LIPI dan Warga Enggano Kaji Kemungkinan Desa Adat di Samudera Hindia

Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) dan puluhan Masyarakat Adat Pulau Enggano, Bengkulu mengkaji kemungkinan komunitas adat yang terletak di tengah Samudera Hindia itu menjadi desa adat seperti yang tertuang dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) dan puluhan Masyarakat Adat Pulau Enggano, Bengkulu mengkaji kemungkinan komunitas adat yang terletak di tengah cialis uden recept Samudera Hindia itu menjadi desa adat seperti yang tertuang dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) dan puluhan Masyarakat Adat Pulau Enggano, Bengkulu mengkaji kemungkinan komunitas adat yang terletak di tengah Samudera Hindia itu menjadi desa adat seperti yang tertuang dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.

“Selama ini masyarakat adat Pulau Enggano sering tak dilibatkan secara aktif oleh pemerintah dalam setiap kebijakan pembangunan, tanah adat sering dijualbelikan secara bebas tanpa melibatkan kepala suku dan warga adat sebagai penanggungjawab wilayah adat,” kata Rafly Kaitora, Kepala Suku Kaitora, Minggu (24/5/2015) di Bengkulu.

Selain itu, masyarakat adat juga menilai akibat tak diberlakukannya hukum adat, pemerintahan adat, dan pengelolaan lainnya membuat komunitas adat Enggano mengalami penggerusan.

Sementara itu peneliti yang dilibatkan LIPI berasal dari Lembaga Karsa, Yando Zakaria sekaligus pembuat UU Desa menyebutkan kewenangan masyarakat adat untuk mengatur tata hidup yang berlaku secara turun temurun diakui dalam konstitusi.

Ada tiga metode menurut dia untuk menjadikan masyarakat adat berdaulat yang diakui oleh negara. Pertama, mendapatkan pengakuan dalam bentuk surat keputusan dari bupati atau gubernur.

Kedua menjalankan putusan Mendagri nomor 52 tahun 2014 dimana kepala daerah mempunyai kewajiban untuk mengakui dan mendata masyarakat adat di wilayahnya.

Ketiga dibentuknya Perda Perlindungan dan pengakuan masyarakat adat atau membentuk Perda Desa Adat berdasarkan amanah UU desan termasuk putusan MK 35 tahun 2012.

Dalam paparannya Yando Zakaria menyebutkan banyak orang sesat fikir memahami UU Desa terutama desa adat.

“Desa adat dengan diberlakukan, bukan berarti hak kepemilikan individu diambil oleh adat, tidak, jika diberlakukan desa adat bukan berarti adat akan mengambil kepemilikan tanah adat yang telah dimiliki berdasar sertifikat,” jelasnya.

Selanjutnya, ada juga yang beranggapan saat ini pengajuan desa adat sudah tak dapat dilakukan karena telah lebih satu tahun sejak UU itu disahkan.

“Itu sesat fikir, tak benar itu jika pengusulan desa adat dibatasi hingga setahun setelah UU desa disahkan,” pungkas Yando.

Pulau Enggano merupakan wilayah di Bengkulu, terletak di wilayah administrasi Kabupaten Bengkulu Utara, berada persis di tengah Samudera Hindia.

Terdapat enam suku yang menempati wilayah itu sejak ratusan tahun diantaranya Suku Kaitora, Kaarubi, Kauno, Kaaruba, Kaoha, dan Kaamai (pendatang).

Terlibat juga dalam kajian tersebut selain LIPI, enam kepala suku dan puluhan Masyarakat adat Enggano hadir pula Barisan Pemuda Adat Nusantara Bengkulu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu dan Aliansi Jurnalis Independen Kota Bengkulu.(Rilis)

AJI Bengkulu Gelar Konferta Pertama

KonfertaBENGKULU – Aliansi Jurnalis Independet (AJI) Bengkulu menggelar konfrensi Kota (Konferta) pertama untuk memilih pengurus AJI Bengkulu periode 2015 – 2018, sabtu 16 Mei 2015 di kedai Nusantara, Bengkulu.

Konferta diawali dengan pemilihan ketua dan sekertaris AJI yang dihadiri 11 orang dari 18 anggota AJI Bengkulu. Dalam sidang yang dipimpin ketua sidang Demon Fajri dan Phesi Ester Yulikawati tersebut memutuskan Dedek Hendry yang selama ini menjabat Plt Ketua AJI Bengkulu sebagai Ketua dan Phesi Ester Yulikawati sebagai sekertaris.

Ketua AJI Bengkulu Terpilih Dedek Hendry mengatakan tugas kepengurusan AJI Bengkulu kedepannya semakin berat seiring tantangan dunia jurnalistik yang semakin kuat.

“Terima kasih atas dukungannya dan kepercayaan teman-teman anggota AJI. Kalau tidak ada dukungan dari kita semua, gerakan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers akan lemah,” kata Dedek.

Menurut dia AJI pertama kali digagas oleh sejumlah wartawan baik cetak dan elektronik di Kota Bengkulu sejak 2011. Baru dideklarasikan sebagai AJI Persiapanpada April tahun lalu dan memilih Dedek Hendry sebagai Plt Ketua AJI Bengkulu.  AJI kemudian  disahkan melalui Kongres IX pada 28 November di Bukit Tinggi, Padang menjadi AJI Kota.

Senada dengan itu, Phesi Ester julikawati juga mengatakan kepengurusan AJI Bengkulu ini adalah yang pertama.

“Kerja ini bukan kerja berdua tetapi semuanya kerja AJI dan kedepannya semakin sulit.  Tinggalkan ego-ego media ini dan itu. Intinya kita semua ingin membesarkan AJI kota Bengkulu,” katanya.

Sementara itu  Wakil Korwil Sumatera AJI Indo Hendra Makmur mengatakan sesuai AD/RT AJI tugas pokok AJI Bengkulu juga memperjuangkan trilogi perjuangan AJI yakni kebebasan pers, profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis.

“AJI Bengkulu melengkapi cabang AJI wilayah sumatera, nanti akan ditemukan benang merahnya untuk semua kegiatan AJI,” katanya.

Hal senada diungkapkan Ketua Bidang Perempuan dan Kelompok Marginal AJI Indonesia Hesthi Murthi yang meminta AJI Bengkulu tidak melupakan tiga pokok perjuangan AJI.

“Karena tiga hal itu menjadi arah kebijakan AJI  terutama kesejahteraan perempuan. AJI Bengkulu juga membuka Jaringan-jaringan yang mendukung kebebaan pers, melakukan advokasi  kelompok-kelompok seperti perempun, anak dan marginal,” pungkasnya. (cia)

Winda Destriani (berjaket jeans) bersama Setiyo Rini menempelkan Lentera Perempuan di Kantor Desa Sumber Urip.

Lentera Perempuan, Media Akar Rumput Perempuan Pertama di Bengkulu

BENGKULU – Lentera Perempuan, media yang dibangun jurnalis perempuan akar rumput yang tergabung dalam Lentera Muda di Desa Sumber Urip, Kabupaten Rejang Lebong diluncurkan pada Kamis (14/5/2015) siang.

Media milik perempuan akar rumput pertama di Provinsi Bengkulu ini hadir untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya hak kesehatan seksual dan reproduksi.

“Supaya masyarakat dan pemerintah tahu dan paham hak-hak perempuan, serta terdorong untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan,” ujar Ketua Lantera Muda Winda Destriani, usai membuat peta/denah penempelan Lentera Muda, Kamis (14/5/2015).

Inisiatif membangun Lentera Perempuan dilandasi pemahaman tentang peran vital media untuk informasi, edukasi dan advokasi. Media yang dibangun untuk menjadi bagian solusi atas permasalahan dan tantangan yang dihadapi perempuan.

“Ditempel di ruang publik atau tempat bertemu dan berkumpul banyak orang. Ada 22 lokasi di Desa Sumber Urip yang menjadi tempat penempelannya, termasuk kantor desa dan puskesmas,” tambah Winda.

Inisiatif perempuan muda yang berlatarbelakang pendidikan SMP dan SMA, serta sehari-hari bekerja sebagai buruh tani ini didukung Cahaya Perempuan Women’s Crisis Centre dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bengkulu. Dalam kajian media dan perempuan, inisiatif membangun media sendiri ini tergolong dalam gerakan “politics to media”.

“Diharapkan, teman-teman (Lentera Muda) bisa mengambil posisi secara politis melalui tulisan atau karya lainnya,” terang Koordinator Divisi Perempuan AJI Bengkulu yang juga jurnalis Tempo, Phesi Ester Julikawati.

Lentera Perempuan akan diproduksi minimal 1 bulan 1 kali dan dicetak di kertas foto berukuran A3. Untuk edisi pertama, berisikan salam redaksi, empat berita tulisan, dua foto dan kartun.

“Sangat efektif. Saya pikir ini (Lentera Perempuan) juga harus didistribusikan ke Bupati dan Gubernur supaya juga tahu aspirasi perempuan. Apalagi, ini (Lentera Perempuan) yang membuatnya adalah perempuan,” kata Kepala Desa Sumber Urip Yadi Sutanto.

Yadi sendiri mengaku terpengaruh dan tergugah dengan tulisan, foto dan kartun pada Lentera Cliquez sur Perempuan. Salah satunya berita berjudul “Tempat Pemandian Umum Belum Peka Perempuan”.

“Kedepan, pembangunan tempat pemandian umum harus mempertimbangkan kepentingan perempuan, termasuk fasilitas lainnya. Jadi, sekali lagi, saya sangat berharap Lentera Perempuan ini terus diproduksi,” ujar Yadi. (rls)