AJI Dorong Publik Lebih Cerdas Memilih Media

Jakarta – Jumlah media di Indonesia saat ini, menurut taksiran Dewan Pers sampai 2014, sekitar 2.338. Sebanyak 567 merupakan media cetak, radio 1.166, TV 394, media siber 211. Itu adalah salah satu sumber informasi untuk masyarakat. Namun, sumber lain yang juga tak kalah penting adalah media dalam platform lain, seperti twitter, facebook, grup Blackberry, group WhattsApp, email, instagram dan lainnya yang jumlah pemakainya jauh lebih banyak lagi.

Menurut Ketua Umum AJI, Suwarjono, berjibunnya informasi dari beragam media itu merupakan dampak dari perkembangan teknologi yang tak terhindarkan. Padahal, tak semua informasi yang disampaikan berbagai platform media itu baik untuk dikonsumsi publik. Itulah sebabnya dalam ulang tahun yang ke-21 ini AJI memilih tema “Cerdas Memilih Media.”

Acara puncak peringatan HUT AJI ke-21 akan digelar Jumat, 4 September 2015, pukul 18.00 – 21.30 WIB di Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail di Jl. Rasuna Said kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam acara itu juga ada pameran foto dan seni rupa, pengumuman Penghargaan Udin Award, Tasrif Award, SK Trimurti Award 2015, serta orasi kebudayaan yang akan disampaikan oleh Buya Syafii Maarif, mantan Ketua PP Muhammadiyah.

Udin Award diberikan kepada jurnalis yang menjadi korban tindak kekerasan karena menjalankan tugasnya. Tasrif Award diberikan kepada setiap individu atau lembaga yang telah memberikan kontribusi untuk pemberantasan korupsi, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau memajukan demokrasi di Indonesia. Sedangkan SK Trimurti Award diberikan kepada jurnalis atau aktivis perempuan yang dinilai gigih membela kepentingan publik.

Tema ini juga yang akan dipakai AJI dalam acara Festival Media ke-4 pada 14-15 November 2015 mendatang. Kegiatan tahunan itu akan dipusatkan di Kampus Universitas Atmajaya, Jakarta. Festival Media diisi dengan sejumlah workshop dengan berbagai tema, pameran media, pemutaran film, dan aneka lomba. Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan bisa mendorong masyarakat mengetahui apa yang terjadi di balik media dan berperan aktif dalam mengawasinya.

AJI menilai apa yang terjadi saat ini sebagai “era air bah informasi,” di mana informasi yang datang dari gadget teknologi yang kita miliki, serta TV, radio, media online dan cetak, datang dari pagi sampai petang dengan jumlah berjibun. “Kita sebagai masyarakat harus cerdas dan paham mana informasi yang bermutu dan tidak, mana yang berita sampah, mana yang layak dikonsumsi serta disebarkan ke masyarakat. Dengan teknologi sekarang, kita dihadapkan pada pilihan informasi yang sedemikian banyak,” kata Suwarjono.

Pengetahuan akan informasi yang benar itu penting agar publik bisa memilah informasi, apakah itu informasi yang benar, berita sampah, atau hanya informasi yang menyesatkan. Dengan pengetahuan seperti itu, kata Suwarjono, publik diharapkan cukup bijak untuk bersikap, apakah perlu menyebarluaskannya atau tidak. “Menyeberluaskan informasi salah, tak mendidik, itu merugikan publik. Dan itu juga bisa membuat seseorang terjerat Undang Undang Informasi dan Teknologi Informasi dengan pasal pencemaran nama baik,” kata Suwarjono.

Informasi tak mendidik, menyesatkan, atau sampah, bisa datang dari berbagai platform media. Penyebabnya, salah satunya, adalah persaingan bisnis. “Industri sedang berkembang dan ada tuntutan tinggi mengejar oplah, traffic kunjungan, page vews dan rating. Gara-gara itu sejumlah media kadang melakukan segala cara, yang penting beritanya disukai pembaca. Padahal tak semuanya sebenarnya layak tayang, tak semuanya mendidik, seperti disyaratkan Undang Undang Pers,” kata Suwarjono. “Banyak media sekarang yang tidak memberikan itu, tapi hanya sekadar mengejar traffic, oplah, rating dan lain-lain.”

Ancaman dari Dalam

Sebagai refleksi atas usia AJI yang sudah lebih dari dua dekade, ada sejumlah isu penting yang menjadi catatan bagi organisasi yang lahir pada 7 Agustus 1994 ini. Pertama, soal kebebasan pers, yang masih tak bisa dibilang menggembirakan. Kedua, isu profesionalisme jurnalis dan media. Ketiga, kesejahteraan jurnalis yang juga belum sesuai harapan.

Ada sejumlah hal yang dianggap AJI sebagai ancaman bagi kebebasan pers. Antara lain, jumlah kasus kekerasan yang masih cukup banyak dan sejumlah kebijakan pemerintah yang tak sejalan dengan iklim kebebasan pers. Kasus kekerasan terhadap jurnalis selama 2014 sebanyak 40 kasus. Selain itu, kata Suwarjono, yang juga jadi ancaman adalah praktik media abal-abal. “Saat ini kebebasan pers diboncengi oleh orang-orang yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Inilah yang muncul dalam bentuk media abal-abal,” kata Suwarjono.

Ancaman lain bagi kebebasan pers juga datang dari dalam media sendiri, yaitu kepentingan pemilik media. Ini ditandai dengan sikap pemodal media yang menggunakan media yang dimilikinya untuk kepentingan politik. Sikap semacam ini terlihat sangat jelas dari berbagai tayangan dan pemberitaan media selama pemilihan umum legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden 2014 lalu. “Ini yang membuat media bersikap partisan dalam politik,” kata Suwarjono.

Selain itu, AJI juga mencatat dengan was-was soal monpoli kepemilikan media. Trend yang terjadi sudah cukup lama dan kian terasa belakangan ini merupakan trend yang berdampak besar dalam jangka panjang. “Ini trend cukup membahayakan. Sebab, praktik monopoli media oleh sejumlah kelompok bisnis saja membuat informasi yang disampaikan (melalui media) kepada masyarakat jadi seragam,” kata Suwarjono

Profesionalisme juga menjadi tantangan sendiri di media kita saat ini. Ada sejumlah isu profesionalisme yang ditemukan. Antara lain, pelanggaran terhadap etika dasar jurnalisme, seperti tidak akurat, tidak menerapkan prinsip cover both side, dan mengabaikan etika dalam peliputan isu anak dan perempuan. Ada sejumlah hal yang dianggap sebagai pemicunya. “Salah satu yang disebut sebagai pemicunya adalah persaingan ketat industri, di mana media kemudian mengejar keuntungan belaka,” kata Suwarjono.

Hal lain yang juga tak kalah penting bagi perkembangan pers adalah kesejahteraan jurnalis. Menurut catatan AJI, banyak jurnalis di daerah, yang berstatus kontributor dan semacamnya, atau yang bekerja di media kecil, gajinya di bawah upah minimum. Ini berimbas bukan hanya pada kualitas jurnalisme yang dihasilkannya. “Mereka yang gajinya tak sesuai kebutuhan atau di bawah upah minimum, ada yang melakukan malpraktik dengan menjadi wartawan amplop, atau malah memeras dan semacamnya,” kata Suwarjono. Ada juga sejumlah media yang membolehkan jurnalisnya mencari iklan. Akibatnya, berita yang dihasilkannya jauh dari standar jurnalisme karena sarat nuansa promosinya. (**)‎

Posted in Berita, Opini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *