Rekrutmen Anggota Baru AJI Bengkulu

Penerimaan Anggota

Bersamaan dengan ini kami dari AJI Bengkulu, memberi kesempatan kepada kalangan jurnalis di wilayah Bengkulu untuk bisa bergabung dengan AJI Bengkulu.

Adapun syaratnya :
1. Jurnalis di wilayah Kabupaten dan Kota di Bengkulu. Baik cetak nasional/lokal, online lokal/nasional, tv lokal/nasional.

Profesi jurnalis yang dimaksud, reporter, perwarta foto, video journalist, juru kamera, editor/redaktur, kurator berita, produser siaran berita, editor foto berita, editor video berita, periset berita, kolumnis, ilustrator berita, karikaturis, perancang grafis berita, pengecek fakta, penulis cuplikan berita di Tv dan jejaring sosial, pembaca berita di Tv dan radio, Jangkar berita (News Anchor) dan jurnalis warga.

2. Mengisi formulir yang telah disediakan AJI Bengkulu.

3. Mendapatkan rekomendasi tiga orang anggota AJI Bengkulu

4. Formulir dapat diambil di Sekretariat AJI Bengkulu atau menghubungi Ketua Bidang Organisasi AJI Bengkulu, Demon Fajri. Hp. 0813-7385-5152

5. Untuk lebih lengkap mengenai syarat menjadi anggota silahkan datang langsung ke Sekretariat AJI Bengkulu atau menghubungi Ketua Bidang Organisasi AJI Bengkulu, Demon Fajri. Hp. 0813-7385-5152

6. Pendaftaran tidak dikenakan biaya/gratis.

7. Pendaftaran dibuka sejak Jumat 27 Mei hingga 11 Juni 2016.

8. Pengembalian formulir paling lambat 12 Juni 2016.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kasus Yogyakarta Coreng Indonesia di Kancah Internasional

Edaran

Pembubaran peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD) 2016 yang digelar AJI Yogyakarta oleh Polisi Resort (Polres) Yogyakarta, mencoreng Indonesia di kancah internasional. Tindakan itu justru memperburuk ranking kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia. AJI Indonesia mengecam keras sikap kepolisian yang gagal memberikan rasa aman bagi terselenggaranya peringatan WPFD 2016 di Yogyakarta, yang juga dirayakan serentak di seluruh dunia.

“Di saat seluruh dunia memperingati Hari Kebebasan Pers, justru terjadi proses penginjak-injakan hak atas kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Yogyakarta. Ranking kebebasan pers Indonesia akan semakin terpuruk karena tindakan sekelompok orang yang memaksakan kehendak. Kelompok antipluralisme, intoleran ini seakan dibiarkan dan sehingga aksi mereka terus terulang,” kata Ketua Umum AJI Indonesia Suwarjono di Jakarta, Rabu (4/5/2015).

Apalagi, tindakan sewenang-wenang polisi itu terjadi setahun, sebelum Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan World Press Freedom Day pada 2017 mendatang.

Suwarjono menambahkan, polisi gagal memberikan rasa aman warga negara yang menyelenggarakan kegiatan secara konsitusional.

“Pembubaran acara oleh kepolisian dengan alasan ada sekelompok masyarakat yang berbeda pendapat menunjukkan aparat kepolisian diskriminatif. Banyak aktifitas lainnya yang mati-matian dibela polisi. Dari penggusuran hingga acara pejabat negara, meski mendapat penolakan, demonstrasi kelompok masyarakat, tetap bisa berlangsung. Polisi menjaga, mengamankan aktifitas hingga selesai. Kenapa bila kami yang menyelenggarakan acara, dengan dalih ada penolakan sekelompok warga kami tidak dijaga. Justru dibubarkan,” kata Suwarjono.

Peristiwa pembubaran acara peringatan WPFD 2016 itu terjadi Selasa malam. Ketika itu, puluhan jurnalis dan aktivis gerakan masyarakat sipil di Yogyakarta menggelar acara di sekretariat AJI Yogyakarta, di Jl. Pakel Baru UH 6/1124 Umbulharjo, Yogyakarta.

Pada Selasa sore, saat persiapan acara dilakukan, tujuh polisi berpakaian preman dari Polisi Sektor (Polsek) Umbulharjo, dipimpin oleh Kasatintelkam Polresta Yogyakarta, Kompol Wahyu Dwi Nugroho, didampingi oleh Anggota Koramil Umbulharjo, mendatangani sekretariat AJI Yogyakarta untuk menanyakan izin acara yang sedianya akan dihadiri oleh Kapolda DIY, Brigjend Polisi Prasta Wahyu Hidayat dan Kapolresta Yogyakarta, Prihartono Eling Lelakon.

Keduanya secara resmi diundang AJI Yogyakarta

Langkah polisi mempertanyakan hal perizinan itu adalah pintu masuk untuk mempersoalan rencana pemutaran film “Pulau Buru Tanah Air Beta,” karya Rahung Nasution dalam acara itu. Pihak kepolisian meminta pemutaran film itu dibatalkan karena ada sejumlah kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan rencana itu. Ketua AJI Yogyakarta, Anang Zakaria menolak permintaan polisi, sembari menjelaskan, film “Pulau Buru Tanah Air Beta,” adalah film dokumenter biasa.

Polisi menolak penjelasan itu, dan tetap bersikukuh agar acara itu dihentikan. Tekanan kepada AJI Yogyakarta sebagai penyelenggara kembali terjadi, beberapa saat setelah acara dibuka. Kepala Bagian Operasional Polresta Yogyakarta, Kompol Sigit Haryadi, datang ke lokasi acara dan menyelonong masuk untuk mencari penanggung jawab acara. “Kapolda DIY memerintahkan kegiatan ini harus dibubarkan,” Kompol Sigit Haryadi.

Tak lama kemudian, datanglah puluhan massa dari salah satu organisasi massa di Yogyakarta. Kedatangan mereka memperkeruh suasana, karena berteriak-teriak di depan sekretariat AJI Yogyakarta. Massa melakukan provokasi dengan melontarkan tuduhan, acara itu disusupi kelompok partai terlarang. Saat kondisi semakin tidak terkendali, satu truk yang mengangkut polisi bersenjata lengkap, mendekati lokasi acara.

Di sela-sela kondisi yang semakin panas, Kompol Sigit Haryadi secara demonstratis meminta peserta peringatan WPFD 2016 untuk meninggalkan lokasi acara. “Kawan-kawan tamu yang diundang, silakan pergi meninggalkan tempat. Saya tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi setelah ini,” kata Sigit, yang juga pernah melarang AJI Yogyakarta memutar film Senyap pada 2014 lalu. Namun, massa bergeming, dan tetap berada di lokasi.

“Kalau rekan-rekan mencintai Yogyakarta tolong hentikan, saya tidak mau ada konflik fisik. Tidak ada faktor X, saya hanya ingin kondusif. Mari kita angkat city of tolerance. Kami sarankan kegiatan untuk dihentikan,” kata Sigit kepada hadirin. “Kegiatan ini harus dibubarkan,” tegasnya. Karena perdebatan mengarah ke situasi yang semakin emosional, Ketua AJI Yogyakarta, Anang Zakaria, minta agar pihak kepolisian yang secara resmi membubarkan acara.

AJI Indonesia, sebagai induk organisasi AJI, akan melakukan gugatan hukum kepada Polri atas kasus pembubaran acara itu. “Kami tengah menggodok rencana untuk menggugat Polri atas peristiwa itu. Hal-hal semacam ini tidak bisa dibiarkan,” kata Iman D. Nugroho, Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia.

Pembubaran itu juga menambah panjang tindakan represi yang dilakukan atas ungkapan ekspresi warga negara, dalam hal ini, AJI Yogyakarta. Jaminan hak asasi manusia dalam kemerdekaan menjalankan ekspresikan diatur dalam Pasal 19 DUHAM dan Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945. “Di dalam dua aturan itu mengatur hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk menyebarluaskan informasi atau berekspresi,” jelas Iman.

“Ini juga menambah panjang daftar kekerasan yang dilakukan kepolisian RI yang saat peringatan WPFD kemarin dinobatkan sebagai musuh kebebasan pers. Ini penghargaan untuk ke-5 bagi polisi sejak penghargaan ini diadakan tahun 2007,” kata Iman.

Jakarta, 4 Mei 2016

Ketua Umum AJI Indonesia Suwarjono
0818758624

Ketua Bidang Advokasi Iman D Nugroho
08165443718

‪AJI Ingatkan Perbedaan Sebagai Hak Warga Negara‬

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

Maraknya berbagai tindakan represi beberapa kelompok masyarakat atas ungkapan ekspresi kelompok yang lain yang dianggap “berbeda”, adalah bentuk pelanggaran hak konstitusi warga negara. Hal itu didasari oleh buruknya pemahaman akan toleransi.‬

Hal itu dikatakan Ketua AJI Indonesia, Suwarjono di sela-sela peringatan Hari Kebebasan Pers Internasional atau World Press Freedom Day 2016, Selasa (3/5/2016). “Karena itulah, dalam peringatan World Press Freedom Day 2016 kali ini, AJI mengusung tema Berbeda itu Hak!, sebagai langkah awal untuk membangun kembali pemahaman publik akan toleransi dan kebhinekaan Indonesia,” kata Suwarjono.‬

Jaminan hak asasi manusia, jelas Suwarjono, diatur dalam Pasal 19 DUHAM dan P6sal 28F Undang-undang Dasar 1945. Di dalamnya, mencakup dua hal mendasar, yaitu hak untuk memperoleh informasi dan hak untuk menyebarluaskan informasi atau berekspresi. “Pemenuhan hak itu menjadi jalan untuk memastikan dan menuntut negara memenuhi hak asasi manusia lainnya,” kata Suwarjono.‬

‪Hak dasar itu justru kerap kali diabaikan oleh negara. Salah satu bentuknya adalah yang terjadi belakangan ini. Ketika berbagai ekspresi yang “berbeda” kerap kali gagal karena tindakan intoleran kelompok warga yang lain. Baru-baru ini, misalnya, pemutaran film “Pulau Buru Tanah Air Beta” karya sutradara Rahung Nasution, secara terpaksa dibatalkan. Kepolisian Sektor Metro Menteng menyatakan tidak menjamin keamanan penyelenggara terkait rencana demonstrasi salah satu organisasi kemasyarakatan yang menolak pemutaran film tersebut. Tahun lalu, polisi juga membiarkan aksi sweeping yang dilakukan organisasi kemasyarakatan terhadap para undangan Penganugerahan Federasi Teater Indonesia Award di Taman Ismail Marzuki Jakarta.‬

‪Pemasungan kebebasan berekspresi juga terjadi dalam kasus pembacaan naskah lokakarya penulisan naskah teater Festival Teater Jakarta pada 2015, seminar empat pilar NKRI yang akan dilaksanakan komunitas Respect and Dialogue di Tasikmalaya pada 21 Februari, dan pelaksanaan Festival Belok Kiri di Taman Ismail Marzuki pada 27 Februari. Suwarjono menegaskan represi atas kebebasan berekspresi warga adalah ancaman bagi kebebasan pers dan fungsi pers untuk mengembangkan pendapat umum.‬

“UU Nomor 40 Tahun 1999 memandatkan pers nasional untuk mengembangkan pendapat umum. Kebebasan pers juga membutuhkan kebebasan warga untuk menyatakan pendapatnya kepada pers. Pemidanaan terhadap warga yang berpedapat di media, sebagaimana yang kita temukan dalam kasus pemidanaan komisioner Komisi Yudisial misalnya, akan membuat kebebasan pers kehilangan maknanya. AJI menuntut Kepolisian Republik Indonesia untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapat dan berekspresi, dengan tetap menindak segala bentuk anjuran kekerasan maupun ujaran kebencian rasial ataupun sektarian,” tegas Suwarjono.‬

Kekerasan Berlanjut

‪Dalam peringatan World Press Freedom Day 2016 tahun ini, AJI Indonesia kembali mengingatkan terjadinya berbagai kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Sepanjang tahun ini, mulai Mei 2015-April 2016, terjadi 39 kasus kekerasan pada jurnalis dalam berbagai bentuk. Seperti pengusiran, pengerusakan alat, hingga kekerasan fisik.‬

AJI Indonesia mencatat, dari 39 kasus itu, kekerasan pada jurnalis terbanyak dilakukan oleh warga dengan 17 kasus. Pada urutan kedua, dengan jumlah 11 kasus, ditempati oleh polisi dan ketiga pejabat pemerintah 8 kasus. Pelaku lainnya masing-masing satu kasus dilakukan oleh TNI, satpol PP dan pelaku tidak dikenal. Tahun 2015 lalu, pelaku kekerasan terbanyak dilakukan oleh polisi dengan 14 kasus, diikuti warga dengan 9 kasus dan pejabat pemerintah 8 kasus. “Ini ironis, karena polisi yang seharusnya melindungi kerja jurnalistik yang dilindungi UU Pers, justru menempati urutan kedua pelaku kekerasan,” kata Ketua Bidang Advokasi, Iman D. Nugroho. Maraknya kekerasan oleh warga, jelas Iman, adalah efek buruk dari pembiaran yang dilakukan oleh kepolisian.‬

‪Sejak AJI Indonesia menganugerahkan polisi sebagai musuh kebebasan pers tahun 2015 lalu, hingga kini belum tampak ada perubahan. Polisi gagal mereformasi diri sebagai pelayan dan pengayom publik. Desakan AJI agar kepolisian mengusut tuntas kasus pembunuhan delapan jurnalis yang hingga kini belum diketahui pelakunya hingga kini belum ada tindak lanjut. Delapan jurnalis yang tewas karena pemberitaan tersebut adalah Muhammad Fuad Syahfrudin alias Udin (jurnalis Harian bernas Yogyakarta tewas tahun 1996), Naimullah (jurnalis Harian Sinar Pagi, Kalimantan Barat tewas 25 Juli 1997), Agus Mulyawan (jurnalis Asia Press tewas di Timor-Timur, 25 September 1999), Muhammad Jamaludin (jurnalis TVRI di Aceh, tewas 17 Juni 2003), Ersa Siregara (jurnalis RCTI tewas 29 Desember 2003), Herliyanto (jurnalis tabloid Delta Pos, tewas 29 April 2006), Adriansyah Matra’is Wibisono (jurnalis TV lokal Merauke, tewas 29 Juli 2010), dan Alfred Mirulewan (jurnalis tabloid Pelangi, Maluku, ditemukan tewas 18 Desember 2010).‬

Kepolisian juga mendapat sorotan sepanjang tahun 2015-2016 karena gagal melindungi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat atau ekspresi. Sejumlah kasus pembubaran diskusi, pemutaran film, dan penyampaian eskpresi lainnya oleh kelompok intoleran terkesan ada pembiaran. “Polisi seharusnya melindungi hak warga negara yang mempunyai pendapat berbeda atau keyakinan dengan kelompok lain. Bukan dibiarkan,” kata Iman.‬

Ranah kebebasan bereskpresi juga tengah mendapat ancaman serius setelah lebih dari 170 kasus kriminalisasi karena dilaporkan melanggar Undang- undang Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE). Warga yang menjadi korban karena mengeluarkan pendapat melalui ranah internet ini terus bertambah. Bahkan sejumlah kasus kriminalisasi, adalah narasumber berita yang selama ini menyuarakan sikapnya melalui media. “Peran polisi menegakkan hukum terkait kasus-kasus kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat telah gagal. Maka AJI Indonesia menetapkan polisi musuh kebebasan pers 2016,” kata Iman. Ini untuk kelima kali polisi menjadi musuh kebebasan pers sejak pertama kali dihelat tahun 2007.‬

‪Kondisi buruknya penanganan di atas, tidak mengherankan bila kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia sudah sampai pada taraf mengkhawatirkan, dalam 10 tahun terakhir. Indonesia dalam kebebasan pers dan berekpresi terbaru menurut data World Press Freedom Index 2016 yang dirilis Reporters Sans Frontiers (Prancis) menyebutkan berada di posisi merah. Dalam ranking 130 dari 180 negara. “Posisi ini bahkan berada di bawah Timor Leste, Taiwan dan India,” katanya.‬

Selain itu, organisasi yang memonitor kebebasan pers dunia, Freedom House menilai, kehadiran undang-undang yang membatasi kebebasan berpendapat dan pers, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Intelijen dan RUU Kerahasiaan Negara, membuat Indonesia masuk dalam kelompok “partly free” atau tidak sepenuhnya bebas.‬

“Akses jurnalis asing untuk meliput di Papua menjadi salah satu penyebab penilaian bahwa kebebasan pers di Indonesia belum sepenuhnya berjalan. Hal ini harus terus diingatkan dan dipahami, salah satunya, dalam momentum peringatan World Press Freedom Day 2016 ini,” kata Iman.‬

Pada 1993, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa menetapkan 3 Mei sebagai hari untuk memeringati prinsip dasar kemerdekaan pers, demi mengukur kebebasan pers di seluruh Internasional. Sejak itu, 3 Mei diperingati demi mempertahankan kebebasan media dari serangan atas independensi dan memberikan penghormatan kepada para jurnalis yang meninggal dalam menjalankan profesinya.‬

3 Mei menjadi hari untuk mendorong inisiatif publik untuk turut memperjuangkan kemerdekaan pers. Hari Kebebasan Pers Sedunia juga menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah untuk menghormati komitmennya terhadap kemerdekaan pers. Pada 3 Mei ini pula, komunitas pers di seluruh dunia akan mempromosikan prinsip-prinsip dasar kebebasan pers dan untuk memberikan penghormatan kepada para wartawan yang gugur dalam tugas.‬

Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei 2016 bertepatannya WPFD dengan peringatan 250 tahun keberadaan undang-undang kebebasan informasi di wilayah yang meliputi Swedia dan Finlandia. Untuk menggemakan hal itu, UNESCO menetapkan “Akses atas Informasi dan Kebebasan Fundamental—Ini Hak Anda!” sebagai tema internasional WPFD 2016.‬