aji bengkulu

AJI Bengkulu Kecam Kekerasan Terhadap Jurnalis

Bengkuluekspress.com – Puluhan Jurnalis Bengkulu, mengadakan aksi simpatik di Tugu Pers, Tapak Paderi, Kota Bengkulu, Sabtu siang (28/9/19). Aksi ini mengecam kekerasan terhadap sejumlah jurnalis yang mengalami kekerasan saat melaksanakan tugas liputan, seperti dikeroyok oleh aparat, dihalangi dalam bertugas dan sejumlah kekerasan fisik lainnya.

Sebagaimana kekerasan yang dialami jurnalis, seperti terjadi di Jakarta, Makassar, Jayapura dan lainnya saat meliput aksi unjuk rasa 24-25 September lalu. Dalam aksi ini para jurnalis membawa beberapa pamflet dari karton yang bertuliskan kecaman dan penolakan terhadap kekerasan bagi para jurnalis. “Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyebutkan sepanjang unjuk rasa September 2019 terdapat 14 jurnalis mengalami kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat kepolisian,” ujar ketua AJI Bengkulu Harry Siswoyo kepada Bengkuluekspress.com.

Selengkapnya..

Kekerasan Terhadap Jurnalis, Reformasi Polri dan Medsos

Siaran Pers AJI Bengkulu

 

BENGKULU – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyebutkan sepanjang unjuk rasa September 2019 terdapat 10 jurnalis mengalami kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Sejumlah jurnalis mengalami kekerasan seperti dikeroyok oleh aparat, dihalang-halangi dalam bertugas dan sejumlah kekerasan fisik lainnya. Kekerasan terjadi di Jakarta, Makassar, Jayapura dan lain-lain.

Kerentanan akan tugas jurnalis merupakan konsekuensi namun UU mengatur bahwa jurnalis wajib diberikan hak untuk melaksanakan tugasnya tanpa harus mendpatkan intimidasi, ancaman apalagi kekerasan fisik.

Indonesia pada 2018 menurut data statistik yang dikumpulkan Bidang Advokasi AJI Indonesia, mencatat setidaknya ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik. Jumlah ini lebih banyak dari tahun lalu yang sebanyak 60 kasus dan masih tergolong di atas rata-rata. Kekerasan terhadap jurnalis paling banyak terjadi tahun 2016 lalu (sebanyak 81 kasus), paling rendah 39 kasus pada tahun 2009 lalu.

Kekerasan fisik, berupa pemukulan, penamparan dan sejenisnya, masih menjadi jenis kekerasan terbanyak pada tahun 2018 ini. Berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) selama Januari-Desember 2018, kekerasan fisik terhadap jurnalis setidaknya ada 12 kasus. Jenis kekerasan lainnya yang juga banyak adalah pengusiran atau pelarangan liputan dan ancaman teror, yang masing-masing sebanyak 11 kasus. Lainnya adalah perusakan alat dan atau hasil Liputan (10 kasus), pemidanaan (8 kasus).

Pelaku kekerasan berasal dari beragam, aparat, pejabat, swasta, militer dan lainnya.

Jangan Antikritik di Medsos

Selain itu ditetapkannya Dhandy Laksono, jurnalis karena kicauan di media sosial menjadikan fakta bahwa kebebeasan berekspresi warga masyarakat masih tabu di Indonesia.

Kita bersepakat ujaran kebencian yang mengandung SARA, fitnah dan hoaks adalah musuh bersama dan layak mendapatkan penanganan hukum. Namun sesuatu yang berisi kebenaran dapat dibuktikan kebenarannya, fakta, tidak menjadi masuk dalam kategori ujaran kebencian.

Berangkat dari itu semua AJI Kota Bengkulu meminta:

1. Mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis yang melibatkan anggotanya dan massa aksi di berbagai daerah.

2. Mendesak kepolisian menghentikan segala bentuk represi yang mengancam kerja jurnalis, serta mendukung kebebasan berpendapat dan berkespresi yang dilakukan masyarakat.

3. Menuntut kepolisian melucuti senjata para anggotanya yang bertugas menghalau massa. Dan menghentikan semua upaya sweeping kepada peserta aksi maupun jurnalis yang sedang bertugas.

4. Menuntut kepolisian membebaskan Dandhy Dwi Laksono dari sangkaan pasal karet UU ITE.

5. Menuntut kepolisian menghentikan penangkapan-penangkapan aktivis yang melakukan kritik dan menyuarakan kepentingan publik.

5. Tuntaskan reformasi di tubuh Polri.

6. Mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap jurnalis saat sedang meliput. Jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilindungi UU Pers.

7. Mengimbau perusahaan media untuk memberikan alat pelindung diri kepada jurnalis mereka yang meliput aksi massa yang berpotensi terjadi kericuhan.

8. Mendesak Dewan Pers membentuk Satgas Anti Kekerasan guna menuntaskan kasus kekerasan yang terjadi sepanjang aksi penolakan RKUHP dan Revisi UU KPK di berbagai daerah. 
[10.06, 28/9/2019] Komi: Izin Abang, kakak, Ayuk dan kawan kawan. Belum bisa ikut aksi hari ini. Kondisi perut dan pinggul sedang dak oke sejak kemarin

Empat Jurnalis Jakarta Luka-luka dan Trauma

SIARAN PERS

Untuk Diterbitkan Segera

JAKARTA – Kekerasan kembali menimpa sejumlah jurnalis. Kali ini terjadi saat puluhan ribu mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 24 September 2019.

Mereka menuntut pemerintah dan DPR mencabut pasal-pasal bermasalah di RKUHP dan menolak pelemahan KPK, serta membatalkan RUU bermasalah lainnya seperti RUU Pertanahan dan RUU Ketenagakerjaan. Aksi yang dilakukan mahasiswa di depan Gedung DPR tersebut kemudian berujung ricuh.

Dalam peristiwa tersebut, empat orang jurnalis luka-luka karena menjadi korban kekerasan. Sampai Rabu (25/9) pagi, AJI Jakarta telah menerima laporan dari 4 jurnalis yang mengalami intimidasi, kekerasan dan penghalang-halangan kerja peliputan yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers.

Pertama, kekerasan terhadap jurnalis Kompas.com, Nibras Nada Nailufar. Ia mengalami intimidasi saat merekam perilaku polisi yang melakukan kekerasan terhadap seorang warga di kawasan Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Selasa malam.

Dalam peristiwa ini, polisi melarang korban merekam gambar dan memaksanya menghapus rekaman video kekerasan. Nibras bahkan nyaris dipukul oleh seorang polisi.

Kedua, kekerasan terhadap jurnalis IDN Times, Vanny El Rahman. Dia dipukul dan diminta menghapus foto dan video rekamannya mengenai kekerasan yang dilakukan polisi terhadap demonstran di sekitar flyover Slipi, Jakarta.

Ketiga, kekerasan terhadap jurnalis Katadata, Tri Kurnia Yunianto oleh polisi. Tri dikeroyok, dipukul dan ditendang oleh aparat dari kesatuan Brimob Polri. Meski Kurnia telah menunjukkan ID Pers yang menggantung di leher dan menjelaskan sedang melakukan liputan, pelaku kekerasan tidak menghiraukan dan tetap melakukan penganiayaan.

Tak hanya itu, polisi tersebut juga merampas telepon seluler Kurnia dan menghapus video yang terakhir kali direkamnya. Video itu rekaman Polisi membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata.

Keempat, kekerasan terhadap jurnalis Metro TV, Febrian Ahmad oleh massa yang tidak diketahui. Mobil yang digunakan Febrian saat meliput wilayah Senayan dipukuli dan dirusak massa.  Akibatnya, kaca mobil Metro TV bagian depan dan belakang, serta kaca jendela pecah semua.

Atas peristiwa ini, AJI Jakarta mengutuk keras segala bentuk kekerasan yang dilakukan kepada jurnalis. Baik yang dilakukan aparat kepolisian maupun massa. AJI menilai, kekerasan yang dilakukan polisi dan massa itu merupakan tindakan pidana sebagaimana diatur UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Dalam Pasal 18 Ayat 1 disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja pers, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda sebanyak Rp 500 juta. Dalam bekerja, jurnalis memiliki hak untuk mencari, menerima, mengelola, dan menyampaikan informasi sebagaimana dijamin secara tegas dalam Pasal 4 ayat (3).

Sampai saat ini AJI Jakarta terus melakukan verifikasi kekerasan yang dialami sejumlah jurnalis saat meliput aksi mahasiswa Selasa kemarin. Karena tak menutup kemungkinan masih ada jurnalis lain mengalami kekerasan saat liputan.

Untuk menyikapi kekerasan terhadap jurnalis ini, Komite Keselamatan Jurnalis menyatakan sikap:

1. Mendesak Kepolisian menangkap pelaku kekerasan terhadap jurnalis saat meliput, baik yang melibatkan anggotanya dan sekelompok warga. Apalagi kekerasan yang dilakukan anggota Polri tersebut terekam jelas dalam video-video yang dimiliki jurnalis.

2. Semua pelaku kekerasan terhadap jurnalis harus diproses hukum untuk diadili hingga ke pengadilan.

3. Mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap jurnalis saat liputan. Sebab, jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilindungi UU Pers.

4. Mengimbau perusahaan media mengutamakan keamanan dan keselamatan jurnalisnya saat meliput aksi massa yang berpotensi ricuh, serta aktif membela wartawannya termasuk melaporkan kasus kekerasannya ke kepolisian.

5. Mendesak Dewan Pers terlibat aktif menyelesaikan kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi sepanjang aksi tanggal 24 September, maupun kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi pada waktu sebelumnya.

Narahubung:
Asnil Bambani, Ketua AJI Jakarta, 081374439365

Erick Tanjung, Ketua Divisi Advokasi AJI Jakarta, 08118109277

3 Jurnalis Makassar Dianiaya Polisi Saat Liputan Demo Mahasiswa

tirto.id – Tiga jurnalis di Makassar, Sulawesi Selatan mengalami kekerasan oleh aparat kepolisian saat meliput demo mahasiswa di depan Gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (24/9/2019) petang.

Ketiga jurnalis itu, yakni Muhammad Darwin Fathir jurnalis Antara, Saiful jurnalis Inikata.com (Sultra), dan Ishak Pasabuan jurnalis Makassar Today.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, Nurdin Amir menjelaskan kronologi pemukulan ini. Darwin, kata Nurdin, dikeroyok oleh polisi di depan kantor DPRD Sulsel. Dia ditarik, ditendang dan dihantam menggunakan pentungan di tengah-tengah kerumunan polisi.

“Padahal dalam menjalankan tugas jurnalistiknya Darwin telah dilengkapi dengan atribut dan identitas jurnalis berupa ID Card Antara,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/9/2019).

AJI Makassar, kata dia, telah memiliki bukti rekaman video dan foto yang menunjukkan pemukulan aparat ke Darwin. Menurut dia, sejumlah rekan jurnalis yang saat itu berusaha melerai tindakan kepolisian terhadap Darwin sama sekali tak diindahkan.

Polisi bersenjata lengkap, lanjutnya, tetap menyeret dan memukul Darwin. Pemukulan berhenti saat rekan-rekan jurnalis berhasil meraih Darwin dari kerumunan polisi dan dibawa menjauh.

Darwin terluka di kepala dan bibir. Sedangkan, Saiful dipukul dengan pentungan dan kepala dibagian wajahnya oleh polisi. Pengniayaan ini, kata Nurdin, diduga dipicu polisi yang tak terima saat Saiful masih memotret polisi yang memukul mundur para demonstran dengan gas air mata dan water cannon.

“Saiful telah memperlihatkan identitas lengkapnya sebagai seorang jurnalis yang sementara menjalankan tugas jurnalistik, peliput demonstrasi. Alih-alih memahami, polisi justru dengan tetap memukul Saiful,” ungkapnya.

Saiful menderita luka lebam, di mata kiri dan kanannya akibat hantaman benda tumpul aparat. Ishak juga dilarang mengambil gambar saat polisi terlibat bentrok dengan demonstran. Ishak, ujar Nurdin, diduga dihantam benda tumpul oleh polisi di bagian kepala.

“Kekerasan dan intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian terhadap wartawan melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pasal 8 UU Pers menyatakan dalam menjalankan profesinya jurnalis mendapat perlindungan hukum,” kata dia.

UU Pers juga mengatur sanksi bagi mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 UU Pers menyebutkan: ”Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.”

“Kami mendesak Kapolda Sulsel memproses tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dan diadili di pengadilan hingga mendapatkan hukuman seberat-beratnya agar ada efek jera. Sehingga kasus serupa tak terulang di masa mendatang,” kata dia.

aji bengkulu

Gandeng 5 Lembaga, FIS Unived Semakin Berkemajuan

Bengkulu – Fakultas Ilmu-ilmu Sosial (FIS)  Universitas Dehasen Bengkulu menggandeng 5 lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk melaksanakan amanat tri dharma Perguruan Tinggi.

Secara serentak,  FIS Unived melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS)  dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Bengkulu,  Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID),  Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)  Provinsi Bengkulu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI)  Bengkulu dan Persatuan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi)  Kabupaten Bengkulu Tengah.

Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)  dan naskah perjanjian kerja sama ditandatangani di ruang teleconferences lantai 4 Kampus Unived pada Sabtu 21 September 2019.

Dekan FIS Unived Dra Asnawati M.Kom bersama ketua PWI yang juga anggota tim percepatan pembangunan kota Bengkulu Zacky Antoni SH MH,  Ketua KPID Ratim Nuh SH,  Ketua AJI Harry Siswoyo SE,  Ketua Papdesi Bengkulu Tengah ST Mukhlis SH dan pejabat Diskominfo Persandian Kota Bengkulu Hendri Akbar SE, menandatangani agreement yang secara teknis mengarah kepadan pelaksanaan Pendidikan,  Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Selengkapnya..

FIS Unived Gandeng Google News Initiative dan AJI Gelar Workshop

Bengkulu: Fakultas Ilmu-ilmu Sosial (FIS) Universitas Dehasen Bengkulu menggandeng Google News Initiative dan Aliansi Jurnalis Independen menggelar workshop setengah hari bertajuk “Hoax Busting and Digital Hygiene” di Laboratorium Komputer lantai II Kampus Unived pada Sabtu 21 September 2019.

Workshop digelar untuk melatih 55 orang peserta yang lolos seleksi pendaftaran lewat aplikasi ini bertujuan membentuk karakter khususnya para mahasiswa Ilmu Komunikasi dan Administrasi Publik dalam menyikapi perkembangan dunia informasi khususnya informasi digital yang berkembang dengan sangat pesat.

Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Unived, Drs Asnawati M.Kom menyatakan, Universitas Dehasen terpilih bersama 20 Universitas lain di Indonesia yang menggelar workshop secara serentak, termasuk Universitas ternama lain seperti Universitas Indonesia, Universitas Lampung, Universitas Pancasila Jakarta dan beberapa universitas lain.

“Kita akan melatih peserta untuk menjadi para Fact Checking atau penguji kebenaran informasi yang beredar di hampir seluruh media berbasis digital,” ungkap Asnawati.

Ketua AJI Bengkulu Harry Siswoyo menyebut, kerjasama yang dibangun melalui sebuah nota kesepahaman ini membuka peluang bagi organisasi yang dipimpinnya dan pihak kampus untuk bersinergi dalam banyak hal.

“Beberapa program akan dikerjakan secara bersama dan berkesinambungan, tujuannya selain untuk membangun kapasitas SDM juga sebagai alat untuk memperjuangkan kebebasan pers,” jelas Harry.

Ketua Pelaksana Yuliardi Hardjo Putra M.Si mengatakan, selain workshop, FIS Unived juga akan melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah dan non pemerintah. Diantaranya Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Bengkulu serta organisasi Asosiasi Perangkat Desa se Kabupaten Bengkulu Tengah.

“Kita membangun kerjasama dan komunikasi dengan banyak pihak, tujuannya untuk selain fungsi tri dharma perguruan tinggi, juga membangun jaringan dalam peningkatan kapasitas SDM khususnya mahasiswa dan masyarakat umum secara luas,” tegas Yuliardi. (sumber:ctzonedehasenbkl.com)

AJI Gelar Pelatihan Hoax Busting dan Digital Hygiene Serentak di 20 Kota

Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan jaringan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) serta dan beberapa kampus menggelar Halfday Workshop Hoax Busting and Digital Hygine pada Sabtu, (21/9/2019).

Kegiatan tersebut diikuti lebih dari seribu peserta dan digelar serentak di 20 kota.

Ketua Umum AJI Abdul Manan mengatakan, kegiatan Halfday Workshop Hoax Busting and Digital Hygine dilatarbelakangi fenomena banjirnya informasi di era digital, terutama melalui media sosial.

“Muatan dari informasi itu beragam. Mulai dari informasi yang bermanfaat dan dibutuhkan publik hingga informasi palsu (hoaks), disinformasi, atau kabar bohong,” ujarnya di Jakarta.

Manan menyebut penyebaran informasi palsu berupa teks, foto hingga video itu memiliki tujuan beragam. Sebab kata dia, ada yang sekedar untuk lelucon, tapi ada juga yang mengandung kepentingan politik atau ekonomi.

“Yang merisaukan, hoaks ini menyebar sangat mudah cepat di sosial media. Tidak sedikit publik yang serta merta mempercayainya,” tuturnya.

Tak hanya itu, Manan menuturkan bukan hanya publik yang mempercayai dan menyebarluaskan informasi palsu tersebut.

Terkadang kata dia, media pun turut mendistribusikannya. Entah karena ketidaktahuan, sekadar ingin menyampaikan ‘informasi’ secara cepat, atau memang sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu.

“Mudahnya penyebaran informasi palsu itu dipicu oleh banyak sebab, termasuk karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang apa itu informasi palsu dan bagaimana cara menangkalnya,” kata Manan.

Karena itulah, AJI yang didukung Internews dan Google News Initiative, mengadakan Halfday Basic Workshop serentak di 20 kota.

Kegiatan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum, mahasiswa, dan akademisi agar bisa melakukan pengecekan fakta secara mandiri.

Adapun materi yang diberikan dalam pelatihan ini meliputi teknik mendeteksi informasi palsu, selain bagaimana berselancar di dunia digital yang sehat dan aman.

“Salah satu tujuan praktis dari kegiatan ini adalah agar masyarakat dapat melakukan verifikasi sendiri terhadap informasi yang beredar di dunia digital, khususnya media sosial,” kata Manan.

Sementara itu, Sekjen Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Rahmad Ali mengatakan kolaborasi dengan AJI bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, khususnya aktivis pers mahasiswa, dalam memfilter informasi.

Harapan tertingginya, kata Rahmad, mendorong mahasiswa untuk ikut menjadi penangkal hoaks.

Untuk diketahui, kegiatan workshop tersebut digelar serentak di kota-kota yakni di Surabaya, Jember, Jombang, Pamekasan, Malang (Jawa Timur); Pekalongan (Jawa Tengah); Medan (Sumatera Utara), Mataram (Nusa Tenggara Barat); Makassar (Sulawesi Selatan); Palu (Sulawesi Tenggara); dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan).

Dalam pelaksanaan workshop tersebut AJI bekerja sama dengan pers mahasiswa jaringan PPMI dan perguruan tinggi.

Persma yang menjadi partner yakni Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Teknokra, Universitas Lampung dan Asosiasi Pers Mahasiswa Sumatera. Sedangkan perguruan tinggi yang menjadi mitra AJI dalam kegiatan ini masing-masing yaitu Universitas Al Azhar, Universitas Sahid (Jakarta), Universitas Bunda Mulia, Serpong (Tangerang Selatan), Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Soedirman (Jawa Tengah), Institut Agama Islam Negeri Parepare (Sulawesi Selatan), Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Aceh Tengah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha (Jambi) dan Universitas Dehasen (Bengkulu).

Adapun kegiatan Halfday Workshop Hoax Busting and Digital Hygine diikuti lebih dari 2000 peserta dari 20 kota yang mendaftarkan diri.

Pada tahun 2019 ini, AJI menargetkan bisa melatih 3.000 pengecek fakta secara nasional. Dalam program yang sama tahun 2018 lalu, AJI telah melatih 2.622 pengecek fakta dari unsur jurnalis, mahasiswa dan akademisi.

AJI Sebut 10 Pasal RKUHP Ancam Kebebasan Pers

Jakarta, CNN Indonesia — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mendesak pemerintah dan DPR mencabut 10 pasal dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) karena bisa mengkriminalisasi kebebasan pers.

“Dalam draf RUU KUHP tertanggal 28 Agustus 2019, ada sejumlah pasal yang selama ini dikritik masyarakat sipil karena tak sesuai dengan semangat reformasi dan pemerintahan bersih. Termasuk di dalamnya adalah pasal-pasal yang dinilai bisa mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers,” ujar Ketua Umum AJI Abdul Manan dalam keterangan tertulis yang dibagikan kepada media di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9).

Selengkapnya..

Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen

Aliansi Jurnalis Independen percaya bahwa kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Dalam menegakkan kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik atas informasi, anggota AJI wajib mematuhi Kode Etik sebagai berikut :

  1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
  2. Jurnalis selalu menguji informasi dan hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
  3. Jurnalis tidak mencampuradukkan fakta dan opini.
  4. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik.
  5. Jurnalis memberikan tempat bagi pihak yang tidak memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka.
  6. Jurnalis mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan, pemberitaan serta kritik dan komentar.
  7. Jurnalis menolak segala bentuk campur tangan pihak manapun yang menghambat kebebasan pers dan independensi ruang berita.
  8. Jurnalis menghindari konflik kepentingan.
  9. Jurnalis menolak segala bentuk suap.
  10. Jurnalis menggunakan cara yang etis dan profesional untuk memperoleh berita, gambar, dan dokumen.
  11. Jurnalis segera meralat atau mencabut berita yang diketahuinya keliru atau tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada publik.
  12. Jurnalis melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi secara proporsional.
  13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.
  14. Jurnalis tidak menjiplak.
  15. Jurnalis menolak praktik-praktik pelanggaran etika oleh jurnalis lainnya.
  16. Jurnalis menolak kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, orang berkebutuhan khusus atau latar belakang sosial lainnya.
  17. Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberikan informasi latar belakang, off the record, dan embargo. 
  18. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku serta korban tindak pidana di bawah umur.
  19. Jurnalis menghormati privasi, kecuali untuk kepentingan publik.  
  20. Jurnalis tidak menyajikan berita atau karya jurnalistik dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik dan psikologis serta kejahatan seksual.
  21. Jurnalis menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tidak beritikad buruk, menghindari fitnah, pencemaran nama dan pembunuhan karakter.

Buku: Assesment Report Fear, Trauma anda Local Journalist

International reporting on conflicts, such as those in Yemen and Afghanistan, are increasingly the result of work done primarily by local journalists. Foreign news bureaus have been closed and fewer international correspondents report on these conflicts as they are deemed simply too dangerous to send in internationals. This comes at a price. 95 per cent of journalists killed in armed conflict are locally based journalists (UN News, 2015).

While there has been increasing focus on the physical and digital safety issues these journalists face, there has been less attention towards the need for psychosocial support. Addressing psychosocial needs of local journalists must become a higher priority to better provide for their well-being as they are impacted by psychologically traumatizing events happening around them. The context of local journalists in covering such events is very different from their international correspondent colleagues.

This paper will discuss the cross-country lessons, as well as the challenges, surrounding psychosocial issues as part of the holistic theme of safety of journalists. Researchers have shown how journalists, particularly war correspondents, are affected by the work they do (Feinstein et al., 2002).

But there has been little examination of the effects on local journalists or fixers for international media who live and work covering violence, conflicts or disasters that impact them directly (for exceptions see Feinstein, 2012; Feinstein et al., 2015).

This paper will look at how trauma support considered mainstream in Western countries might be adapted for local journalists, examples of psychosocial support that have been used in different contexts such as the Middle East, Asia and Latin America and offer considerations in conducting further research into this area moving forward.

Unduh Buku