerintahan bersih. Termasuk di dalamnya adalah pasal-pasal yang dinilai bisa mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers,” ujar Ketua Umum AJI Abdul Manan dalam keterangan tertulis yang dibagikan kepada media di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9).

Selengkapnya..

Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen

Aliansi Jurnalis Independen percaya bahwa kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Dalam menegakkan kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik atas informasi, anggota AJI wajib mematuhi Kode Etik sebagai berikut :

  1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
  2. Jurnalis selalu menguji informasi dan hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
  3. Jurnalis tidak mencampuradukkan fakta dan opini.
  4. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik.
  5. Jurnalis memberikan tempat bagi pihak yang tidak memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka.
  6. Jurnalis mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan, pemberitaan serta kritik dan komentar.
  7. Jurnalis menolak segala bentuk campur tangan pihak manapun yang menghambat kebebasan pers dan independensi ruang berita.
  8. Jurnalis menghindari konflik kepentingan.
  9. Jurnalis menolak segala bentuk suap.
  10. Jurnalis menggunakan cara yang etis dan profesional untuk memperoleh berita, gambar, dan dokumen.
  11. Jurnalis segera meralat atau mencabut berita yang diketahuinya keliru atau tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada publik.
  12. Jurnalis melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi secara proporsional.
  13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.
  14. Jurnalis tidak menjiplak.
  15. Jurnalis menolak praktik-praktik pelanggaran etika oleh jurnalis lainnya.
  16. Jurnalis menolak kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, orang berkebutuhan khusus atau latar belakang sosial lainnya.
  17. Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberikan informasi latar belakang, off the record, dan embargo. 
  18. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku serta korban tindak pidana di bawah umur.
  19. Jurnalis menghormati privasi, kecuali untuk kepentingan publik.  
  20. Jurnalis tidak menyajikan berita atau karya jurnalistik dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik dan psikologis serta kejahatan seksual.
  21. Jurnalis menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tidak beritikad buruk, menghindari fitnah, pencemaran nama dan pembunuhan karakter.

Buku: Assesment Report Fear, Trauma anda Local Journalist

International reporting on conflicts, such as those in Yemen and Afghanistan, are increasingly the result of work done primarily by local journalists. Foreign news bureaus have been closed and fewer international correspondents report on these conflicts as they are deemed simply too dangerous to send in internationals. This comes at a price. 95 per cent of journalists killed in armed conflict are locally based journalists (UN News, 2015).

While there has been increasing focus on the physical and digital safety issues these journalists face, there has been less attention towards the need for psychosocial support. Addressing psychosocial needs of local journalists must become a higher priority to better provide for their well-being as they are impacted by psychologically traumatizing events happening around them. The context of local journalists in covering such events is very different from their international correspondent colleagues.

This paper will discuss the cross-country lessons, as well as the challenges, surrounding psychosocial issues as part of the holistic theme of safety of journalists. Researchers have shown how journalists, particularly war correspondents, are affected by the work they do (Feinstein et al., 2002).

But there has been little examination of the effects on local journalists or fixers for international media who live and work covering violence, conflicts or disasters that impact them directly (for exceptions see Feinstein, 2012; Feinstein et al., 2015).

This paper will look at how trauma support considered mainstream in Western countries might be adapted for local journalists, examples of psychosocial support that have been used in different contexts such as the Middle East, Asia and Latin America and offer considerations in conducting further research into this area moving forward.

Unduh Buku

AJI Kecam Upaya Pelemahan KPK

Kamis, 5 September 2019, seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang paripurna menyepakati usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usulan ini mengejutkan banyak pihak mengingat revisinya akan mengubah sejumlah ketentuan yang itu bisa melumpuhkan KPK dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kurang lebih ada 21 pasal di dalam draft RUU KPK yang punya semangat mengebiri lembaga anti-korupsi ini. Antara lain; soal status pegawai KPK yang dijadikan Aparatur Sipil Negara; penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang harus disetujui Dewan Pengawas; tak dibolehkannya KPK memiliki penyidik independen; penuntutan yang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung; pengubahan kewenangan dalam mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Pegawai KPK, kalau RUU ini disahkan, akan menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Hal tersebut akan menghilangkan independensi pegawai KPK dalam penanganan perkara karena soal kenaikan pangkat, pengawasan sampai mutasi akan dilakukan oleh kementerian terkait. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip independensi KPK seperti semangat saat lembaga ini didirikan pasca-reformasi 1999 lalu.

Dalam RUU itu juga diaur soal penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Ini akan mengebiri salah satu kewenangan penuh KPK yang selama ini cukup efektif dalam memerangi korupsi melalui operasi tangkap tangan terhadap politisi, pejabat dan pengusaha yang terlibat korupsi. Dengan ketentuan ini, maka KPK akan sangat tergantung kepada Dewan Pengawas, lembaga yang orang-orangnya juga akan dipilih DPR.

RUU itu juga akan membatasi pencarian sumber daya penyelidik dan penyidik KPK hanya dari Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ini akan menghilangkan peluang KPK mencari penyelidik independen, yang selama ini terbukti memberi kontribusi penting bagi suksesnya kinerja KPK. Ketentuan ini juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat dasar hukum bahwa KPK dapat mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri.

Kewenangan penuh KPK untuk melakukan penuntutan, juga akan dibatasi. Dalam RUU itu diatur bahwa KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melakukan penuntutan, alias tak lagi bisa melakukan sendiri seperti selama ini. Kewenangan KPK untuk menangani LHKPN juga akan dicabut. Nantinya LHKPN itu akan dilakukan di masing-masing instansi. Kewenangan KPK direduksi hanya untuk kooordinasi dan supervisi saja.

Sebelum adanya rencana revisi UU KPK ini, juga berlangsung seleksi calon pimpinan KPK. Dari 10 calon yang disampaikan Presiden Joko Widodo ke DPR, ada sejumlah calon yang memiliki rekam jejak kurang baik selama bertugas di KPK. Sedangkan calon-calon yang punya rekam jejak baik, justru banyak yang tidak lolos. Kini mereka akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebelum akhirnya dipilih berdasarkan pemungutan suara.

Dua fakta ini sangat merisaukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), organisasi wartawan yang berdiri 7 Agustus 1994, yang kini beranggotakan 1.800 jurnalis yang tersebar di 38 kota. Konstitusi AJI, tepatnya pasal 10 AD ART AJI, dengan jelas menyatakan bahwa salah satu mandat organisasi ini adalah “terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan.”

Melihat perkembangan soal pembahasan calon pimpinan KPK dan adanya revisi UU KPK itu, AJI menyatakan sikap:
1. Mendesak Presiden Joko Widodo tidak ikut dalam upaya DPR yang ingin mengkebiri dan memangkas kewenangan KPK melalui revisi Undang Undang KPK. Presiden bisa melakukannya dengan menolak perubahan pasal yang bisa memangkas dan mengebiri KPK. Joko Widodo harus menunjukkan sikap jelas dalam semangat pemberantasan korupsi agar kelak tak dikenal dalam sejarah sebagai presiden yang ikut menghancurkan KPK.
2. Mengecam sikap DPR yang memiliki inisiatif merevisi UU KPK dengan memangkas sejumlah kewenangan lembaga anti-korupsi itu. Sebab, sejumlah kewenangan KPK itu selama ini terbukti cukup efektif untuk melakukan pemberantasan korupsi. Langkah DPR ini lebih menunjukkan sikap melawan balik lembaga ini karena adanya sejumlah politisi yang ditangkap KPK. Ini kian menunjukkan bahwa DPR tak menunjukkan komitmen yang diamanatkan gerakan reformasi 1998, yang salah satunya adalah memerangi korupsi.
3. Mendesak para politisi di DPR untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK dengan menjadikan rekam jejak serta komitmen anti-korupsi sang calon sebagai tolok ukur dalam menentukan pilihan. DPR perlu menunjukkan komitmennya kepada orang-oang yang memilihnya dengan cara tidak mendukung calon-calon yang memiliki rekam jejak tidak baik atau komitmennya diragukan dalam soal pemberantasan kroupsi.
4. Mengajak jurnalis dan media mengawasi secara ketat seleksi calon pimpinan KPK yang berlangsung di DPR, untuk memastikan bahwa calon yang dipilih merupakan calon yang memiliki rekam jejak baik dan punya semangat jelas memerangi korupsi. Selain soal calon pimpinan, pengawalan secara kritis juga harus dilakukan dalam proses revisi UU KPK di DPR.

Jakarta, 11 September 2019

Ketua Umum

 

Abdul Manan

 

Sekretaris Jenderal

 

Revolusi Riza

Belasan Remaja Rejang Lebong Ikuti Kelas Belajar Menulis

RMOLBengkulu – Belasan remaja dari kalangan pelajar, mahasiswa dan umum mengikuti Kelas Belajar Menulis dan Desain Grafis yang digelar oleh penggiat media di Kabupaten Rejang Lebong. Kegiatan itu digagas oleh Aji Asmuni dan Muhammad Antoni penggiat media di Kabupaten Rejang Lebong, dimana kelas belajar itu mereka gelar secara gratis bagi para peserta.

“Ada 18 peserta yang mengikuti Kelas Belajar Menulis dan Desain Grafis ini, kegiatan ini turut didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bengkulu,” kata Aji Asmuni kepada RMOLBengkulu, Sabtu (7/9).

Kelas belajar yang dilangsungkan di Umea’ Meno’o yakni rumah adat Suku Rejang di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang itu dilakukan secara sederhana dengan duduk lesehan di kolong rumah panggung, dimana kegiatan itu juga turut di isi oleh Arie Saputra perwakilan AJI Kota Bengkulu yang juga seorang jurnalis.

Dia menjelaskan, digelarnya kelas belajar yang dilakukan secara swadaya itu bertujuan untuk memberikan pendidikan seputar jurnalisme mengingat di era Milenial ini banyak perubahan yang mewarnai masyarakat khususnya ditataran komunikasi dan informasi, dimana informasi tak melulu dihasilkan oleh praktisi pers atau media karena setiap orang berhak menerima dan mengelola informasi.

Selengkapnya..

Penggiat Media Gelar Pelatihan Menulis dan Desain Grafis

pedomanbengkulu.com – Sejumlah 17 orang remaja dari kalangan mahasiswa, pelajar dan umum (fresh graduate) mengikuti Kelas Belajar Menulis dan Desain Grafis, secara gratis. Kegiatan dilangsungkan di Umea’ Meno’o (Rumah Pusaka) Rejang yang di kelola Sabril dan Sri yang berada di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong – Bengkulu. Aktivitas belajar yang dilakukan dengan sederhana duduk lesehan di kolong Umea’ Meno’o ini dilaksanakan mulai pukul 11.00 – 16.00 WIB.

Kegiatan ini digagas oleh Aji Asmuni (Penggiat Media) bersama Muhamad Antoni (Penulis di Curupedia.wordpress.com & Jurnalis KBR 68H). Juga didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bengkulu.

Selain penggagas kegiatan yang menjadi Pemateri, turut hadir Arie Saputra (Jurnalis Harian Rakyat Bengkulu) mengisi materi yang juga sebagai perwakilan dari AJI Kota Bengkulu.

Kegiatan belajar dilakukan secara swadaya dan pola pembelajaran atau pemberian materi digelar secara sederhana di ruang terbuka berbentuk lesehan. Lokasi dan jadwal ditentukan secara mufakat oleh peserta. Setidaknya akan ada 5-6 kali pertemuan untuk menguasai materi dasar penulisan.

Selengkapnya..

Alert AJI soal Intimidasi terhadap Victor Mambor

Jakarta – Victor Mambor, jurnalis Koran Jubi dan jubi.co.id, yang juga pengurus nasional Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menjadi korban kekerasan dalam bentuk doxing di media sosial twitter oleh akun bernama Dapur (@antilalat), Kamis (22/8/2019). Doxing adalah pelacakan dan pembongkaran identitas jurnalis yang menulis tidak sesuai aspirasi politik pelaku, lalu menyebarkannya ke media sosial untuk tujuan negatif.

Pemilik akun @Dapur menuding Victor sebagai penghubung Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan pemasok informasi bagi pengacara hak asasi manusia Veronica Koman. Setidaknya ada 3 kali tudingan yang dilontarkan @Dapur terhadap Victor dalam rentang Juli-Agustus 2019 ini. 

AJI menilai informasi yang disebarkan oleh @Dapur tersebut adalah tidak berdasar dan merupakan upaya untuk memojokkan dan mengintimidasi Victor Mambor. Kami menilai apa yang dilakukan oleh Victor melalui medianya merupakan hal yang standar dilakukan media, yaitu menyampaikan informasi seobyektif mungkin dan menerbitkannya setelah melalui proses verifikasi seperti diamanatkan dalam Kode Etik Jurnalistik.

AJI mengingatkan kepada pengguna media sosial, dan juga aparat keamanan, bahwa jurnalis dalam menjalankan profesinya dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jika ada yang merasa ada yang tidak tepat, keliru dari karya jurnalistik yang dimua media, Undang Undang Pers memberi penyaluran melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi atau pengaduan kepada Dewan Pers.

AJI adalah organisasi jurnalis yang misinya memperjuangkan kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis. AJI memiliki 1.846 anggota yang tersebar di 38 kota. AJI menjadi anggota sejumlah organisasi internasional: International Federation of Journalists (IFJ), berkantor pusat di Brussels, Belgia: International Freedom of Expression Exchange (IFEX), berkantor pusat di Toronto, Kanada: Global Investigative Journalism Network (GIJN), berkantor pusat di Maryland, AS: Forum Asia, jaringan hak asasi manusia berkantor pusat di Bangkok, Thailand; South East Asian Press Alliance (SEAPA), yang bermarkas di Bangkok.

Kontak Personal:

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Sasmito Madrim (62 857-7970-8669)